Dokumen ini membahas implementasi program MBS (Manajemen Berbasis Sekolah) berorientasi pelayanan publik di Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Program ini dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bekerjasama dengan PKPM (Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat) untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dasar melalui peningkatan partisipasi masyarakat dan tata kelola sekolah yang lebih baik. Hasilnya antara lain

1. PENINGKATAN PELAYANAN PENDIDIKAN DASAR
MELALUI IMPLEMENTASI
MBS BERORIENTASI PELAYANAN PUBLIK
DI KABUPATEN BENER MERIAH
Kolaborasi Pemerintah dan CSO Untuk Peningkatan Akses dan Kualitas
Pelayanan Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan
Jakarta, 29 Juni 2015
Kerjasama:
Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat (PKPM)
dengan Dinas Pendidikan Bener Meriah, Aceh
Dukungan: KINERJA USAID

2. Isu -isu
• Pencapaian SPM Pendidikan Dasar belum sesuai target; kurang melibatkan
partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan pendidikan daerah;
kebijakan pendidikan masih mengacu pada peningkatan infrastruktur,
belum secara komprehensif mengarahkan pada aspek peningkatan
pelayanan dan perbaikan tatakelola.
• Manajemen sekolah yang belum akuntabel, transparan, responsif dan
partisipatif; sekolah dan masyarakat belum bersinergi untuk peningkatan
pelayanan pendidikan; tidak adanya mekanisme penyampaian saran dan
keluhan untuk peningkatan pelayanan pendidikan.
• Rendahnya partisipasi masyarakat untuk peningkatan tatakelola pelayanan
pendidikan. Misalnya, belum terbentuknya Dewan Pendidikan Kabupaten,
komite sekolah hanya berfungsi sebagai “tukang tandatangan”.

3. Konteks
Mulai OKTOBER 2012
Awal tutup proyek Desember 2014
Dana Hibah USAID KINERJA: 778 juta. Costshare dari Dinas
Pendidikan: 1,6 Milyar
Pelaksana Dinas Pendidikan dan PKPM, dukungan KINERJA
USAID
Lokasi Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh
Kelompok target 20 Sekolah Mitra dan Masyarakat
Penerima Keuntungan Guru, Murid, Masyarakat

4. Konteks
INISIATIF PROGRAM:
• Pengajuan surat minat oleh Pemerintah Daerah
kepada KINERJA Nomor 0050/37.
• Nota Kerjasama dengan KINERJA pada tanggal
22 September 2011 Nomor 180/02/MOU/2011
dan 003/IX/2011/NAPO-MOU tentang
Pelaksanaan Program Kinerja di Kab. Bener
Meriah.
• Keputusan Bupati tanggal 28 Februari 2012
Nomor 59.1./55/SK/2012 tentang Pembentukan
Tim Teknis Program KINERJA-USAID dengan
leading sektor utama yaitu Dinas Pendidikan.
• Adanya anggaran Costshare/tambahan dari
Dinas Pendidikan.

5. Tujuan
Pendekatan Program MBS
Berorientasi Pelayanan Publik
berfokus pada tata kelola
pemerintahan yang baik (good
governance). Untuk tercapainya
tujuan tersebut Intervensi
program dilakukan pada 2 sisi,
yaitu penyedia layanan dan
pengguna layanan.

6. REPLIKASI
INOVASI
PENGGUNA LAYANAN
INSENTIF
PENYEDIA LAYANAN
PENDEKATAN PROGRAM (dua sisi)
(1)
Meningkatkan kemampuan
pemberi layanan untuk
pengelolaan pelayanan
berbasis inovasi dan praktik
yang baik
(2)
Meningkatkan kepedulian
masyarakat terhadap
kualitas pelayanan
pemerintah daerah
TATA KELOLA
LAYANAN PUBLIK
YANG BAIK
(3)
Mendokumentasikan dan membangun struktur replikasi praktik
yang baik

