Perundang-undangan sosial adalah sistem peraturan yang dikeluarkan pemerintah terkait kesejahteraan sosial masyarakat. Pekerja sosial harus memahami perundang-undangan karena merupakan bagian dari tanggung jawab profesional untuk mematuhi hukum dan dapat berperan sebagai advokat atau perencana kebijakan sosial.
Dokumen tersebut membahas tentang konsep dan prinsip-prinsip pembangunan nasional Indonesia, peran pendidikan, peran pemerintah, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Beberapa poin penting adalah bahwa tujuan pembangunan nasional adalah kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, pendidikan berperan dalam menghasilkan SDM unggul, pemerintah berperan sebagai fasilitator, koordinator, dan pelaksana pembang
Perundang-undangan sosial adalah sistem peraturan yang dikeluarkan pemerintah terkait kesejahteraan sosial masyarakat. Pekerja sosial harus memahami perundang-undangan karena merupakan bagian dari tanggung jawab profesional untuk mematuhi hukum dan dapat berperan sebagai advokat atau perencana kebijakan sosial.
Dokumen tersebut membahas tentang konsep dan prinsip-prinsip pembangunan nasional Indonesia, peran pendidikan, peran pemerintah, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Beberapa poin penting adalah bahwa tujuan pembangunan nasional adalah kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, pendidikan berperan dalam menghasilkan SDM unggul, pemerintah berperan sebagai fasilitator, koordinator, dan pelaksana pembang
Tanggung Jawab Sosial Tokoh Masyarakat Dalam Implementasi HAM musniumar
Tokoh masyarakat memegang peran penting dan tanggungjawab sosial dalam implementasi Hak Asai Manusia (HAM).
Ikuti pandangan sosiolog Musni Umar berikut ini.
Dokumen tersebut membahas tentang pilihan ganda mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa poin kunci yang diangkat adalah hubungan antara hak dan kewajiban yang harus berjalan seimbang, pelanggaran terhadap hak seseorang merupakan bentuk pengingkaran kewajiban, serta lembaga yang memberikan perlindungan hak asasi manusia.
Undang-undang ini mengatur tentang penyandang cacat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan sosial bagi penyandang cacat. Undang-undang ini memberikan landasan hukum untuk memberikan hak yang sama dalam segala aspek kehidupan kepada penyandang cacat, serta mengatur upaya-upaya seperti rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi penyandang cacat. Undang-undang ini juga men
Dokumen tersebut membahas beberapa masalah sosial utama dalam masyarakat seperti pengangguran, kemiskinan, kepadatan penduduk, dan masalah lingkungan hidup. Pengangguran disebabkan oleh jumlah lulusan sekolah yang tidak sebanding dengan lapangan kerja serta kenaikan biaya produksi perusahaan. Kemiskinan dan kepadatan penduduk yang tinggi mengakibatkan berbagai masalah sosial lainnya. Masalah lingkun
Teks tersebut membahas mengenai konsep-konsep hukum dan Pancasila dalam sistem hukum Indonesia. Secara khusus membahas mengenai nilai-nilai konstitusi, pengertian nilai praktis Pancasila, hubungan Pembukaan UUD 1945 dengan proklamasi kemerdekaan, dan contoh pelanggaran hukum perdata.
Hak kewajiban serta tanggung jawab warga negara dan perananyaRezy Marsellina
Dokumen tersebut membahas tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia serta peran warga negara. Dokumen menjelaskan contoh-contoh hak dan kewajiban warga negara Indonesia, termasuk hak untuk mendapat perlindungan hukum, pendidikan, dan kewajiban untuk membela negara, membayar pajak, serta mentaati hukum. Dokumen juga menjelaskan bahwa peran warga negara antara lain berpartisipasi dalam proses ke
Undang-undang ini membahas tentang pekerja sosial dan praktik pekerjaan sosialnya. Pekerja sosial diatur untuk melakukan praktik pekerjaan sosial secara profesional dan berkelanjutan guna mencegah dan menangani masalah sosial serta meningkatkan keberfungsian sosial masyarakat. Praktik pekerjaan sosial mencakup pencegahan disfungsi sosial, pelindungan sosial, rehabilitasi sosial,
[Ringkasan]
Undang-undang ini mengatur tentang kesejahteraan sosial di Indonesia. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara agar dapat hidup layak dan bermartabat melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang terencana, terarah, dan berkelanjutan. Kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Negara bertanggung jawab
Perubahan dan pemberdayaan untuk Jakarta yang Aman dan Sejahtera Visi Misi da...musniumar
DKI Jakarta adalah ibukota negara Republik Indonesia. Sebagai ibukota negara, suka tidak suka dan mau tidak mau harus aman. Tidak hanya aman, tetapi warganya harus pula sejahtera.
