SlideShare a Scribd company logo
1 of 22
Download to read offline
By : Kelompok 2
Menurut Prof. Dr. R. Soepomo, SH. Dijelaskan
 bahwa Van Vollenhoven di dalam orasinya
 tanggal 2 Oktober 1901, menegaskan :

  “Bahwa untuk mengetahui hukum, maka yang
  terutama perlu diselidiki adalah pada waktu dan
  bilamana serta di daerah mana sifat dan susunan
      badan-badan persekutuan hukum di mana
  orang-orang yang dikuasai oleh hukum itu hidup
                    sehari-hari “
Jadi...
Persekutuan Hukum atau Masyarakat Hukum
  adalah :

 “ Sekelompok orang-orang yang terikat sebagai
     suatu kesatuan dalam suatu susunan yang
     teratur, yang bersifat abadi dan memilikki
   pimpinan serta kekayaan sendiri baik berwujud
    maupun tidak berwujud dan mendiami atau
          hidup di atas wilayah tertentu “
Example :
       “persekutuan hukum Fammilie di
                 Minangkabau”
Karena :
1. Memilikki tata susunan yang tetap;
2. Mempunyai pengurus sendiri; dan
3. Harta pusaka sendiri.
Sebelum kita membahas masalah struktur
  persekutuan hukum, perlu bagi kita untuk
  mengetahui faktor-faktor apa saja yang merupakan
  dasar yang mengikat dari masyarakat hukum yang
  dimaksud. Secara teoritis dapat kita bedakan adanya
  2 faktor utama yang menjadi dasar ikatan yang
  mengikat anggota-anggota persekutuan yaitu :


1. Faktor Genealogis (keturunan)
2. Faktor Teritorial (wilayah)
Setiap masyarakat adat atau persekutuan
adat baik yang bersifat teritorial maupun
geneologis, ataupun dalam bentuknya yang
baru seperti organisasi Perkumpulan Adat
Keagamaan,          Kekeluargaan        di
Perantauan, Kekaryaan, dll. Yang diatur
menurut hukum adat (kebiasaan) mempunyai
susunan pengurus yang menyatu dengan
kepengurusan resmi atau terpisah berdiri
sendiri.
Dengan berlakunya,,,
     Undang-Undang No. 5 Tahun 1979
       tentang “ Pemerintahan Desa”

 Maka terjadilah pergeseran atau perubahan
 dalam kepengurusan pemerintahan di
 Desa, dari bentuknya yang lama (zaman
 Hindia Belanda) ke bentuk yang baru.
Di Sumatera Selatan...
Terdiri dari orang :
  Palembang, Ogan, Pasemah, Semendo, dan
  Komering yang merupakan suatu daerah yang
  disebut MARGA sebagai satu kesatuan dari
  beberapa Dusun.

  Kepala MARGA di sini disebut Pasirah dengan
  gelar Pangeran atau Depati, sedangkan Kepala
  Dusun disebut Krio atau Mangku atau Prowatin.
  Dan para staff pembantu disebut Punggawa.
Lingkaran hukum adat atau disebut
juga lingkungan hukum adat atau
wilayah hukum adat sangat erat
kaitannya    dengan   persekutuan
hukum adat atau masyarakat hukum
adat.
Example:
Di Sumatera Selatan, lingkungan hukum adat
  meliputi :
1. Bengkulu (rejang)
2. Lampung                              (abung
   paminggir, pubian, rebang, godongtataan
   tulang bawang)
3. Palembang (anak lakitan, jelma daya, kubu)
4. Jambi (penduduk daerah bathin atau
   penghulu)
Dasar-dasar   tata   susunan    Persekutuan
 Hukum, Menurut Van Vollenhoven dan Ter
 Haar Bzn, secara umum adalah sbb :

1. Segala   badan persekutuan hukum ini
   dipimpin oleh kepala-kepala rakyat;
2. Sifat dan susunan pimpinan itu erat
   hubungannya dengan sifat serta susunan
   tiap-tiap jenis badan persekutuan yang
   bersangkutan.
Example :
Di daerah Banten...