7. Strategi Implementasi

8. Kegiatan-kegiatan
• Mendorong Komitmen dan Kebijakan Daerah
• Advokasi Kebijakan Anggaran dan Perluasan MBS
• Penyusunan Rencana Kerja, monitoring dan evaluasi program.
• Penyiapan SDM Handal
MEMPERKUAT KEBIJAKAN DAERAH
• Berbagi Informasi Tentang Praktek Baik dan Inovasi MBS
• Diseminasi Pelaksanaan MBS kepada Stakeholders
• Pengukuruan SPM berdasarkan Aplikasi TRIMS
• Pelatihan Penyusunan Rencana Sekolah yang Partisipatif
• Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah
• Review Capaian Indicator MBS
PENGUATAN KAPASITAS SEKOLAH
• Pembentukan dan Penguatan MSF Kabupaten untuk monitoring dan
advokasi kebijakan.
• Pembentukan Forum Komite Kecamatan
• Revitalisasi Peran dan Fungsi Komite Sekolah
PENGUATAN KAPASITAS MASYARAKAT
• Lokakarya Pengelolaan Pengaduan.
• Pelaksanaan Survei Pengaduan Masyarakat di Sekolah.
• Lokakarya Analisis Masalah Penyebab Pengaduan.
• Monitoring dan Evaluasi .
PELAKSANAAN SURVEI PENGADUAN
(Permen-PAN Nomor 13 Tahun 2009)

9. Perubahan dan Hasil
BAGI PEMDA/DINAS PENDIDIKAN
1. Penyusunan anggaran lebih berorientasi
pada kebutuhan sekolah dan masyarakat
berbasis data hasil survei pengaduan.
2. Terjadi peningkatan anggaran Dinas
Pendidikan untuk pencapain SPM. Sebelum
implementasi program, anggaran tahun 2012
Rp. 146, 9 milyar. Mengalami peningkatan
yang signifikan pada tahun 2013 Rp. 211, 3
milyar, dan pada tahun 2014 Rp. 218, 4
milyar.
3. Tersedianya 15 fasilitator daerah untuk
proses perluasan dan replikasi program.
4. Semakin kurangnya pengaduan masyarakat
ke Dinas Pendidikan terkait pelayanan di
sekolah.

10. Bagi Sekolah
Semakin meningkatnya akuntabilitas, transparansi dan
responsif pihak sekolah dalam pengelolaan sekolah
Terjadinya peningkatan pelayanan pendidikan di sekolah
mitra. 20 sekolah mitra telah merealisasikan 85 persen, yaitu
373 dari 435 jumlah janji perbaikan.
Adanya penataan lingkungan sekolah dan ruang kelas yang
semakin baik, rapi, bersih dan nyaman untuk proses belajar
mengajar.
Meningkatnya tanggungjawab dan kedisplinan stakeholders
sekolah dalam menjalankan tugasnya.

11. Semakin meningkatnya mutu pendidikan pada sekolah mitra. Nilai rata-rata UN
semakin meningkat dari tahun sebelumnya.
Adanya peningkatan status sekolah mitra di mata masyarakat. Terlihat dari jumlah
murid yang masuk terjadi peningkatan. Serta jumlah kehadiran wali murid dalam
setiap rapat.Jika sebelumnya, rata-rata hanya 25-30 orang, sekarang ini
meningkatan menjadi 50-70 wali murid
Sekolah
Tahun/mata pelajaran
2013 2014
B.
Indonesia
IPA
Matemati
ka
B. Indonesia IPA Matematika
SDN Kebun Baru 8.66 8.67 7.65 9.6 9.61 8.23
Paya Ringkel 6.84 6.10 6.14 8.59 9.44 9.39
SDN 2 Panteraya 8.31 8.39 8.85 9.34 9.26 8.57
SDN 2 Gegerung 7.14 7.20 7.78 8.75 8.38 9.08
SDN Mutiara 7.43 6.96 6.53 8.93 8.82 8.53