Oleh karena itu, diperlukan perubahan dengan orientasi utama pada pemberdayaan masyarakat supaya tercipta keadilan. Kalau sudah adil, maka akan aman.
Hak, Kewajiban Dan Perilaku Dalam KonstitusiAji Sanjaya
Dokumen tersebut membahas tentang hak, kewajiban, dan perilaku konstitusional menurut Undang-Undang Dasar 1945. Ia menjelaskan bahwa hak adalah segala sesuatu yang layak didapatkan oleh warga negara, sedangkan kewajiban adalah keharusan yang harus dilakukan untuk mendapatkan hak. UUD 1945 mengatur berbagai hak dan kewajiban warga negara dalam pasal 27 sampai 34 serta sikap yang mendukung konstitusi
Teks tersebut membahas tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia serta upaya pemerintah untuk memenuhi hak-hak tersebut. Paragraf pertama menjelaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang diatur dalam UUD 1945 tetapi harus seimbang dengan kewajibannya. Paragraf kedua menyebutkan salah satu hak adalah hak atas pekerjaan yang layak dan pemerintah berupaya memenuhinya dengan menciptakan lap
Dokumen ini membahas hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia memiliki hak seperti hak atas pekerjaan, berpendapat, beragama, pendidikan, dan kebudayaan. Mereka juga memiliki kewajiban untuk mentaati hukum, membela negara, dan berpartisipasi dalam pertahanan negara. Dokumen ini menjelaskan definisi hak dan kewajiban serta menentukan siapa yang menjadi warga negara berdasarkan kelahiran
Tanggung Jawab Sosial Tokoh Masyarakat Dalam Implementasi HAM musniumar
Tokoh masyarakat memegang peran penting dan tanggungjawab sosial dalam implementasi Hak Asai Manusia (HAM).
Ikuti pandangan sosiolog Musni Umar berikut ini.
Dokumen tersebut membahas tentang pilihan ganda mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa poin kunci yang diangkat adalah hubungan antara hak dan kewajiban yang harus berjalan seimbang, pelanggaran terhadap hak seseorang merupakan bentuk pengingkaran kewajiban, serta lembaga yang memberikan perlindungan hak asasi manusia.
Undang-undang ini mengatur tentang penyandang cacat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan sosial bagi penyandang cacat. Undang-undang ini memberikan landasan hukum untuk memberikan hak yang sama dalam segala aspek kehidupan kepada penyandang cacat, serta mengatur upaya-upaya seperti rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi penyandang cacat. Undang-undang ini juga men
Dokumen tersebut membahas beberapa masalah sosial utama dalam masyarakat seperti pengangguran, kemiskinan, kepadatan penduduk, dan masalah lingkungan hidup. Pengangguran disebabkan oleh jumlah lulusan sekolah yang tidak sebanding dengan lapangan kerja serta kenaikan biaya produksi perusahaan. Kemiskinan dan kepadatan penduduk yang tinggi mengakibatkan berbagai masalah sosial lainnya. Masalah lingkun
Teks tersebut membahas mengenai konsep-konsep hukum dan Pancasila dalam sistem hukum Indonesia. Secara khusus membahas mengenai nilai-nilai konstitusi, pengertian nilai praktis Pancasila, hubungan Pembukaan UUD 1945 dengan proklamasi kemerdekaan, dan contoh pelanggaran hukum perdata.
Hak kewajiban serta tanggung jawab warga negara dan perananyaRezy Marsellina
Dokumen tersebut membahas tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia serta peran warga negara. Dokumen menjelaskan contoh-contoh hak dan kewajiban warga negara Indonesia, termasuk hak untuk mendapat perlindungan hukum, pendidikan, dan kewajiban untuk membela negara, membayar pajak, serta mentaati hukum. Dokumen juga menjelaskan bahwa peran warga negara antara lain berpartisipasi dalam proses ke
Undang-undang ini membahas tentang pekerja sosial dan praktik pekerjaan sosialnya. Pekerja sosial diatur untuk melakukan praktik pekerjaan sosial secara profesional dan berkelanjutan guna mencegah dan menangani masalah sosial serta meningkatkan keberfungsian sosial masyarakat. Praktik pekerjaan sosial mencakup pencegahan disfungsi sosial, pelindungan sosial, rehabilitasi sosial,
[Ringkasan]
Undang-undang ini mengatur tentang kesejahteraan sosial di Indonesia. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara agar dapat hidup layak dan bermartabat melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang terencana, terarah, dan berkelanjutan. Kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Negara bertanggung jawab
Perubahan dan pemberdayaan untuk Jakarta yang Aman dan Sejahtera Visi Misi da...musniumar
DKI Jakarta adalah ibukota negara Republik Indonesia. Sebagai ibukota negara, suka tidak suka dan mau tidak mau harus aman. Tidak hanya aman, tetapi warganya harus pula sejahtera.
