SlideShare a Scribd company logo
DISEMINASI KEPALANGMERAHAN
SEJARAH GERAKAN
GERAKAN: SEJARAH
JUNI 1859
24 JUNI 1859
Peperangan di SOLFERINO
H.D. memberikan pelayanan pada
korban tanpa diskriminasi
HENRY DUNANT
1862, Henry Dunant menulis buku
yang mengangkat 2 gagasan :
membentuk organisasi
sukarelawan yg disiapkan
untuk menolong korban perang
membuat perjanjian
internasional untuk melindungi
korban perang (serta
melindungi para relawan yg
membantu dinas kesehatan
militer)
"A MEMORY of SOLFERINO"
Komite Lima, 9 Februari 1863
• Gustave Moynier
• dr. Louis Appia
• dr. Theodore Maunoir
• Jend. Guillame-Henri
Dufour
• Henry Dunant
17 Februari 1863:
Komite Internasional
untuk bantuan para
tentara yang cedera
Oktober 1863
Pembentukan
Komite Internasional
Palang Merah
PEMBENTUKAN KOMITE LIMA
Pendirian Perhimpunan
Palang Merah Nasional
di berbagai negara :
Belgia, Swiss, Belanda,
dll
1863 1864
BERDIRINYA ICRC DIIKUTI PENDIRIAN
PERHIMPUNAN PALANG MERAH NASIONAL
BERDIRI
LIGA PERHIMPUNAN
PALANG MERAH
1919
KOMPONEN GERAKAN PALANG MERAH
DAN BULAN SABIT MERAH INTERNASIONAL
Perhimpunan Nasional
Palang Merah/
Bulan Sabit Merah
(1864)
Komite
Internasional
Palang Merah
(1863)
Federasi
Internasional
Perhimpunan
Palang Merah dan
Bulan Sabit
Merah (1919)
Adalah organisasi kemanusiaan yang netral, tidak
berpihak dan mandiri yang semata-mata melaksanakan
tugas kemanusiaan untuk melindungi kehidupan dan
martabat korban-korban perang dan kekerasan dalam
negeri serta memberi bantuan kepada mereka.
Markas Besar : Jenewa, Swiss
Kombatan
MELINDUNGI dan MEMBANTU KORBAN KONFLIK BERSENJATA
Penduduk Sipil
MANDAT ICRC
MEMPROMOSIKAN HHI / HPI
KEGIATAN ICRC
BANTUAN
DISEMINASI &
KERJASAMA
PEMULIHAN
HUBUNGAN
KELUARGA
KUNJUNGAN
TAHANAN
BANTUAN KEMANUSIAAN PADA MASA DARURAT
PEMULIHAN HUBUNGAN KELUARGA
KUNJUNGAN TAHANAN
DISEMINASI HHI/HPI
SYARAT KEHADIRAN ICRC
 Diterima oleh Pemerintah Negara yang dikunjungi
 Bekerjasama dengan Perhimpunan Nasional
 Diketahui oleh Pemerintah lokal setempat
FEDERASI INTERNASIONAL
PERHIMPUNAN PALANG MERAH
DAN BULAN SABIT MERAH
International Federation of Red Cross
and Red Crescent Societies
Henry P. Davison
(Palang Merah Amerika)
• Berdiri tahun 1919, Pasca PD I dengan nama Liga Perhimpunan Palang
Merah.
• Anggota pertama: Amerika Serikat, Jepang, Perancis, Italia dan Inggris.
• Tahun 1983, berubah nama menjadi Liga Perhimpunan Palang Merah dan
Bulan Sabit Merah.
• Tahun 1991, Nama Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah
dan Bulan Sabit Merah mulai digunakan.
• Berfungsi Sebagai Badan Koordinasi Antar Perhimpunan Nasional.
• Beranggotakan seluruh Perhimpunan Nasional.
Koordinator Perhimpunan
Nasional dalam bantuan
bencana alam/teknologi
dan kesehatan
MANDAT
• Promosi Prinsip-prinsip
Dasar dan Nilai-nilai
Kemanusiaan
• Tanggap Bencana
• Kesiapsiagaan Bencana
• Kesehatan dan layanan
kepada masyarakat
• Pengembangan Kapasitas
Organisasi
KEGIATAN
PERHIMPUNAN NASIONAL
MANDAT PERHIMPUNAN NASIONAL
• Membantu pemerintah dalam menyelenggarakan
kegiatan kemanusiaan, sesuai dengan Konvensi
Jenewa, Statuta Gerakan dan Prinsip Dasar
Gerakan.
• Membantu pemerintah dalam mencegah penyakit
menular, promosi kesehatan, mengurangi
penderitaan manusia dengan membantu
meningkatkan kesejahteraan sosial dan kesehatan
melalui edukasi/pendidikan masyarakat maupun
program kemasyarakatan.
MANDAT PERHIMPUNAN NASIONAL
• Membantu pemerintah dalam melakukan kegiatan
tanggap darurat/emergensi untuk membantu
korban konflik bersenjata sesuai dengan Konvensi
Jenewa dan korban bencana alam serta
memberikan bantuan lain dalam situasi darurat
selama dibutuhkan.
• Membantu pemerintah dalam diseminasi Hukum
Perikemanusiaan Internasional dan sosialisasi
prinsip dasar dan pencegahan terhadap
penyalahgunaan lambang.
PERSYARATAN PENDIRIAN
PERHIMPUNAN PALANG MERAH /
BULAN SABIT MERAH NASIONAL
• Didirikan disuatu Negara Peserta Konvensi Jenewa 1949
• Satu-satunya Perhimpunan PM/BSM Nasional di
Negaranya
• Diakui oleh Pemerintah Negaranya
• Memakai nama dan lambang Palang Merah ATAU Bulan
Sabit Merah
• Bersifat mandiri
PERSYARATAN PENDIRIAN
PERHIMPUNAN PALANG MERAH /
BULAN SABIT MERAH NASIONAL
• Memperluas kegiatan di seluruh wilayah
• Terorganisir dalam menjalankan tugasnya dan
dilaksanakan diseluruh wilayah negaranya
• Menerima anggota tanpa membedakan latar belakang
• Menyetujui statuta Gerakan
• Menghormati Prinsip-prinsip Dasar Gerakan dan
menjalankan tugasnya sejalan dengan prinsip-prinsip HPI
PRINSIP – PRINSIP DASAR
GERAKAN PALANG MERAH DAN
BULAN SABIT MERAH
INTERNASIONAL
PRINSIP DASAR
Kemanusiaan
Kesamaan
Kenetralan
Kemandirian
Kesukarelaan
Kesatuan
Kesemestaan
“Principium” - Latin: penyebab utama, asal,
dasar
Secara umum: aturan-aturan dasar yang
mengekspresikan nilai-nilai dasar suatu
kelompok, komunitas dan yang pengertiannya
tidak berubah-ubah
Konteks Gerakan: aturan-aturan tindakan
yang wajib, berdasarkan pertimbangan dan
pengalaman yang mengatur setiap kegiatan
Gerakan. (Jean Pictet)
 Prinsip substansi / utama ( Kemanusiaan dan Kesamaan)
- sebagai inspirasi organisasi
- menentukan dan memotivasi tindakannya
- mengekspresikan tujuan yang ingin dicapai
- memungkinkan pengaplikasian prinsip utama
 Prinsip derivasi / turunan (Kenetralan dan Kemandirian)
- memungkinkan pengaplikasian prinsip utama
- memastikan semua pihak percaya kepada organisasi
- mengekspresikan suatu cara untuk mencapai tujuan yang
disebut di atas
 Prinsip Organis (Kesukarelaan, Kesatuan,dan Kesemestaan)
- standar aplikasi yang berhubungan dengan struktur dan
operasi organisasi
- merupakan batu fondasi, tanpanya  gerakan tak dapat
bertindak
Kemanusiaan
Kesamaan
Kenetralan
Kemandirian
Kesukarelaan
Kesemestaan
Kesatuan
utama
Menjamin
Kepercayaan
Batu Pondasi
HUBUNGAN ANTAR PRINSIP
• Keinginan memberi pertolongan tanpa
membedakan korban
• Mencegah dan mengatasi penderitaan
sesama manusia
• Menumbuhkan saling pengertian,
persahabatan, kerjasama dan perdamaian
abadi bagi sesama manusia
K e m a n u s i a a n
• Tidak membuat perbedaan atas dasar
kebangsaan, ras, agama, atau pandangan
politik
• Tujuan : mengurangi penderitaan
manusia sesuai dengan kebutuhannya dan
mendahulukan keadaan yang paling parah
secara proposional
K e s a m a a
n
• Menjaga kepercayaan dari semua pihak
• Tidak memihak, atau melibatkan diri
dalam pertentangan
K e n e t r a l a
n
• Membantu Pemerintahnya dalam bidang
kemanusiaan
• Mentaati peraturan negaranya
• Selalu menjaga otonominya, sehingga
dapat bertindak sejalan dengan
prinsip – prinsip Gerakan
K e m a n d i r i a
n
• Adalah gerakan pemberi bantuan sukarela
• Tidak didasari oleh keinginan untuk
mencari keuntungan apapun
K e s u k a r e l a a n
• Dalam suatu negara hanya ada satu
perhimpunan Palang Merah dan Bulan
Sabit Merah yang terbuka untuk semua
orang
• Melaksanakan tugas kemanusiaan
diseluruh wilayah
K e s a t u a n
• Gerakan PM-BSM bersifat semesta
• Setiap PN mempunyai status yang
sederajat serta berbagi hak dan
tanggungjawab dalam menolong sesama
manusia
K e s e m e s t a a n
PALANG MERAH INDONESIA
1940
Dr.RCL Senduk & Dr.Bahder Djohan
Konferensi Nerkai 1940 dan Pendudukan Jepang
1945
5 September – Panitia Lima
17 September – Konggres I, PMI resmi terbentuk Ketua
Drs. Moch. Hatta.
1950
16 Januari, Keppres No 25- PMI mendapat Pengakuan
Pemerintah.
PERKEMBANGAN PMI SEJAK PEMBENTUKAN
HINGGA MENJADI ANGGOTA LIGA / FEDERASI