12. Semakin meningkatnya kapasitas masyarakat untuk melakukan
advokasi kebijakan terkait layanan pendidikan
Adanya forum bagi masyarakat untuk mendiskusikan dan
membahas berbagai persoalan tentang pelayanan pendidikan.
Forum ini sekarang sudah menjadi Dewan Pendidikan.
Terbangunnya sinergitas antara sekolah dan masyarakat untuk
pengembangan sekolah.
Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam
pengembangan sekolah, baik secara material maupun
nonmaterial
Dampak Bagi Masyarakat

13. Faktor Keberhasilan
• Komitmen Pemda untuk terlibat
dalam implementasi program
(Penyusunan Rencana Kerja,
Pendampingan, dan Monev).
• Terbukanya ruang partisipasi
masyarakat, baik tingkat kabupaten
maupun sekolah.
• Terbangunnya kolaborasi yang
efektif antara Dinas Pendidikan,
PKPM, dan Masyarakat.

14. Aktor-aktor Kunci
AKTOR PERAN PENTING
Pemda/Dinas Pendidikan - Komitmen dan Kebijakan implementasi
program.
- Pendampingan dan Monev
MSF di 3 Level (Kabupaten,
Kecamatan dan unit layanan)
- Advokasi kebijakan dan Monev.
- Ikut berpartisipasi untuk peningkatan
pelayanan pendidikan.
Pihak Sekolah - Penerapan prinsip tatakelola perbaikan
pelayanan berdasarkan ciri-ciri MBS BPP.
- Membuka ruang partisipasi masyarakat
sebagai mitra kritis
Media Jurnalisme Warga
PKPM - Melakukan Pendampingan teknis.
- Memastikan capaian program serta terjadi
kolaborasi/kemitraan antar para pihak
yang terkait.

15. Strategi Menjaga Keberlanjutan dan Mereplikasi
Keberhasilan
• Strategi yang dilakukan agar keberhasilan dapat terus
dipertahankan
- Advokasi Kebijakan dan anggaran ke Dinas Pendidikan dan DPRK.
- Penguatan SDM sebagai fasilitator daerah sebanyak 15 orang.
- Menetapkan 5 sekolah mitra sebagai sekolah model.
- Membentuk dan memperkuat forum di 3 Level.
- Membangun mekanisme pengaduan secara berkelanjutan di sekolah.
• Hal-hal yang telah dilakukan untuk merepilkasi keberhasilan
- Adanya anggaran perluasan/replikasi program.
- 2014-2015 sudah direplikasi pada 20 sekolah mitra baru. Dinas
Pendidikan berkomitmen untuk mereplikasi pada seluruh sekolah.
- Berbagi pengalaman antara sekolah mitra dan non mitra.
- Pemda/Dinas Pendidikan berkomitmen untuk mereplikasi pada seluruh
sekolah secara bertahap sesuai dengan anggaran daerah.

16. Pembelajaran
• Model pendekatan MBS BPP relatif baru bagi dunia pendidikan yaitu mengenai
tatakelola pelayanan, pada awalnya mengalami kesulitan, khususnya mengubah
paradigma bahwa sekolah merupakan salah satu dari unit layanan yang perlu
menerapkan prinsip-prinsip pelayanan publik.
• Komitmen Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan anggaran dan kebijakan
menjadi unsur utama yang harus dipastikan terlebih dahulu sebelum program
diimplementasikan.
• Capaian-capaian program dapat terlaksana dengan baik melalui sebuah
mekanisme pendampingan yang berkelanjutan dan dilakukan secara bersama-
sama dengan pelibatan multistakeholders forum (MSF).
• Kolaborasi antara PKPM, Pemda, DPRK dan MSF/masyarakat dibangun
berdasarkan mekanisme komunikasi yang telah disepakati. Tetapi hal tersebut
bukan jaminan utama, perlu dilakukan lebih banyak pertemuan atau diskusi in-
formal agar terbangunnya kepercayaan antar pihak terkait.
• Beragamnya komitmen dan kapasitas stakeholders sekolah.

17. TERIMA KASIH