Oleh karena itu, diperlukan perubahan dengan orientasi utama pada pemberdayaan masyarakat supaya tercipta keadilan. Kalau sudah adil, maka akan aman.
Hak, Kewajiban Dan Perilaku Dalam KonstitusiAji Sanjaya
Dokumen tersebut membahas tentang hak, kewajiban, dan perilaku konstitusional menurut Undang-Undang Dasar 1945. Ia menjelaskan bahwa hak adalah segala sesuatu yang layak didapatkan oleh warga negara, sedangkan kewajiban adalah keharusan yang harus dilakukan untuk mendapatkan hak. UUD 1945 mengatur berbagai hak dan kewajiban warga negara dalam pasal 27 sampai 34 serta sikap yang mendukung konstitusi
Teks tersebut membahas tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia serta upaya pemerintah untuk memenuhi hak-hak tersebut. Paragraf pertama menjelaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang diatur dalam UUD 1945 tetapi harus seimbang dengan kewajibannya. Paragraf kedua menyebutkan salah satu hak adalah hak atas pekerjaan yang layak dan pemerintah berupaya memenuhinya dengan menciptakan lap
Dokumen ini membahas hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia memiliki hak seperti hak atas pekerjaan, berpendapat, beragama, pendidikan, dan kebudayaan. Mereka juga memiliki kewajiban untuk mentaati hukum, membela negara, dan berpartisipasi dalam pertahanan negara. Dokumen ini menjelaskan definisi hak dan kewajiban serta menentukan siapa yang menjadi warga negara berdasarkan kelahiran
Analisis kebijakan versi weimer vining -kelp heru gernandesHeru Fernandez
Analisis kebijakan menurut Weimer-Vining memiliki tiga nilai utama: pragmatis, berorientasi pada keputusan publik, dan mementingkan nilai sosial. Prosesnya terdiri dari analisis masalah dan solusi, termasuk mendefinisikan masalah, menetapkan kriteria, mengidentifikasi alternatif, dan merekomendasikan tindakan. Metode utama adalah menganalisis dampak setiap alternatif berdasarkan kriteria dan tujuan kebijakan
Dokumen tersebut membahas tentang hubungan antara administrasi dan politik dalam pemerintahan. Ia menyatakan bahwa administrator tidak dapat mengabaikan lingkungan politik mereka karena terlibat dalam perumusan dan implementasi kebijakan publik. Dokumen ini juga membahas kasus Jimmy Carter sebagai contoh hubungan antara administrasi dan politik.
5 kunci keamanan pangan anak sekolah (PJAS)Heru Fernandez
Dokumen ini membahas lima kunci untuk menjaga keamanan pangan jajanan anak sekolah, yaitu mengenali pangan yang aman, membeli pangan yang aman, membaca label dengan seksama, menjaga kebersihan, dan mencatat apa yang ditemui. Dokumen ini juga menjelaskan berbagai informasi penting yang perlu diperhatikan untuk setiap kunci demi menjamin keamanan pangan siswa.
Makalah ini membahas kebijakan pemerintah Indonesia dalam menanggulangi kemiskinan melalui bidang sosial, ekonomi, dan agama. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan untuk memberikan bantuan sosial, pelayanan kesejahteraan, penanggulangan gelandangan dan pengemis, serta memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat miskin. Di bidang ekonomi, pemerintah berupaya mengurangi distorsi pasar unt
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut memberikan penjelasan tentang pengertian, ciri-ciri, jenis, tingkatan, penyebab korupsi, dan undang-undang anti korupsi.
Kemiskinan dan kesenjangan pendapatan erlina risnandari 11140131 (7 )erlina risnandari
Dokumen tersebut membahas tentang definisi kemiskinan, kategori kemiskinan, perkembangan konsep kemiskinan, ukuran-ukuran kemiskinan, kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia, persoalan kesenjangan pendapatan.
Musni Umar: Evaluasi 2013 dan Harapan 2014 Diperlukan Perubahan untuk Mewuju...musniumar
Dokumen tersebut merangkum evaluasi tahun 2013 dan harapan untuk tahun 2014. Tahun 2013 dihadapi berbagai permasalahan seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan ekonomi yang belum teratasi. Harapan untuk 2014 adalah membangun optimisme melalui pemilihan pemimpin dan perwakilan rakyat yang jujur serta kerjasama seluruh lapisan masyarakat untuk melakukan perubahan demi membangun Indonesia baru.
