Tulisan ini membahas tentang perubahan politik dan aktivitas rent seeking di Indonesia pasca Orde Baru. Beberapa teori pembangunan seperti modernisasi, dependensi, dan negara pembangunan digunakan untuk menganalisis masalah yang dihadapi Indonesia. Regim Orde Baru berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi melalui negara pembangunan, namun hal itu juga mendorong oligarki dan aktivitas rent seeking. Perubahan politik pasca Orde Baru belum mampu mengurangi
Dokumen tersebut membahas berbagai permasalahan ekonomi utama di Indonesia. Beberapa masalah yang diuraikan antara lain kemiskinan, pengangguran, inflasi, pertumbuhan ekonomi rendah, dan ketergantungan impor. Dokumen ini juga menjelaskan faktor-faktor produksi serta kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan masalah ekonomi di Indonesia.
INFID didirikan pada tahun 1985 oleh tokoh-tokoh masyarakat sipil untuk memajukan pembangunan Indonesia. Organisasi ini telah berperan penting dalam mewujudkan demokrasi, mengurangi utang luar negeri, dan mendorong akuntabilitas lembaga donor. Saat ini, INFID berfokus pada program ketimpangan pendapatan, agenda pembangunan pasca 2015, dan demokrasi serta hak asasi manusia.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Pertumbuhan ekonomi berhubungan erat dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pendapatan akibat pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Namun, pertumbuhan ekonomi belum tentu menjamin kesejahteraan jika tidak didukung pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan.
Dokumen tersebut membahas tentang beberapa hal berikut: (1) Pertumbuhan penduduk Indonesia dari tahun ke tahun yang diikuti dengan peningkatan jumlah kemiskinan dan pengangguran; (2) Beberapa masalah yang diakibatkan oleh kepadatan penduduk seperti urbanisasi, tingkat kelahiran tinggi, dan kemacetan; (3) Karakteristik pemukiman kemiskinan di perkotaan.
Tulisan ini membahas tentang perubahan politik dan aktivitas rent seeking di Indonesia pasca Orde Baru. Beberapa teori pembangunan seperti modernisasi, dependensi, dan negara pembangunan digunakan untuk menganalisis masalah yang dihadapi Indonesia. Regim Orde Baru berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi melalui negara pembangunan, namun hal itu juga mendorong oligarki dan aktivitas rent seeking. Perubahan politik pasca Orde Baru belum mampu mengurangi
Dokumen tersebut membahas berbagai permasalahan ekonomi utama di Indonesia. Beberapa masalah yang diuraikan antara lain kemiskinan, pengangguran, inflasi, pertumbuhan ekonomi rendah, dan ketergantungan impor. Dokumen ini juga menjelaskan faktor-faktor produksi serta kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan masalah ekonomi di Indonesia.
INFID didirikan pada tahun 1985 oleh tokoh-tokoh masyarakat sipil untuk memajukan pembangunan Indonesia. Organisasi ini telah berperan penting dalam mewujudkan demokrasi, mengurangi utang luar negeri, dan mendorong akuntabilitas lembaga donor. Saat ini, INFID berfokus pada program ketimpangan pendapatan, agenda pembangunan pasca 2015, dan demokrasi serta hak asasi manusia.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Pertumbuhan ekonomi berhubungan erat dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pendapatan akibat pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Namun, pertumbuhan ekonomi belum tentu menjamin kesejahteraan jika tidak didukung pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan.
Dokumen tersebut membahas tentang beberapa hal berikut: (1) Pertumbuhan penduduk Indonesia dari tahun ke tahun yang diikuti dengan peningkatan jumlah kemiskinan dan pengangguran; (2) Beberapa masalah yang diakibatkan oleh kepadatan penduduk seperti urbanisasi, tingkat kelahiran tinggi, dan kemacetan; (3) Karakteristik pemukiman kemiskinan di perkotaan.
The document discusses efforts to introduce a human rights-based approach to addressing human trafficking in law school curricula in South Asia. It details the development of a regional study on harmonizing anti-trafficking laws with international standards. A regional symposium was held with law students and professors from India, Bangladesh and Nepal to discuss adopting a curriculum module. Several law schools in the three countries have begun incorporating the curriculum to educate future lawyers on a rights-based approach to combating trafficking. Ongoing advocacy is needed to promote its adoption in more universities across South Asia.
