Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan permendagri 20 Tahun 2018 merupakan Peraturan perundang-Undangan yang perlu dipahami untuk semua pelaku yang berhubungan dengan Desa.
Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan permendagri 20 Tahun 2018 merupakan Peraturan perundang-Undangan yang perlu dipahami untuk semua pelaku yang berhubungan dengan Desa.
pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Ciamis telah ditetapkan dengan peraturan bupati. pengelolaan keuangan desa telah menggunakan software aplikasi program komputer.
pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Ciamis telah ditetapkan dengan peraturan bupati. pengelolaan keuangan desa telah menggunakan software aplikasi program komputer.
Modul Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Desa karya Bayu Setyo NugrohoGedhe Foundation
Makalah Bayu Setyo Nugroho, Kepala Desa Dermaji, Lumbir, Banyumas tentang Perencanaan penyelenggaraan pelayanan publik di desa yang menjadi acuan bagi Gerakan Desa Membangun (GDM)
Implementasi UU No 6 Tahun 2014 Tentang DESADesa Institute
Paparan Kepala Bapermades Propinsi Jawa Tengah
Pada acara Diskusi Publik II UPK KESMES 2015
Fakultas Ekonomi & Bisnis UNDIP
Ikuti Desa Institue :
www.desainstitute.com
www.fb.com/desainstitute
www,twitter.com/desainstitute
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
1. UU NO 6/2014 & ATURAN PENDUKUNGNYA
(ASPEK KEUANGAN)
2. UNDANG UNDANG
NO 6/2014
TENTANG DESA
PP NO 43/2014
PP NO 60/2014
PERKA LKPP NO 13/2013
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah,
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah,
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah,
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan
Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik
Indonesia,
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah,
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa,
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah,
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
4. 1) memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan
keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik
Indonesia;
2) memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem
ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat
Indonesia;
3) melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
4) mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk
pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
5) membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta
bertanggung jawab;
6) meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat
perwujudan kesejahteraan umum;
7) meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan
masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari
ketahanan nasional;
8) memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan
pembangunan nasional; dan
9) memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.
5. PASAL 71 – 75 UU NO 6/2014
PASAL 90 – 106 PP NO 43/2014
PP NO 60/2014
6. Keuangan Desa adalah semua hak dan
kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan
uang serta segala sesuatu berupa uang dan
barang yang berhubungan dengan
pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan
pendapatan, belanja, pembiayaan, dan
pengelolaan Keuangan Desa.
8. TAHAPAN WAKTU KET
Kesepakatan bersama RAPBDes Max Oktober Kades & BPD
Evaluasi atas RAPBDes 3 hari sejak
kesepakatan
bersama
Bupati mendelegasikan kpd
Camat (atau sebutan lain)
Perdes ttg APBDes Max 31 Desember
Bantuan Keuangan Provinsi 10 hari sejak
KUA/PPAS Prov
Dari Gubernur ke Kepala
Desa
Rencana ADD 10 hari sejak
KUA/PPAS Kab
Dari Bupati ke Kepala Desa
Rencana Bagi Hasil Pajak/Retribusi 10 hari sejak
KUA/PPAS Kab
Dari Bupati ke Kepala Desa
Rencana Bantuan Keuangan 10 hari sejak
KUA/PPAS Kab
Dari Bupati ke Kepala Desa
9. PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA
(Pasal 90 PP 43/2014)
KEWENANGAN SUMBER DANA KET
Berdasarkan Hak Asal Usul APB Desa
Lokal berskala desa APB Desa
APBN
APBD
Ditugaskan Pemerintah APBN Dialokasikan di Kementrian &
disalurkan melalui SKPD
Kabupaten
Ditugaskan Pemerintah
Daerah
APBD Dialokasikan dalam bantuan
keuangan melalui rek kas
desa
11. PENDAPATAN DESA
(Pasal 72 UU 6/2014 dan Pasal 95 – 98 PP 43/2014)
JENIS SUMBER
PAD hasil usaha, hasil aset, swadaya dan
partisipasi, gotong royong, dan lain-lain
pendapatan asli Desa
Alokasi APBN Belanja Pusat dengan mengefektifkan
program yang berbasis Desa secara merata
dan berkeadilan.
Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah paling sedikit 10% dari pajak dan retribusi
daerah.
Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari Dana Perimbangan
Kabupaten (setelah dikurangi DAK)
Bantuan Keuangan APBN & APBD
Hibah & Sumbangan Pihak Ketiga
Lain-lain pendapatan yang sah
12. Hasil usaha Hasil aset
Swadaya &
partisipasi
PAD
(antara lain)
Gotong royong
13. APBN
program yang berbasis
Desa secara merata dan
berkeadilan.
(Pasal 72 UU 23/2014)
DANA DESA
(Pasal 95 PP 43/2014)
Dana dari APBN melalui
APBD utk penyelengg.
Pem, pemb, binmas &
pemberdayaan masy.
PP 60/2014
14. Anggaran Belanja
Non Kementerian/
Lembaga
•Pos Cadangan
Dana Desa
Dibahas oleh DPR
•Persetujuan Pagu
Nasional Dana
Desa
ANGGARAN
TRANSFER KE
DA•ERDAi HPe &ru DbEaShAan
APBN tetap
Anggaran Dana Desa di APBN
15. DANA
DESA PER
DESA
Jumlah
Penduduk
(bobot 30%)
Luas Wilayah
(bobot 20%)
Angka
Kemiskinan
(bobot 50%)
Tingkat
kesulitan
geografis
KOMPONEN PEMBAGIAN ALOKASI PER DESA
16. • APBN
transfer
RKUD KAB
• APBD
• Perbup
• 40%
TAHAP 1
TAHAP 2
• 40%
• 20%
TAHAP 3
PENYALURAN DANA DESA KE
RKUD KABUPATEN
17. Minimal 10% (UU
& PP)
Kab. Bogor
sudah 12%
Bagi Hasil
Pajak &
Retribusi
PASAL 97 PP 43/2014 :
60 % PEMERATAAN (seluruh desa)
40% PROPORSIONAL (sesuai realisasi potensi)
Ditetapkan diatur oleh PERBUP
18. •DANA
PERIMBANGAN
DIKURANGI
DIKALI 10%
•DANA ALOKASI
KHUSUS
•ALOKASI DANA
DESA
ADD TOTAL
KAB
ALOKASI DANA DESA (ADD)
19. BANTUAN KEUANGAN
• UMUM
•KHUSUS
APBN APBD
UMUM :
Peruntukan dan penggunaan diserahkan ke Desa
KHUSUS :
Peruntukan dan pengelolaan ditetapkan pemberi bantuan
21. Hasil
kerjasama dg
Pihak Ketiga
Bantuan
Perusahaan
LAIN-LAIN
PENDAPATAN
YANG SAH
22. Prioritas untuk kebutuhan pembangunan hasil
Musyawarah Desa dan harus sesuai dengan
Prioritas Pembangunan Kabupaten, Provinsi dan
Pusat.
Kebutuhan tersebut antara lain :
Kebutuhan Primer
Pelayanan Dasar
Lingkungan
Pemberdayaan Masyarakat
23. BELANJA DESA
Min 70%
Penyelenggaraan Pemdes
Pembangunan Desa
Binmas Desa
Pemberdayaan Masy
Max 30%
Penghasilan tetap & tunjangan
Operasional Pemdes
Tunj & Opnal BPD
Insentif RT dan RW
24. PENGHASILAN KADES &
PERANGKAT DESA
PENGHASILAN TETAP
(ADD)
< 500 JUTA =
Max 60%
500 – 700 JUTA
=
Max 50%
> 700 – 900 JUTA =
Max 40%
> 900 =
Max 30 %
TUNJANGAN & PENERIMAAN
LAIN YG SAH
Ditetapkan
PERBUP
25. Ditetapkan dan diatur oleh PERBUP
Kepala Desa
Sekretaris Desa : min 70% dari Kades
Perangkat Desa Lain : min 50% dari Kades
Alokasinya sesuai dengan besaran ADD