Download as PDF, PPTX
Uploaded byGedhe Foundation
Bappenas cso workshop bener meriah
Dokumen ini membahas implementasi program MBS (Manajemen Berbasis Sekolah) berorientasi pelayanan publik di Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Program ini dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bekerjasama dengan PKPM (Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat) untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dasar melalui peningkatan partisipasi masyarakat dan tata kelola sekolah yang lebih baik. Hasilnya antara lain
![Download PassFab 4EasyPartition May-[2025]](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/1-howtodeveloptheschoolcommunity-250421033954-68bf0fea-250421050447-2d2d8ab1-thumbnail.jpg?width=640&height=640&fit=bounds)
Bappenas cso workshop bener meriah
- 1. PENINGKATAN PELAYANAN PENDIDIKANDASAR MELALUI IMPLEMENTASI MBS BERORIENTASI PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN BENER MERIAH Kolaborasi Pemerintah dan CSO Untuk Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan Jakarta, 29 Juni 2015 Kerjasama: Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat (PKPM) dengan Dinas Pendidikan Bener Meriah, Aceh Dukungan: KINERJA USAID
- 2. Isu -isu • PencapaianSPM Pendidikan Dasar belum sesuai target; kurang melibatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan pendidikan daerah; kebijakan pendidikan masih mengacu pada peningkatan infrastruktur, belum secara komprehensif mengarahkan pada aspek peningkatan pelayanan dan perbaikan tatakelola. • Manajemen sekolah yang belum akuntabel, transparan, responsif dan partisipatif; sekolah dan masyarakat belum bersinergi untuk peningkatan pelayanan pendidikan; tidak adanya mekanisme penyampaian saran dan keluhan untuk peningkatan pelayanan pendidikan. • Rendahnya partisipasi masyarakat untuk peningkatan tatakelola pelayanan pendidikan. Misalnya, belum terbentuknya Dewan Pendidikan Kabupaten, komite sekolah hanya berfungsi sebagai “tukang tandatangan”.
- 3. Konteks Mulai OKTOBER 2012 Awaltutup proyek Desember 2014 Dana Hibah USAID KINERJA: 778 juta. Costshare dari Dinas Pendidikan: 1,6 Milyar Pelaksana Dinas Pendidikan dan PKPM, dukungan KINERJA USAID Lokasi Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh Kelompok target 20 Sekolah Mitra dan Masyarakat Penerima Keuntungan Guru, Murid, Masyarakat
- 4. Konteks INISIATIF PROGRAM: • Pengajuansurat minat oleh Pemerintah Daerah kepada KINERJA Nomor 0050/37. • Nota Kerjasama dengan KINERJA pada tanggal 22 September 2011 Nomor 180/02/MOU/2011 dan 003/IX/2011/NAPO-MOU tentang Pelaksanaan Program Kinerja di Kab. Bener Meriah. • Keputusan Bupati tanggal 28 Februari 2012 Nomor 59.1./55/SK/2012 tentang Pembentukan Tim Teknis Program KINERJA-USAID dengan leading sektor utama yaitu Dinas Pendidikan. • Adanya anggaran Costshare/tambahan dari Dinas Pendidikan.
- 5. Tujuan Pendekatan Program MBS BerorientasiPelayanan Publik berfokus pada tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Untuk tercapainya tujuan tersebut Intervensi program dilakukan pada 2 sisi, yaitu penyedia layanan dan pengguna layanan.
- 6. REPLIKASI INOVASI PENGGUNA LAYANAN INSENTIF PENYEDIA LAYANAN PENDEKATANPROGRAM (dua sisi) (1) Meningkatkan kemampuan pemberi layanan untuk pengelolaan pelayanan berbasis inovasi dan praktik yang baik (2) Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kualitas pelayanan pemerintah daerah TATA KELOLA LAYANAN PUBLIK YANG BAIK (3) Mendokumentasikan dan membangun struktur replikasi praktik yang baik
- 7.
- 8. Kegiatan-kegiatan • Mendorong Komitmendan Kebijakan Daerah • Advokasi Kebijakan Anggaran dan Perluasan MBS • Penyusunan Rencana Kerja, monitoring dan evaluasi program. • Penyiapan SDM Handal MEMPERKUAT KEBIJAKAN DAERAH • Berbagi Informasi Tentang Praktek Baik dan Inovasi MBS • Diseminasi Pelaksanaan MBS kepada Stakeholders • Pengukuruan SPM berdasarkan Aplikasi TRIMS • Pelatihan Penyusunan Rencana Sekolah yang Partisipatif • Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah • Review Capaian Indicator MBS PENGUATAN KAPASITAS SEKOLAH • Pembentukan dan Penguatan MSF Kabupaten untuk monitoring dan advokasi kebijakan. • Pembentukan Forum Komite Kecamatan • Revitalisasi Peran dan Fungsi Komite Sekolah PENGUATAN KAPASITAS MASYARAKAT • Lokakarya Pengelolaan Pengaduan. • Pelaksanaan Survei Pengaduan Masyarakat di Sekolah. • Lokakarya Analisis Masalah Penyebab Pengaduan. • Monitoring dan Evaluasi . PELAKSANAAN SURVEI PENGADUAN (Permen-PAN Nomor 13 Tahun 2009)
- 9. Perubahan dan Hasil BAGIPEMDA/DINAS PENDIDIKAN 1. Penyusunan anggaran lebih berorientasi pada kebutuhan sekolah dan masyarakat berbasis data hasil survei pengaduan. 2. Terjadi peningkatan anggaran Dinas Pendidikan untuk pencapain SPM. Sebelum implementasi program, anggaran tahun 2012 Rp. 146, 9 milyar. Mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2013 Rp. 211, 3 milyar, dan pada tahun 2014 Rp. 218, 4 milyar. 3. Tersedianya 15 fasilitator daerah untuk proses perluasan dan replikasi program. 4. Semakin kurangnya pengaduan masyarakat ke Dinas Pendidikan terkait pelayanan di sekolah.