The document discusses intelligent communities and focuses on the Waterloo region as an example. It provides an overview of an panel on intelligent communities featuring representatives from various organizations. It then discusses some of the characteristics that make Waterloo an intelligent community, including collaboration, leadership, innovation at universities, and an entrepreneurial spirit. The document also briefly discusses examples of volunteerism and culture in Waterloo. Finally, it covers some of the challenges in healthcare globally and in Canada, as well as key trends in health including electronic records, mobile health, and emphasis on community care.
O documento apresenta os planos e memoriais descritivos de um empreendimento residencial de 4 blocos com 136 vagas de estacionamento. Contém detalhes sobre a área do terreno, distribuição dos pavimentos, unidades, acabamentos internos e externos.
The document lists the names and home countries of several international exchange students in Oslo, including Marianne and Ann-Katrine from Denmark, Krista from Finland, Katharina from Austria, Misar from Nepal, and Lisa from Germany. It notes that the exchange students now look like Norwegians and discusses the price range of Norwegian sweaters, taking selfies at Gressholmen, finding rabbits, and thanks the reader for the best scavenger hunt with a great ending.
The document discusses five connections between globalization and education: trade, interdependence, morals/issues, technology, and migration. It ranks these connections from least to most influential. For each connection, it provides a brief explanation of how that aspect of globalization influences or relates to education and secondary students. The key points are that globalization has increased trade, interdependence, and moral issues across cultures as well as the influence of technology and migration on students and education systems.
Dokumen tersebut membahas tentang pernyataan pengunduran diri Soeharto sebagai Presiden RI pada 21 Mei 1998 dan berlangsungnya reformasi di Indonesia."
Berikut adalah ringkasan dokumen tersebut dalam 3 kalimat:
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya harmoni antara hak dan kewajiban negara serta warganegara dalam demokrasi berdasarkan kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Ia menggali sumber-sumber sejarah, sosiologis, dan politik tentang dinamika hak dan kewajiban tersebut serta tantangannya. Dokumen ini juga menjelaskan
Bagaimana meliput kekerasan agama, etnik dan nasionalismeAndreas Harsono
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang kekerasan pasca-Soeharto di berbagai daerah di Indonesia yang mengakibatkan ribuan korban, peran media dalam konflik agama dan etnis, serta prinsip-prinsip dasar jurnalisme seperti verifikasi, independensi, dan proporsionalitas yang perlu dijunjung tinggi oleh wartawan.
Dokumen tersebut membahas tentang negara dan sistem pemerintahan di Indonesia. Secara singkat, dokumen menjelaskan bahwa unsur-unsur pembentuk negara antara lain penduduk, wilayah, dan pemerintahan. Indonesia memiliki beragam suku bangsa dengan Islam sebagai agama mayoritas. Wilayah Indonesia terbentang luas di antara dua samudra dan memiliki banyak pulau.
Paradox Perekonomian Global, Ekonomi Islam & Perpsektif Perekenomian Nasional...Muhammad Sirod
Dokumen tersebut membahas paradoks ekonomi global, ekonomi Islam, dan perspektif ekonomi nasional. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan tentang berbagai model ekonomi yang berkembang di dunia, dampak kebijakan ekonomi Orde Baru di Indonesia, serta pandangan ekonomi dalam konstitusi Indonesia yang menekankan prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat.
Dokumen tersebut membahas tentang kontroversi kenaikan harga BBM di Indonesia dan apakah hal tersebut bertentangan dengan ideologi Pancasila. Dokumen tersebut menjelaskan dampak negatif kenaikan harga BBM bagi masyarakat dan ekonomi, serta menganalisis unsur-unsur Pancasila seperti keadilan sosial, ketuhanan yang maha esa, dan kerakyatan yang tidak diwujudkan dengan kebijakan tersebut. Dokumen tersebut berkes
The document discusses efforts to introduce a human rights-based approach to addressing human trafficking in law school curricula in South Asia. It details the development of a regional study on harmonizing anti-trafficking laws with international standards. A regional symposium was held with law students and professors from India, Bangladesh and Nepal to discuss adopting a curriculum module. Several law schools in the three countries have begun incorporating the curriculum to educate future lawyers on a rights-based approach to combating trafficking. Ongoing advocacy is needed to promote its adoption in more universities across South Asia.