PALANG MERAH DAN BULAN SABIT MERAH INTERNASIONAL
 5 Juni 1950, Pemerintah RI ikut meratifikasi Konvensi
Jenewa
 15 Juni 1950, PMI diakui sebagai Perhimpunan Palang
Merah Nasional
 16 Oktober 1950, PMI diterima sebagai Anggota LIGA
(Federasi) yang ke 68
5
LANDASANHUKUMPMI
KEPPRES RI No.25/1950 tentang pengesahan dan
pengakuan atas pendirian Perhimpunan Palang
Merah indonesia.
KEPPRES RI No.246/1963 tentang tugas pokok dan
kegiatan PMI.
PP RI No. 18/1980 tentang tugas khusus kepada
Perhimpunan PMI untuk menyelenggarakan UKTD
AD/ ART Palang Merah Indonesia.
Palang Merah Indonesia adalah
lembaga sosial kemanusiaan yang
netral dan mandiri.
Tujuannya semata - mata hanya
untuk mengurangi penderitaan
sesama manusia sesuai dengan
kebutuhan dan mendahulukan
keadaan yang lebih parah.
PALANG MERAH INDONESIA
PMI menjadi
Organisasi Kemanusiaan
yang Profesional,
tanggap dan
dicintai masyarakat
VISI
(Profesional berarti mempunyai kemampuan
khusus dalam menjalankan kegiatan kemanusiaan
dan Tanggap berarti cepat mengetahui dan
menyadari gejala/kondisi yang muncul)
1. Menguatkan dan mengembangkan organisasi
2. Meningkatkan dan mengembangkan Kualitas SDM
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan
Kepalangmerahan
4. Mengembangkan kegiatan Kepalangmerahan yang
berbasis masyarakat
5. Meningkatkan dan mengembangkan jejaring
kerjasama
6. Menyebarluaskan, mengadvokasi dan
melaksanakan Prinsip-prinsip Dasar Gerakan
Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah
serta Hukum Perikemanusiaan Internasional
7. Mengembangkan Komunikasi, Informasi dan
Edukasi Kpalangmerahan
M
I
S
I
STRUKTUR ORGANISASI PMI
PMI PUSAT
PENGURUS PUSAT
PMI PROPINSI
PENGURUS PROPINSI
PMI KABUPATEN/KOTA
PENGURUS KABUPATEN/KOTA
A N G G O T A
PMI KECAMATAN
PENGURUS KECAMATAN
PMI PROPINSI : 33
PMI KABUPATEN : 402
PMI KECAMATAN : 25.681
KEANGGOTAAN
• Anggota Remaja (PMR)
• Anggota Biasa (KSR & TSR)
• Anggota Luar Biasa
• Anggota Kehormatan
KSR (Korps Sukarela)
KSR PMI adalah kesatuan/korps di dalam
perhimpunan PMI, yang merupakan wadah
kegiatan atau wadah pengabdian bagi
Anggota perhimpunan PMI yang menyatakan
diri menjadi anggota KSR PMI dan memenuhi
syarat menjadi anggota KSR PMI.
TSR (Tenaga Sukarela)
» adalah individu-individu yang secara
sukarela dan sadar meluangkan waktu,
menyumbangkan tenaga, pikiran,
materi dan ketrampilan/ keahlian
khusus yang dimiliki baik yang diperoleh
melalui tingkat pendidikan formal
maupun non formal (Dokter, Perawat,
Guru, Jurnalis/Wartawan,
Pelukis/Seniman, dll.)
Pelatihan Relawan PMI
Pelatihan KSR :
 Dasar
 Spesialisasi
Orientasi TSR :
 Paket 1 hari
 Paket 3 hari
SUMBER DANA PMI
 Sumbangan Masyarakat melalui Bulan Dana,
dilaksanakan oleh Cabang/Kabupaten 2 – 3
bulan setiap tahun
 Sumbangan lain yang tidak mengikat.
 Usaha – usaha lain yang tidak bertentangan
dengan peraturan yang berlaku.
KEGIATAN PMI
• KESIAPSIAGAAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA.
• PELAYANAN SOSIAL DAN KESEHATAN TERMASUK
UPAYA KESEHATAN TRANFUSI DARAH.
• PENYEBARLUASKAN dan MENGEMBANGKAN APLIKASI
PRINSIP DASAR GERAKAN PALANG MERAH DAN HUKUM
PERIKEMANUSIAAN INTERNASIONAL (HPI) BAGI
SELURUH MASYARAKAT INDONESIA.
• PEMBINAAN GENERASI MUDA DAN RELAWAN.
Kesiapsiagaan dan
Penanggulangan Bencana
1. Pra Bencana
– Kesiapsiagaan,
– Sistem peringatan dini,
– Manajemen bencana,
– Mitigasi, penyadaran risiko dan dampak
bencana
Simulasi Bencana
Tsunami di Badean
Kabat
Penanganan Bencana
2. Saat Bencana
– Evakuasi korban,
– Pertolongan pertama,
– Penampungan darurat,
– Pendirian dapur umum,
– Penyediaan air bersih dan sanitasi, relief
EVAKUASI KORBAN DAN
PEMBERIAN PERTOLONGAN
PERTAMA
PEMBERIAN BANTUAN
KORBAN BENCANA
Penanganan Bencana
3. Pasca Bencana
– Rehabilitasi,
– Rekonstruksi
Pelayanan Sosial dan
Kesehatan Masyarakat
1. Berpartisipasi aktif dalam pencegahan
HIV/AIDS, flu burung, demam berdarah,
malaria
2. Menyediakan pelayanan sosial thd lansia dan
anak jalanan
3. Meningkatkan kapasitas masyarakat rentan
melalui pendekatan dan memperhatikan faktor
pencegahan melalui perbaikan higin, sanitasi
dan gizi
Pelayanan Sosial
Pemberian Sembako
dan Air Bersih kepada
masyarakat kurang
mampu
Diseminasi Nilai-nilai Palang Merah dan
Hukum Perikemanusiaan Internasional
1. Orientasi/Pelatihan
2. Promosi dan advokasi
3. Publikasi
Bentuk Diseminasi
PUBLIKASI
PROMOSI & ADVOKASIORIENTASI/PELATIHAN
Pembinaan PMR dan Relawan
1. Rekrutmen PMR, KSR, TSR
2. Pelatihan / Orientasi anggota baru
3. Penugasan dan mobilisasi
4. Pengembangan kapasitas
Pelantikan dan
Latihan Rutin
Anggota PMR Sekolah
Rekrutmen dan
Pelatihan KSR
Dasar PMI
PELATIHAN KSR DASAR
UNIT UNIVERSITAS PGRI
BANYUWANGI (UNIBA)
Pelatihan
Spesialisasi untuk
Tingkat Lanjutan
LAMBANG
PALANG MERAH,
BULAN SABIT MERAH
DAN KRISTAL MERAH
TANDA UNTUK
KESATUAN MEDIS TENTARA
(sebelum adopsi satu tanda pengenal)
• Pelayanan medis kemiliteran
memiliki tanda pengenal
tersendiri:
– Austria: bendera putih
– Perancis: bendera merah
– Spanyol: kuning.
• Kelemahan:
 Lambang tidak dikenal secara universal.
 Akibat tragis: kombatan tidak tahu
tanda pengenal unit medis lawan
 Unit medis tidak dipandang sebagai
pihak yang netral, bahkan dianggap
sebagai target bagi tentara lawan
yang tidak mengetahui artinya
PENGADOPSIAN
SATU TANDA PEMBEDA
• NETRAL menjamin PERLINDUNGAN
• Netral; menuntut diadopsinya SATU
LAMBANG
• Konferensi Internasional tahun 1863
memilih lambang palang merah di atas
dasar putih untuk tanda pengenal
kesatuan medis tentara.
• Lambang palang merah merupakan
KEBALIKAN DARI BENDERA SWISS sebagai
PENGHORMATAN TERHADAP NEGARA SWISS
PENGADOPSIAN
SATU TANDA PEMBEDA
• 1876 perang di Balkan (Rusia Vs
Ottoman). Kerajaan Ottoman
(saat ini bernama Turki)
mengajukan penggunaan
lambang bulan sabit merah
oleh kesatuan medis tentara
kerajaan mereka
BULAN SABIT MERAH
BENDERA
KERAJAAN
OTTOMAN
LAMBANG BULAN SABIT MERAH
BULAN SABIT
MERAH TURKI
BENDERA TURKI
LAMBANG – LAMBANG LAINNYA
YANG DIIUSULKAN UNTUK DIGUNAKAN
Red
Palm
Siria
Konferensi Internasional 1929
mengakui …
BULAN SABIT MERAH dan
SINGA & MATAHARI MERAH
LAMBANG SINGA DAN MATAHARI MERAH
1929-1980
 Digunakan oleh kesatuan medis tentara Kekaisaran Persia –
saat ini bernama Republik Iran
 Setelah Persia runtuh pada 1980, tidak ada satu negara pun yang
menggunakannya lagi
2005
LAMBANG KRISTAL MERAH
Disahkan pada Konferensi Internasional ke-29 th 2006 di Jenewa, Swiss
PENGGUNAAN LAMBANG KRISTAL MERAH*
Permanen Temporer
* PROTOKOL TAMBAHAN III
LAMBANG - LAMBANG PEMBEDA
(Lambang yang diakui)
SATU NEGARA, SATU LAMBANG
1883 -
1929 -
1929 - 1980
2005
BENTUK DAN FUNGSI LAMBANG*
Tanda Pelindung
• Dipakai pada saat konflik
bersenjata oleh kesatuan
medis militer,
Perhimpunan Nasional,
ICRC
• Berukuran besar
Tanda Pengenal
• Dipakai pada saat konflik
maupun damai sebagai
identitas bahwa seseorang
atau obyek tersebut
adalah terkait dengan
Gerakan
• Berukuran kecil
* Diatur dlm KJ 1949, PT I dan II & Regulation on the use of emblem or the RCRC by NS
Jika digunakan sebagai tanda pelindung,
lambang harus dapat dilihat dari semua arah
harus dapat diidentifikasi dari jarak
sejauh mungkin (berukuran besar)
dan, kalau perlu diterangi dengan cahaya atau lampu
SIAPA YANG BERHAK? (Tanda Pelindung)
ANGGOTA KESATUAN MEDIS dan ROHANIAWAN MILITER
FASILITAS MEDIS MILITER
SIAPA YANG BERHAK? (Tanda Pelindung)
Tanda Pelindung untuk Perhimpunan Nasional?
