Tiga upaya utama pemerintah Indonesia dalam menegakkan HAM meliputi (1) kerja sama internasional untuk menegakkan HAM di seluruh dunia, (2) pembentukan lembaga-lembaga seperti Komnas HAM dan Komnas Perempuan, (3) pengeluaran undang-undang terkait HAM seperti UU No. 39/1999. Masyarakat sipil turut berperan melalui advokasi, bantuan hukum, dan pendidikan masyarakat. Pelanggar
Dokumen tersebut membahas tentang pergeseran paradigma pembangunan dari yang bersifat antidialogis menjadi dialogis dimana rakyat menjadi subyek utama pembangunan. Dokumen tersebut juga menjelaskan tentang hak rakyat atas pembangunan dalam hukum internasional dan nasional serta peran desa dan program PNPM-MP dalam mewujudkan hak tersebut.
Dokumen tersebut menjelaskan tentang hakikat demokrasi, ciri-ciri demokrasi, jenis demokrasi langsung dan tidak langsung, nilai-nilai budaya demokrasi, arti penting demokrasi, upaya mendukung demokrasi, dan sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi.
Sosialisasi Program Melalui Kearifan LokalWildan Hakim
1. Kearifan lokal sering dilupakan dalam pembangunan namun dapat dijadikan modal untuk pembangunan.
2. Pemerintah Sumatera Utara memanfaatkan kearifan lokal Batak "manggadong" (makan ubi bersama) untuk mengurangi konsumsi beras.
3. Kampanye "manggadong" dan meningkatkan produksi ubi bertujuan menciptakan ketahanan pangan di Sumatera Utara.
Dokumen tersebut membahas tentang kewaspadaan nasional di Indonesia. Ada beberapa poin penting yang diangkat, yaitu: (1) pentingnya kesadaran dan tekad bersatu sebagai bangsa Indonesia di bawah NKRI berdasarkan Pancasila; (2) berbagai potensi ancaman terhadap kesatuan dan stabilitas bangsa seperti ketimpangan pembangunan, radikalisme, dan konflik sosial; (3) peran media dalam membentuk opini masyarak
Paragraf pertama menjelaskan latar belakang pentingnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi manusia. Paragraf berikutnya membahas tentang pentingnya norma, kebiasaan, dan peraturan yang berlaku dalam masyarakat untuk menjaga ketertiban dan menghindari konflik antar kepentingan manusia. Tulisan ini membahas aspek-aspek penting dalam kehidupan bermasyarakat.
Bab 1 dokumen tersebut membahas latar belakang, tujuan, dan rumusan masalah tentang pentingnya kehidupan berbangsa dan bernegara. Dibahas pula sistematika penulisan makalah tersebut yang terdiri atas 3 bab.
Dokumen tersebut membahas tentang hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dan kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Pancasila menjamin HAM melalui nilai-nilai ideal, instrumental, dan praktis yang terkandung di dalamnya, seperti kemerdekaan beragama dan kesetaraan di depan hukum. Dokumen ini juga menjelaskan berbagai contoh pelanggaran HAM di Indonesia dan internasional serta penanganannya melalui pengadilan
Tiga upaya utama pemerintah Indonesia dalam menegakkan HAM meliputi (1) kerja sama internasional untuk menegakkan HAM di seluruh dunia, (2) pembentukan lembaga-lembaga seperti Komnas HAM dan Komnas Perempuan, (3) pengeluaran undang-undang terkait HAM seperti UU No. 39/1999. Masyarakat sipil turut berperan melalui advokasi, bantuan hukum, dan pendidikan masyarakat. Pelanggar
Dokumen tersebut membahas tentang pergeseran paradigma pembangunan dari yang bersifat antidialogis menjadi dialogis dimana rakyat menjadi subyek utama pembangunan. Dokumen tersebut juga menjelaskan tentang hak rakyat atas pembangunan dalam hukum internasional dan nasional serta peran desa dan program PNPM-MP dalam mewujudkan hak tersebut.
Dokumen tersebut menjelaskan tentang hakikat demokrasi, ciri-ciri demokrasi, jenis demokrasi langsung dan tidak langsung, nilai-nilai budaya demokrasi, arti penting demokrasi, upaya mendukung demokrasi, dan sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi.