 “terdiri dari beberapa Ampian atau Kampung.
   Ampian atau Kampung dikepalai oleh Kepala
             Desa yang disebut JARO”
Kehidupan sehari-hari di dalam lingkungan
badan-badan persekutuan hukum berada di
bawah pimpinan Kepala-kepala Rakyat yang
bertugas memelihara jalannya hukum adat
sebagai mana mestinya.
Aktivitas Kepala Rakyat, meliputi tiga hal, yaitu:
1. Tindakan-tindakan mengenai urusan tanah
   berhubungan dengan adanya pertalian yang
   erat antara tanah dan persekutuan yang
   menguasai tanah itu;
2. Penyelenggaraan hukum sebagai usaha untuk
   mencegah adanya pelanggaran hukum, supaya
   hukum dapat berjalan sebagai mana mestinya;
   dan
3. Menyelenggarakan hukum sebagai pembetulan
   hukum setelah hukum itu di langgar.
Example :
Tugas pemeliharaan atau penyelenggaraan hukum
  Kapala Rakyat ini meliputi seluruh lapangan hukum
  adat, seperti : di Jawa

Di Jawa – desa, mengenal pembagian warga desa
   dalam golongan-golongan,sbb :
1. Sikep, Gogol, yaitu golongan yang berkewajiban
    penuh terhadap segala gawe desa;
2. Kuli Gandok (Indung), yaitu hanya memikul
    separuh dari gawe desa; dan
3. Orang-orang tua dan anak-anak,golongan yang
    bebas dari gawe desa.
Relegieus
     “Menurut kepercayaan tradisonal Indonesia, setiap
      masyarakat diliputi oleh kekuatan ghaib yang harus di
          pelihara agar masyarakat itu tetap bahagia”

Kekuatan ghaib di Jawa disebut Sekti atau Kesekten, di tanah
   Batak disebut Tondi, yang menurut kepercayaan terdapat
   di dalam benda-benda keramat, seperti :

a.   Pusaka Keraton (Jawa);
b.   Kalompowang (Makasar);
c.   Arajang (Bugis);dan
d.   Punen (Mentawai).
Kemasyarakatan (Komunal)

 “Ciri utamanya adalah kepentingan bersama
        lebih diutamakan daripada hak-hak
                   perseorangan “
Example :
   Orang yang mempunyai pekarangan luas
   wajib     memperbolehkan       tetangganya
   berjalan melalui pekarangan tsb (jika perlu
   untuk pergi ke jalan umum)
Demokratis

 “Ciri utamanya adalah kepentingan bersama
        lebih diutamakan daripada hak-hak
                   perseorangan “
Example :
  Kepala Desa dalam mengambil keputusan
  harus melakukan musyawarah terlebih
  dahulu, demi kepentingan bersama
Penyebab :
1. Adanya campur tangan pemerintahan
   Belanda, saat penjajahan dulu;
2. Modernisasi, perkembangan zaman.
3. Pengaruh Globalisasi.
Berbicara       mengenai      penggolongan
rakyat, secara umum kita berbicara mengenai
ruang lingkup berlakunya Hukum adat bagi
setiap Golongan yang berbeda-beda. Itulah
tujuan     dari    adanya     penggolongan
masyarakat.
Example :
Pada masa Hindia Belanda,
Masyarak Di bagi atas tiga golongan, yaitu :
1. Golongan Eropa;
2. Golongan Timur Asing;
3. Golongan Bumiputra.

“Tujuannya adalah untuk membedakan peraturan
     adat manakah yang dipakai, jika salah satu
       anggota golongan tsb yang melakukan
                   pelanggaran”
Persekutuan Hukum di Indonesia

More Related Content

What's hot

Mata kuliah hukum dan ham
Mata kuliah hukum dan hamMata kuliah hukum dan ham
Mata kuliah hukum dan hamsesukakita
 
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htnPengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htnDella Mega Alfionita
 
Kejahatan Terhadap Harta Benda (Hukum Pidana)
Kejahatan Terhadap Harta Benda (Hukum Pidana)Kejahatan Terhadap Harta Benda (Hukum Pidana)
Kejahatan Terhadap Harta Benda (Hukum Pidana)Ayu Sulastri
 
materi Hukum dan ham
materi Hukum dan ham materi Hukum dan ham
materi Hukum dan ham Bang Ucok
 