The document discusses intelligent communities and focuses on the Waterloo region as an example. It provides an overview of an panel on intelligent communities featuring representatives from various organizations. It then discusses some of the characteristics that make Waterloo an intelligent community, including collaboration, leadership, innovation at universities, and an entrepreneurial spirit. The document also briefly discusses examples of volunteerism and culture in Waterloo. Finally, it covers some of the challenges in healthcare globally and in Canada, as well as key trends in health including electronic records, mobile health, and emphasis on community care.
O documento apresenta os planos e memoriais descritivos de um empreendimento residencial de 4 blocos com 136 vagas de estacionamento. Contém detalhes sobre a área do terreno, distribuição dos pavimentos, unidades, acabamentos internos e externos.
The document lists the names and home countries of several international exchange students in Oslo, including Marianne and Ann-Katrine from Denmark, Krista from Finland, Katharina from Austria, Misar from Nepal, and Lisa from Germany. It notes that the exchange students now look like Norwegians and discusses the price range of Norwegian sweaters, taking selfies at Gressholmen, finding rabbits, and thanks the reader for the best scavenger hunt with a great ending.
The document discusses five connections between globalization and education: trade, interdependence, morals/issues, technology, and migration. It ranks these connections from least to most influential. For each connection, it provides a brief explanation of how that aspect of globalization influences or relates to education and secondary students. The key points are that globalization has increased trade, interdependence, and moral issues across cultures as well as the influence of technology and migration on students and education systems.
Dokumen tersebut membahas tentang pernyataan pengunduran diri Soeharto sebagai Presiden RI pada 21 Mei 1998 dan berlangsungnya reformasi di Indonesia."
Berikut adalah ringkasan dokumen tersebut dalam 3 kalimat:
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya harmoni antara hak dan kewajiban negara serta warganegara dalam demokrasi berdasarkan kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Ia menggali sumber-sumber sejarah, sosiologis, dan politik tentang dinamika hak dan kewajiban tersebut serta tantangannya. Dokumen ini juga menjelaskan
Bagaimana meliput kekerasan agama, etnik dan nasionalismeAndreas Harsono
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang kekerasan pasca-Soeharto di berbagai daerah di Indonesia yang mengakibatkan ribuan korban, peran media dalam konflik agama dan etnis, serta prinsip-prinsip dasar jurnalisme seperti verifikasi, independensi, dan proporsionalitas yang perlu dijunjung tinggi oleh wartawan.
Dokumen tersebut membahas tentang negara dan sistem pemerintahan di Indonesia. Secara singkat, dokumen menjelaskan bahwa unsur-unsur pembentuk negara antara lain penduduk, wilayah, dan pemerintahan. Indonesia memiliki beragam suku bangsa dengan Islam sebagai agama mayoritas. Wilayah Indonesia terbentang luas di antara dua samudra dan memiliki banyak pulau.
Paradox Perekonomian Global, Ekonomi Islam & Perpsektif Perekenomian Nasional...Muhammad Sirod
Dokumen tersebut membahas paradoks ekonomi global, ekonomi Islam, dan perspektif ekonomi nasional. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan tentang berbagai model ekonomi yang berkembang di dunia, dampak kebijakan ekonomi Orde Baru di Indonesia, serta pandangan ekonomi dalam konstitusi Indonesia yang menekankan prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat.
Dokumen tersebut membahas tentang kontroversi kenaikan harga BBM di Indonesia dan apakah hal tersebut bertentangan dengan ideologi Pancasila. Dokumen tersebut menjelaskan dampak negatif kenaikan harga BBM bagi masyarakat dan ekonomi, serta menganalisis unsur-unsur Pancasila seperti keadilan sosial, ketuhanan yang maha esa, dan kerakyatan yang tidak diwujudkan dengan kebijakan tersebut. Dokumen tersebut berkes
Dokumen tersebut membahas tentang hakekat demokrasi, membangun demokrasi, dan pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Secara khusus, dokumen menjelaskan bahwa demokrasi secara harfiah berarti pemerintahan oleh rakyat, dan pada hakikatnya merupakan partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dokumen juga menjelaskan unsur-unsur yang perlu dibangun untuk membangun budaya kewargane
HMI Menghadapi Perubahan Zaman Arip Musthopa.pptDiditSuryo1
msteri trsining di HMI tentang strategi HMI menghadapi tantangan zaman. hal ini penting bagi mahasiswa dalam menumbuhkan sikap kritis terhadap situasi dan kondisi yang ada saat ini. sehingga bagi kader hMI pemahaman terhadap materi ini menjadi modal dasar membangun pola pikir dan pola tindak untuk mengimplementasikan mission HMI dan mengejawantahkan nilai-nilai dasar perjuangan HMI
1. Bantaran sungai merupakan wilayah penting di kota-kota besar namun seringkali mengalami masalah karena pemukiman kumuh.