DENGAN PERSETUJUAN PENGUASA !
Tanda Pelindung untuk Federasi?*
* Lihat ketentuan pada perjanjian Seville …
DENGAN PERSETUJUAN PENGUASA !
ICRC
dengan persetujuan
penguasa ?
Pihak Lain yang Bisa Mendapat Ijin
(Tanda Pelindung)*
• Petugas medis sipil dan rohaniwan sipil pada masa sengketa
bersenjata
• RS sipil pada masa sengketa bersenjata
Ketentuan:
• * Hanya jika pemerintah sudah meratifikasi PT I & II
• Penggunaan lambang setelah mendapat izin dari penguasa perang
• Pengguna lambang harus selalu membawa kartu identitas
• Lambang tidak boleh ditambahi gambar, tulisan atau tanda apapun
Fungsi Lambang Sbg Tanda Pelindung di
RUU Lambang Palang Merah
Pasal 8
• Lambang Palang Merah dan Lambang Bulan Sabit Merah sebagai
tanda pelindung hanya digunakan untuk memberi tanda pelindung
bagi tenaga kesehatan, rohaniwan, sarana atau unit-unit, dan
transportasi kesehatan angkatan perang di darat, laut, dan udara
baik pada masa damai maupun pada masa sengketa bersenjata.
Pasal 11
• Lambang Palang Merah sebagai tanda pelindung dapat digunakan
oleh Palang Merah Indonesia, tenaga kesehatan, rohaniawan sipil,
sarana atau unit-unit dan transportasi kesehatan, dan organisasi
kemanusiaan lainnya setelah mendapat izin dari Menteri atas
rekomendasi menteri terkait.
ANGGOTA GERAKAN YANG
SEDANG MELAKSANAKAN TUGAS
SIAPA YANG BERHAK? (Tanda Pengenal)
FASILITAS MILIK GERAKAN
SIAPA YANG BERHAK? (Tanda Pengenal)
Pihak Lain yang Bisa Mendapat Ijin
(Tanda Pengenal)
Pihak lain
dengan seizin
Perhimpunan Nasional
(Indonesia = PMI)
Mis : Pada kegiatan Fund Rising
dan Diseminasi Gerakan
Catatan:
Penggunaan dengan syarat-syarat tertentu,
mengacu kepada ‘Aturan Penggunaan Lambang
untuk Perhimpunan Nasional’ yang diadopsi
pada saat Konferensi Internasional ke-20 tahun
1965 di Vienna/revisi th 1991
KESATUAN MEDIS MILITER DAN PERHIMPUNAN NASIONAL DI
SUATU NEGARA, MENGGUNAKAN SATU LAMBANG YANG SAMA
Pasal 9
• Lambang Palang Merah dan Lambang Bulan Sabit Merah
sebagai tanda pengenal hanya digunakan untuk
memberi tanda pengenal bagi seseorang atau objek
yang berkaitan dengan anggota Gerakan Palang Merah
dab Bulan Sabit Merah Internasional.
Pasal 19
• Penggunaan Lambang Palang Merah sebagai tanda
pengenal di Indonesia harus mendapat persetujuan
Ketua Umum Palang Merah Indonesia.
Ketentuan Lambang sbg Tanda Pengenal pada
RUU Lambang Palang Merah
PENYALAHGUNAAN LAMBANG
Konvensi Jenewa I Pasal 44
• … lambang palang merah atas dasar putih … tidak boleh
dipergunakan, … baik dalam waktu damai maupun dalam waktu
perang kecuali untuk menunjukkan atau melindungi kesatuan-
kesatuan dan bangunan-bangunan kesehatan, anggota-anggota serta
bahan perlengkapan yang dilindungi oleh Konvensi ini dan lain-lain
Konvensi-konvensi yang mengatur hal-hal serupa.
• Hal ini berlaku pula bagi lambang-lambang yang disebut dalam
Pasal 38 … (yaitu bulan sabit merah serta singa dan matahari merah)
Konvensi Jenewa I Pasal 53
Paragraf 1
• Pemakaian lambang atau sebutan
“Palang Merah” atau “Palang
Jenewa”, atau tanda atau sebutan
apapun yang merupakan tiruan dari
padanya oleh perseorangan,
perkumpulan-perkumpulan,
perusahaan atau perseroan dagang
baik pemerintah maupun swasta,
selain dari mereka yang berhak di
bawah Konvensi ini selalu harus
dilarang, apa pun maksud daripada
pemakaiannya itu dan tanpa
mengindahkan tanggal
penggunaannya.* (*berlaku surut)
KATEGORI PENYALAHGUNAAN LAMBANG
 Peniruan (imitation)
 Penggunaan yang tidak tepat
(usurpation)
 Pelanggaran berat (grave misuse)
dan perbuatan curang (pervidy)
PENIRUAN
Penggunaan tanda-tanda yang mungkin bisa
membingungkan dengan lambang palang merah atau
bulan sabit merah (warna dan design yang mirip)
PERUBAHAN LAMBANG
MERCY CORPS MSF
Originally, many ambulances used an orange cross on a square background of
reflectorized white to designate them as emergency units. This logo was used
before national standards for Emergency Medical Personnel or ambulances
were established. Designed by Leo R. Schwartz, Chief of the EMS Branch,
National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). The Star of Life was
created after the American National Red Cross complained in 1973 that the
orange cross too closely resembled their logo, the red cross on a white
background, its use restricted by the Geneva Conventions.
• digunakan oleh pihak-pihak yang tidak berhak
(perusahaan komersial, LSM, perorangan, dokter,
apoteker, dll).
• Digunakan oleh mereka yang berhak tetapi tidak
sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Gerakan
PENGGUNAAN YG TDK TEPAT
Ketentuan Penggunaan Lambang pada
RUU Lambang Palang Merah
Pasal 4
• Lambang Palang Merah atau Lambang Bulan Sabit Merah
hanya digunakan oleh dinas kesehatan angkatan perang
dan/atau anggota Gerakan Palang Merah dan Bulan
Sabit Merah Internasional untuk Kemanusiaan.
• Pihak atau organisasi selain sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat menyelenggarakan kegiatan
kemanusiaan di Indonesia sepanjang tidak
menggunakan Lambang Palang Merah atau Bulan Sabit
Merah yang diatur dalam Undang-undang ini.
Pasal 38
• Setiap orang yang menggunakan Lambang
Palang Merah, Lambang Bulan Sabit Merah, atau
Lambang Palang Merah Indonesia sebagai merek
suatu produk barang, jasa, atau nama suatu
badan hukum tertentu, dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda
paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta)
rupiah.
Sanksi pada
RUU Lambang Palang Merah
PELANGGARAN BERAT
digunakan untuk melindungi kombatan bersenjata atau
objek militer lainnya (ambulans, helikopter berlambang
mengangkut tentara atau amunisi)
Tanda-tanda Lain untuk Menandai Fasilitas
/ Tenaga Kesehatan
Departemen
Kesehatan R.IKendaraan Ambulans Swasta
Pasal 33
• Setiap anggota kesehatan, rohaniwan, sarana
atau unit-unit dan transportasi kesehatan
angkatan perang atau Tentara Nasional
Indonesia yang menggunakan Lambang Palang
Merah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
atau menggunakan Lambang Bulan Sabit Merah
dengan maksud untuk memperoleh keuntungan
atau kepentingan militer, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
Sanksi pada
RUU Lambang Palang Merah
Pasal 37
• Setiap orang dalam suatu sengketa bersenjata
sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dengan sengaja
menyalahgunakan Lambang Palang Merah atau Lambang
Bulan Sabit Merah untuk tujuan mengelabui pihak
lawan yang mengakibatkan luka atau yang
membahayakan jiwa orang lain, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
• Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mengakibatkan orang lain mati, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.
Sanksi pada
RUU Lambang Palang Merah
Pasal 40
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:
(b)simbol Lambang Palang Merah, Lambang Bulan Sabit
Merah, atau Lambang Palang Merah Indonesia yang
telah digunakan oleh perseorangan, institusi, lembaga,
perkumpulan, atau badan hukum yang bukan
merupakan institusi yang berwenang berdasarkan
Undang-Undang ini wajib diganti dalam waktu paling
lambat 12 (dua belas) bulan sejak mulai berlakunya
Undang-Undang ini;
Sanksi pada
RUU Lambang Palang Merah
PENGGUNAAN LAMBANG OLEH
PERHIMPUNAN NASIONAL*s/d th 2008
LAMBANG
JUMLAH
NEGARA
152 33 1
Tanggung-jawab Negara:
Membuat legislasi nasional untuk perlindungan Lambang
(saat ini 105 negara sudah memiliki
UU Perlindungan Lambang)