Obyek Hukum Administrasi Negara
Obyek Hukum Administrasi  NegaraObyek Hukum Administrasi  Negara
Obyek Hukum Administrasi NegaraMuslimin B. Putra
 
Contoh kasus hukum perdata internasional
Contoh kasus hukum perdata internasionalContoh kasus hukum perdata internasional
Contoh kasus hukum perdata internasionalEvirna Evirna
 
Hukum perdata internasional 2
Hukum perdata internasional 2Hukum perdata internasional 2
Hukum perdata internasional 2villa kuta indah
 
Hukum dan politik agraria kolonial
Hukum dan politik agraria kolonialHukum dan politik agraria kolonial
Hukum dan politik agraria kolonialindra wijaya
 
Natal kristiono mata kuliah hukum adat hukum waris adat
Natal kristiono mata kuliah hukum adat  hukum waris  adatNatal kristiono mata kuliah hukum adat  hukum waris  adat
Natal kristiono mata kuliah hukum adat hukum waris adatnatal kristiono
 
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...Idik Saeful Bahri
 
Sumber hukum administrasi negara
Sumber hukum administrasi negaraSumber hukum administrasi negara
Sumber hukum administrasi negaraNakano
 
Perbandingan Hukum Perkawinan antara KUHPer dengan UU Perkawinan (UU No.1 tah...
Perbandingan Hukum Perkawinan antara KUHPer dengan UU Perkawinan (UU No.1 tah...Perbandingan Hukum Perkawinan antara KUHPer dengan UU Perkawinan (UU No.1 tah...
Perbandingan Hukum Perkawinan antara KUHPer dengan UU Perkawinan (UU No.1 tah...Muhammad Rafi Kambara
 
Hukum adat dgn kebiasaan
Hukum adat dgn kebiasaanHukum adat dgn kebiasaan
Hukum adat dgn kebiasaanNuelnuel11
 

What's hot (20)

sumber sumber hukum
 sumber sumber hukum sumber sumber hukum
sumber sumber hukum
 
Mata kuliah hukum dan ham
Mata kuliah hukum dan hamMata kuliah hukum dan ham
Mata kuliah hukum dan ham
 
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htnPengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn
 
Kejahatan Terhadap Harta Benda (Hukum Pidana)
Kejahatan Terhadap Harta Benda (Hukum Pidana)Kejahatan Terhadap Harta Benda (Hukum Pidana)
Kejahatan Terhadap Harta Benda (Hukum Pidana)
 
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARAHUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
 
Materi kuliah Antropologi Hukum
Materi kuliah Antropologi HukumMateri kuliah Antropologi Hukum
Materi kuliah Antropologi Hukum
 
materi Hukum dan ham
materi Hukum dan ham materi Hukum dan ham
materi Hukum dan ham
 
Obyek Hukum Administrasi Negara
Obyek Hukum Administrasi  NegaraObyek Hukum Administrasi  Negara
Obyek Hukum Administrasi Negara
 
Contoh kasus hukum perdata internasional
Contoh kasus hukum perdata internasionalContoh kasus hukum perdata internasional
Contoh kasus hukum perdata internasional
 
Hukum perdata internasional 2
Hukum perdata internasional 2Hukum perdata internasional 2
Hukum perdata internasional 2
 
Perbandingan hukum 1
Perbandingan hukum 1Perbandingan hukum 1
Perbandingan hukum 1
 
Hukum dan politik agraria kolonial
Hukum dan politik agraria kolonialHukum dan politik agraria kolonial
Hukum dan politik agraria kolonial
 
hukum Adat
hukum Adathukum Adat
hukum Adat
 
Natal kristiono mata kuliah hukum adat hukum waris adat
Natal kristiono mata kuliah hukum adat  hukum waris  adatNatal kristiono mata kuliah hukum adat  hukum waris  adat
Natal kristiono mata kuliah hukum adat hukum waris adat
 
UPAYA PAKSA
UPAYA PAKSAUPAYA PAKSA
UPAYA PAKSA
 
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
 
Hukum perdata
Hukum perdataHukum perdata
Hukum perdata
 
Sumber hukum administrasi negara
Sumber hukum administrasi negaraSumber hukum administrasi negara
Sumber hukum administrasi negara
 
Perbandingan Hukum Perkawinan antara KUHPer dengan UU Perkawinan (UU No.1 tah...
Perbandingan Hukum Perkawinan antara KUHPer dengan UU Perkawinan (UU No.1 tah...Perbandingan Hukum Perkawinan antara KUHPer dengan UU Perkawinan (UU No.1 tah...
Perbandingan Hukum Perkawinan antara KUHPer dengan UU Perkawinan (UU No.1 tah...
 