Sosialisasi Program Melalui Kearifan LokalWildan Hakim
1. Kearifan lokal sering dilupakan dalam pembangunan namun dapat dijadikan modal untuk pembangunan.
2. Pemerintah Sumatera Utara memanfaatkan kearifan lokal Batak "manggadong" (makan ubi bersama) untuk mengurangi konsumsi beras.
3. Kampanye "manggadong" dan meningkatkan produksi ubi bertujuan menciptakan ketahanan pangan di Sumatera Utara.
Dokumen tersebut membahas tentang kewaspadaan nasional di Indonesia. Ada beberapa poin penting yang diangkat, yaitu: (1) pentingnya kesadaran dan tekad bersatu sebagai bangsa Indonesia di bawah NKRI berdasarkan Pancasila; (2) berbagai potensi ancaman terhadap kesatuan dan stabilitas bangsa seperti ketimpangan pembangunan, radikalisme, dan konflik sosial; (3) peran media dalam membentuk opini masyarak
Paragraf pertama menjelaskan latar belakang pentingnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi manusia. Paragraf berikutnya membahas tentang pentingnya norma, kebiasaan, dan peraturan yang berlaku dalam masyarakat untuk menjaga ketertiban dan menghindari konflik antar kepentingan manusia. Tulisan ini membahas aspek-aspek penting dalam kehidupan bermasyarakat.
Bab 1 dokumen tersebut membahas latar belakang, tujuan, dan rumusan masalah tentang pentingnya kehidupan berbangsa dan bernegara. Dibahas pula sistematika penulisan makalah tersebut yang terdiri atas 3 bab.
Dokumen tersebut membahas tentang hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dan kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Pancasila menjamin HAM melalui nilai-nilai ideal, instrumental, dan praktis yang terkandung di dalamnya, seperti kemerdekaan beragama dan kesetaraan di depan hukum. Dokumen ini juga menjelaskan berbagai contoh pelanggaran HAM di Indonesia dan internasional serta penanganannya melalui pengadilan
Dokumen tersebut membahas tentang integrasi nasional dan bela negara. Secara garis besar dibahas mengenai pentingnya memahami nilai-nilai Bhineka Tunggal Ika untuk membangun integrasi nasional, serta kewajiban dan bentuk partisipasi warga negara dalam upaya bela negara untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI.
Dokumen tersebut membahas tentang kewarganegaraan, peran warga negara Indonesia dalam membela negara, cara menyelesaikan konflik antar suku, dan pelanggaran HAM di Indonesia. Dokumen tersebut menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki kewajiban untuk turut serta dalam membela dan memajukan negara, serta menyelesaikan konflik antar suku dapat dilakukan melalui dialog, penciptaan keamanan, dan penggunaan nilai-
Materi kuliah PKM tentang Kewaspadaan nasional. Cari lebih banyak lagi mata kuliah semester 1 di: http://muhammadhabibielecture.blogspot.com/2014/12/kuliah-semester-1-thp-ftp-ub.html
Kontribusi pemerintah dan masyarakat dalam melestarikan kebudayaanBabyHenry
Dokumen tersebut membahas tentang kontribusi pemerintah dan masyarakat dalam melestarikan budaya di Indonesia. Dibahas mengenai kekuatan dan tantangan dalam pelestarian budaya, seperti adanya peraturan pemerintah yang mendukung namun kurang tersosialisasikan, serta pengaruh gaya hidup modern yang berisiko menghilangkan jati diri budaya lokal. Dokumen ini menganalisis upaya yang perlu dilakukan oleh semua pihak untuk me
Dokumen tersebut membahas tentang pengaruh budaya asing terhadap gaya hidup remaja Indonesia. Secara garis besar dibahas mengenai faktor masuknya budaya asing ke Indonesia, perkembangan budaya asing di Indonesia, dan pengaruhnya terhadap remaja Indonesia serta cara mengatasi dampak negatifnya.
