Struktur pemerintahan Indonesia terdiri dari tiga cabang kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif diwakili oleh DPR dan DPD, eksekutif oleh Presiden dan Wakil Presiden, sedangkan yudikatif oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Struktur pemerintahan daerah menerapkan otonomi daerah dimana daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan

1. Tugas PKN
Struktur Pemerintahan
Anggota Kelompok :
• Lenny
• Willsen

2. 1. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Anggota DPR terpilih melalui pemilihan umum legislatif yang diikuti partai politik
pengusung calon anggota legislatif. Dewan Perwaklian Rakyat terdiri dari
DPR(Pusat) dan DPRD(daerah).
Keanggotaan DPR yang berjumlah 560 orang sesuai UU Pemilu no 10 tahun 2008
diresmikan dengan keputusan presiden untuk masa jabatan 5 tahun.
Wewenang DPR :
Membuat Undang-undang (fungsi legislasi)
Menetapkan APBN (fungsi anggaran)
Mengawasi pemerintah dalam menjalankan undang-undang (fungsi pengawasan)
2. Dewan Perwakilan Daerah
Dewan Perwakilan Daerah merupakan lembaga negara yang terdiri dari perwakilan
dari tiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Jumlah anggota DPD
maksimal adalah 1/3 jumlah anggota DPR dan banyaknya anggota tiap provinsi tidak
sama, maksimal 4 orang. Masa jabatan 5 tahun. Mempunyai kewenangan
mengajukan dan ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah,
hubungan pusat dan daerah, RUU lain yang berkait dengan kepentingan daerah.

3. Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia menurut UUD 1945,
tidak menganut suatu sistem negara manapun, tetapi adalah
suatu sistem khas menurut kepribadian bangsa indonesia,
namun sistem ketatanegaraan Republik indonesia tidak terlepas
dari ajaran Trias Politica Montesquieu. Ajaran trias politica
tersebut adalah ajaran tentang pemisahan kekuasaan negara
menjadi tiga yaitu Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif yang
kemudian masing-masing kekuasaan tersebut dalam
pelaksanaannya diserahkan kepada satu badan mandiri, artinya
masing-masing badan itu satu sama lain tidak dapat saling
mempengaruhi dan tidak dapat saling meminta pertanggung
jawaban.
Dalam UUD 1945 kekuasaan negara dipisah-pisahkan, dan
masing-masing kekuasaan negara tersebut pelaksanaannya
diserahkan kepada suatu alat perlengkapan negara.

4. Struktur Pemerintahan

5. 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
MPR merupakan lembaga negara (bukan lagi lembaga tertinggi setelah amandemen
UUD 1945) yang beranggotakan semua anggota DPR dan anggota DPD yang terpilih
dalam pemilu legislatif. Masa jabatan MPR adalah lima tahun dan MPR paling
sedikit harus bersidang sekali dalam masa jabatan di ibu kota negara.
Fungsinya, antara lain :
• Mengubah dan menetapkan UUD
• Melantik presiden dan wakil Presiden
• Memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya sesuai
UUD
2. Presiden dan Wakil Presiden
Presiden Indonesia merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang
memegang kekuasaan eksekutif menjalankan roda pemerintahan. Presiden dan
wakil presiden dipilih langsung melalui pemilu oleh rakyat sesuai UUD 1945
sekarang. Masa jabatan presiden dan wakil presiden adalah lima tahun sejak
mengucap janji dan dilantik oleh ketua MPR dalam sidang MPR. Dalam menjalankan
program dan kebijakan, pelaksanaannya harus sesuai dengan UUD 1945 dan sesuai
dengan tujuan negara dalam pembukaan Undang-undang dasar 1945.