More Related Content

What's hot

Kedudukan PMR dalam Organisasi PPT (Materi PMR)
Kedudukan PMR dalam Organisasi PPT (Materi PMR)Kedudukan PMR dalam Organisasi PPT (Materi PMR)
Kedudukan PMR dalam Organisasi PPT (Materi PMR)Andhika Pratama
 
Palang Merah Remaja
Palang Merah RemajaPalang Merah Remaja
Palang Merah Remaja
Yanasta Pratama
 
sejarah palang merah internasional dan indonesia
sejarah palang merah internasional dan indonesiasejarah palang merah internasional dan indonesia
sejarah palang merah internasional dan indonesia
Rumandani Choirunisa
 
Contoh proposal kegiatan pmr
Contoh proposal kegiatan pmrContoh proposal kegiatan pmr
Contoh proposal kegiatan pmr
Risou Kun
 
Gerakan 1 gerakan
Gerakan 1 gerakanGerakan 1 gerakan
Gerakan 1 gerakan
Iman Kade
 
2.2 PP PMR MADYA
2.2 PP PMR MADYA2.2 PP PMR MADYA
2.2 PP PMR MADYAEidellweist
 
Gerakan 2 lambang
Gerakan 2 lambangGerakan 2 lambang
Gerakan 2 lambangIman Kade
 
Gerakan 4 code of conduct dan safer access
Gerakan 4 code of conduct dan safer accessGerakan 4 code of conduct dan safer access
Gerakan 4 code of conduct dan safer access
Iman Kade
 
Materi pertolongan pertama
Materi pertolongan pertamaMateri pertolongan pertama
Materi pertolongan pertama
Dadang otrismo
 
PPT SEJARAH PRAMUKA.pptx
PPT SEJARAH PRAMUKA.pptxPPT SEJARAH PRAMUKA.pptx
PPT SEJARAH PRAMUKA.pptx
Nana655724
 
BAB 1 Perumusan dan Penetapan Pancasila Sebagai Dasar Negara
BAB 1 Perumusan dan Penetapan Pancasila Sebagai Dasar NegaraBAB 1 Perumusan dan Penetapan Pancasila Sebagai Dasar Negara
BAB 1 Perumusan dan Penetapan Pancasila Sebagai Dasar Negara
Risdiana Hidayat
 
MATERI PBB
MATERI PBBMATERI PBB
MATERI PBB
chairinnisaf
 
pergerakan nasional dan sumpah pemuda
pergerakan nasional dan sumpah pemudapergerakan nasional dan sumpah pemuda
pergerakan nasional dan sumpah pemuda
abd_
 
KURIKULUM MATERI PMR WIRA Guru Mapel : Arma Setyo Nugrahani
KURIKULUM MATERI PMR WIRA Guru Mapel : Arma Setyo NugrahaniKURIKULUM MATERI PMR WIRA Guru Mapel : Arma Setyo Nugrahani
KURIKULUM MATERI PMR WIRA Guru Mapel : Arma Setyo Nugrahani
Arma Setyo Nugrahani
 
Contoh Proposal Bulan Bahasa
Contoh Proposal Bulan BahasaContoh Proposal Bulan Bahasa
Contoh Proposal Bulan Bahasa
Deewani P Sumbadra
 
2. ayo siaga madya
2. ayo siaga madya2. ayo siaga madya
2. ayo siaga madya
Fithriyah Firdausi
 
BPUPKI dan PPKI
BPUPKI dan PPKIBPUPKI dan PPKI
BPUPKI dan PPKI
Suci Mairoza Sya
 
Gerakan & pmi1
Gerakan & pmi1Gerakan & pmi1
Gerakan & pmi1
Zulkarman Syafrin
 
4. donor darah pmr (mula madya-wira)
4. donor darah pmr (mula madya-wira)4. donor darah pmr (mula madya-wira)
4. donor darah pmr (mula madya-wira)Eidellweist
 

What's hot (20)

Kedudukan PMR dalam Organisasi PPT (Materi PMR)
Kedudukan PMR dalam Organisasi PPT (Materi PMR)Kedudukan PMR dalam Organisasi PPT (Materi PMR)
Kedudukan PMR dalam Organisasi PPT (Materi PMR)
 
Palang Merah Remaja
Palang Merah RemajaPalang Merah Remaja
Palang Merah Remaja
 
sejarah palang merah internasional dan indonesia
sejarah palang merah internasional dan indonesiasejarah palang merah internasional dan indonesia
sejarah palang merah internasional dan indonesia
 
Contoh proposal kegiatan pmr
Contoh proposal kegiatan pmrContoh proposal kegiatan pmr
Contoh proposal kegiatan pmr
 
Gerakan 1 gerakan
Gerakan 1 gerakanGerakan 1 gerakan
Gerakan 1 gerakan
 
2.2 PP PMR MADYA
2.2 PP PMR MADYA2.2 PP PMR MADYA
2.2 PP PMR MADYA
 
Gerakan 2 lambang
Gerakan 2 lambangGerakan 2 lambang
Gerakan 2 lambang
 
Gerakan 4 code of conduct dan safer access
Gerakan 4 code of conduct dan safer accessGerakan 4 code of conduct dan safer access
Gerakan 4 code of conduct dan safer access
 
Materi pertolongan pertama
Materi pertolongan pertamaMateri pertolongan pertama
Materi pertolongan pertama
 
PPT SEJARAH PRAMUKA.pptx
PPT SEJARAH PRAMUKA.pptxPPT SEJARAH PRAMUKA.pptx
PPT SEJARAH PRAMUKA.pptx
 
BAB 1 Perumusan dan Penetapan Pancasila Sebagai Dasar Negara
BAB 1 Perumusan dan Penetapan Pancasila Sebagai Dasar NegaraBAB 1 Perumusan dan Penetapan Pancasila Sebagai Dasar Negara
BAB 1 Perumusan dan Penetapan Pancasila Sebagai Dasar Negara
 
MATERI PBB
MATERI PBBMATERI PBB
MATERI PBB
 
pergerakan nasional dan sumpah pemuda
pergerakan nasional dan sumpah pemudapergerakan nasional dan sumpah pemuda
pergerakan nasional dan sumpah pemuda
 
KURIKULUM MATERI PMR WIRA Guru Mapel : Arma Setyo Nugrahani
KURIKULUM MATERI PMR WIRA Guru Mapel : Arma Setyo NugrahaniKURIKULUM MATERI PMR WIRA Guru Mapel : Arma Setyo Nugrahani
KURIKULUM MATERI PMR WIRA Guru Mapel : Arma Setyo Nugrahani
 
Contoh Proposal Bulan Bahasa
Contoh Proposal Bulan BahasaContoh Proposal Bulan Bahasa
Contoh Proposal Bulan Bahasa
 
2. ayo siaga madya
2. ayo siaga madya2. ayo siaga madya
2. ayo siaga madya
 
3. ifrc
3. ifrc3. ifrc
3. ifrc
 
BPUPKI dan PPKI
BPUPKI dan PPKIBPUPKI dan PPKI
BPUPKI dan PPKI
 
Gerakan & pmi1
Gerakan & pmi1Gerakan & pmi1
Gerakan & pmi1
 
4. donor darah pmr (mula madya-wira)
4. donor darah pmr (mula madya-wira)4. donor darah pmr (mula madya-wira)
4. donor darah pmr (mula madya-wira)
 

Viewers also liked

PMI (Palang Merah Indonesia)
PMI (Palang Merah Indonesia)PMI (Palang Merah Indonesia)
PMI (Palang Merah Indonesia)
Miftakhul Jannah
 
Organisasi - Kebijakan pmi
Organisasi - Kebijakan pmiOrganisasi - Kebijakan pmi
Organisasi - Kebijakan pmi
Afdan Rojabi
 
Kepemimpinan PPT (Materi PMR)
Kepemimpinan PPT (Materi PMR)Kepemimpinan PPT (Materi PMR)
Kepemimpinan PPT (Materi PMR)Andhika Pratama
 
Kebijakan PMI PPT (Materi PMR)
Kebijakan PMI PPT (Materi PMR)Kebijakan PMI PPT (Materi PMR)
Kebijakan PMI PPT (Materi PMR)Andhika Pratama
 
3. Sejarah PMI
3. Sejarah PMI3. Sejarah PMI
3. Sejarah PMI
Monica Saputri
 
1. Sejarah Gerakan
1. Sejarah Gerakan1. Sejarah Gerakan
1. Sejarah Gerakan
Monica Saputri
 
Kesja (Kesehatan Remaja) - HIV AIDS
Kesja (Kesehatan Remaja) - HIV AIDSKesja (Kesehatan Remaja) - HIV AIDS
Kesja (Kesehatan Remaja) - HIV AIDS
Diana Rizki
 
