Dokumen tersebut membahas tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial di Indonesia. Ringkasannya adalah bahwa perekonomian nasional diatur berdasarkan asas kekeluargaan dan sumber daya alam strategis dikuasai negara agar dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Negara juga bertanggung jawab menjamin hak-hak sosial warganya seperti perlindungan bagi fakir miskin, penyediaan fasilitas kesehatan

1. Perekonomian Nasional Dan
Kesejahteraan Sosial
(Bab XIV pasal 33-34)
Oleh :
Kelompok 5

2. Perekonomian Nasional
(Pasal 33)

3. 1. Disusun Dengan asas
kekeluargaan
Historis :
1. Indonesia adalah negara besar.
2. Nilai-nilai kehidupan kebangsaan dengan asas
kekeluargaan.
3. Asas kekeluargaan merupakan tuntutan implementasi
Pancasila

4. Maksud asas kekeluargaan :
Asas kekeluargaan dan prinsip perekonomian
nasional dimaksudkan sebagai rambu –rambu
dalam mewujudkan Demokrasi ekonomi
Indonesia.

5. 2. Cabang-cabang penting dan
menguasai hajat hidup orang
banyak dikuasai negara
Historis :
1. Indonesia memiliki potensi ekonomi yang luar
biasa.
2. Seluruh Potensi produksi sebagai modal
pembangunan bangsa.
3. Penguasaan asing atas produksi penting harus
dihindari.

6. Maksud Penguasaan oleh negara :
Agar seluruh sumber daya ekonomi nasional
digunakan sebaik-baiknya sesuai dengan
paham demokrasi ekonomi sehingga
mendatangkan mamfaat optimal bagi seluruh
warga negara

7. 3. Bumi, air dan kekayaan alam
dikuasai negara
Historis :
1. Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah.
2. Kekayaan alam sebagai modal pembangunan bangsa.
3. Kekayaan Indonesia untuk kemakmuran rakyat.

8. Maksud dikuasai oleh negara :
Indonesia adalah negara berdaulat, penguasaan
asing atas Bumi, air dan kekayaan alam harus
dihindari sehingga negara dapat
memamfaatkannya secara maksimal untuk
mencapai tujuan nasional
( sila 5 Pancasila )

9. 4. Perekonomian nasional
berdasar atas demokrasi
ekonomi dengan prinsip
kebersamaan, efisiensi
berkeadilan, berkelanjutan,
berwawasan lingkungan,
kemandirian, keseimbangan dan
kesatuan ekonomi nasional.

10. 5. Pelaksanaan Perekonomian
nasional diatur dalam undangundang

11. Kesejahteraan Sosial
(Pasal 34)

12. 1. Fakir miskin dan anak terlantar
dipelihara oleh negara
Historis :
1. Kemampuan ekonomi masyarakat tidak merata.
2. Negara bertanggungjawab mewujudkan kesejahteraan
rakyat .
3. Setiap warga negara berhak atas penghidupan yang
layak.

13. Maksud dan tujuan :
Negara harus menjamin hak-hak tiap warga
negara mendapatkan kesejahteraan rakyat
sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusian.
( sila 2 Pancasila )

14. 2. Negara mengembangkan sistem
jaminan sosial dan memberdayaan
masyarakat lemah
Historis :
1. Pemerintah membuat suatu sistem yang tepat dan jelas.
2. Masih banyaknya masyarakat lemah dan tidak mampu
sehingga negara harus memberikan jaminan sosial

15. Maksud dan tujuan :
Memastikan fakir miskin, anak terlantar,
masyarakat lemah dan tidak mampu
mendapatkan perlakuan yang lebih baik
dari negara.
( sila 5 Pancasila )

16. 3. Negara bertanggungjawab atas
penyediaan fasilitas kesehatan
dan pelayanan umum
Historis :
1. Masih minimnya pelayanan murah fasilitas kesehatan
dan palayanan umum.
2. Menciptakan sumber daya manusia yang handal dan
produktif.

17. Maksud dan tujuan :
Agar setiap warga negara medapatkan
pelayanan fasilitas kesehatan dan
pelayanan umum yang terjangkau

18. 4. Pelaksanaan tentang fakir
miskin , anak terlantar,
masyarakat lemah dan tidak
mampu diatur dalam undangundang

19. Terimakasih, thanks, mauliate,
maturnuwun, haturnuwun,
terimokasih, …..