2. Gambaran ideal bantaran sungai adalah bersih, tertata, dan dapat dimanfaatkan masyarakat untuk berbagai kegiatan.
3. Namun kenyataannya banyak pemukiman kumuh dan tumpukan sampah di bantaran sungai akibat faktor migrasi dan keterbatasan dana pemerintah.
Teks ini membahas model pengelolaan bantaran sungai di perkotaan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Idealnya, bantaran sungai berfungsi sebagai sumber air, ruang hidup, dan tempat pembuangan limbah alami. Namun kenyataannya, banyak pemukiman kumuh di bantaran sungai menyebabkan pencemaran dan pengurangan fungsi sungai. Pengelolaan yang baik memerlukan kerja sama pemerintah, masyarakat, dan swasta den
Mahasiswa menyatakan dukungan terhadap sebuah entitas politik tinjauan etikaRamadhani Pratama
Dokumen ini membahas tentang tinjauan etika mahasiswa yang menyatakan dukungannya terhadap suatu entitas politik. Secara ringkas, dokumen menyatakan bahwa secara etika mahasiswa memiliki kebebasan untuk menyatakan pendapat politiknya berdasarkan hak sipil sebagai warga negara. Namun, kebebasan ini harus mempertimbangkan tanggung jawab sosial dan nilai-nilai masyarakat. Diskusi lebih lanjut membah
This document provides instructions for participants of the International University Exchange Seminar 2012 to submit an essay. The essay must be under 1000 words and written properly in the assigned language. Participants must write their views on three topics: how entrepreneurship can create self-sufficient communities, how science and technology can change community capacities, and the role of youth in community development. All essays and forms must be submitted electronically by August 11, 2012 to the provided email address.
Dokumen tersebut membahas tentang jenis-jenis media LDK yang dapat digunakan untuk kegiatan dakwah, baik secara online melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Youtube maupun secara offline melalui poster, spanduk, buletin, dan instalasi. Dokumen tersebut juga menjelaskan contoh penggunaan media seperti poster, baliho, dan instalasi untuk kegiatan dakwah.
RUU Pendidikan Tinggi mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia yang meliputi prinsip, tujuan, fungsi, dan tanggung jawab pengelolaannya. Menteri bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan tinggi nasional melalui pengaturan, pengawasan, dan pembinaan perguruan tinggi. Pendidikan tinggi diselenggarakan berdasarkan prinsip demokratis, keadilan, kemajemukan, dan keberpihakan p
Dokumen tersebut merupakan draf rancangan undang-undang tentang pendidikan tinggi di Indonesia. Draf RUU ini membahas tentang ketentuan umum pendidikan tinggi, prinsip dan tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan tinggi. Menteri ditetapkan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia.
Dokumen tersebut merupakan rancangan peraturan daerah Kota Bandung tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung tahun 2011-2030. Dokumen tersebut menjelaskan latar belakang, dasar hukum, dan ketentuan-ketentuan umum terkait rencana tata ruang wilayah Kota Bandung untuk periode 2011-2030.
