Proposal ini mengusulkan program Lumbung Desa untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat. Program ini akan membangun lumbung-lumbung desa untuk menyimpan hasil panen sebagai cadangan pangan serta mengembangkan usaha ekonomi kelompok. Program ini akan dilaksanakan selama 3-5 tahun melalui tahap penumbuhan, pengembangan, dan kemandirian kelompok.

1. PROPOSAL KEGIATAN
Program
LUMBUNG
DESA
DEWAN KOMITE WILAYAH (DKW)
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

2. LUMBUNG DESA
2
Latar Belakang :
1. Memantapkan ketahanan pangan masyarakat
PROPOSAL
merupakan prioritas utama dalam pembangunan,
karena pangan merupakan kebutuhan yang paling
dasar bagi sumber daya manusia suatu bangsa.
2. Untuk menjamin pemenuhan kebutuhan konsumsi
penduduk secara fisik maupun ekonomi, diperlukan
pengelolaan cadangan pangan di seluruh komponen
masyarakat.
3. Salah satu caranya ialah dengan menumbuh
kembangkan sekaligus memelihara tradisi masyarakat
secara perorangan maupun kelompok untuk
menyisihkan sebagian hasil panen sebagai cadangan
pangan dengan membangun lumbung pangan.
DKW DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

3. LUMBUNG DESA
3
Tujuan :
Meningkatkan peran Program
Lumbung Desa, yaitu :
1. Berperan sebagai fungsi sosial
PROPOSAL
dalam penyediaan cadangan
pangan masyarakat,
2. Berperan sebagai fungsi ekonomi
bagi kesejahteraan anggota dan
masyarakat di sekitar desa
sasaran.
DKW DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

4. Sasaran :
 Sasaran Program Lumbung Desa
berada di Desa Penghasil Pangan
yang belum mendapat bantuan
program sejenis pemerintah.
 Penerima manfaat Program
Lumbung Desa adalah rumah
tangga miskin.
 Gapoktan yang sudah eksis
maupun kelompok tani baru.
PROPOSAL
LUMBUNG DESA
4
DKW DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

5. Indikator Keberhasilan/Output
1.Tersedianya fisik lumbung desa.
2.Berkembangnya organisasi, administrasi
dan jaringan usaha lumbung desa.
3.Tersedianya cadangan pangan di
masyarakat
4.Berkembangnya usaha produktif
PROPOSAL
LUMBUNG DESA
5
DKW DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

6. 6
KERANGKA
KONSEP
PENDIRIAN
PROPOSAL
LUMBUNG DESA
LUMBUNG DESA
DKW DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

7. PROPOSAL
LUMBUNG DESA
7
1. Mewujudkan Kedaulatan dengan Program Lumbung Desa
Dengan bantuan modal dari KOMNASPAN, Kelompok Tani
bisa membeli padi dari anggotanya dengan harga lebih
tinggi.
Dengan harga jual lebih tinggi, maka petani akan menjual
padinya ke kelompok daripada ke tengkulak. Maka petani
untung, demikian pula dengan kelompoknya.
Petani bisa menyimpan sebagian hasil panen atau cadangan
pangannya di lumbung desa.
2. Meningkatkan Posisi Melalui Program Lumbung Desa
Sebelum ada program lumbung desa, posisi petani selalu
ditekan oleh tengkulak. Selain dengan sistem ijon, di mana
petani terlebih dulu berhutang uang maupun barang pada
tengkulak sebelum panen, petani juga tak bisa melakukan
tawar menawar untuk menentukan harga pembelian.
Dengan adanya Lumbung Desa, petani mempunyai kekuatan
untuk melakukan tawar menawar dengan pembeli hasil
panen. Harga yang ditawarkan petani diperoleh dari hasil
survei pengurus. Sesama petani kemudian sepakat
mengajukan satu harga ke pembeli.
DKW DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

8. 8
Pembentukan Organisasi
Kelompok Lumbung Desa
PROPOSAL
LUMBUNG DESA
 Pembentukan Organisasi kelompok Lumbung Desa
merupakan puncak dari kuatnya Lumbung Desa.
 Beberapa petani, antara 8 hingga 20 orang,
bergabung dalam Kelompok Tani.
 Sadar tentang kuatnya posisi tawar yang bisa diperoleh
melalui asosiasi, para ketua kelompok tani segera
mendirikan Asosiasi /Gapoktan.
 Asosiasi/gapoktan yang sudah ada, kemudian
membentuk Organisasi Kelompok Lumbung Desa yang
mewadahi sebagian besar petani di kawasan ini
DKW DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

