pindidikan kewarganegaraan

1. LATAR BELAKANG ADANYA DASAR
DAN TUJUAN NEGARA INDONESIA
MERDEKA
KELOMPOK 6 :
• CANDRA TEJA KUSUMA (06)
• DESTI RIZKI ARTINI (09)
• SHANFARIZA NEVADA (24)
• WAHYU ADI NUGRAHA (27)
• WILDAN ZALFI R (28)

2. Tujuan dari kemerdekaan
Indonesia

3. • Kemerdekaan dalam arti luas yaitu suatu kebebasan
dari belenggu penjajahan, kita bebas dan terlepas
dari sangkar penjajah dan kita bebas bagai burung
terbang, perjuangan kemerdekaan kita berhasil
mengusir para penjajah dan negara kita menjadi
negara yang berdaulat.
• Kemerdekaan bagi sebuah bangsa merupakan
kekuasaan untuk menentukan diri sendiri dan
menentukan nasibnya. Subjek dari sebuah bangsa
yang merdeka adalah kekuasaan, dengan mana ia bisa
mempergunakan apa yang dimilikinya untuk mencapai
apa yang diinginkannya.

4. • Sebuah bangsa yang merdeka mestilah punya tujuan.
Tidak ada bangsa merdeka tanpa memiliki tujuan
nasional. Para pendiri bangsa kita sudah merumuskan
cita-cita nasional atau tujuan kemerdekaan itu jauh
sebelum negara ini dideklarasikan merdeka. Ini sudah
ditanamkan oleh para pejuang pembebasan nasional
kepada setiap rakyat yang berjuang, bahwa
kemerdekaan punya tujuan.
• Rumah “Indonesia merdeka” ini punya tujuan
menciptakan keadilan dan kemakmuran bagi semua
penghuninya. Akan tetapi, supaya bisa mencapai
tujuan itu, bangsa kita harus dipastikan benar-benar
merdeka, benar-benar bedaulat. Jangan hanya
merdeka setengah-setengah atau berdaulat setengah-
setengah.

5. • Supaya bisa berdaulat penuh, maka bangsa
kita harus berdaulat dalam segala bidang
dan lapangan kehidupannya
1. kita harus berdaulat dalam memiliki dan
menggunakan segala potensi yang kita miliki:
kekayaan alam, posisi geografis, rakyat,
territorial, dan lain-lain. Semuanya itu
dimaksudkan untuk mencapai tujuan nasional:
masyarakat adil dan makmur.

6. 2. Kita harus berdaulat terhadap kemauan
bangsa kita sendiri, tentang jalan apa yang
mesti kita lalui dan tidak lalui, tanpa dipaksa
mengikut jalan yang didiktekan pihak lain
atau bangsa lain.
3. Setiap bangsa merdeka harus memiliki
martabat dan penghargaan terhadap
kemanusiaan yang tinggi. Hanya bangsa yang
bermartabat-lah yang bisa memangku
kemerdekaan sejati.

7. • Inilah masalah bangsa kita sekarang,
kedaulatan terhadap kekayaan alam dan
territorial kita tidak lagi penuh. Sejak jaman
orde baru hingga sekarang ini, sebagian
besar kekayaan alam kita dikeruk oleh
perusahaan asing. Rakyat kita, selaku pemilik
sah terhadap kekayaan alam itu, hampir
tidak pernah mencicipinya.

8. • Pemerintahan sekarang juga sangat mengabaikan
kedaulatan territorial kita. Sudah banyak pula dan
daratan kita dicaplok oleh pihak asing, baik dicaplok
paksa seperti yang dilakukan Malaysia, maupun dibeli
atau disewa oleh orang-orang asing. Padahal, ekstensi
sebuah bangsa mestilah menempati sebuah teritori.
Tidak ada bangsa merdeka penuh tanpa teritori.

9. • Penyelenggaraan ekonomi bukan lagi untuk
menciptakan masyarakat adil dan makmur, tetapi
sekedar untuk “pemakmuran segelintir orang”.
Akibatnya, bangsa kita bukannya mendekati
masyarakat adil dan makmur, malah masyarakat kita
mengalami kesenjangan pendapatan dan
ketidakmerataan ekonomi yang sangat parah.

10. • Oleh karena itu, kami kembali berusaha menegaskan,
bahwa bila kita masih punya kehendak untuk menuju
masyarakat adil dan makmur, maka sejak sekarang
kita harus bisa memilih perbuatan dan jalan yang
benar-benar mengarah pada tujuan itu. Makanya, kita
harus benar-benar merdeka dan berdaulat!

11. PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA
Secara historis, nilai-nilai Pancasila sebelum
dirumuskan dan disahkan menjadi dasar negara
Indonesia sudah dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri.
Sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia, Pancasila
pada hakikatnya bukan hanya merupakan suatu hasil
perenungan atau pemikiran seseorang atau kelompok
orang sebagaimana ideologi-ideologi lain di dunia.

12. Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat,
nilai-nilai kebudayaan serta nilai religius yang terdapat
dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum
membentuk negara. Unsur unsur pancasila tersebut
diangkat dan dirumuskan oleh para pendiri negara,
sehingga pancasila bekedudukan sebagai dasar dan
ideologi bangsa.

13. Dengan kata lain, Pancasila merupakan Dasar
Falsafah Negara atau Ideologi Negara karena memuat
norma-norma yang paling mendaasar untuk mengukur dan
menentukan keabsahan bentuk-bentuk penyelenggaraan
negara serta kebijakan-kebijakan penting yang diambil
dalam proses pemerintahan.

14. PROSES PERUMUSAN PANCASILA
(Sidang pertama BPUPKI)
Diawali dengan dibentuknya Badan Penyelidik
Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)
atau Dokuritsu Junbi Choosakai pada tanggal 29 April 1945
yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Badan ini
dibentuk pemerintah Jepang sebagai tindak lanjut
(realisasi) dari “Janji Kemerdekaan” bagi Bangsa Indonesia
yang diucapkan Perdana Menteri Koiso pada tanggal
7 September 1944 di depan Parlemen Jepang di Tokyo.

15. BPUPKI dilantik pada tanggal 28 Mei 1945. BPUPKI
mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei–1 Juni
1945 untuk membicarakan dasar Indonesia Merdeka.

16. Gagasan yang diusulkan oleh Mohammad
Yamin (29 Mei 1945) :
(1) Peri Kebangsaan
(2) Peri Kemanusiaan
(3) Peri KeTuhanan
(4) Peri Kerakyatan
(5) Kesejahteraan

17. Gagasan yang diusulkan oleh Prof Dr
Soepomo (31 Mei 1945) :
(1) Persatuan
(2)Kekeluargaan
(3)Mufakat dan Demokrasi
(4)Musyawarah
(5) Keadilan Sosial

18. Gagasan yang diusulkan oleh Ir Soekarno
(1 Juni 1945) :
(1) Kebangsaan Indonesia
(2)Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan
(3)Mufakat atau Demokrasi
(4)Kesejahteraan Sosial
(5) Ketuhanan Yang Maha Esa

19. Pada tanggal 22 Juni 1945, BPUPKI
membentuk panitia perumus dengan tugas
membahas dan merumuskan gagasan dasar negara
Indonesia merdeka yang dikenal dengan nama
“Panitia Sembilan”.
1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat
Islam bagi pemeluk pemeluknya
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah
kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

20. Sidang kedua BPUPKI(10-17 Juli 1945)
Pada masa persidangan yang kedua, BPUPKI
membahas rancangan undang undang dasar. Untuk
itu, dibentuk panitia perancang undang undang yang
diketuai oleh Ir Soekarno. Panitia tersebut juga
membentuk kelompok kecil yang beranggotakan tujuh
orang yang khusus merumuskan rancangan UUD.

21. Ir Soekarno melaporkan hasil kerja Panitia Perancang
UUD pada sidang BPUPKI (14 Juli). Pada laporannya
disebutkan tiga hal pokok, yaitu :
• Pernyataan Indonesia merdeka
• Pembukaan UUD
• UUD (batang tubuh)

22. Pada tanggal tanggal 15 dan 16 Juli 1945
diadakan sidang untuk menyusun UUD berdasarkan
hasil kerja Panitia Perancang UUD.
Pada tanggal 17 Juli 1945 dilaporkan hasil kerja
penyusunan UUD dan laporan tersebut diterima
dengan bulat.

23. Pembentukan PPKI
BPUPKI dibubarkan oleh pemerintah Jepang(7
Agustus 1945) sebagai gantinya Jepang membentuk PPKI.
PPKI mengadakan rapat pada tanggal 8 Agustus 1945.
Sebelum rapat dimulai, SoekarnoHatta meminta Ki Bagus
Hadikusumo, Mr. Kasman Singodimedjo, K. H. A Wahid
Hasyim dan Teuku Moh. Hasan untuk membahas masalah
rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang telah
dibuat sebelumnya.

24. Pembahasan itu terutama mengenai sila pertama yang
berbunyi “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat
Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Pemeluk agama lain,
terutama tokoh-tokoh dari Indonesia bagian timur merasa
keberatan terhadap kalimat tersebut. Bahkan mereka
mengancam akan mendirikan negara Indonesia bagian timur.

25. Drs. Moh. Hatta dan keempat tokoh Islam
kemudian memasuki salah satu ruangan untuk
membahas masalah. Dalam waktu 15 menit dicapai
kesepakatan untuk mengganti sila pertama menjadi
“Ketuhanan Yang Maha Esa”.