Undang-undang ini mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia. Pendidikan tinggi diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta prinsip kebenaran ilmiah, otonomi keilmuan, dan kebebasan akademik. Tujuan pendidikan tinggi adalah mengembangkan potensi mahasiswa dan menghasilkan lulusan yang berkualitas serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Jenis pendidikan tinggi terdiri
1. Quo Vadis Gerakan Mahasiswa Indonesia?Refleksi Historis & Rekomendasi Strategis M. Fadjroel Rachman Direktur Eksekutif Pedoman Indonesia Mantan Koordinator Keluarga Mahasiswa ITB Mantan Presidium Forum Mahasiswa Pascasarjana UI www. PedomanNEWS.com (Rakernas BEM SI di UPI Bandung 26 Juli 2011)
2. Why Democracy? People's capacity for justice makes democracy possible, but man's inclination to injustice makes democracy necessary (Reinhold Niebuhr)
3. Why Student Movement? Apabila hatimu tergetar melihat KETIDAKADILAN, maka engkau adalah SAHABATKU (Che Guevara)
4. What kind of leaders are you? Transactional leaders: Leaders who determine what subordinates need to do to achieve goals/objectives, classify those requirements, and help subordinates become confident they can reach their objectives. Transformational leaders: Leaders, who, through their personal vision and energy, inspire followers and have a major impact on their organizations.
6. Orde Baru: Coopted civil society Status Quo: 1. KNPI, HKTI, HSNI, SPSI, Kadin, PWI, Dharma Wanita, Menwa Analisa Eksternal 1. Orde Baru Oposisi: 1. Gerakan Mahasiswa, Petisi 50 LSM + Gerakan Sosial Fraksi Modal: UUD 1945 Asli Dwifungsi ABRI Internasional BUMN ABRI Nasional Besar - Pribumi - Non-Pribumi 5. UMKM ABRI, Golkar, PPP, PDI Soeharto, “Kabinet”, “Birokrasi”
7. Rezim Fasis-Militeristik (totaliterisme) Orde Baru: Melawan 2 Musuh Demokrasi & 5 Lembaga Pelaksana Utama Dua Musuh: Kejahatan Korupsi Kejahatan HAM Lima Lembaga Pelaksana Utama: Soeharto ABRI Birokrasi Golkar Konglomerasi
17. Total: 312-350 Perseroan Terbatas (PT)(T. Mulya Lubis dkk, Soeharto vs Time: Pencarian dan Penemuan Kebenaran, PBK, 2001)
18. The Big Ten of Corruptors in the World 2007(Stolen Assets Recovery Initiative, United Nation 2007) Soeharto (Indonesia, 1967-98) : US$15-35 billion Ferdinand E. Marcos (Filipina,1972-86): US$5-10 billion Mobutu Sese Seko (Kongo,1965-97): US$5 billion Sani Abacha (Nigeria,1993-98): US$2-5 billion Slobodan Milosevic (Serbia, 1989-2000): US$1 billion Jean-Claude Duvalier (Haiti,1971-86): US$300-800 million Alberto Fujimori (Peru,1990-2000): US$600 million Pavlo Lazarenko (Ukraina, 1996-97): US$114-200 million Arnoldo Aleman (Nikaragua, 1997-2002): US$100 million Josep Estrada (Filipina,1998-2001): US$78-80 million
19. Orde reformasi: free civil society 38 Partai Nasional 6 Partai Lokal Independen DPRD/DPR/DPD/MPR Analisa Eksternal 1. Orde Reformasi Fraksi Modal Internasional BUMN (privatisasi) TNI/Polri (minimal) Nasional Besar - Pribumi - NonPri 5. UMKM 1. UUD 1945 (Amandemen) 2. MK/MA/KY 3. PT/PN/Jaksa/Polisi Semua organisasi bentukan masyarakat sendiri TANPA campurtangan negara Presiden, Kabinet, Birokrasi
20. Model Tahapan Politik Demokrasi Indonesia Tahap antidemokrasi (totaliterisme Orba) Tahap transisi dan konsolidasi demokrasi Tahap demokrasi Definisi totaliterisme (Carl Friedrich, Encyclopedia of Social Sciences, Vol.5-6, 1957). 1. Adanya ideologi tunggal/totaliter 2. Partai tunggal penganut ideologi totaliter 3. Teror melalui sistem intelijen militer dan sipil 4. Kontrol semua aktifitas masyarakat sipil 5. Watak teknokratis yang mendepolitisasi massa 6. Korporatif, memecah masyarakat dalam beragam golongan fungsional menjadi “negara karya”