9. Strategi Kegiatan Program
Lumbung Desa
Seluruh proses dapat dilakukan dalam
kurun waktu tiga – lima tahun, meliputi tiga
tahapan yaitu:
1. tahap penumbuhan,
2. tahap pengembangan,
3. serta perwujudan kemandirian
kelembagaan
PROPOSAL
LUMBUNG DESA
9
DKW DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

10. Tahap 1 : Penumbuhan kelompok :
1. Identifikasi desa dan kelompok
2. Sosialisasi
3. Seleksi
4. Penetapan
5. Penyusunan RUK (Rencana Usaha
Kelompok)
6. Penyaluran Dana
7. Pemanfaatan Dana
(pembangunan fisik lumbung).
PROPOSAL
LUMBUNG DESA
10
DKW DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

11. PROPOSAL LUMBUNG
Tahap 2 : Pengembangan Kelompok
1. Penguatan kelembagaan
2. Pengembangan usaha kelompok
3. Penguatan cadangan pangan
4. Penguatan modal usaha
5. Pelatihan dan pendampingan
DESA
11
DKW DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

12. Tahap 3 : Kemandirian :
1.Pemantapan kelembagaan
2.Pengembangan jaringan usaha dan
kemitraan
3.Pemantapan cadangan pangan
4. Pelatihan dan pendampingan
PROPOSAL
LUMBUNG DESA
12
DKW DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

13. PROPOSAL
LUMBUNG DESA
13
Kerangka Konsep Pemberdayaan Program Lumbung Desa
DKW DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

14. PENGORGANISASIAN
LUMBUNG DESA
PROPOSAL
LUMBUNG DESA
14
DKW DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

15. 1. Tingkat Pusat (DKN KOMNASPAN)
1. Menyusun Pedoman Teknis Pemberdayaan
Lumbung Desa
2. Melakukan koordinasi, sosialisasi, verifikasi,
advokasi, terhadap penyelenggaraan
kegiatan pemberdayaan lumbung desa
3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi
4. Pembinaan
PROPOSAL
LUMBUNG DESA
15
DKW DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

16. 2. Tingkat Propinsi (DKW KOMNASPAN)
Pada tingkat propinsi, DKW KOMNASPAN bertindak sebagai
koordinator pelaksana kegiatan.
1. Menyusun petunjuk pelaksanaan pemberdayaan
lumbung desa
2. Melakukan koordinasi, identifikasi dan seleksi calon
penerima dan calon lokasi, sosialisasi, verifikasi, dan
pembinaan terhadap penyelenggaraan kegiatan
pemberdayaan lumbung desa.
3. Menetapkan kelompok sasaran, dengan menerbitkan
SK DKW KOMNASPAN.
4. Menyelenggarakan Bimtek tentang penyelenggaraan
Lumbung Desa bagi : Pengurus DKW dan DKD,
Fasilitator Lapangan, dan Kelompok Kegiatan Lumbung
Desa.
5. Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala.
6. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan
lumbung desa ke DKN KOMNASPAN.
PROPOSAL
LUMBUNG DESA
16
DKW DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

17. LUMBUNG DESA
17
3. Tingkat Kabupaten (DKD KOMNASPAN)
PROPOSAL
DKD KOMNASPAN sebagai koordinator pelaksana
Lumbung Desa di kabupaten.
1. Bersama DKW melakukan identifikasi, sosialisasi,
dan seleksi calon penerima dan calon lokasi,
verifikasi, dan pembinaan terhadap
penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan
lumbung desa.
2. Bersama DKW melakukan Monitoring dan Evaluasi.
3. Melaporkan perkembangan pelaksanaan
kegiatan pemberdayaan lumbung desa ke DKW
secara berkala.
4. Melakukan pendampingan dengan rekruitment
tenaga pendamping/fasilitator lapangan yang
profesional, dan ditetapkan dengan Kontrak Kerja
oleh DKW KOMNASPAN.
DKW DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

18. 4. Tingkat Kelompok Lumbung Desa
1. Menyusun RUK (Rencana Usaha Kelompok).
2. Membangun fisik lumbung.
3. Melakukan pengadaan bahan pangan
untuk cadangan.
4. Mengembangkan usaha ekonomi kelompok.
5. Meningkatkan kapasitas kemampuan
manajemen dan ekonomi.
6. Melaporkan perkembangan kegiatan
pemberdayaan lumbung desa ke DKD
secara berkala
PROPOSAL
LUMBUNG DESA
18
DKW DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

