Dokumen tersebut membahas sistem ekonomi demokrasi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Sistem ini melibatkan seluruh rakyat dalam kegiatan ekonomi di bawah pengawasan pemerintah untuk kemakmuran bersama, dengan menyediakan jaminan sosial, pemberdayaan ekonomi, serta fasilitas pelayanan kesehatan dan umum bagi masyarakat.

1. SISTEM EKONOMI
INDONESIA
Dosen Pengampu :
NUR DEWI SETYOWATI, S.Sos, M.Si
Tugas Sistem Ekonomi Demokrasi
Oleh :
1. ARIF DEFRI GOZAINI (15.32.0015)
2. WIWIT WIJANARKO (14.32.0013)
PRODI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

2. BAB I
PENDAHULUAN
DASAR :
PASAL 23
1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari
pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan
undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung
jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
(2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja
negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan
Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan
Perwakilan Daerah.
(3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan
anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh
Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara tahun yang lalu.

3. PASAL 27
(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam
hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan
pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
(3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya
pembelaan negara.

4. PASAL 33
(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar
atas asas kekeluargaan.
(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan
yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh
negara.
(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat.
(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas
demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan,
efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan
lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga
keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pasal ini
diatur dalam undang-undang.

5. PASAL 34
(1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
(2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh
rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak
mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
(3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan
kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pasal ini diatur
dalam undang-undang.

6. BAB II
PEMBAHASAN
A SISTEM EKONOMI DEMOKRASI
SISTEM EKONOMI
DEMOKRASI
Pengertia
n
Sistem Ekonomi Demokrasi didefinisikan sebagai
sistem perekonomian nasional yang merupakan
perwujudan dari falsafah Pancasila dan UUD 1945
yang berasaskan kekeluargaan dan kegotoroyongan
dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pimpinan dan
pengawasan pemerintah.

7. Dari definisi tersebut, akan dibahas arti beserta contohnya
yaitu sebagai berikut :
• Kegiatan ekonomi dilakukan dari rakyat di bawah
pengawasan pemerintah berarti:
Kegiatan ekonomi ( kegiatan produksi ) tersebut berasal
dari rakyat itu sendiri.
Contoh :
• Berbagai macam UKM / UMKM
º Usaha tani pemilik dan penggarap
perorangan, peternak
º Industri makanan dan minuman,
industri meubelair pengolahan kayu dan rotan,
industri kerajinan.
º Usaha perdagangan seperti kaki lima
serta pedagang di pasar dll

8. • Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh rakyat berarti :
Kegiatan ekonomi melibatkan rakyat / masyarakat sebagai
pelaku ekonomi.
Contoh :
• Perkebunan teh
• Pabrik Kecap

9. • Kegiatan ekonomi yang dilakukan untuk rakyat berarti :
Dalam kegiatan ekonomi kemakmuran rakyatlah yang
diutamakan, bukan kepentingan individu.
Contoh :
• PDAM mengolah air yang
kemudian
disalurkan kepada masyarakat
luas.
• Kegiatan UKM koperasi yang
hasilnya untuk kepentingan
masyarakat.
• Kegiatan perusahaan
memberikan dana sosial melalui
CSR.

10. PENJELASAN PASAL 34
B
1. SISTEM JAMINAN SOSIAL
Pengertia
n
Rangkaian bentuk perlindungan sosial
yang diselenggarakan oleh negara guna
menjamin warganegaranya untuk
memenuhi kebutuhan hidup dasar yang
layak.

11. Contoh Sistem Jaminan Sosial
-Kartu Jakarta Sehat
program Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan yang diberikan oleh
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Jamkesda Dinas Kesehatan Provinsi DKI
Jakarta kepada masyarakat dalam bentuk
bantuan pengobatan. Program ini
dicanangkan oleh duet Gubernur dan
Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta,
Joko Widodo dan Basuki Tjahaja
Purnama, sejak Oktober 2012.
-Jamsostek ( Jaminan Sosial Tenaga Kerja )
suatu perlindungan bagi tenaga kerja
dalam bentuk santunan berupa uang
sebagai pengganti sebagian dari
penghasilan yang hilang atau
berkurang dan pelayanan sebagai
akibat peristiwa atau keadaan yang
dialami oleh tenaga kerja.