21. Tahapan Antidemokrasi Totaliterisme Orde Baru Ideologi tunggal : Demokrasi Pancasila Partai tunggal : Golongan Karya (+ PPP dan PDI) Lembaga Keamanan Ekstra Konstitusional: Kopkamtib/Laksus dan Bakorstanas/da Organisasi Korporatis: Korpri, Dharma Wanita, KNPI, SPSI, PWI, HKTI, HSNI, Kadin. Intelijen: Bakin, BIA, Menwa
22. TahapanTransisidan Lima Arena KonsolidasiDemokrasi Civil society Political society Economic society State apparatus Rule of law (Linz, Juan.J., and Alfred Stephan, Problems of Democratic Transition and Consolidation, John Hopkins University Press, Baltimore & London, 1996)
23. Agenda UtamadiMasaTransisi Filipina 1. 1986 Constitutional Commission 2. President Commission on Good Government (PCGG) 3. Philipines Human Rights Commissions (PHRC) German 1. Nuremberg Trial(1946) : 22 Nazi Leaders, 11 Death Penalty 2. Disband of Nazi Party 3. New Constitution Kamboja 1. Anti Khmer Rouge Law (July 7,1994). “all assets in the hands of “Democratic Kampuchea…shall be confiscated and become national assets.” Czechoslavia 1. Czech and Slovak Federal Republic: Screening (“Lustration”) Law (Act No.451/1991, October 4, 1991)
25. Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK) 1. Konsep NKK/BKK diperkenalkan Daoed Joesoef pertamakali ketika menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia dari 1978 sampai 1983 dalam Kabinet Pembangunan III. Untuk membersihkan kampus dari kegiatan politik praktis. 2. Fungsi pokoknya adalah membubarkan Dewan Mahasiswa dan menggantinya dengan SMPT (Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi). Intinya pembungkaman sikap kritis mahasiswa Indonesia terhadap rezim totaliter Soeharto-Orde Baru 2. Secara legal berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0457/0/1990 tentang Pola Pembinaan dan Pengembangan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi. 3. Gerakan Mahasiswa pasca 1978 merupakan sasaran utama NKK/BKK 4. Dewan Mahasiswa (Universitas) diganti Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK). Ketua BKK adalah dosen yaitu Pembantu Rektor III.
26. 2011 1998 1989 1978 1974 1966 Perubahan Pimpinan Nasional dan Perubahan Struktural Perubahan Pimpinan Nasional dan Perubahan Struktural Perubahan Pimpinan Nasional Perubahan Strategi Pembangunan Perubahan impinan Nasional MISI
27. 2011 1998 1989 1978 1974 1966 Jaringan Organisasi Mahasiswa Formal dan Nonformal Komite Solidaritas Mahasiswa dan Rakyat Dewan Mahasiswa Dewan Mahasiswa Lembaga mahasiswa formal dan ekstra Kepimpinan & Organisasi
28. 2011 1998 1989 1978 1974 1966 Intelektual, akademisi, politisi oposisi, kaum miskin kota, kelas menengah dan profesional Buruh, tani, intelektual, akademisi,politisi oposisi dan kelas menengah Intelektual, akademisi dan politisi oposisi Intelektual, akademisi dan politisi oposisi Angkatan darat (Soeharto) Aliansi Strategis
29. 2011 1998 1989 1978 1974 1966 Friksi tajam Soeharto vs 14 menteri, Jenderal Wiranto vs Letjen Prabowo Friksi relatif kecil Friksi relatif kecil Friksi tajam Jenderal Soemitro dan Aspri Soeharto (Ali Moertopo) Friksi tajam Soekarno, AD dan PKI Momentum Politik (Eksekutif, Legislatif dan Militer)
30. 2011 1998 1989 1978 1974 1966 Pertumbuhan rendah (-) 14%, Inflasi 82,4% Depresiasi 708% Pertumbuhan tinggi 7-8% Pertumbuhan relatif tinggi 3-5% Pertumbuhan relatif tinggi 3-5% Inflasi 600% Momentum Ekonomi
31. 2011 1998 1989 1978 1974 1966 Mahasiswa luka-luka & 15-20an meninggal, 1.500an rakyat mati Mahasiswa luka-luka dan pimpinan rakyat ditahan Mahasiswa luka-luka Mahasiswa luka-luka, dan sejumlah rakyat mati Mahasiswa dan pelajar 10-an mati, rakyat sekitar 500 ribu-1 juta (simpatisan Soekarno dan PKI), 7 anggota TNI-AD Korban