19. PROPOSAL
LUMBUNG DESA
19
Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Lumbung Desa
DKW DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

20. PROPOSAL
LUMBUNG DESA
20
DETAIL KEGIATAN
PENGEMBANGAN
LUMBUNG DESA
DKW DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

21. 21
1. Seleksi Kelompok Sasaran
LUMBUNG DESA
1. DKW menentukan jumlah kelompok sasaran sesuai
dengan alokasi yang telah ditetapkan.
PROPOSAL
2. Kelompok sasaran adalah kelompok yang telah ada
atau kelompok baru yang memiliki potensi untuk
pengembangan lumbung desa yang berasal dari desa
tersebut dengan jumlah anggota minimal 20 orang.
3. Kelompok sasaran tersebut belum pernah mendapat
penguatan modal atau fasilitasi lain dari organisasi dan
lembaga lainnya.
DKW DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

22. 2. Sosialisasi Kegiatan
1. Sosialisasi kegiatan kepada kelompok sasaran
dilakukan oleh DKW dengan fasilitasi DKD.
2. Materi Sosialisasi : Pedoman Teknis Pemberdayaan
Lumbung Desa
PROPOSAL
LUMBUNG DESA
22
DKW DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

23. 23
3. Penetapan Kelompok Sasaran
LUMBUNG DESA
1. Kelompok sasaran ditetapkan dengan SK DKW
KOMNASPAN.
PROPOSAL
2. Kelompok sasaran yang telah ditetapkan membentuk
struktur kepengurusan/manajemen Lumbung Desa
yang diketahui oleh Kepala desa setempat, dengan
mengajukan nama Lumbung Desa sesuai kesepakatan
seluruh anggota kelompok.
3. Lumbung Desa membuka rekening tabungan atas
nama Kelompok Lumbung Desa pada Bank yang
ditentukan oleh DKN KOMNASPAN.
DKW DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

24. 4. Penyusunan Rencana Usaha Kelompok (RUK)
1. Penyusunan Rencana Usaha Kelompok (RUK) Lumbung
Desa dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan
seluruh anggota kelompok yang difasilitasi oleh DKW
dan DKD.
2. Rencana awal yang disusun ditingkat kelompok adalah
perencanaan pembangunan fisik lumbung desa yang
mencakup waktu pelaksanaan, spesifikasi dan
pembiayaan.
3. Rencana Usaha Kelompok (RUK) tersebut diverifikasi
oleh DKW KOMNASPAN dan merupakan syarat
pencairan dana
PROPOSAL
LUMBUNG DESA
24
DKW DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

25. PROPOSAL
LUMBUNG DESA
25
5. Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Dana
1. Dana pemberdayaan lumbung desa merupakan “dana
bergulir” yang digunakan sebagai dana untuk
pemberdayaan Kelompok Lumbung Desa, dialokasikan
untuk membiayai pembangunan fisik lumbung desa serta
stimulan permodalan untuk usaha produktif, yaitu : untuk
pengadaan bahan pangan pokok sebagai cadangan
pangan dan aktivitas pengembangan usaha kelompok
untuk mendukung keberlanjutan kelompok.
2. Pembangunan lumbung tersebut dilakukan di atas lahan
kelompok atau lahan yang peruntukannya telah
ditetapkan bagi kepentingan Kelompok Lumbung Desa
dengan bukti surat pernyataan penyerahan pemanfaatan
lahan dari pemilik lahan.
DKW DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

26. PROPOSAL
LUMBUNG DESA
26
5. Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Dana
(lanjutan)
Dalam penggunaan dana pemberdayaan lumbung desa
tersebut, kelompok sasaran harus mempunyai kinerja
sebagai berikut:
1. Mempunyai kelengkapan organisasi.
2. Memiliki manajemen administrasi dan keuangan
yang baik (tertib administrasi).
3. Transparan dalam pengelolaan keuangan
kelompok.
4. Memiliki rencana usaha kelompok
5. Mempunyai rekening atas nama kelompok
DKW DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