AMAN menuntut Presiden Jokowi memenuhi janjinya untuk mengeluarkan Undang-Undang tentang Masyarakat Adat guna melindungi 70 juta rakyat dari kelompok tersebut. Rencana Undang-Undang tersebut gagal masuk dalam prioritas program legislasi nasional 2016, mengecewakan AMAN dan masyarakat adat. AMAN akan terus berupaya melalui berbagai jalur untuk memastikan pembahasan Rencana Undang-Undang ini sesuai janji
Dokumen tersebut membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan sosial dalam masyarakat. Terdapat faktor alami seperti perbedaan sumber daya alam, letak dan kondisi geografi, serta faktor non-alami seperti pengaruh globalisasi, kebijakan pemerintah, dan faktor internal individu seperti kepribadian. Faktor-faktor tersebut dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam masyarakat dan menc
Dokumen tersebut membahas tentang pengaruh budaya asing yang masuk ke Indonesia dan dampaknya terhadap budaya lokal. Budaya asing seperti Barat telah memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia dan menyebabkan terjadinya perubahan budaya, seperti gaya berpakaian dan perayaan hari kasih sayang. Walaupun demikian, budaya asli Indonesia perlu tetap dijaga kelestariannya.
Peristiwa Tanjung Priok 1984 dan 1998 kembali terulang di tahun 2022. Kerusuhan terjadi akibat bentrokan antara warga dengan aparat keamanan di kompleks pemakaman Mbah Priok. Konflik ini mengungkapkan masalah yang mendasar yaitu kegagalan negara dalam menjalankan fungsi keamanan dan penyelesaian masalah secara damai. Komnas HAM akan menyelidiki kasus ini.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas program PNPM Mandiri P2KP yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat perkotaan di Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon.
2. Program ini memberikan bantuan kepada masyarakat miskin dan tidak mampu untuk membangun lingkungan, ekonomi, dan sosial.
3. Berdasarkan temuan, program ini berdampak positif dengan meningkatkan taraf hidup
Dokumen tersebut membahas tentang hak asasi pribadi, yang mencakup pengertian, contoh hak asasi pribadi seperti kebebasan bergerak dan menyatakan pendapat, contoh pelanggaran HAM seperti kasus Munir dan Marsinah, upaya mencegah pelanggaran melalui pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, serta landasan hukum hak asasi pribadi berdasarkan UUD dan peraturan perundang-undangan.
Pancasila merupakan ideologi Indonesia yang terdiri dari lima sila, termasuk sila ke-5 tentang keadilan sosial. Sila ini bertujuan menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat namun pelaksanaannya belum maksimal, terlihat dari masih besarnya kesenjangan sosial di Indonesia. Beberapa faktor penyebabnya antara lain ketidakmerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial, s
Dokumen tersebut membahas tentang Komnas HAM dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Komnas HAM berdasarkan undang-undang dan instrumen internasional yang bertugas menggerakkan penegakan HAM, melakukan kajian HAM, dan menerima pengaduan pelanggaran HAM. Komisi Perlindungan Anak berdasarkan undang-undang bertugas melaksanakan perlindungan anak dan menangani kasus pelanggaran hak anak.
Dokumen tersebut membahas tentang integrasi nasional dan bela negara. Secara garis besar dibahas mengenai pentingnya memahami nilai-nilai Bhineka Tunggal Ika untuk membangun integrasi nasional, serta kewajiban dan bentuk partisipasi warga negara dalam upaya bela negara untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI.
Dokumen tersebut membahas tentang kewarganegaraan, peran warga negara Indonesia dalam membela negara, cara menyelesaikan konflik antar suku, dan pelanggaran HAM di Indonesia. Dokumen tersebut menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki kewajiban untuk turut serta dalam membela dan memajukan negara, serta menyelesaikan konflik antar suku dapat dilakukan melalui dialog, penciptaan keamanan, dan penggunaan nilai-
Materi kuliah PKM tentang Kewaspadaan nasional. Cari lebih banyak lagi mata kuliah semester 1 di: http://muhammadhabibielecture.blogspot.com/2014/12/kuliah-semester-1-thp-ftp-ub.html
Kontribusi pemerintah dan masyarakat dalam melestarikan kebudayaanBabyHenry
Dokumen tersebut membahas tentang kontribusi pemerintah dan masyarakat dalam melestarikan budaya di Indonesia. Dibahas mengenai kekuatan dan tantangan dalam pelestarian budaya, seperti adanya peraturan pemerintah yang mendukung namun kurang tersosialisasikan, serta pengaruh gaya hidup modern yang berisiko menghilangkan jati diri budaya lokal. Dokumen ini menganalisis upaya yang perlu dilakukan oleh semua pihak untuk me
Dokumen tersebut membahas tentang pengaruh budaya asing terhadap gaya hidup remaja Indonesia. Secara garis besar dibahas mengenai faktor masuknya budaya asing ke Indonesia, perkembangan budaya asing di Indonesia, dan pengaruhnya terhadap remaja Indonesia serta cara mengatasi dampak negatifnya.