12. 2. PEMBERDAYAAN EKONOMI
Pemberdaya
an
suatu proses yang pada hakikatnya bertujuan untuk
terwujudnya “perubahan”.
Pengertia
n
PEMBERDAYAAN
EKONOMI
penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan
distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan
gaji/upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk
memperoleh informasi, pengetahuan dan ketrampilan, yang harus
dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri,
maupun aspek kebijakannya.

13. Fokus utama pemberdayaan ekonomi pada pengembangan kegiatan simpan
pinjam dan lembaga keuangan mikro (LKM) dan pengembangan usaha kecil
mikro (UKM). Kedua fokus ini saling terkait dan mendukung satu sama
lainnya.
b. Usaha Kecil
Mikro (UKM)
a. Simpan pinjam
dan LKM
º LKM formal bank : Badan Kredit
Desa (BKD), Bank Perkreditan
Rakyat (BPR), BNI, dll.
º LKM formal nonbank : Lembaga
Dana dan Kredit Pedesaan
(LDKP), koperasi, pegadaian, dll.
º LKM informal : kelompok dan
Lembaga Swadaya Masyarakat
(KSM dan LSM), Unit Ekonomi
Desa Simpan Pinjam (UEDSP)
serta berbagai bentuk kelompok
lainnya.
º Usaha tani pemilik dan penggarap
perorangan, peternak, nelayan dan
pembudidaya
º Industri makanan dan minuman,
industri meubelair pengolahan kayu
dan rotan,industri pandai besi
pembuat alat-alat
º Usaha perdagangan seperti kaki
lima serta pedagang di pasar dll
º Peternakan ayam, itik dan
perikanan
Contoh pemberdayaan
ekonomi

14. 3. FASILITAS PELAYANAN
KESEHATAN
Pengertia
n
Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat
dan / atau tempat yang digunakan untuk
menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan,
baik promotif, preventif, kuratif maupun
rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah,
pemerintah daerah, dan / atau masyarakat.

15. Contoh fasilitas pelayanan Kesehatan
rumah sakit
klinik
poliklinik / balai
pengobatan,

16. 3. FASILITAS PELAYANAN UMUM
Pengertia
n
suatu alat dan / atau tempat untuk
menyelenggarakan kegiatan atau rangkaian
kegiatan dalam rangka pemenuhan
kebutuhan pelayanan sesuai dengan
peraturan perundangundangan bagi setiap
warga negara dan penduduk atas barang,
jasa, dan/atau pelayanan administratif yang
disediakan oleh penyelenggara pelayanan
publik.

17. Contoh Fasilitas pelayanan umum
v
v
v
v
Gedung sekolah
Jaringan listrik

18. BAB III
PENUTUP
KESIMPULAN
Seluruh kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh
pemerintah dan seluruh rakyat baik golongan
lemah maupun pengusaha aktif dalam Sistem
Ekonomi Demokrasi adalah suatu usaha untuk
mencapai kemakmuran bangsa.
SARAN
Dalam menjalankan kegiatan ekonomi
pada sistem ekonomi indonesia
hendaknya harus selalu mengacu
pada falsafah Pancasila dan UUD
1945 yang berasaskan kekeluargaan
dan kegotoroyongan.

19. PERTANYAA
N
1.Apa yang dimaksud dengan sistem jaminan
sosial ? Berikan contohnya !
2.Apa yang dimaksud dengan pemberdayaan
ekonomi ? Berikan contohnya !
3.Apa yang dimaksud fasilitas pelayanan
kesehatan ? Berikan contohnya !
4.Apa yang dimaksud fasilitas pelayanan
umum ? Berikan contohnya !

20. THANK YOU
FOR YOUR ATTENTION