2. Bela negara adalah konsep yang mengacu pada
keterlibatan aktif individu dan masyarakat dalam
melindungi, mempertahankan, dan memajukan
kepentingan negara. Konsep ini mendorong partisipasi
seluruh komponen masyarakat, baik secara individu
maupun kolektif, untuk berkontribusi dalam berbagai
aspek kehidupan nasional, seperti pertahanan dan
keamanan, pendidikan, ekonomi, hukum, sosial, dan
lingkungan.
3. Pertahanan dan
Keamanan
Kedaulatan dan
Identitas Nasional
Pembangunan
Ekonomi dan
Sosial
Bela negara berhubungan
erat dengan pertahanan dan
keamanan negara.
Kehadiran kekuatan
pertahanan yang kuat dan
profesional menjadi
landasan yang penting bagi
pembangunan nasional
yang stabil dan aman
Bela negara juga berperan dalam
menjaga kedaulatan dan identitas
nasional. Dengan kesadaran akan
nilai-nilai kebangsaan dan
pengabdian terhadap negara,
masyarakat dapat mempertahankan
jati diri dan keberagaman budaya
yang khas
Bela negara berkontribusi
terhadap pembangunan
ekonomi dan sosial yang
berkelanjutan. Partisipasi aktif
masyarakat dalam
pembangunan ekonomi, baik
sebagai pekerja, pengusaha,
atau investor, membantu
menciptakan lapangan kerja,
meningkatkan pendapatan,
dan mengurangi kemiskinan.
Kesadaran
Hukum dan
Kepatuhan
Bela negara melibatkan
kesadaran hukum dan
kepatuhan terhadap
peraturan negara.
Dengan menghormati
aturan hukum,
masyarakat dapat
menciptakan keadilan,
mencegah dan melawan
korupsi, serta menjaga
stabilitas sosial.
4. Kesadaran Hukum
dan Kepatuhan
Pelestarian
Lingkungan
Hidup
Bela negara melibatkan kesadaran
hukum dan kepatuhan terhadap
peraturan negara. Dengan
menghormati aturan hukum,
masyarakat dapat menciptakan
keadilan, mencegah dan melawan
korupsi, serta menjaga.
Bela negara juga melibatkan
kesadaran terhadap lingkungan
hidup. Dengan menjaga dan
melestarikan lingkungan, seperti
pengelolaan sumber daya alam yang
berkelanjutan, pencegahan polusi,
dan perlindungan ekosistem,
masyarakat dapat memastikan
kelangsungan hidup generasi masa
depan.
5. UUD
Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2002 tentang
Pertahanan Negara
• Pasal 27 ayat 3
2. Pasal 30 ayat 1-5
Pasal 6
Pasal 7 ayat 1-3
Pasal 9 ayat 1-3
6. Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya
pembangunan yang berkesinambungan, yang didalamnya
meliputi segala aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan
negara yang sekaligus merupakan proses pembangunan
keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk
mewujudkan tujuan nasional.
Dalam pengertian lain, Pembangunan nasional Indonesia
adalah paradigma Pembangunan yang terbangun atas
pengamalan Pancasila yaitu pembangunan manusia
Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat
Indonesia seluruhnya, dengan Pancasila sebagai dasar,
tujuan, dan pedomannya.
7. Adapun landasan hukum pembanguna nasional terdapat dalam UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Pembukaan UUD 1945 sebagai tujuan nasional menjadi landasan
penyusunan program Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP Nasional) dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional). Adapun tujuan Bernegara atau Tujuan Nasional yang
terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 antara lain sebagai berikut:
- melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
- memajukan kesejahteraan umum
- mencerdaskan kehidupan bangsa
- ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan
sosial
8. 1. Menjaga nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945
2. Mengikuti pendidikan kewarganegaraan dan
pelatihan dasar kemiliteran
3. Pengabdian sesuai profesi masing-masing
4. Membayar iuran atau pajak
5. Ikut kerja bakti bersama
