More Related Content
Similar to PANCASILA_SEBAGAI_DASAR_NEGARA_pptx.pptx
Similar to PANCASILA_SEBAGAI_DASAR_NEGARA_pptx.pptx (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
PANCASILA_SEBAGAI_DASAR_NEGARA_pptx.pptx
- 1. PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
- 3. Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 4. Melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia Dan untuk memajukan kesejahteraan umum, Mencerdaskan kehidupan bangsa Dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial
- 6. Perumusan dan Penetapan Pancasila Sebagai Dasar Negara RI
- 8. Sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945 Mr. M. YAMIN 29 MEI 1945 • Peri Kebangsaan • Peri Kemanusiaan • Peri Ketuhanan • Peri Kerakyatan • Kesejahteraan Sosial SOEPOMO 31 MEI • Persatuan • Kekeluargaan • Keseimbangan lahir dan batin • Musyawarah • Keadilan rakyat Ir. SOEKARNO 1 JUNI 1945 • Kebangsaan Indonesia • Internasionalisme atau peri kemanusiaan • Mufakat atau demokrasi • Kesejahteraan sosial • Ketuhanan yang berkebudayaan
- 10. Panitia Kecil mengadakan rapat dengan 38 anggota BPUPKI di Kantor Besar Djawa Hookokai. Pertemuan tersebut membentuk lagi satu Panitia Kecil yang terdiri atas anggota-anggota sebagai berikut : 1. Ir. Soekarno [sebagai ketua] Mohammad Hatta, Muhammad Yamin, A.A Maramis,Mr. Achmad Soebardjo [golongan kebangsaan] 2. Kyai Haji Wahid Hasjim, Kyai Haji Kahar Moezakir, HajiAgoes Salim dan R. Abikusno Tjokrosoejoso [golongan Islam] Panitia Kecil yang berjumlah sembilan orang ini dikenal dengan sebutan Panitia Sembilan Bertugas untuk menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara
- 11. Tanggal 22 1945 Panitia Sembilan telah mencapai satu persetujuan atau kesepakatan tentang rancangan pembukaan hukum dasar MUKADIMAH PIAGAM JAKARTA "" GENTLEMEN'S AGREEMENT
- 12. sidang kedua BPUPKI tanggal 10 - 17 Juli 1945.Pada tanggal 14 Juli 1945, mukadimah disepakati oleh BPUPKI. Dalam alinea keempat naskahPiagam Jakarta tersebut, terdapat rumusan dasar negara sebagai berikut 1 2 3 4 5 Kemanusiaan yang adil dan beradab Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya Persatuan Indonesia Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
- 13. Sumber Yuridis, Historis, Sosiologis, dan Politis tentang Pancasila sebagai Dasar Negara
- 14. Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. BPUPKI dan PPKI Pokok-pokok moralitas dan haluan kebangsaan- kenegaraan menurut alam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, Pancasila menjelma menjadi asas dalam sistem demokrasi konstitusional. Konsekuensinya, Pancasila menjadi landasan etik dalam kehidupan politik bangsa.
- 15. 1945-1950 1950-1959 1959- 1968 Masa Pemerintahan Pasca Kemerdekaan Masa Demokrasi Liberal Demokrasi Terpimpin
- 16. Presiden Soeharto menggunakan Pancasia sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaannya melalui ajaran P4 : Pembekalan atau seminar. Presiden Soeharto membolehkan rakyat untuk membentuk organisasi-organisasi dengan syarat harus berasaskan Pancasila. Melarang adanya kritikan-kritikan yang dapat menjatuhkan pemerintah. Menggunakan kekuatan militer dalam politik.
- 17. • Pelaksanaan Pemilu 1999 • Pembebasan Tahanan Politik
- 18. • Membangun tatanan politik yang baru. Diwujudkan dengan dikeluarkannya UU tentang pemilu,susunan dan kedudukan MPR /DPR, dan pemilihan presiden dan wakil presiden. • Menjaga keutuhan NKRI. Setiap usaha yang mengancam keutuhan NKRI ditindak tegas seperti kasus Aceh, Ambon, Papua dan Poso. Hal tersebuut diberika perhatian khusus karena peritiwa lepasnya Timor Timur dari RI. • Untuk mengatasi korupsi, dibentuk Komisi Pemberantas Korupsi ( KPK). Komisi pemberantas korupsi ini didirikan pada tahun2002. Pendirian KPK ini didasari karena Megawati melihat institusi kejaksaan dan kepolisian saat itu terlalu kotor.
- 21. Hubungan Pancasila, Proklamasi, dan Pembukaan UUD 1945
- 24. Pasal 29 ayat 1 dan 2, yang berbunyi: Ayat 1 “ negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang maha Esa.” Ayat 2 “negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Ketuhanan Yang Maha Esa
- 25. Kemanusiaan yang adil dan beradab Pasal 27 ayat 1: “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dst..
- 26. Persatuan Indonesia Pasal 1, 32 ayat 2, 35 yang berbunyi: Pasal 1 “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang- undang. Pasal 32(2) “negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Pasal 35 “bendera negara Indonesia ialah sang merah putih.
- 27. Pasal 37 ayat 3 yang berbunyi: Pasal 37(3) “untuk mengubah pasal UUD, sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
- 28. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia pasal 34 ayat 1, 2, dan 3 yang berbunyi: Pasal 34(1) “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Pasal 34(2) “negara mengembangkan sistem jaminan Pasal 34(3) “negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
- 29. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam perumusan kebijakan pemerintahan negara
- 30. 1. Implementasi Nilai Pancasila dalam Bidang Politik kehidupan politik di Indonesia harus berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila, sehingga kegiatan politik yang tidak berpihak pada rakyat dan/atau yang hanya berorientasi pada kekuasaan semata dapat dihilangkan. Aspek politik dituangkan dalam pasal 26, pasal 27 ayat (1), dan pasal 28.
- 31. 2. Implementasi Pancasila dalam Bidang Ekonomi Ekonomi kerakyatan, yaitu ekonomi yang berdasarkan pada tujuan bersama demi mencapai kesejahteraan rakyat secara luas. Aspek ekonomi dituangkan dalam pasal 27 ayat (2), pasal 33, dan pasal 34.
- 32. 3. Implementasi Pancasila dalam bidang Sosial dan Budaya Perundangan-undangan yang mengangkat nilai etika pancasila bersifat humanistik. Aspek sosial budaya dituangkan dalam pasal 29, pasal 31, dan pasal 32.
- 33. 4. Implementasi Pancasila dalam bidang Pertahanan dan Keamanan Peraturan perundang-undangaan yang dibuat berdasar pada nilai Pancasila sebagai dasar Negara yang pada hakikatnya mencakup nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Aspek pertahanan keamanan dituangkan dalam pasal 27 ayat (3) dan pasal 30.