kebijakan sosial

1. AULIA RAHMA

2. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk
“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan
sosial”

3. KEBIJAKAN SOSIAL
• Instrumen kebijakan yang secara khusus dirancang dan
diterapkan untuk meningkatkan kesejahteraan warga
negara. (Midgley)
• Instrumen kebijakan yang digunakan untuk memastikan
bahwa warga negara mendapatkan akses terhadap
pelayanan sosial dasar. (Lindenthal)

4. TUJUAN KEBIJAKAN SOSIAL
• Pengurangan kemiskinan
• Peningkatan standar hidup
• Pengurangan kerentanan sosial
• Penciptaan kesempatan kerja
(lindenthal)
• Meningkatkan kualitas kehidupan manusia, terutama
mereka yang dikategorikan sebagai kelompok yang tidak
beruntung.

5. KENAPA KEBIJAKAN SOSIAL?
• Wujud kewajiban negara untuk menjamin pemenuhan
hak sosial dan ekonomi warga negara. (Lindenthal)
• Kebijakan Sosial dibutuhkan untuk mengoptimalkan
pencapaian keadilan dan kesejahteraan sosial, serta
mewujudkan kondisi kerja yang layak. (Lindenthal)

6. KEBIJAKAN
SOSIAL
MEMECAHKAN
MASALAH
SOSIAL
TUJUAN
SOSIAL
MEMENUHI
KEBUTUHAN
SOSIAL
Suharto, 2005

7. MASALAH SOSIAL KOTA METRO
Permasalahan Sosial Jumlah
Anak balita terlantar 17
Anak Terlantar 106
Anak berhadapan dengan hukum 16
Anak dengan kedeisabilitasan 99
Lanjut usia terlantar 1734
Penyandang Disabilitas 282
Gelandangan 3
Pemulung 48
Bekas warga binaan lembaga kemasyarakatan 29
Orang dengan HIV/AIDS 26
Korban penyalahgunaa NAPZA 10
Korban tindak kekerasan 27
Pekerja migran bermasalah sosial 21
Perempuan rawan sosial 421
Fakir miskin 4212
Keluarga bermasalah sosial 41

8. Fakir Miskin
• Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak
mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau
mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak
mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar
yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau
keluarganya.
(uu nomor 13 tahun 2011)

9. KEBIJAKAN PERLINDUNGAN SOSIAL
NEGARA/
PEMERINTA
H
KEBIJAKAN/
PROGRAM
MENGURANGI
KEMISKINAN,
KERENTANAN,
KETIDAKMERATAAN
HURAERAH, 2019

10. BENTUK-BENTUK KEBIJAKAN SOSIAL
• Perundang-undangan
• Program pelayanan sosial
• Sistem Perpajakan
(Midgley)

11. PROGRAM PENANGANAN
FAKIR MISKIN
BANTUAN SOSIAL PEMBERDAYAAN
KIS
KIP
BPNT/
SEMBAKO
PKH
RS-RTLH
SARLING KELOMPOK USAHA BERSAMA
(KUBE)

12. Data Terpadu
Bantuan Sosial
Pangan (BSP)
Program
Keluarga
Harapan
(PKH)
Penerima
Bantuan Iuran Jaminan
Kesehatan
(PBI JK)
STATISTIKDATATERPADU
KOTA METRO 2020
37.726 Individu
10.843
Rumah Tangga
DATATERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS)
Integrasi Sasaran Program Pengentasan Kemiskinan

13. DATATERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS)
Skema Integrasi Sasaran Program Pengentasan Kemiskinan

14. Mekanisme Verifikasi dan Validasi DTKS

15. SKEMA IMPLEMENTASI KOMPLEMENTARITAS
PROGRAM BANTUAN SOSIAL

16. TERIMA KASIH