Materi Donor Darah PMR
Materi Donor Darah PMRMateri Donor Darah PMR
Materi Donor Darah PMR
Aneuk Batat
 
MATERI PMR
MATERI PMRMATERI PMR
MATERI PMR
Edy Puitis
 

Viewers also liked (12)

PMI (Palang Merah Indonesia)
PMI (Palang Merah Indonesia)PMI (Palang Merah Indonesia)
PMI (Palang Merah Indonesia)
 
Organisasi - Kebijakan pmi
Organisasi - Kebijakan pmiOrganisasi - Kebijakan pmi
Organisasi - Kebijakan pmi
 
Kepemimpinan PPT (Materi PMR)
Kepemimpinan PPT (Materi PMR)Kepemimpinan PPT (Materi PMR)
Kepemimpinan PPT (Materi PMR)
 
Visi pmi
Visi pmiVisi pmi
Visi pmi
 
Sejarah pbsm di malaysia
Sejarah pbsm di malaysiaSejarah pbsm di malaysia
Sejarah pbsm di malaysia
 
Kebijakan PMI PPT (Materi PMR)
Kebijakan PMI PPT (Materi PMR)Kebijakan PMI PPT (Materi PMR)
Kebijakan PMI PPT (Materi PMR)
 
3. Sejarah PMI
3. Sejarah PMI3. Sejarah PMI
3. Sejarah PMI
 
1. Sejarah Gerakan
1. Sejarah Gerakan1. Sejarah Gerakan
1. Sejarah Gerakan
 
Donor Darah PPT
Donor Darah PPTDonor Darah PPT
Donor Darah PPT
 
Kesja (Kesehatan Remaja) - HIV AIDS
Kesja (Kesehatan Remaja) - HIV AIDSKesja (Kesehatan Remaja) - HIV AIDS
Kesja (Kesehatan Remaja) - HIV AIDS
 
Materi Donor Darah PMR
Materi Donor Darah PMRMateri Donor Darah PMR
Materi Donor Darah PMR
 
MATERI PMR
MATERI PMRMATERI PMR
MATERI PMR
 

Similar to Kepalangmerahan

1. sejarah gerakan pm & bsmi
1. sejarah gerakan pm & bsmi1. sejarah gerakan pm & bsmi
1. sejarah gerakan pm & bsmi
dewi inne kumalasari
 
Bsmm history
Bsmm historyBsmm history
Bsmm history
Mansor Esa
 
Buku Log BSMM
Buku Log BSMMBuku Log BSMM
Buku Log BSMM
Valentinahl
 
2 organisasipmi-130116112134-phpapp02
2 organisasipmi-130116112134-phpapp022 organisasipmi-130116112134-phpapp02
2 organisasipmi-130116112134-phpapp02Koko Rahwanda S
 
Gerakan Palang Merah.pptx
Gerakan Palang Merah.pptxGerakan Palang Merah.pptx
Gerakan Palang Merah.pptx
kusumosuryanto
 
2-organisasipmi-130116112134-phpapp02.pdf
2-organisasipmi-130116112134-phpapp02.pdf2-organisasipmi-130116112134-phpapp02.pdf
2-organisasipmi-130116112134-phpapp02.pdf
rini254720
 
SEJARAH PALANG MERAH DUNIA
SEJARAH PALANG MERAH DUNIASEJARAH PALANG MERAH DUNIA
SEJARAH PALANG MERAH DUNIA
Mellany Nur
 
PPT MUSATIN [Autosaved].pptx
PPT MUSATIN [Autosaved].pptxPPT MUSATIN [Autosaved].pptx
PPT MUSATIN [Autosaved].pptx
7IKadekAriArtawan
 
2. Gerakan PM & BSM
2. Gerakan PM & BSM2. Gerakan PM & BSM
2. Gerakan PM & BSM
Monica Saputri
 
Lima rekom munas rev07
Lima rekom munas rev07Lima rekom munas rev07
Lima rekom munas rev07
AkmaliaVitri
 
Memahami Dimensi-dimensi Kemiskinan Masyarakat Adat
Memahami Dimensi-dimensi Kemiskinan Masyarakat AdatMemahami Dimensi-dimensi Kemiskinan Masyarakat Adat
Memahami Dimensi-dimensi Kemiskinan Masyarakat Adat
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
Nahdlatul ulama
Nahdlatul ulamaNahdlatul ulama
Nahdlatul ulama
Kurnia Yusuf
 
SOSIALISASI KEPALANGMERAHAN FINAL.pptx
SOSIALISASI KEPALANGMERAHAN FINAL.pptxSOSIALISASI KEPALANGMERAHAN FINAL.pptx
SOSIALISASI KEPALANGMERAHAN FINAL.pptx
utdpmimagetan1
 
Kaidah kaidah fundamental negara
Kaidah kaidah fundamental negara Kaidah kaidah fundamental negara
Kaidah kaidah fundamental negara
ABU SUFYAN
 

Similar to Kepalangmerahan (20)

Sejarah palang merah internasional
Sejarah palang merah internasionalSejarah palang merah internasional
Sejarah palang merah internasional
 
1. sejarah gerakan pm & bsmi
1. sejarah gerakan pm & bsmi1. sejarah gerakan pm & bsmi
1. sejarah gerakan pm & bsmi
 
Palang merah
Palang merahPalang merah
Palang merah
 
Palang merah
Palang merahPalang merah
Palang merah
 
Bsmm history
Bsmm historyBsmm history
Bsmm history
 
Buku Log BSMM
Buku Log BSMMBuku Log BSMM
Buku Log BSMM
 
Arti lambang
Arti lambangArti lambang
Arti lambang
 
2 organisasipmi-130116112134-phpapp02
2 organisasipmi-130116112134-phpapp022 organisasipmi-130116112134-phpapp02
2 organisasipmi-130116112134-phpapp02
 
PMR - 3 Komponen
PMR - 3 Komponen PMR - 3 Komponen
PMR - 3 Komponen
 
Gerakan Palang Merah.pptx
Gerakan Palang Merah.pptxGerakan Palang Merah.pptx
Gerakan Palang Merah.pptx
 
2-organisasipmi-130116112134-phpapp02.pdf
2-organisasipmi-130116112134-phpapp02.pdf2-organisasipmi-130116112134-phpapp02.pdf
2-organisasipmi-130116112134-phpapp02.pdf
 
SEJARAH PALANG MERAH DUNIA
SEJARAH PALANG MERAH DUNIASEJARAH PALANG MERAH DUNIA
SEJARAH PALANG MERAH DUNIA
 
PPT MUSATIN [Autosaved].pptx
PPT MUSATIN [Autosaved].pptxPPT MUSATIN [Autosaved].pptx
PPT MUSATIN [Autosaved].pptx
 
2. Gerakan PM & BSM
2. Gerakan PM & BSM2. Gerakan PM & BSM
2. Gerakan PM & BSM
 
Lima rekom munas rev07
Lima rekom munas rev07Lima rekom munas rev07
Lima rekom munas rev07
 
Memahami Dimensi-dimensi Kemiskinan Masyarakat Adat
Memahami Dimensi-dimensi Kemiskinan Masyarakat AdatMemahami Dimensi-dimensi Kemiskinan Masyarakat Adat
Memahami Dimensi-dimensi Kemiskinan Masyarakat Adat
 
Kode Etik Kemanusiaan
Kode Etik KemanusiaanKode Etik Kemanusiaan
Kode Etik Kemanusiaan
 
Nahdlatul ulama
Nahdlatul ulamaNahdlatul ulama
Nahdlatul ulama
 
SOSIALISASI KEPALANGMERAHAN FINAL.pptx
SOSIALISASI KEPALANGMERAHAN FINAL.pptxSOSIALISASI KEPALANGMERAHAN FINAL.pptx
SOSIALISASI KEPALANGMERAHAN FINAL.pptx
 
Kaidah kaidah fundamental negara
Kaidah kaidah fundamental negara Kaidah kaidah fundamental negara
Kaidah kaidah fundamental negara
 

Recently uploaded

NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdfNUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
DataSupriatna
 
Karier-Dan-Studi-Lanjut-Di-Bidang-Informatika.pptx
Karier-Dan-Studi-Lanjut-Di-Bidang-Informatika.pptxKarier-Dan-Studi-Lanjut-Di-Bidang-Informatika.pptx
Karier-Dan-Studi-Lanjut-Di-Bidang-Informatika.pptx
adolfnuhujanan101
 
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdfINDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
NurSriWidyastuti1
 
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdfLK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
UditGheozi2
 
Modul Projek - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...
Modul Projek  - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...Modul Projek  - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...
Modul Projek - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...
MirnasariMutmainna1
 
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docxForm B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
EkoPutuKromo
 
untuk observasi kepala sekolah dengan pengawas
untuk observasi kepala sekolah dengan pengawasuntuk observasi kepala sekolah dengan pengawas
untuk observasi kepala sekolah dengan pengawas
TEDYHARTO1
 
SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024
SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024
SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024
ozijaya
 
tugas modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
tugas  modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptxtugas  modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
tugas modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
d2spdpnd9185
 
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptxJuknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
mattaja008
 
KOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.ppt
KOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.pptKOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.ppt
KOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.ppt
Dedi Dwitagama
 
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptxSOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
astridamalia20
 
LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..
LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..
LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..
widyakusuma99
 
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 BandungBahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
Galang Adi Kuncoro
 
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum MerdekaModul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBIVISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
gloriosaesy
 
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagjaPi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
agusmulyadi08
 
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakatPPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
jodikurniawan341
 
Program Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdf
Program Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdfProgram Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdf
Program Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdf
erlita3
 
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptxSEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
bobobodo693
 

Recently uploaded (20)

NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdfNUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
 
Karier-Dan-Studi-Lanjut-Di-Bidang-Informatika.pptx
Karier-Dan-Studi-Lanjut-Di-Bidang-Informatika.pptxKarier-Dan-Studi-Lanjut-Di-Bidang-Informatika.pptx
Karier-Dan-Studi-Lanjut-Di-Bidang-Informatika.pptx
 
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdfINDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
 
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdfLK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
 
Modul Projek - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...
Modul Projek  - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...Modul Projek  - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...
Modul Projek - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...
 