- 10. Bagi Sekolah Semakin meningkatnyaakuntabilitas, transparansi dan responsif pihak sekolah dalam pengelolaan sekolah Terjadinya peningkatan pelayanan pendidikan di sekolah mitra. 20 sekolah mitra telah merealisasikan 85 persen, yaitu 373 dari 435 jumlah janji perbaikan. Adanya penataan lingkungan sekolah dan ruang kelas yang semakin baik, rapi, bersih dan nyaman untuk proses belajar mengajar. Meningkatnya tanggungjawab dan kedisplinan stakeholders sekolah dalam menjalankan tugasnya.
- 11. Semakin meningkatnya mutupendidikan pada sekolah mitra. Nilai rata-rata UN semakin meningkat dari tahun sebelumnya. Adanya peningkatan status sekolah mitra di mata masyarakat. Terlihat dari jumlah murid yang masuk terjadi peningkatan. Serta jumlah kehadiran wali murid dalam setiap rapat.Jika sebelumnya, rata-rata hanya 25-30 orang, sekarang ini meningkatan menjadi 50-70 wali murid Sekolah Tahun/mata pelajaran 2013 2014 B. Indonesia IPA Matemati ka B. Indonesia IPA Matematika SDN Kebun Baru 8.66 8.67 7.65 9.6 9.61 8.23 Paya Ringkel 6.84 6.10 6.14 8.59 9.44 9.39 SDN 2 Panteraya 8.31 8.39 8.85 9.34 9.26 8.57 SDN 2 Gegerung 7.14 7.20 7.78 8.75 8.38 9.08 SDN Mutiara 7.43 6.96 6.53 8.93 8.82 8.53
- 12. Semakin meningkatnya kapasitasmasyarakat untuk melakukan advokasi kebijakan terkait layanan pendidikan Adanya forum bagi masyarakat untuk mendiskusikan dan membahas berbagai persoalan tentang pelayanan pendidikan. Forum ini sekarang sudah menjadi Dewan Pendidikan. Terbangunnya sinergitas antara sekolah dan masyarakat untuk pengembangan sekolah. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangan sekolah, baik secara material maupun nonmaterial Dampak Bagi Masyarakat
- 13. Faktor Keberhasilan • KomitmenPemda untuk terlibat dalam implementasi program (Penyusunan Rencana Kerja, Pendampingan, dan Monev). • Terbukanya ruang partisipasi masyarakat, baik tingkat kabupaten maupun sekolah. • Terbangunnya kolaborasi yang efektif antara Dinas Pendidikan, PKPM, dan Masyarakat.
- 14. Aktor-aktor Kunci AKTOR PERANPENTING Pemda/Dinas Pendidikan - Komitmen dan Kebijakan implementasi program. - Pendampingan dan Monev MSF di 3 Level (Kabupaten, Kecamatan dan unit layanan) - Advokasi kebijakan dan Monev. - Ikut berpartisipasi untuk peningkatan pelayanan pendidikan. Pihak Sekolah - Penerapan prinsip tatakelola perbaikan pelayanan berdasarkan ciri-ciri MBS BPP. - Membuka ruang partisipasi masyarakat sebagai mitra kritis Media Jurnalisme Warga PKPM - Melakukan Pendampingan teknis. - Memastikan capaian program serta terjadi kolaborasi/kemitraan antar para pihak yang terkait.
- 15. Strategi Menjaga Keberlanjutandan Mereplikasi Keberhasilan • Strategi yang dilakukan agar keberhasilan dapat terus dipertahankan - Advokasi Kebijakan dan anggaran ke Dinas Pendidikan dan DPRK. - Penguatan SDM sebagai fasilitator daerah sebanyak 15 orang. - Menetapkan 5 sekolah mitra sebagai sekolah model. - Membentuk dan memperkuat forum di 3 Level. - Membangun mekanisme pengaduan secara berkelanjutan di sekolah. • Hal-hal yang telah dilakukan untuk merepilkasi keberhasilan - Adanya anggaran perluasan/replikasi program. - 2014-2015 sudah direplikasi pada 20 sekolah mitra baru. Dinas Pendidikan berkomitmen untuk mereplikasi pada seluruh sekolah. - Berbagi pengalaman antara sekolah mitra dan non mitra. - Pemda/Dinas Pendidikan berkomitmen untuk mereplikasi pada seluruh sekolah secara bertahap sesuai dengan anggaran daerah.
- 16. Pembelajaran • Model pendekatanMBS BPP relatif baru bagi dunia pendidikan yaitu mengenai tatakelola pelayanan, pada awalnya mengalami kesulitan, khususnya mengubah paradigma bahwa sekolah merupakan salah satu dari unit layanan yang perlu menerapkan prinsip-prinsip pelayanan publik. • Komitmen Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan anggaran dan kebijakan menjadi unsur utama yang harus dipastikan terlebih dahulu sebelum program diimplementasikan. • Capaian-capaian program dapat terlaksana dengan baik melalui sebuah mekanisme pendampingan yang berkelanjutan dan dilakukan secara bersama- sama dengan pelibatan multistakeholders forum (MSF). • Kolaborasi antara PKPM, Pemda, DPRK dan MSF/masyarakat dibangun berdasarkan mekanisme komunikasi yang telah disepakati. Tetapi hal tersebut bukan jaminan utama, perlu dilakukan lebih banyak pertemuan atau diskusi in- formal agar terbangunnya kepercayaan antar pihak terkait. • Beragamnya komitmen dan kapasitas stakeholders sekolah.
- 17.