Hukum adat dgn kebiasaan
Hukum adat dgn kebiasaanHukum adat dgn kebiasaan
Hukum adat dgn kebiasaan
 

Viewers also liked

Masyarakat Hukum Adat
Masyarakat Hukum AdatMasyarakat Hukum Adat
Masyarakat Hukum AdatNina Ruspina
 
Kearifan Lokal Masyarakat Suku Baduy Terhadap Lingkungan
Kearifan Lokal Masyarakat Suku Baduy Terhadap   LingkunganKearifan Lokal Masyarakat Suku Baduy Terhadap   Lingkungan
Kearifan Lokal Masyarakat Suku Baduy Terhadap LingkunganMu'iz Lidinillah
 
Makalah sejarah daerah sumsel
Makalah sejarah daerah sumselMakalah sejarah daerah sumsel
Makalah sejarah daerah sumselDewi_Sejarah
 
Proposal Bisnis Peiklanan di Geschool
Proposal Bisnis Peiklanan di GeschoolProposal Bisnis Peiklanan di Geschool
Proposal Bisnis Peiklanan di GeschoolDesa Institute
 
Kesiapan Desa dalam mengimplementasikan UU Desa
Kesiapan Desa dalam mengimplementasikan UU DesaKesiapan Desa dalam mengimplementasikan UU Desa
Kesiapan Desa dalam mengimplementasikan UU DesaDesa Institute
 
Jurnal penelitian masyarakat adat
Jurnal penelitian masyarakat adatJurnal penelitian masyarakat adat
Jurnal penelitian masyarakat adatfakultashukumuiba
 
MAKALAH SEJARAH : SISTEM DAN STRUKTUR POLITIK DAN EKONOMI MASA DEMOKRASI TERP...
MAKALAH SEJARAH : SISTEM DAN STRUKTUR POLITIK DAN EKONOMI MASA DEMOKRASI TERP...MAKALAH SEJARAH : SISTEM DAN STRUKTUR POLITIK DAN EKONOMI MASA DEMOKRASI TERP...
MAKALAH SEJARAH : SISTEM DAN STRUKTUR POLITIK DAN EKONOMI MASA DEMOKRASI TERP...inka -chan
 
Bedah banding uu desa dan pp tentang bengkok dan penghasilan aparat desa
Bedah banding uu desa dan pp tentang bengkok dan penghasilan aparat desaBedah banding uu desa dan pp tentang bengkok dan penghasilan aparat desa
Bedah banding uu desa dan pp tentang bengkok dan penghasilan aparat desaDesa Institute
 
Manajemen umum-pengawasan-pengendalian
Manajemen umum-pengawasan-pengendalianManajemen umum-pengawasan-pengendalian
Manajemen umum-pengawasan-pengendalianDesa Institute
 
Tujuan hukum adat
Tujuan hukum adatTujuan hukum adat
Tujuan hukum adatNuelnuel11
 
Pengertian dasar hukum adat,istilah
Pengertian dasar hukum adat,istilahPengertian dasar hukum adat,istilah
Pengertian dasar hukum adat,istilahNuelnuel11
 
Hukum adat kekeluargaan
Hukum adat kekeluargaanHukum adat kekeluargaan
Hukum adat kekeluargaanFerri Lee
 
Perdes Lembaga Kemasyarakatan Desa
Perdes Lembaga Kemasyarakatan DesaPerdes Lembaga Kemasyarakatan Desa
Perdes Lembaga Kemasyarakatan DesaAji Sahdi Sutisna
 
Implementasi UU No 6 Tahun 2014 Tentang DESA
Implementasi UU No 6 Tahun 2014 Tentang DESAImplementasi UU No 6 Tahun 2014 Tentang DESA
Implementasi UU No 6 Tahun 2014 Tentang DESADesa Institute
 