AMAN menuntut Presiden Jokowi memenuhi janjinya untuk mengeluarkan Undang-Undang tentang Masyarakat Adat guna melindungi 70 juta rakyat dari kelompok tersebut. Rencana Undang-Undang tersebut gagal masuk dalam prioritas program legislasi nasional 2016, mengecewakan AMAN dan masyarakat adat. AMAN akan terus berupaya melalui berbagai jalur untuk memastikan pembahasan Rencana Undang-Undang ini sesuai janji
Dokumen tersebut membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan sosial dalam masyarakat. Terdapat faktor alami seperti perbedaan sumber daya alam, letak dan kondisi geografi, serta faktor non-alami seperti pengaruh globalisasi, kebijakan pemerintah, dan faktor internal individu seperti kepribadian. Faktor-faktor tersebut dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam masyarakat dan menc
Dokumen tersebut membahas tentang pengaruh budaya asing yang masuk ke Indonesia dan dampaknya terhadap budaya lokal. Budaya asing seperti Barat telah memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia dan menyebabkan terjadinya perubahan budaya, seperti gaya berpakaian dan perayaan hari kasih sayang. Walaupun demikian, budaya asli Indonesia perlu tetap dijaga kelestariannya.
Peristiwa Tanjung Priok 1984 dan 1998 kembali terulang di tahun 2022. Kerusuhan terjadi akibat bentrokan antara warga dengan aparat keamanan di kompleks pemakaman Mbah Priok. Konflik ini mengungkapkan masalah yang mendasar yaitu kegagalan negara dalam menjalankan fungsi keamanan dan penyelesaian masalah secara damai. Komnas HAM akan menyelidiki kasus ini.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas program PNPM Mandiri P2KP yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat perkotaan di Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon.
2. Program ini memberikan bantuan kepada masyarakat miskin dan tidak mampu untuk membangun lingkungan, ekonomi, dan sosial.
3. Berdasarkan temuan, program ini berdampak positif dengan meningkatkan taraf hidup
Dokumen tersebut membahas tentang hak asasi pribadi, yang mencakup pengertian, contoh hak asasi pribadi seperti kebebasan bergerak dan menyatakan pendapat, contoh pelanggaran HAM seperti kasus Munir dan Marsinah, upaya mencegah pelanggaran melalui pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, serta landasan hukum hak asasi pribadi berdasarkan UUD dan peraturan perundang-undangan.
Pancasila merupakan ideologi Indonesia yang terdiri dari lima sila, termasuk sila ke-5 tentang keadilan sosial. Sila ini bertujuan menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat namun pelaksanaannya belum maksimal, terlihat dari masih besarnya kesenjangan sosial di Indonesia. Beberapa faktor penyebabnya antara lain ketidakmerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial, s
Dokumen tersebut membahas tentang Komnas HAM dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Komnas HAM berdasarkan undang-undang dan instrumen internasional yang bertugas menggerakkan penegakan HAM, melakukan kajian HAM, dan menerima pengaduan pelanggaran HAM. Komisi Perlindungan Anak berdasarkan undang-undang bertugas melaksanakan perlindungan anak dan menangani kasus pelanggaran hak anak.
Makalah ini membahas tentang pendidikan HAM, pendidikan sepanjang hayat, dan pendidikan untuk semua. Tujuannya adalah memberikan pengetahuan tentang HAM, konsep pendidikan yang relevan, dan pentingnya pendidikan bagi semua."