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docxForm B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
 
untuk observasi kepala sekolah dengan pengawas
untuk observasi kepala sekolah dengan pengawasuntuk observasi kepala sekolah dengan pengawas
untuk observasi kepala sekolah dengan pengawas
 
SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024
SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024
SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024
 
tugas modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
tugas  modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptxtugas  modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
tugas modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
 
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptxJuknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
 
KOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.ppt
KOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.pptKOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.ppt
KOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.ppt
 
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptxSOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
 
LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..
LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..
LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..
 
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 BandungBahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
 
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum MerdekaModul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
 
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBIVISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
 
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagjaPi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
 
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakatPPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
 
Program Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdf
Program Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdfProgram Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdf
Program Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdf
 
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptxSEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
 

Kepalangmerahan

  • 3. GERAKAN: SEJARAH JUNI 1859 24 JUNI 1859 Peperangan di SOLFERINO H.D. memberikan pelayanan pada korban tanpa diskriminasi HENRY DUNANT
  • 4. 1862, Henry Dunant menulis buku yang mengangkat 2 gagasan : membentuk organisasi sukarelawan yg disiapkan untuk menolong korban perang membuat perjanjian internasional untuk melindungi korban perang (serta melindungi para relawan yg membantu dinas kesehatan militer) "A MEMORY of SOLFERINO"
  • 5. Komite Lima, 9 Februari 1863 • Gustave Moynier • dr. Louis Appia • dr. Theodore Maunoir • Jend. Guillame-Henri Dufour • Henry Dunant 17 Februari 1863: Komite Internasional untuk bantuan para tentara yang cedera Oktober 1863 Pembentukan Komite Internasional Palang Merah PEMBENTUKAN KOMITE LIMA
  • 6. Pendirian Perhimpunan Palang Merah Nasional di berbagai negara : Belgia, Swiss, Belanda, dll 1863 1864 BERDIRINYA ICRC DIIKUTI PENDIRIAN PERHIMPUNAN PALANG MERAH NASIONAL BERDIRI LIGA PERHIMPUNAN PALANG MERAH 1919
  • 7. KOMPONEN GERAKAN PALANG MERAH DAN BULAN SABIT MERAH INTERNASIONAL Perhimpunan Nasional Palang Merah/ Bulan Sabit Merah (1864) Komite Internasional Palang Merah (1863) Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (1919)
  • 8. Adalah organisasi kemanusiaan yang netral, tidak berpihak dan mandiri yang semata-mata melaksanakan tugas kemanusiaan untuk melindungi kehidupan dan martabat korban-korban perang dan kekerasan dalam negeri serta memberi bantuan kepada mereka.
  • 9. Markas Besar : Jenewa, Swiss
  • 10. Kombatan MELINDUNGI dan MEMBANTU KORBAN KONFLIK BERSENJATA Penduduk Sipil MANDAT ICRC MEMPROMOSIKAN HHI / HPI
  • 12. BANTUAN KEMANUSIAAN PADA MASA DARURAT
  • 16. SYARAT KEHADIRAN ICRC  Diterima oleh Pemerintah Negara yang dikunjungi  Bekerjasama dengan Perhimpunan Nasional  Diketahui oleh Pemerintah lokal setempat
  • 17. FEDERASI INTERNASIONAL PERHIMPUNAN PALANG MERAH DAN BULAN SABIT MERAH International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies
  • 18. Henry P. Davison (Palang Merah Amerika) • Berdiri tahun 1919, Pasca PD I dengan nama Liga Perhimpunan Palang Merah. • Anggota pertama: Amerika Serikat, Jepang, Perancis, Italia dan Inggris. • Tahun 1983, berubah nama menjadi Liga Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. • Tahun 1991, Nama Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah mulai digunakan. • Berfungsi Sebagai Badan Koordinasi Antar Perhimpunan Nasional. • Beranggotakan seluruh Perhimpunan Nasional.
  • 19. Koordinator Perhimpunan Nasional dalam bantuan bencana alam/teknologi dan kesehatan MANDAT
  • 20. • Promosi Prinsip-prinsip Dasar dan Nilai-nilai Kemanusiaan • Tanggap Bencana • Kesiapsiagaan Bencana • Kesehatan dan layanan kepada masyarakat • Pengembangan Kapasitas Organisasi KEGIATAN
  • 22. MANDAT PERHIMPUNAN NASIONAL • Membantu pemerintah dalam menyelenggarakan kegiatan kemanusiaan, sesuai dengan Konvensi Jenewa, Statuta Gerakan dan Prinsip Dasar Gerakan. • Membantu pemerintah dalam mencegah penyakit menular, promosi kesehatan, mengurangi penderitaan manusia dengan membantu meningkatkan kesejahteraan sosial dan kesehatan melalui edukasi/pendidikan masyarakat maupun program kemasyarakatan.
  • 23. MANDAT PERHIMPUNAN NASIONAL • Membantu pemerintah dalam melakukan kegiatan tanggap darurat/emergensi untuk membantu korban konflik bersenjata sesuai dengan Konvensi Jenewa dan korban bencana alam serta memberikan bantuan lain dalam situasi darurat selama dibutuhkan. • Membantu pemerintah dalam diseminasi Hukum Perikemanusiaan Internasional dan sosialisasi prinsip dasar dan pencegahan terhadap penyalahgunaan lambang.
  • 24. PERSYARATAN PENDIRIAN PERHIMPUNAN PALANG MERAH / BULAN SABIT MERAH NASIONAL • Didirikan disuatu Negara Peserta Konvensi Jenewa 1949 • Satu-satunya Perhimpunan PM/BSM Nasional di Negaranya • Diakui oleh Pemerintah Negaranya • Memakai nama dan lambang Palang Merah ATAU Bulan Sabit Merah • Bersifat mandiri
  • 25. PERSYARATAN PENDIRIAN PERHIMPUNAN PALANG MERAH / BULAN SABIT MERAH NASIONAL • Memperluas kegiatan di seluruh wilayah • Terorganisir dalam menjalankan tugasnya dan dilaksanakan diseluruh wilayah negaranya • Menerima anggota tanpa membedakan latar belakang • Menyetujui statuta Gerakan • Menghormati Prinsip-prinsip Dasar Gerakan dan menjalankan tugasnya sejalan dengan prinsip-prinsip HPI
  • 26. PRINSIP – PRINSIP DASAR GERAKAN PALANG MERAH DAN BULAN SABIT MERAH INTERNASIONAL
  • 28. “Principium” - Latin: penyebab utama, asal, dasar Secara umum: aturan-aturan dasar yang mengekspresikan nilai-nilai dasar suatu kelompok, komunitas dan yang pengertiannya tidak berubah-ubah Konteks Gerakan: aturan-aturan tindakan yang wajib, berdasarkan pertimbangan dan pengalaman yang mengatur setiap kegiatan Gerakan. (Jean Pictet)
  • 29.  Prinsip substansi / utama ( Kemanusiaan dan Kesamaan) - sebagai inspirasi organisasi - menentukan dan memotivasi tindakannya - mengekspresikan tujuan yang ingin dicapai - memungkinkan pengaplikasian prinsip utama  Prinsip derivasi / turunan (Kenetralan dan Kemandirian) - memungkinkan pengaplikasian prinsip utama - memastikan semua pihak percaya kepada organisasi - mengekspresikan suatu cara untuk mencapai tujuan yang disebut di atas  Prinsip Organis (Kesukarelaan, Kesatuan,dan Kesemestaan) - standar aplikasi yang berhubungan dengan struktur dan operasi organisasi - merupakan batu fondasi, tanpanya  gerakan tak dapat bertindak
  • 31. • Keinginan memberi pertolongan tanpa membedakan korban • Mencegah dan mengatasi penderitaan sesama manusia • Menumbuhkan saling pengertian, persahabatan, kerjasama dan perdamaian abadi bagi sesama manusia K e m a n u s i a a n