Dokumen tersebut membahas tentang definisi kemiskinan, kategori kemiskinan, perkembangan konsep kemiskinan, ukuran-ukuran kemiskinan, kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia, persoalan kesenjangan pendapatan. Secara umum dokumen ini menjelaskan berbagai aspek terkait kemiskinan dan upaya penanggulangannya di Indonesia.
Artikel ini membahas tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam jaminan kesejahteraan sosial menurut konstitusi Indonesia serta upaya pemerintah dalam memberikan bantuan sosial kepada masyarakat miskin melalui berbagai program. Ditekankan pula pentingnya partisipasi masyarakat dan transparansi dalam pelaksanaan program bantuan sosial.
Musni Umar: Membangun Kehidupan Bersama secara Serasi di DKI Jakartamusniumar
Teks ini membahas tentang pentingnya membangun kehidupan bersama yang harmonis di DKI Jakarta yang multi etnis dan agama. Untuk itu perlu mengatasi masalah utama seperti ketidakadilan ekonomi, kemiskinan, pendidikan rendah, dan macet serta banjir. Partisipasi masyarakat dan pemimpin yang peduli kepada rakyat kecil diperlukan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi semua warga.
Sistem Ekonomi Indonesia : Sistem Ekonomi Demokrasiarifdefri
Dokumen tersebut membahas sistem ekonomi demokrasi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Sistem ini melibatkan seluruh rakyat dalam kegiatan ekonomi di bawah pengawasan pemerintah untuk kemakmuran bersama, dengan menyediakan jaminan sosial, pemberdayaan ekonomi, serta fasilitas pelayanan kesehatan dan umum bagi masyarakat.
Dokumen tersebut membahas tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial di Indonesia. Ringkasannya adalah bahwa perekonomian nasional diatur berdasarkan asas kekeluargaan dan sumber daya alam strategis dikuasai negara agar dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Negara juga bertanggung jawab menjamin hak-hak sosial warganya seperti perlindungan bagi fakir miskin, penyediaan fasilitas kesehatan
Makalah ini membahas tentang kemiskinan di Indonesia di tengah perekonomian global. Indonesia masih diliputi kemiskinan yang dirasakan sebagian besar penduduknya. Pemerintah berupaya mengurangi jumlah penduduk miskin melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pelayanan sosial, dan perlindungan bagi kelompok rentan miskin, namun berbagai kebijakan seringkali menemui hambatan pelaksanaan.
Presentation6.pptx kemiskinan dan kesenjangaan pendapataniswah yuni
Dokumen tersebut membahas tentang kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di Indonesia. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa kemiskinan disebabkan oleh ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan dan sandang, serta faktor-faktor penyebab kemiskinan antara lain rendahnya pendidikan dan akses terhadap pekerjaan. Dokumen juga membahas mengenai strategi pemerintah dalam mengentaskan kemiskin
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin mengatur tentang hak dan tanggung jawab fakir miskin, pengaturan penanganan fakir miskin melalui pendataan, penetapan, dan bentuk-bentuk penanganan seperti pengembangan potensi diri, bantuan pangan dan sandang, serta penyediaan perumahan. Undang-undang ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara yang termasuk dalam kategori f
Dokumen ini membahas tentang kemiskinan, termasuk pengertian, jenis, penyebab, dampak, dan upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasinya. Kemiskinan dijelaskan sebagai kekurangan akan kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan air minum. Dokumen ini juga menyebutkan bahwa Indonesia masuk dalam 68 negara termiskin di dunia, meskipun angka kemiskinannya telah
Kebijakan pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat desa bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintah daerah mendukung pemberdayaan melalui program dan kegiatan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Pemberdayaan bertujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran masyarakat desa agar mampu memanfaatkan sumber daya l
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...nasrudienaulia
Dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Talcott Parsons, konsep struktur sosial sangat erat hubungannya dengan kulturalisasi. Struktur sosial merujuk pada pola-pola hubungan sosial yang terorganisir dalam masyarakat, termasuk hierarki, peran, dan institusi yang mengatur interaksi antara individu. Hubungan antara konsep struktur sosial dan kulturalisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pola Interaksi Sosial: Struktur sosial menentukan pola interaksi sosial antara individu dalam masyarakat. Pola-pola ini dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang diinternalisasi oleh anggota masyarakat melalui proses sosialisasi. Dengan demikian, struktur sosial dan kulturalisasi saling memengaruhi dalam membentuk cara individu berinteraksi dan berperilaku.
