Dokumen tersebut membahas tentang pergeseran paradigma pembangunan dari yang bersifat antidialogis menjadi dialogis dimana rakyat menjadi subyek utama pembangunan. Dokumen tersebut juga menjelaskan tentang hak rakyat atas pembangunan dalam hukum internasional dan nasional serta peran desa dan program PNPM-MP dalam mewujudkan hak tersebut.

1. Hak Rakyat atas
Pembangunan

2. PERGESERAN PARADIGMA
PEMBANGUNAN
ANTIDIALOGIS DIALOGIS
subyek
Kaum Elite berkuasa
Obyek
Keadaan yang
harus dipertahankan
(status quo)
Obyek
Terjadinya proses
marginalisasi
Sebagai bagian realitas
Dehumanisasi
(Berlangsungnya
ketidakberdayaan masyarakat
SUBYEK SUBYEK
Pemimpin Pembaharu Masyarakat membaharu
INTERAKSI
Obyek
Realitas yang harus
diperbaharui & diubah
menjadi obyek bersama
Humanisasi
(sebagai proses tanpa henti)

3. Pengertian
Hak atas pembangunan dalam resolusi PBB 41/128 pasal
1 didefinisikan sebagai:
“Suatu hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut dengan moral
kebajikan dimana setiap orang dan seluruh rakyat berhak
berpartisipasi, berkontribusi dan menikmati pembangunan ekonomi,
sosial, budaya dan politik, yang di dalamnya seluruh hak dan
kebebasan asasi manusia dapat diwujudkan sepenuhnya.”
 Hak atas pembangunan mencakup:
o Hak atas sumberdaya alam;
o Hak untuk menentukan nasib sendiri;
o Hak atas partisipasi dalam pembangunan;
o Hak memperoleh persamaan kesempatan dan peluang, serta menciptakan
kondisi yang baik bagi sesama untuk menikmati hak-hak sipil, politik,
ekonomi, sosial dan budaya.

4. Hak Pembangunan Dalam
Hukum Internasional
• Piagam PBB
• Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
• Kovenan tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya
(hak-hak ekosob)
• Kovenan tentang hak-hak sipil dan politik (hak-hak sipol)
• Resolusi PBB Nomor 41/128 tertanggal 4 Desember 1986
• Deklarasi Pembangunan Milenium (Millennium
Development Declaration)  Tujuan Pembangunan
Milenium/MDG’s

5. Hak Pembanguan dalam
Falsafah Negara
• Pancasila
• Sila ke-2:
Kemanusiaan yang adil dan beradab
o Sila ke-4:
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/Perwakilan
o Sila ke-5:
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

6. Hak atas Pembangunan Dalam Hukum Nasional
 UUD 1945:
o Mukadimah:
“… melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa …
o Pasal 23 ayat (1):
Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan
keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan
dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebebesar-
besarnya kemakmuran rakyat
o Pasal 33 ayat (3):
“ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai
oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat.”
o Pasal 33 ayat (4):
“ Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi
ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan,
berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga
keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

7. • Undang-Undang yang terkait dengan hak
pembangunan:
o UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
o UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025
o UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional
o UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
o UU No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional
(Propenas)

8. Rakyat sebagai Subyek Pembangunan
• Pembangunan dalam berbagai segi dan dimensinya merupakan
upaya sistemik bagi pelaksanaan mandat pemerintah yang
bermuara kearah cita-cita terwujudnya keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia.
• Rakyat dalam entitasnya adalah subyek pembentuk dan
pemegang kedaulatan hidup bernegara.
• Hak atas pembangunan bukan semata hak untuk menikmati
hasil dan manfaat pembangunan, tetapi mencakup
diperolehnya pengakuan dan perlakuan yang adil dan
keterlibatan dalam segenap proses pembangunan, serta
tanggung jawab bersama untuk menata perikehidupan bersama
yang lebih baik, yakni terselenggaranya pemenuhan dan
diperolehnya hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan
budaya bagi semua warga negara.