  • 32. • Tidak membuat perbedaan atas dasar kebangsaan, ras, agama, atau pandangan politik • Tujuan : mengurangi penderitaan manusia sesuai dengan kebutuhannya dan mendahulukan keadaan yang paling parah secara proposional K e s a m a a n
  • 33. • Menjaga kepercayaan dari semua pihak • Tidak memihak, atau melibatkan diri dalam pertentangan K e n e t r a l a n
  • 34. • Membantu Pemerintahnya dalam bidang kemanusiaan • Mentaati peraturan negaranya • Selalu menjaga otonominya, sehingga dapat bertindak sejalan dengan prinsip – prinsip Gerakan K e m a n d i r i a n
  • 35. • Adalah gerakan pemberi bantuan sukarela • Tidak didasari oleh keinginan untuk mencari keuntungan apapun K e s u k a r e l a a n
  • 36. • Dalam suatu negara hanya ada satu perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah yang terbuka untuk semua orang • Melaksanakan tugas kemanusiaan diseluruh wilayah K e s a t u a n
  • 37. • Gerakan PM-BSM bersifat semesta • Setiap PN mempunyai status yang sederajat serta berbagi hak dan tanggungjawab dalam menolong sesama manusia K e s e m e s t a a n
  • 39.
  • 40. 1940 Dr.RCL Senduk & Dr.Bahder Djohan Konferensi Nerkai 1940 dan Pendudukan Jepang 1945 5 September – Panitia Lima 17 September – Konggres I, PMI resmi terbentuk Ketua Drs. Moch. Hatta. 1950 16 Januari, Keppres No 25- PMI mendapat Pengakuan Pemerintah.
  • 41. PERKEMBANGAN PMI SEJAK PEMBENTUKAN HINGGA MENJADI ANGGOTA LIGA / FEDERASI PALANG MERAH DAN BULAN SABIT MERAH INTERNASIONAL  5 Juni 1950, Pemerintah RI ikut meratifikasi Konvensi Jenewa  15 Juni 1950, PMI diakui sebagai Perhimpunan Palang Merah Nasional  16 Oktober 1950, PMI diterima sebagai Anggota LIGA (Federasi) yang ke 68 5
  • 42. LANDASANHUKUMPMI KEPPRES RI No.25/1950 tentang pengesahan dan pengakuan atas pendirian Perhimpunan Palang Merah indonesia. KEPPRES RI No.246/1963 tentang tugas pokok dan kegiatan PMI. PP RI No. 18/1980 tentang tugas khusus kepada Perhimpunan PMI untuk menyelenggarakan UKTD AD/ ART Palang Merah Indonesia.
  • 43. Palang Merah Indonesia adalah lembaga sosial kemanusiaan yang netral dan mandiri. Tujuannya semata - mata hanya untuk mengurangi penderitaan sesama manusia sesuai dengan kebutuhan dan mendahulukan keadaan yang lebih parah. PALANG MERAH INDONESIA
  • 44. PMI menjadi Organisasi Kemanusiaan yang Profesional, tanggap dan dicintai masyarakat VISI (Profesional berarti mempunyai kemampuan khusus dalam menjalankan kegiatan kemanusiaan dan Tanggap berarti cepat mengetahui dan menyadari gejala/kondisi yang muncul)
  • 45. 1. Menguatkan dan mengembangkan organisasi 2. Meningkatkan dan mengembangkan Kualitas SDM 3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepalangmerahan 4. Mengembangkan kegiatan Kepalangmerahan yang berbasis masyarakat 5. Meningkatkan dan mengembangkan jejaring kerjasama 6. Menyebarluaskan, mengadvokasi dan melaksanakan Prinsip-prinsip Dasar Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah serta Hukum Perikemanusiaan Internasional 7. Mengembangkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kpalangmerahan M I S I
  • 46. STRUKTUR ORGANISASI PMI PMI PUSAT PENGURUS PUSAT PMI PROPINSI PENGURUS PROPINSI PMI KABUPATEN/KOTA PENGURUS KABUPATEN/KOTA A N G G O T A PMI KECAMATAN PENGURUS KECAMATAN PMI PROPINSI : 33 PMI KABUPATEN : 402 PMI KECAMATAN : 25.681
  • 47. KEANGGOTAAN • Anggota Remaja (PMR) • Anggota Biasa (KSR & TSR) • Anggota Luar Biasa • Anggota Kehormatan
  • 48. KSR (Korps Sukarela) KSR PMI adalah kesatuan/korps di dalam perhimpunan PMI, yang merupakan wadah kegiatan atau wadah pengabdian bagi Anggota perhimpunan PMI yang menyatakan diri menjadi anggota KSR PMI dan memenuhi syarat menjadi anggota KSR PMI.
  • 49. TSR (Tenaga Sukarela) » adalah individu-individu yang secara sukarela dan sadar meluangkan waktu, menyumbangkan tenaga, pikiran, materi dan ketrampilan/ keahlian khusus yang dimiliki baik yang diperoleh melalui tingkat pendidikan formal maupun non formal (Dokter, Perawat, Guru, Jurnalis/Wartawan, Pelukis/Seniman, dll.)
  • 50. Pelatihan Relawan PMI Pelatihan KSR :  Dasar  Spesialisasi Orientasi TSR :  Paket 1 hari  Paket 3 hari
  • 51. SUMBER DANA PMI  Sumbangan Masyarakat melalui Bulan Dana, dilaksanakan oleh Cabang/Kabupaten 2 – 3 bulan setiap tahun  Sumbangan lain yang tidak mengikat.  Usaha – usaha lain yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
  • 52. KEGIATAN PMI • KESIAPSIAGAAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA. • PELAYANAN SOSIAL DAN KESEHATAN TERMASUK UPAYA KESEHATAN TRANFUSI DARAH. • PENYEBARLUASKAN dan MENGEMBANGKAN APLIKASI PRINSIP DASAR GERAKAN PALANG MERAH DAN HUKUM PERIKEMANUSIAAN INTERNASIONAL (HPI) BAGI SELURUH MASYARAKAT INDONESIA. • PEMBINAAN GENERASI MUDA DAN RELAWAN.
  • 53. Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana 1. Pra Bencana – Kesiapsiagaan, – Sistem peringatan dini, – Manajemen bencana, – Mitigasi, penyadaran risiko dan dampak bencana
  • 55. Penanganan Bencana 2. Saat Bencana – Evakuasi korban, – Pertolongan pertama, – Penampungan darurat, – Pendirian dapur umum, – Penyediaan air bersih dan sanitasi, relief
  • 56. EVAKUASI KORBAN DAN PEMBERIAN PERTOLONGAN PERTAMA
  • 58. Penanganan Bencana 3. Pasca Bencana – Rehabilitasi, – Rekonstruksi
  • 59.
  • 60. Pelayanan Sosial dan Kesehatan Masyarakat 1. Berpartisipasi aktif dalam pencegahan HIV/AIDS, flu burung, demam berdarah, malaria 2. Menyediakan pelayanan sosial thd lansia dan anak jalanan 3. Meningkatkan kapasitas masyarakat rentan melalui pendekatan dan memperhatikan faktor pencegahan melalui perbaikan higin, sanitasi dan gizi
  • 61. Pelayanan Sosial Pemberian Sembako dan Air Bersih kepada masyarakat kurang mampu
  • 62. Diseminasi Nilai-nilai Palang Merah dan Hukum Perikemanusiaan Internasional 1. Orientasi/Pelatihan 2. Promosi dan advokasi 3. Publikasi
  • 63. Bentuk Diseminasi PUBLIKASI PROMOSI & ADVOKASIORIENTASI/PELATIHAN
  • 64. Pembinaan PMR dan Relawan 1. Rekrutmen PMR, KSR, TSR 2. Pelatihan / Orientasi anggota baru 3. Penugasan dan mobilisasi 4. Pengembangan kapasitas
  • 67. PELATIHAN KSR DASAR UNIT UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI (UNIBA)
  • 69. LAMBANG PALANG MERAH, BULAN SABIT MERAH DAN KRISTAL MERAH
  • 70. TANDA UNTUK KESATUAN MEDIS TENTARA (sebelum adopsi satu tanda pengenal) • Pelayanan medis kemiliteran memiliki tanda pengenal tersendiri: – Austria: bendera putih – Perancis: bendera merah – Spanyol: kuning.
  • 71. • Kelemahan:  Lambang tidak dikenal secara universal.  Akibat tragis: kombatan tidak tahu tanda pengenal unit medis lawan  Unit medis tidak dipandang sebagai pihak yang netral, bahkan dianggap sebagai target bagi tentara lawan yang tidak mengetahui artinya
  • 72. PENGADOPSIAN SATU TANDA PEMBEDA • NETRAL menjamin PERLINDUNGAN • Netral; menuntut diadopsinya SATU LAMBANG • Konferensi Internasional tahun 1863 memilih lambang palang merah di atas dasar putih untuk tanda pengenal kesatuan medis tentara. • Lambang palang merah merupakan KEBALIKAN DARI BENDERA SWISS sebagai PENGHORMATAN TERHADAP NEGARA SWISS
  • 74. • 1876 perang di Balkan (Rusia Vs Ottoman). Kerajaan Ottoman (saat ini bernama Turki) mengajukan penggunaan lambang bulan sabit merah oleh kesatuan medis tentara kerajaan mereka BULAN SABIT MERAH BENDERA KERAJAAN OTTOMAN LAMBANG BULAN SABIT MERAH BULAN SABIT MERAH TURKI BENDERA TURKI
  • 75. LAMBANG – LAMBANG LAINNYA YANG DIIUSULKAN UNTUK DIGUNAKAN Red Palm Siria
  • 76. Konferensi Internasional 1929 mengakui … BULAN SABIT MERAH dan SINGA & MATAHARI MERAH
  • 77. LAMBANG SINGA DAN MATAHARI MERAH 1929-1980  Digunakan oleh kesatuan medis tentara Kekaisaran Persia – saat ini bernama Republik Iran  Setelah Persia runtuh pada 1980, tidak ada satu negara pun yang menggunakannya lagi
  • 78. 2005 LAMBANG KRISTAL MERAH Disahkan pada Konferensi Internasional ke-29 th 2006 di Jenewa, Swiss
  • 79. PENGGUNAAN LAMBANG KRISTAL MERAH* Permanen Temporer * PROTOKOL TAMBAHAN III
  • 80. LAMBANG - LAMBANG PEMBEDA (Lambang yang diakui) SATU NEGARA, SATU LAMBANG 1883 - 1929 - 1929 - 1980 2005