Refleksi filosofis sila kelima dalam kehidupan berbangsa & bernegaraAgus Widiyanto
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang refleksi filosofis terhadap sila ke-5 Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Konsep keadilan sosial telah berkembang sejak zaman Plato hingga John Rawls dengan berbagai pendekatan.
3. Sosialisme Indonesia menurut Mohammad Hatta bersumber dari ajaran Marx, Islam, dan gotong royong masyar
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tentang kewarganegaraan, hak dan kewajiban warga negara, demokrasi, bela negara, wawasan nusantara, ketahanan nasional, dan aspek-aspeknya. Dibahas pula tentang pengertian bangsa, negara, teori terbentuknya negara, unsur-unsur negara, serta contoh hak dan kewajiban warga negara.
Partisipasi Masyarakat dalam Pemajuan, Penghormatan, dan Penegakan HAM di Ind...Triaji Ramadhan
Partisipasi Masyarakat dalam Pemajuan, Penghormatan, dan Penegakan HAM di Indonesia dan Mewujudkan Rasa Syukur atas Kemerdekaan oleh Triaji RIzqi Ramadhan X-IS4 SMAN1 Pare
MALAYSIA : KESEPADUAN DAN KEPELBAGAIAN
PENSYARAH : USTAZAH SUMAIYAH BINTI BAHRI
FAKULTI SENIBINA PERANCANGAN DAN UKUR
PEMBENTANG
1.NUR AUFA BINTI NAZRI
2.NURUL NADHIRAH BINTI ZULKEFLI
3.WAN NUR IZZATI BINTI WAN MOHD YUSLI
4. NUR FARAHAIN BINTI JAMAL
1. Sejarah penegakan HAM di Indonesia dimulai sejak masa kemerdekaan dengan adanya berbagai pelanggaran dan diskriminasi.
2. Beberapa lembaga yang berupaya menegakkan HAM antara lain Komnas HAM, Komisi Anti Kekerasan Perempuan, Lembaga Bantuan Hukum, dan Pengadilan HAM.
3. Upaya pemerintah dalam menegakkan HAM meliputi pendidikan HAM, ketegasan sanksi terhadap pelanggar, serta pro
Dokumen tersebut membahas tentang pendidikan kewarganegaraan khususnya mengenai peran serta dalam upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Dibahas mengenai proses penegakan HAM, pelanggaran HAM, dan contoh perilaku yang sesuai dengan upaya pemajuan dan penghormatan HAM di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang multikulturalisme di Indonesia. Multikulturalisme adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan pandangan tentang keberagaman budaya dalam masyarakat. Indonesia memiliki keragaman suku, agama, bahasa dan budaya karena terdiri dari pulau-pulau. Dokumen tersebut juga membahas pengertian, jenis-jenis, sejarah dan contoh multikulturalisme di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang dua aspek pendidikan yaitu penguasaan ilmu dan pembentukan karakter, serta empat pilar pendidikan abad 21 yang mencakup pembelajaran untuk mengetahui, melakukan, menjadi, dan hidup bersama. Dokumen ini juga membahas perkembangan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia."
Rukun Negara menetapkan lima prinsip untuk mencapai perpaduan nasional dan membentuk masyarakat Malaysia yang bersatu padu meliputi kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, dan kesopanan serta kesusilaan.
Paper ini bertujuan untuk menganalisis pencemaran udara akibat pabrik aspal. Analisis ini akan fokus pada emisi udara yang dihasilkan oleh pabrik aspal, dampak kesehatan dan lingkungan dari emisi tersebut, dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi pencemaran udara
Universitas Negeri Jakarta banyak melahirkan tokoh pendidikan yang memiliki pengaruh didunia pendidikan. Beberapa diantaranya ada didalam file presentasi
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024Kanaidi ken
Dlm wktu dekat, Pelatihan/WORKSHOP ”CSR/TJSL & Community Development (ISO 26000)” akn diselenggarakan di Swiss-BelHotel – BALI (26-28 Juni 2024)...
Dgn materi yg mupuni & Narasumber yg kompeten...akn banyak manfaat dan keuntungan yg didpt mengikuti Pelatihan menarik ini.