9. Pembangunan Nasional dan MDG’s
• Pembangunan nasional seharusnya ditujukan untuk
merealisasikan target MDG’s
• Target MDG’s:
o pengurangan kemiskinan dan kelaparan
o penuntasan pendidikan dasar
o kesamaan gender
o penurunan angka kematian anak dan ibu,
o mengatasi HIV/AIDS dan berbagai penyakit lain,
o memastikan kelestarian lingkungan hidup,
o membentuk kerjasama dan kemitraan dalam pelaksanaan
pembangunan.

10. Posisi Desa dalam
Pembangunan Nasional
• Dalam konstruksi penyelenggaraan negara dan pemerintahan kewenangan
otonomi dan desentralisasi berada di jenjang wilayah pemerintahan
kabupaten dan kota.
• Desa menduduki posisi khusus dan diakui hak otonominya berdasarkan
asal-usul dan adat istiadat setempat.
• Pemerintahan desa, Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa,
memiliki otoritas merencanakan program pembangunan dan penganggaran
serta memiliki dan mengelola kekayaan desa yang ada.
• Penyelenggaraan pemerintahan desa dalam tradisi maupun wujudnya
sekarang mengemban tugas pengelolaan perikehidupan bersama, sehingga
desa dengan sumberdaya alam dan sumberdaya kreatifnya (karya dan kerja)
desa dapat menjamin kelangsungan dan martabat hidup setiap warganya.

11. PNPM-MP: Kerja Praksis Pewujudan Hak Rakyat atas
Pembangunan
• Semangat yang menjadi landasan pelaksanaan PNPM-MP adalah “Mbangun saka
ngisor, mbongkar saka duwur “ (membangun dari bawah, membongkar dari atas) .
• “Membangun dari bawah,” esensi kerjanya adalah membangunkan ruh,
membangkitkan jiwa, dan menggerakkan semangat kerja dan pengkaryaan masyarakat
dalam pembangunan.
• “Membongkar dari atas” esensi kerjanya adalah perubahan paradigma pembangunan
yang melahirkan perubahan sudut dan cara pandang, perubahan premis-premis atau
anggapan dasar yang menjadi landasan perubahan kebijakan, sistem perencanaan,
pengelolaan, pelayanan publik serta implementasi pembangunan.
• “Membongkar dari atas” adalah membuka ruang seluasluasnya bagi hak dan
kedaulatan rakyat atas pembangunan untuk menjawab kebutuhan bersama pencapaian
perkembangan dan kemajuan, kesejahteraan, penanganan dan pemulihan hak warga yang
terjerat dalam masalah kemiskinan, pengangguran maupun marginalisasi peran dan
posisi yang dialami perempuan.

12. Lanjutan…
• Semangat tersebut sesuai dengan konsep kebijakan dan visi strategis
PNPM-MP
• PNPM-MP bertujuan “meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja
masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam
mengambil keputusan dan pengelolaan pembangunan”
• Visi strategis PNPM-MP “terciptanya kesejahteraan dan kemandirian
masyarakat miskin perdesaan,”
• Melalui berbagai bentuk intervensi materiil dan non-materiil dalam
penyelenggaraan dan pelaksanaan program, PNPM-MP secara esensi
memfasilitasi bagi terbukanya ruang kedaulatan dan aksesibilitas rakyat
miskin dan perempuan perdesaan.
• Perspektif keberpihakan kepada rakyat miskin secara aplikatif ditempuh
melalui berbagai bentuk tindakan (fasilitasi) afirmatif pro rakyat miskin,
dan perspektif kesetaraan dan keadilan gender diimplementasikan dalam
berbagai bentuk tindakan (fasilitasi) afirmatif gender (pro perempuan).

13. Skema Pendasaran Hak Atas Pembangunan dalam Penyelenggaraan Program
Pembangunan Masayarakat

14. Terima kasih…