  • 81. BENTUK DAN FUNGSI LAMBANG* Tanda Pelindung • Dipakai pada saat konflik bersenjata oleh kesatuan medis militer, Perhimpunan Nasional, ICRC • Berukuran besar Tanda Pengenal • Dipakai pada saat konflik maupun damai sebagai identitas bahwa seseorang atau obyek tersebut adalah terkait dengan Gerakan • Berukuran kecil * Diatur dlm KJ 1949, PT I dan II & Regulation on the use of emblem or the RCRC by NS
  • 82.
  • 83. Jika digunakan sebagai tanda pelindung, lambang harus dapat dilihat dari semua arah
  • 84. harus dapat diidentifikasi dari jarak sejauh mungkin (berukuran besar)
  • 85. dan, kalau perlu diterangi dengan cahaya atau lampu
  • 86. SIAPA YANG BERHAK? (Tanda Pelindung) ANGGOTA KESATUAN MEDIS dan ROHANIAWAN MILITER
  • 87. FASILITAS MEDIS MILITER SIAPA YANG BERHAK? (Tanda Pelindung)
  • 88. Tanda Pelindung untuk Perhimpunan Nasional? DENGAN PERSETUJUAN PENGUASA !
  • 89.
  • 90. Tanda Pelindung untuk Federasi?* * Lihat ketentuan pada perjanjian Seville … DENGAN PERSETUJUAN PENGUASA !
  • 92. Pihak Lain yang Bisa Mendapat Ijin (Tanda Pelindung)* • Petugas medis sipil dan rohaniwan sipil pada masa sengketa bersenjata • RS sipil pada masa sengketa bersenjata Ketentuan: • * Hanya jika pemerintah sudah meratifikasi PT I & II • Penggunaan lambang setelah mendapat izin dari penguasa perang • Pengguna lambang harus selalu membawa kartu identitas • Lambang tidak boleh ditambahi gambar, tulisan atau tanda apapun
  • 93. Fungsi Lambang Sbg Tanda Pelindung di RUU Lambang Palang Merah Pasal 8 • Lambang Palang Merah dan Lambang Bulan Sabit Merah sebagai tanda pelindung hanya digunakan untuk memberi tanda pelindung bagi tenaga kesehatan, rohaniwan, sarana atau unit-unit, dan transportasi kesehatan angkatan perang di darat, laut, dan udara baik pada masa damai maupun pada masa sengketa bersenjata. Pasal 11 • Lambang Palang Merah sebagai tanda pelindung dapat digunakan oleh Palang Merah Indonesia, tenaga kesehatan, rohaniawan sipil, sarana atau unit-unit dan transportasi kesehatan, dan organisasi kemanusiaan lainnya setelah mendapat izin dari Menteri atas rekomendasi menteri terkait.
  • 94.
  • 95. ANGGOTA GERAKAN YANG SEDANG MELAKSANAKAN TUGAS SIAPA YANG BERHAK? (Tanda Pengenal)
  • 96. FASILITAS MILIK GERAKAN SIAPA YANG BERHAK? (Tanda Pengenal)
  • 97. Pihak Lain yang Bisa Mendapat Ijin (Tanda Pengenal) Pihak lain dengan seizin Perhimpunan Nasional (Indonesia = PMI) Mis : Pada kegiatan Fund Rising dan Diseminasi Gerakan Catatan: Penggunaan dengan syarat-syarat tertentu, mengacu kepada ‘Aturan Penggunaan Lambang untuk Perhimpunan Nasional’ yang diadopsi pada saat Konferensi Internasional ke-20 tahun 1965 di Vienna/revisi th 1991
  • 98. KESATUAN MEDIS MILITER DAN PERHIMPUNAN NASIONAL DI SUATU NEGARA, MENGGUNAKAN SATU LAMBANG YANG SAMA
  • 99. Pasal 9 • Lambang Palang Merah dan Lambang Bulan Sabit Merah sebagai tanda pengenal hanya digunakan untuk memberi tanda pengenal bagi seseorang atau objek yang berkaitan dengan anggota Gerakan Palang Merah dab Bulan Sabit Merah Internasional. Pasal 19 • Penggunaan Lambang Palang Merah sebagai tanda pengenal di Indonesia harus mendapat persetujuan Ketua Umum Palang Merah Indonesia. Ketentuan Lambang sbg Tanda Pengenal pada RUU Lambang Palang Merah
  • 100. PENYALAHGUNAAN LAMBANG Konvensi Jenewa I Pasal 44 • … lambang palang merah atas dasar putih … tidak boleh dipergunakan, … baik dalam waktu damai maupun dalam waktu perang kecuali untuk menunjukkan atau melindungi kesatuan- kesatuan dan bangunan-bangunan kesehatan, anggota-anggota serta bahan perlengkapan yang dilindungi oleh Konvensi ini dan lain-lain Konvensi-konvensi yang mengatur hal-hal serupa. • Hal ini berlaku pula bagi lambang-lambang yang disebut dalam Pasal 38 … (yaitu bulan sabit merah serta singa dan matahari merah)
  • 101. Konvensi Jenewa I Pasal 53 Paragraf 1 • Pemakaian lambang atau sebutan “Palang Merah” atau “Palang Jenewa”, atau tanda atau sebutan apapun yang merupakan tiruan dari padanya oleh perseorangan, perkumpulan-perkumpulan, perusahaan atau perseroan dagang baik pemerintah maupun swasta, selain dari mereka yang berhak di bawah Konvensi ini selalu harus dilarang, apa pun maksud daripada pemakaiannya itu dan tanpa mengindahkan tanggal penggunaannya.* (*berlaku surut)
  • 102. KATEGORI PENYALAHGUNAAN LAMBANG  Peniruan (imitation)  Penggunaan yang tidak tepat (usurpation)  Pelanggaran berat (grave misuse) dan perbuatan curang (pervidy)
  • 103. PENIRUAN Penggunaan tanda-tanda yang mungkin bisa membingungkan dengan lambang palang merah atau bulan sabit merah (warna dan design yang mirip)
  • 105. Originally, many ambulances used an orange cross on a square background of reflectorized white to designate them as emergency units. This logo was used before national standards for Emergency Medical Personnel or ambulances were established. Designed by Leo R. Schwartz, Chief of the EMS Branch, National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). The Star of Life was created after the American National Red Cross complained in 1973 that the orange cross too closely resembled their logo, the red cross on a white background, its use restricted by the Geneva Conventions.
  • 106.
  • 107.
  • 108.
  • 109. • digunakan oleh pihak-pihak yang tidak berhak (perusahaan komersial, LSM, perorangan, dokter, apoteker, dll). • Digunakan oleh mereka yang berhak tetapi tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Gerakan PENGGUNAAN YG TDK TEPAT
  • 110.
  • 111.
  • 112. Ketentuan Penggunaan Lambang pada RUU Lambang Palang Merah Pasal 4 • Lambang Palang Merah atau Lambang Bulan Sabit Merah hanya digunakan oleh dinas kesehatan angkatan perang dan/atau anggota Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional untuk Kemanusiaan. • Pihak atau organisasi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyelenggarakan kegiatan kemanusiaan di Indonesia sepanjang tidak menggunakan Lambang Palang Merah atau Bulan Sabit Merah yang diatur dalam Undang-undang ini.
  • 113. Pasal 38 • Setiap orang yang menggunakan Lambang Palang Merah, Lambang Bulan Sabit Merah, atau Lambang Palang Merah Indonesia sebagai merek suatu produk barang, jasa, atau nama suatu badan hukum tertentu, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta) rupiah. Sanksi pada RUU Lambang Palang Merah
  • 114. PELANGGARAN BERAT digunakan untuk melindungi kombatan bersenjata atau objek militer lainnya (ambulans, helikopter berlambang mengangkut tentara atau amunisi)
  • 115.
  • 116.
  • 117. Tanda-tanda Lain untuk Menandai Fasilitas / Tenaga Kesehatan Departemen Kesehatan R.IKendaraan Ambulans Swasta
  • 118. Pasal 33 • Setiap anggota kesehatan, rohaniwan, sarana atau unit-unit dan transportasi kesehatan angkatan perang atau Tentara Nasional Indonesia yang menggunakan Lambang Palang Merah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 atau menggunakan Lambang Bulan Sabit Merah dengan maksud untuk memperoleh keuntungan atau kepentingan militer, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Sanksi pada RUU Lambang Palang Merah
  • 119. Pasal 37 • Setiap orang dalam suatu sengketa bersenjata sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dengan sengaja menyalahgunakan Lambang Palang Merah atau Lambang Bulan Sabit Merah untuk tujuan mengelabui pihak lawan yang mengakibatkan luka atau yang membahayakan jiwa orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. • Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Sanksi pada RUU Lambang Palang Merah
  • 120. Pasal 40 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: (b)simbol Lambang Palang Merah, Lambang Bulan Sabit Merah, atau Lambang Palang Merah Indonesia yang telah digunakan oleh perseorangan, institusi, lembaga, perkumpulan, atau badan hukum yang bukan merupakan institusi yang berwenang berdasarkan Undang-Undang ini wajib diganti dalam waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak mulai berlakunya Undang-Undang ini; Sanksi pada RUU Lambang Palang Merah
  • 121. PENGGUNAAN LAMBANG OLEH PERHIMPUNAN NASIONAL*s/d th 2008 LAMBANG JUMLAH NEGARA 152 33 1 Tanggung-jawab Negara: Membuat legislasi nasional untuk perlindungan Lambang (saat ini 105 negara sudah memiliki UU Perlindungan Lambang)