Boleh jga info ini👆 utk dishare_kan lgi kpda tmn2 lain/sanak keluarga yg sekiranya membutuhkan training tsb.
Smga Bermanfaat
Thanks Ken Kanaidi
Kebijakan pemerintah Indonesia mengatasi konflik papua
1. Presentation by:
Irnanda Fajar Prameswari
Sri Susanti Lestari
Dela Sany Mufida
M.Syihabul Milal Al Mannan
UIN SUNAN KALIJAGA
Sleman Yogyakarta
Dosen Pengampu :
Bayu Mitra A, Kusuma S. AP , M. AP , M. Pol. Sc
2. Pokok Pembahasan
• Bagaimanaa konflik / kerusuhan wamena
• Bagiaman respon pemerintah saat konflik
• Kesejahteraan rakyat Pasca konflik
• Kebijakan pemerintah yang diambil
4. Konflik Papua sudah sejak dulu kala
• PEPERA TAHUN 1969
MENGINTEGRASIKAN PAPUA
BAGIAN INDONESIA ATAU TIDAK
• INDONESIA KETUK PALU PAPUA
BAGIAN DARI INDONESIA
• SDA PAPUA DIKERUK HABIS
UNTUK KORPORASI ASING (UU
TAHUN 1967 tentang
penanaman modal asing)
Memasuki masa Gus Dur
(kebijakan Gus Dur yang
humanis ) konflik
meredam
Kebijakan ORBA tentang
daerah operasi militer,tapi
gagal dan memakan
banyak korban
OPM Mengangkat isu ttg
pelanggaran HAM berat di
Papua
Gerakan anti PEPERA melalui
gerakan politis OPM
Sejak masa setelah gus dur
konflik tidak pernah berhenti ,
pendekatan keamanan
(mendatangkan aparat, TNI)
Terbentuk KNPB (aliansi
mahasiswa anti Jakarta )
Masuk masa Jokowi
melakukan pendekatan
melalui infrastruktur
5. 4 akar masalah konflik di wamena papua
• Dampak dari pelanggaran HAM
• Status politik
• Diskriminasi
• Kegagalan pembangunan
6. Bagaimana kronologis konflik terjadi ?
Kantor Bupati, PLN,
dibakar oleh massa
Kabar hoax seorang
guru melontarkan
kata-kata rasis kepada
muridnya
Disusupi oleh KNPB dan
OPM
Meyebar luas dan
memicu kerusuhan dan
kemarahan massa
sampaai ricuh
Meneriakkan slogan
papua merdeka
Kerusuhan menyebar di
Wamena, Sorong, dan
Manokwari
Mengakibatkan
korban jiwa
meninggal, luka
Unjuk rasa di Malang
dan Surabaya
7. UU Nomor 7 tahun 2012 Tentang Penanganan
Konflik Sosial
• Penanganan Konflik Sosial menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 adalah
serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan
peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi Konflik yang mencakup
pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik.
• Undang-undang ini, dalam penanganan konflik harus mencerminkan asas kemanusiaan,
hak asasi manusia, kebangsaan, kekeluargaan, mengacu pada bhineka tunggal ika,
keadilan, esetaraan gender, ketertiban, dan kepastian hukum. Juga mencerminkan
keberlanjutan, kearifan lokal, tanggung jawab negara, partisipatif, tidak memihak, dan
tidak membeda-bedakan.
• Tujuan Penanganan Konflik Sosial, menurut Pasal 3 undang-undang
ini, adalah menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, damai dan
sejahtera. Lalu memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial
kemasyarakatan. Meningkatkan tenggang rasa dan toleransi, memelihara fungsi
pemerintahan, melindungi jiwa, harta benda, serta sarana dan prasarana umum. Serta
memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban, dan memulihkan kondisi fisik
dan mental masyarakat serta sarana dan prasarana umum.