32. 2011 1998 1989 1978 1974 1966 Penahanan rata-rata harian dan denda Penahanan rata-rata 3-8 tahun serta pemecatan (ITB) Penahanan rata-rata 1 tahun Penahanan rata-rata 1-2 tahun Tidak ada penahanan dan pemecatan Aktifis dan Pimpinan Mahasiswa
33. 2011 1998 1989 1978 1974 1966 Soeharto dan Habibie digulingkan tapi Agenda Reformasi gagal total Soeharto tetap berkuasa, tidak ada perubahan Soeharto tetap berkuasa, tidak ada perubahan Soeharto tetap berkuasa, perubahan kebijakan pembangunan Soekarno terguling, PKI dibubarkan lalu Soeharto dan ABRI berkuasa Hasil
34. Kesimpulan Gerakan Mahasiswa adalah Gerakan Politik Nilai bukan Gerakan Politik Kekuasaan Dua karakter Gerakan Mahasiswa: Korektif dan Konfrontatif. Paduan Momentum Politik dan Ekonomi sangat menentukan keberhasilan Gerakan Mahasiswa (Khususnya 1966 dan 1998) Segitiga aktivitas Gerakan Mahasiswa: Intelektualisme, Komunikasi, Advokasi Visi Gerakan Mahasiswa 2011: Demokratisasi Demokrasi, Penegakan Hak Sipol-Ekosob. Misi Gerakan Mahasiswa 2011: Indonesia Bebas Korupsi dan Indonesia Bebas Pelanggaran/Kejahatan HAM
35. 4 Million Undernourished Children Departement of Health in Kediri Subdistrict reported 45 undernourished children and under five years baby and 2 children died. Ella (7 years old) died on Sunday (September 14, 2008) at 23:30 pm. 954 bad nutrient children in Lebak Subdistrict, Banten Province, and 12.660 undernourished children because of poverty burden. 2007 data said there are 4 million undernourished children juta and 700 thousands bad nutrient children. Nutrition expert from Bogor Institute of Agricultural, Ali Komsan, said “In the next 20 years there are lost generation in Indonesia”
36. Masalah: Kemiskinan dan Pengangguran 2. BURUH: 102,05 juta orang yang bekerja menurut Badan Pusat Statistik per Februari 2008 (Kompas, 21/8 dan 8/9). Hanya 28,52 juta orang yang bekerja di sektor formal, dan sisanya 73,53 juta orang bekerja di sektor informal. 52,1 juta buruh masih menerima upah kurang dari US$2/hari (2008). Upah sekitar Rp.18.500 sehari itu membuat buruh hidup dalam kemiskinan (Laporan Ketenagakerjaan ILO berjudul Tren Ketenagakerjaan dan Sosial Indonesia 2008, diluncurkan Rabu 20/8). 3. NELAYAN 2 juta rumah tangga menggantungkan hidup dari perikanan. Partisipasi sekolah anak nelayan di SLTP 60%, SLTA 30%. (tahun 2002). 4. PENGANGGURAN: Sebanyak 4.516.100 dari 9.427.600 orang yang masuk kategori pengangguran terbuka Februari 2008 adalah lulusan SMA, SMK, program diploma, dan universitas. Rendahnya daya adaptasi lulusan sekolah formal memenuhi tuntutan pasar kerja kian menjadi persoalan mengatasi pengangguran. 5. PERKIRAAN PENDUDUK DI BAWAH GARIS KEMISKINAN Poor: 33,6 juta penduduk atau 15,2% dari populasi (Poverty line US$1.08/day) Extreme Poor: 114,9 juta penduduk atau 52% dari populasi (Poverty line US$2/day) 114,9 juta orang + 9.427.600 pengangguran
39. 10 Propinsi Termiskin Indonesia(BPS 2011) 1. Papua Barat 2. Papua 3. Maluku 4. Sulawesi Barat 5. NTT 6. NTB 7. Aceh 8. Bangka Belitung 9. Gorontalo 10. Sumatera Selatan NB: Angka standar kemiskinan (kota dan desa) Rp 211.000, ada 31,02 juta orang atau 13,33 persen (BPS, Maret 2010). Namun, jika garis kemiskinan dinaikkan menjadi pengeluaran 2 dollar AS per hari (standar Bank Dunia untuk kategori miskin; untuk kategori sangat miskin 1 dollar AS per hari), orang miskin sekitar 52 persen dari 234,2 juta populasi (2010) atau sekitar 121,7 juta orang.