Pancasila Sebagai Dasar Negara

1. PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA

2. APA ITU DASAR
NEGARA?

3. Negara Kesatuan Republik Indonesia

4. Melindungi segenap Bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia
Dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
Mencerdaskan kehidupan bangsa
Dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial

6. Pendekatan institusional
Membentuk dan menyelenggarakan
negara yang berdasarkan pada nilai-
nilai pancasila sehingga negara
Indonesia dapat mewujudkan
tujuan negara atau terpenuhinya
kepentingan nasional.
Pendekatan sumber daya manusia
Orang-orang yang menjalankan pemerintahan
dengan cara melaksanakan nilai-nilai Pancasila
secara murni dan konsekuen di dalam
mengemban tugas dan bertanggung jawab.
Sehingga kebijakan negara akan menghasilkan
kebijakan yang mengedepankan kepentingan
rakyat. Dan rakyat itu sendiri.

7. Perumusan dan Penetapan Pancasila Sebagai Dasar
Negara RI

8. Sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945
Mr. M. YAMIN
• Peri Kebangsaan
• Peri Kemanusiaan
• Peri Ketuhanan
• Peri Kerakyatan
• Kesejahteraan
Sosial
SOEPOMO
• Persatuan
• Kekeluargaan
• Keseimbangan
lahir dan batin
• Musyawarah
• Keadilan rakyat
Ir. SOEKARNO
• Kebangsaan
Indonesia
• Internasionalisme
atau peri
kemanusiaan
• Mufakat atau
demokrasi
• Kesejahteraan
sosial
• Ketuhanan yang
berkebudayaan

10. Sumber Yuridis, Historis, Sosiologis, dan Politis tentang
Pancasila sebagai Dasar Negara

11. Pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara
Republik Indonesia
Tahun 1945, Ketetapan
MPR Nomor
XVIII/MPR/1998 dan
Undang-Undang Nomor
12 tahun 2011.
BPUPKI dan PPKI
Pokok-pokok
moralitas dan haluan
kebangsaan-
kenegaraan menurut
alam
Pasal 1 ayat (2) UUD 1945,
Pancasila menjelma
menjadi asas dalam sistem
demokrasi konstitusional.
Konsekuensinya, Pancasila
menjadi landasan etik
dalam kehidupan politik
bangsa.

14. 1945-1950
1950-1959
1959- 1968
Masa Pemerintahan
Pasca Kemerdekaan
Masa Demokrasi Liberal
Demokrasi Terpimpin

15. Pancasila diidentikkan dengan
NASAKOM (Nasionalis, Agama, dan
Komunis)
MPRS mengangkat Soekarno
sebagai presiden seumur hidup
Presiden membubarkan DPR hasil
pemilu 1955

16. Presiden Soeharto menggunakan Pancasia sebagai alat
untuk melanggengkan kekuasaannya melalui ajaran P4 :
 Pembekalan atau seminar.
 Presiden Soeharto membolehkan rakyat untuk
membentuk organisasi-organisasi dengan syarat harus
berasaskan Pancasila.
 Melarang adanya kritikan-kritikan yang dapat
menjatuhkan pemerintah.
 Menggunakan kekuatan militer dalam politik.

17. PULAU JAWA

18. • Pelaksanaan Pemilu 1999
• Pembebasan Tahanan Politik

19. • Indonesia kehilangan Timor Timur yang
sekarang bernama Timor Leste.
• Munculnya Beberapa Kerusuhan dan
Gerakan Separatis

20. • Tidak didiskriminasikannya lagi warga
Indonesia keturunan Tionghoa
• Dalam dekrit presidennya, Gus Dur
membubarkan DPR/MPR dan
meminta rakyat untuk mengambil alih
kekuasaan. Artinya, tidak ada lagi
permusyawaratan/perwakilan

21. • Membangun tatanan politik yang baru. Diwujudkan dengan
dikeluarkannya UU tentang pemilu,susunan dan kedudukan
MPR /DPR, dan pemilihan presiden dan wakil presiden.
• Menjaga keutuhan NKRI. Setiap usaha yang mengancam
keutuhan NKRI ditindak tegas seperti kasus Aceh, Ambon,
Papua dan Poso. Hal tersebuut diberika perhatian khusus
karena peritiwa lepasnya Timor Timur dari RI.
• Untuk mengatasi korupsi, dibentuk Komisi Pemberantas
Korupsi ( KPK). Komisi pemberantas korupsi ini didirikan
pada tahun2002. Pendirian KPK ini didasari karena
Megawati melihat institusi kejaksaan dan kepolisian saat
itu terlalu kotor.