8. BAGAIMANA KONDISI WAMENA PASCA KONFLIK / RUSUH ?
• Banyak korban jiwa yang luka-luka , terbakar dan
meninggal
• Banyak korban yang mengungsi
• Pemerintah kementrian sosial mengirim bantuan,
stimulan dan juga rehabilitasi mereka para korban
kerusuhan
9. APA YANG DILAKUKAN PEMERINTAH ?
• 1. Mengadakan dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat
• 2. Meminta adanya mediator sebagia pihak penengah antara pemerintah dan masyarakat
• 3. Aparat siaga selama 24 jam nonstop
• 4. Penegakkan hukum atas tindakan rasis yang dilaakukan masyarakat papua, seperti
kemarin mahasiswa papua di Surabaya.
• 5. Mengambil langkah tegas menangkap dan menghukum aktor intelektual pencipta
kerusuhan di Papua yang ditengarai berasal dari kelompok "sakit hati politik" dan kelompok
jaringan kepentingan asing.
• 6. Berkomitmen dan mengaplikasikan program penegakan HAM dan perlindungan hak sosial
dasar masyarakat Papua. Pemerintah wajib meninggalkan paradigma politik yang
menempatkan masyarakat papua sebagai objek eksploitasi sumber daya alam.
• 7. Pemerintah pusat wajib menjaga martabat dan kehormatan masyarakat Papua yang
selama kurun 30-an tahun termarjinalisasi oleh politik keberpihakan terhadap kepentingan
modal asing.
10. Kebijakan jangka panjang untuk kesejahteraan rakyat papua.
• Hasil pengelolaan SDA harus menjadi penghasilan terbesar negara untuk dimanfaatkan demi kesejahteraan
rakyat. Inilah yang menjadi tugas utama negara, memberikan pelayanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan
pokok seluruh warga negara, menjamin agar semua warga negara mendapatkan haknya.
• Pemerintah juga mempunyai tanggungjawab untuk memberi pendidikan terbaik bagi seluruh rakyatnya,
termasuk yang berada di Papua. Menyediakan seluruh fasilitas pokok yang dibutuhkan rakyat, bukan
membangun infrastruktur demi kepentingan eksploitasi kekayaan Papua.
• Diperlukan perubahan paradigma berpikir dalam menjalankan kekuasaan, bukan dalam rangka memenuhi
kepentingan para pemilik modal saja, menjauhi konsep negara korporasi yang mendudukkan rakyat sebagai
obyek yang layak diperas dan dipalak.
• Memberikan yang terbaik untuk rakyat Papua dan juga seluruh rakyat Indonesia, maka rakyat akan bersatu
padu untuk menjaga keutuhan bangsa, karena semua mempunyai rasa tanggungjawab yang besar untuk
mengutamakan kepentingan bersama, mengesampingkan kepentingan golongan atau kepentingan berdasar
SARA.
11. • Hasil pengelolaan SDA harus menjadi penghasilan terbesar negara
untuk dimanfaatkan demi kesejahteraan rakyat. Inilah yang menjadi
tugas utama negara, memberikan pelayanan terbaik untuk memenuhi
kebutuhan pokok seluruh warga negara, menjamin agar semua warga
negara mendapatkan haknya.
• Selain sungguh-sungguh dalam mengelola SDA, pemerintah juga
mempunyai tanggungjawab untuk memberi pendidikan terbaik bagi
seluruh rakyatnya, termasuk yang berada di Papua. Menyediakan
seluruh fasilitas pokok yang dibutuhkan rakyat, bukan membangun
infrastruktur demi kepentingan eksploitasi kekayaan Papua.
12. • Memberikan yang terbaik untuk rakyat Papua dan juga seluruh rakyat
Indonesia, maka rakyat akan bersatu padu untuk menjaga keutuhan
bangsa, karena semua mempunyai rasa tanggungjawab yang besar
untuk mengutamakan kepentingan bersama, mengesampingkan
kepentingan golongan atau kepentingan berdasar SARA.
• Memang ini akan membutuhkan kerja keras dari semua pihak,
terutama dari penguasa. Diperlukan perubahan paradigma berpikir
dalam menjalankan kekuasaan, bukan dalam rangka memenuhi
kepentingan para pemilik modal saja, menjauhi konsep negara
korporasi yang mendudukkan rakyat sebagai obyek yang layak diperas
dan dipalak.
• Pendekatan Kesejahteraan Sosial yang lebih diperhatikan