2. Distribusi Kekuasaan dan Otoritas: Struktur sosial menentukan distribusi kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat juga memengaruhi bagaimana kekuasaan dan otoritas didistribusikan dalam struktur sosial. Kulturalisasi memainkan peran dalam melegitimasi sistem kekuasaan yang ada melalui nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.
3. Fungsi Sosial: Struktur sosial dan kulturalisasi saling terkait dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya dan norma-norma yang terinternalisasi membentuk dasar bagi pelaksanaan fungsi-fungsi sosial yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat.
Dengan demikian, konsep struktur sosial dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Parsons tidak dapat dipisahkan dari kulturalisasi karena keduanya saling berinteraksi dan saling memengaruhi dalam membentuk pola-pola hubungan sosial, distribusi kekuasaan, dan pelaksanaan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat.
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024Kanaidi ken
Dlm wktu dekat, Pelatihan/WORKSHOP ”CSR/TJSL & Community Development (ISO 26000)” akn diselenggarakan di Swiss-BelHotel – BALI (26-28 Juni 2024)...
Dgn materi yg mupuni & Narasumber yg kompeten...akn banyak manfaat dan keuntungan yg didpt mengikuti Pelatihan menarik ini.
Boleh jga info ini👆 utk dishare_kan lgi kpda tmn2 lain/sanak keluarga yg sekiranya membutuhkan training tsb.
Smga Bermanfaat
Thanks Ken Kanaidi
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
3. REPUBLIK INDONEISA 1945-2013
Pembukaan UUD 1945
Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan
untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.
mengandung arti peranan negara sangat dominan dalam kemajuan ekonomi, membrantas kemiskinan, meningkatkan
pendapatan rakyat, menekan angka penggangguran dan sekaligus membuka lapangan kerja dan lainl ain
sebagainya.
Pasal 27 UUD 1945
(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Pasal 28A
Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.** )
Pasal 34
(1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.**** )
(2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah
dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.**** )
(3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang
layak.****)
6. Kenapa digusur?
Pembangunan merupakan sebuah proses pembaruhan, perubahan,
pertumbuhan ke arah yang lebih baik dengan mempertimbangan semua aspek
yang ada. Namun dalam kenyataan pembangunan selalu terpentur dengan banyak
persoalan dan salah satunya adalah persoalan PEMINDAHAN MASYARAKAT
disekitaran tempat/lokasi pembangunan.
pemindahan masyarakat inilah yang berujung kepada penggusuran dengan
alasan demi kelanjaran PEMBANGUNAN.
1. pembangunan sarana/prasarana
2. merusak keindahan kota
3. merusak lingkungan
4. melanggar perda tata kota
5. DLL
7. Kenapa mereka menjadi PKL atau tingal dipemukiman yang
tidak layak huni atau memilih menjadi gelandangan atau
pengemis ???
9. 1. Pembangunan yang terjadi selama ini kurang menyentuh kaum-kaum
yang tergolong miskin.
2. Kurangnya lapangan pekerjaan
3. Lemahnya akses kesehatan
4. Pendidikan masih menjadi barang mahal
kemiskinan kesulitan akses
10. Penggusuran bukan solusi.!!!!!
Penggusuran berdampak negatif karena:
1. Ganti rugi yang diberikan tidak sesuai
2. Pemindahan PKL tidak pada lokasi yang strategis
3. Pemindahan perumahan kumuh ke apartemen/perumahan murah,
menimbulkan biaya/cost bagi masyarakat yang notebene nya belum
memilki pekerjaan yang berpenghasilan untuk membayar cost tersebut.
4. Kadang penggusuran dilakukan tampa diberikan solusi oleh pemerintah
5. Penggusuran kadang disertai dengan tindakan kekerasan aparat
sehingga membuat masyarakat apatis terhadap pemerintah.
11. Solusi dari kelompok kami
1. PKL (pekerja kreatif lapangan) seharusnya dibina dan diberdayakan karena
dapat menambah retribusi dan membuka lapangan pekerjaan baru.
2. Berikan mereka lahan untuk berjualan dan terletak pada tempat yang
strategis.
3. Membuat rumah susun murah untuk masyarakat yang bisa dicicil oleh
masyarakat kecil.
4. Berikan pelatihan skill kepada masyarakat kecil.
12. Dalam jangka panjang
1. Buka lapangan pekerjaan
2. Pendidikan murah
3. Pelatihan/pengembangan skill
4. Akses kesehatan yang murah dan mudah
5. Pembangunan harus merata
6. Transmigrasi penduduk dari kota besar ke desa
7. Pembinaan UKM