27. PROPOSAL
LUMBUNG DESA
27
5. Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Dana
(lanjutan)
Proses pengajuan dan pencairan dana dilakukan dengan
ketentuan sebagai berikut:
1. Rencana Usaha Kelompok (RUK) disusun oleh kelompok
dan ditandatangani ketua dan sekretaris, serta diketahui
minimal 3 (tiga) anggota kelompok lainnya
2. Kelompok memberitahukan nomor rekening tabungan
(foto kopi /scan buku tabungan) kepada DKW
KOMNASPAN
3. Ketua Kelompok Lumbung Desa mengusulkan Rencana
Usaha Kelompok (RUK) ke DKW KOMNASPAN.
4. DKW KOMNASPAN meneliti RUK tersebut dan
mengusulkannya ke DKN KOMNASPAN
5. Berdasarkan Rekomendasi dari DKW maka DKN
KOMNASPAN menerbitkan Surat Perintah Pencairan
Dana.
DKW DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

28. 5. Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Dana
(lanjutan)
Pencairan dana oleh Kelompok dengan melampirkan :
1. SK DKW KOMNASPAN tentang penetapan kelompok.
2. Rekapitulasi RUK dengan mencantumkan:
― Nama Kelompok Lumbung Desa
― Struktur Kepengurusan Kelompok Lumbung Desa
― Daftar Nama anggota kelompok
― Fotokopi / scan Rekening Bank atas nama Kelompok
― Desain sederhana dan Perincian Anggaran Pembangunan Fisik
Lumbung dan/atau penggunaan lainnya yang berhubungan dg
Program Lumbung Desa sesuai Rencana Usaha Kelompok (RUK) .
― Surat Keterangan tentang status Kepemilikan Lahan atas nama
anggota kelompok
― Surat Ijin atau kerelaan dari pemilik lahan untuk pembangunan fisik
lumbung desa
3. Kuitansi yang ditandatangani oleh ketua kelompok dan diketahui
oleh DKW KOMNASPAN
4. Surat Kesepakatan Bersama (SKB) antara DKW KOMNASPAN
dengan kelompok sasaran tentang pemanfaatan dana.
5. Pakta Integritas
PROPOSAL
LUMBUNG DESA
28
DKW DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

29. 6. Pemanfaatan dana
PROPOSAL
LUMBUNG DESA
29
1. Dana pemberdayaan lumbung desa dimanfaatkan untuk
pembangunan fisik lumbung desa yang dilakukan secara
swakelola oleh kelompok Lumbung Desa. Dana tersebut
digunakan untuk pembelian bahan bagunan seperti: pasir,
semen, batu bata dan lain – lainnya, sedangkan kebutuhan
lainnya seperti upah tenaga kerja dan konsumsi diupayakan
berasal dari partisipasi masyarakat.
2. Pembangunan fisik lumbung desa tersebut dilakukan dengan
memperhatikan konstruksi lumbung dengan sirkulasi udara di
dalam lumbung terkendali, kapasitas simpan sesuai dengan
kebutuhan dan kemampuan kelompok.
3. Kapasitas bangunan fisik lumbung diperkirakan berkisar antara
20 – 40 ton setara gabah/beras. Dalam pemanfaatan dana
tersebut, pengurus Kelompok Lumbung Desa membukukan
seluruh aktivitas penarikan dana dan pembelanjaannya.
DKW DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

30. 30
7. Monitoring dan Evaluasi :
PROPOSAL
LUMBUNG DESA
1. DKD KOMNASPAN melakukan monitoring untuk mengetahui
kesesuai antara RUK dengan realisasi pembangunan fisik
lumbung. Hasil monitoring tersebut harus dilaporkan kepada
DKN dan DKW KOMNASPAN
2. Monitoring dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan
pelaksanaan kegiatan termasuk pemanfaatan dana.
Monitoring dilakukan sedini mungkin untuk mengetahui
berbagai permasalahan yang muncul di lapangan supaya
kegiatan berjalan secara efektif. Kegiatan monitoring dilakukan
secara berkala dan berjenjang sesuai dengan tahapan
kegiatan pemberdayaan lumbung pangan
3. Evaluasi kegiatan dilakukan secara berjenjang (DKN, DKW, DKD)
setiap semester (6 bulan) yang bertujuan untuk menilai tingkat
keberhasilan kegiatan pemberdayaan lumbung desa sesuai
dengan indikator yang telah ditetapkan
DKW DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

31. 8. Pelaporan :
PROPOSAL
LUMBUNG DESA
31
Pelaporan pelaksanaan kegiatan dilakukan setiap semester
dan tepat waktu oleh DKW ke DKN.
Laporan pelaksanaan kegiatan tersebut mencakup:
1. Kemajuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan
indikator yang ditetapkan
2. Permasalahan yang dihadapi dan penyelesaiannya
3. Perkembangan kelompok sasaran dalam mengelola
usahanya berikut realisasi fisik dan keuangan.
Laporan tersebut mencakup aspek organisasi, adminstrasi,
permodalan dan pemanfaatan dana bantuan lumbung
desa yang diterima oleh kelompok.
DKW DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