6. 1. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Anggota DPR terpilih melalui pemilihan umum legislatif yang diikuti partai politik
pengusung calon anggota legislatif. Dewan Perwaklian Rakyat terdiri dari
DPR(Pusat) dan DPRD(daerah).
Keanggotaan DPR yang berjumlah 560 orang sesuai UU Pemilu no 10 tahun 2008
diresmikan dengan keputusan presiden untuk masa jabatan 5 tahun.
Wewenang DPR :
Membuat Undang-undang (fungsi legislasi)
Menetapkan APBN (fungsi anggaran)
Mengawasi pemerintah dalam menjalankan undang-undang (fungsi pengawasan)
2. Dewan Perwakilan Daerah
Dewan Perwakilan Daerah merupakan lembaga negara yang terdiri dari perwakilan
dari tiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Jumlah anggota DPD
maksimal adalah 1/3 jumlah anggota DPR dan banyaknya anggota tiap provinsi tidak
sama, maksimal 4 orang. Masa jabatan 5 tahun. Mempunyai kewenangan
mengajukan dan ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah,
hubungan pusat dan daerah, RUU lain yang berkait dengan kepentingan daerah.

7. 1. Mahkamah Agung
Mahkamah agung merupakan pemegang kekuasaan kehakiman.
Mahkamah agung adalah peradilan tertinggi di Indonesia. Pasal 24 ayat
(2) menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah
Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya serta oleh sebuah
Mahkamah Konstitusi. Ketentuan tersebut menyatakan puncak
kekuasaan kehakiman dan kedaulatan hukum ada pada MA dan MK.
Mahkamah Agung merupakan lembaga yang mandiri dan harus bebas
dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan yang lain. Dalam hubungannya
dengan Mahkamah Konstitusi, MA mengajukan 3 (tiga) orang hakim
konstitusi untuk ditetapkan sebagai hakim di Mahkamah Konstitusi.
Wewenang MA antara lain:
• Lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman, yaitu
kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan
hukum dan keadilan [Pasal 24 ayat (1)].
• memberikan pertimbangan (presiden mengajukan grasi)

8. 2. Mahkamah Konstitusi
Kewenangan Mahkamah Konstitusi sesuai ketentuan Pasal 24C ayat (1) dan (2) :
• untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji UU
terhadap UUD,
• memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya
diberikan UUD,
• memutus pembubaran partai politik, dan
memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
Disamping itu, MK juga wajib memberikan putusan atas pendapat DPR
mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut
UUD.
3. Komisi Yudisial
Pasal 24A ayat (3) dan Pasal 24B ayat (1) menegaskan bahwa calon hakim
agung diusulkan Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapat persetujuan. Dari
ketentuan ini bahwa jabatan hakim merupakan jabatan kehormatan yang harus
dihormati, dijaga, dan ditegakkan kehormatannya oleh suatu lembaga yang
juga bersifat mandiri. Dalam hubungannya dengan MA, tugas KY hanya
dikaitkan dengan fungsi pengusulan pengangkatan Hakim Agung, sedangkan
pengusulan pengangkatan hakim lainnya, seperti hakim MK tidak dikaitkan
dengan KY.

9. Setelah mengetahui struktur pemerintahan dalam tingkat pusat, di struktur
tingkat daerah ada otonomi daerah.
Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan yang menerapkan otonomi kepada
daerah atau desentralisasi yang sedikit mirip dengan negara serikat/federal.
pengertian otonomi adalah kewenangan yang diberikan kepada daerah otonom
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya
guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan
terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban yaitu kesatuan masyarakat hukum
yg memiliki batas-batas wilayah yg berwenang mengutur dan mengatur
pemerintahan serta kepentingan masyarakatnya sesuai prakarsa sendiri
berdasarkan keinginan dan suara masyarakat.
Pelaksanaan otonomi daerah selain berdasarkan pada aturan hukum, juga
sebagai penerapan tuntutan globalisasi yang wajib diberdayakan dengan cara
memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata & bertanggung
jawab, utamanya dalam menggali, mengatur, dan memanfaatkan potensi besar
yang ada di masing-masing daerah.

10. Sekian dan
Terimakasih