22. • Pemerintahan SBY tidak menggunakan kekuasaan
politiknya untuk melindungi kemerdekaan
beragama dan hak menjalankan ibadah sesuai
kepercayaan atau agama masing-masing
• Pemerintahan SBY menerapkan sistem ekonomi, yakni
kapitalisme.
• Pemerintahan SBY tidak punya itikad politik untuk
mengusut tuntas berbagai kejahatan Hak Azasi Manusia
(HAM) di masa lalu,
• Era pemerintahan SBY sangat jauh dari rasa keadilan.

23. ?

26. Hubungan Pancasila, Proklamasi,
dan Pembukaan UUD 1945

27. PANCASILA
PROKLAMASI
PEMBUKAAN UUD
45

28. Penjabaran Pancasila
dalam Pasal-pasal
UUD 1945

29. Pasal 29 ayat 1 dan 2, yang berbunyi:
Ayat 1 “ negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang maha
Esa.”
Ayat 2 “negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap
penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan
untuk beribadah menurut agamanya dan
kepercayaannya itu.”
Ketuhanan Yang Maha Esa

30. Kemanusiaan yang adil dan beradab
Pasal 27 ayat 1:
“segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam
hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan
pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dst..

31. Persatuan Indonesia
Pasal 1, 32 ayat 2, 35 yang berbunyi:
Pasal 1 “kedaulatan berada ditangan
rakyat dan dilaksanakan menurut undang-
undang.
Pasal 32(2) “negara menghormati dan
memelihara bahasa daerah sebagai
kekayaan budaya nasional.
Pasal 35 “bendera negara Indonesia ialah
sang merah putih.

32. Pasal 37 ayat 3 yang berbunyi:
Pasal 37(3) “untuk mengubah pasal UUD,
sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya
2/3 dari jumlah anggota MPR.
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan

33. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia
pasal 34 ayat 1, 2, dan 3 yang berbunyi:
Pasal 34(1) “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara
oleh negara sosial bagi seluruh rakyat dan
memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak
mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
Pasal 34(2) “negara mengembangkan sistem jaminan
Pasal 34(3) “negara bertanggung jawab atas
penyediaan fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan
umum yang layak.

34. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam perumusan kebijakan
pemerintahan negara

35. 1. Implementasi Nilai Pancasila dalam Bidang
Politik
kehidupan politik di Indonesia harus
berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila, sehingga
kegiatan politik yang tidak berpihak pada rakyat
dan/atau yang hanya berorientasi pada
kekuasaan semata dapat dihilangkan.
Aspek politik dituangkan dalam pasal 26, pasal
27 ayat (1), dan pasal 28.

36. 2. Implementasi Pancasila dalam
Bidang Ekonomi
Ekonomi kerakyatan, yaitu ekonomi yang
berdasarkan pada tujuan bersama demi
mencapai kesejahteraan rakyat secara
luas.
Aspek ekonomi dituangkan dalam pasal
27 ayat (2), pasal 33, dan pasal 34.

37. 3. Implementasi Pancasila dalam bidang
Sosial dan Budaya
Perundangan-undangan yang mengangkat
nilai etika pancasila bersifat humanistik.
Aspek sosial budaya dituangkan dalam pasal
29, pasal 31, dan pasal 32.

38. 4. Implementasi Pancasila dalam bidang
Pertahanan dan Keamanan
Peraturan perundang-undangaan yang dibuat
berdasar pada nilai Pancasila sebagai dasar Negara
yang pada hakikatnya mencakup nilai ketuhanan,
kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.
Aspek pertahanan keamanan dituangkan dalam
pasal 27 ayat (3) dan pasal 30.