32. 9. Pendampingan :
LUMBUNG DESA
32
1. Pembinaan secara berjenjang dilakukan oleh :
― Fasilitator lapangan
― DKD
― DKW
― DKN
2. Pembinaan secara umum dilakukan secara
PROPOSAL
berkesinambungan dan terarah terutama dalam hal :
― perencanaan usaha kelompok,
― prosedur permohonan bantuan,
― prosedur pengadministrasian/pembukuan
pengelolaan dana,
― cara-cara menghitung bunga,
― pembayaran angsuran dan pelunasan pinjaman.
DKW DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

33. KEGIATAN TAHAP PENGEMBANGAN
Beragam bentuk pemberdayaan masyarakat yang dapat dilakukan
untuk meningkatkan pendapatan petani, yaitu:
1. Pengembangan usaha kelompok dengan mendukung kegiatan:
― Pembuatan kandang komunal
― Pembuatan kolam ikan
― Bantuan bibit ikan
― Bantuan bibit kelinci
― Bantuan alat pembuatan kompos
― lain-lain
2. Penguatan cadangan pangan melalui edukasi dan sosialisasi
Kegiatan Diversifikasi Pangan kepada masyarakat yang
mengkonsumsi pangan pokok non beras, yaitu usaha masyarakat
yang mengoperasikan unit alat & mesin penepung jagung dan
singkong.
3. Kegiatan pengolahan pangan pada kelompok wanita yang
mengoperasikan alat & mesin penepung jagung, sealer, kompor
gas, peralatan memasak dll.
4. Kegiatan budidaya sayuran organik
PROPOSAL
LUMBUNG DESA
33
DKW DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

34. PROPOSAL
LUMBUNG DESA
34
Kerangka Kerja Pemberdayaan Lumbung Desa
DKW DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

35. PRAKIRAAN ANGGARAN TAHAP PENUMBUHAN
(tahun ke 1):
PROPOSAL
LUMBUNG DESA
35
NO URAIAN VOLUME SATUAN (Rp.) JUMLAH (Rp)
1 Bantuan Pembangunan fisik lumbung desa kelompok
Dana Bergulir untuk Pinjaman dan pembelian hasil panen kelompok
2 Sosialisasi dan Seleksi Kelompok sasaran kelompok
Rekruitment fasilitator + Bimtek 1 Ls
HR fasilitator 1 tahun (termasuk tunjangan makan dan transport) kelompok
3 Operasional DKW dan DKD (administrasi, pendampingan, pelaporan, dan evaluasi) 1 Ls
DKW DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
JUMLAH ANGGARAN

36. PRAKIRAAN ANGGARAN TAHAP PENGEMBANGAN
(tahun ke 2):
PROPOSAL
LUMBUNG DESA
36
NO URAIAN VOLUME SATUAN JUMLAH
1 HR fasilitator 1 tahun (termasuk tunjangan makan dan transport) kelompok
2 Operasional DKW dan DKD (administrasi, pendampingan, pelaporan, dan evaluasi) 1 Ls
DKW DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
JUMLAH ANGGARAN

37. PRAKIRAAN ANGGARAN TAHAP KEMANDIRIAN
(tahun ke 3):
PROPOSAL
LUMBUNG DESA
37
NO URAIAN VOLUME SATUAN JUMLAH
1 Dana Bergulir untuk Pengembangan Modal dan Diversifikasi Kegiatan kelompok
2 HR fasilitator 1 tahun (termasuk tunjangan makan dan transport) elompok
3 Operasional DKW dan DKD (administrasi, pendampingan, pelaporan, dan evaluasi) 1 Ls
DKW DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
JUMLAH ANGGARAN

38. PROPOSAL
LUMBUNG DESA
38
Total Anggaran Dibutuhkan ( 3 tahun Pemberdayaan)
Untuk ………. Kelompok :
Tahap Penumbuhan Rp. ……………,-
Tahap Pengembangan Rp……………..,-
Tahap Kemandirian Rp. ……………,-
Total anggaran dibutuhkan Rp. …………...,-
(……………………………………………….Rupiah)
DKW DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

39. PROPOSAL
LUMBUNG DESA
39