Materi Bintek LPM Kab. Gianyar 29 Juli 2013
Materi Bintek LPM Kab. Gianyar 29 Juli 2013Materi Bintek LPM Kab. Gianyar 29 Juli 2013
Materi Bintek LPM Kab. Gianyar 29 Juli 2013Widiyani Eka Putri
 
Kebijakan kemendes dalam pemberdayaan masyarakat desa
Kebijakan kemendes dalam pemberdayaan masyarakat desaKebijakan kemendes dalam pemberdayaan masyarakat desa
Kebijakan kemendes dalam pemberdayaan masyarakat desaRooy John
 

Viewers also liked (20)

Masyarakat Hukum Adat
Masyarakat Hukum AdatMasyarakat Hukum Adat
Masyarakat Hukum Adat
 
Kearifan Lokal Masyarakat Suku Baduy Terhadap Lingkungan
Kearifan Lokal Masyarakat Suku Baduy Terhadap   LingkunganKearifan Lokal Masyarakat Suku Baduy Terhadap   Lingkungan
Kearifan Lokal Masyarakat Suku Baduy Terhadap Lingkungan
 
Makalah sejarah daerah sumsel
Makalah sejarah daerah sumselMakalah sejarah daerah sumsel
Makalah sejarah daerah sumsel
 
Proposal Bisnis Peiklanan di Geschool
Proposal Bisnis Peiklanan di GeschoolProposal Bisnis Peiklanan di Geschool
Proposal Bisnis Peiklanan di Geschool
 
Harapan Pada UU DESA
Harapan Pada UU DESAHarapan Pada UU DESA
Harapan Pada UU DESA
 
Kesiapan Desa dalam mengimplementasikan UU Desa
Kesiapan Desa dalam mengimplementasikan UU DesaKesiapan Desa dalam mengimplementasikan UU Desa
Kesiapan Desa dalam mengimplementasikan UU Desa
 
Jurnal penelitian masyarakat adat
Jurnal penelitian masyarakat adatJurnal penelitian masyarakat adat
Jurnal penelitian masyarakat adat
 
MAKALAH SEJARAH : SISTEM DAN STRUKTUR POLITIK DAN EKONOMI MASA DEMOKRASI TERP...
MAKALAH SEJARAH : SISTEM DAN STRUKTUR POLITIK DAN EKONOMI MASA DEMOKRASI TERP...MAKALAH SEJARAH : SISTEM DAN STRUKTUR POLITIK DAN EKONOMI MASA DEMOKRASI TERP...
MAKALAH SEJARAH : SISTEM DAN STRUKTUR POLITIK DAN EKONOMI MASA DEMOKRASI TERP...
 
Bedah banding uu desa dan pp tentang bengkok dan penghasilan aparat desa
Bedah banding uu desa dan pp tentang bengkok dan penghasilan aparat desaBedah banding uu desa dan pp tentang bengkok dan penghasilan aparat desa
Bedah banding uu desa dan pp tentang bengkok dan penghasilan aparat desa
 
Manajemen umum-pengawasan-pengendalian
Manajemen umum-pengawasan-pengendalianManajemen umum-pengawasan-pengendalian
Manajemen umum-pengawasan-pengendalian
 
Sistem hukum adat
Sistem hukum adatSistem hukum adat
Sistem hukum adat
 
Tujuan hukum adat
Tujuan hukum adatTujuan hukum adat
Tujuan hukum adat
 
Pengertian dasar hukum adat,istilah
Pengertian dasar hukum adat,istilahPengertian dasar hukum adat,istilah
Pengertian dasar hukum adat,istilah
 
Hukum adat kekeluargaan
Hukum adat kekeluargaanHukum adat kekeluargaan
Hukum adat kekeluargaan
 
Perdes Lembaga Kemasyarakatan Desa
Perdes Lembaga Kemasyarakatan DesaPerdes Lembaga Kemasyarakatan Desa
Perdes Lembaga Kemasyarakatan Desa
 
Lembaga adat
Lembaga adatLembaga adat
Lembaga adat
 
Implementasi UU No 6 Tahun 2014 Tentang DESA
Implementasi UU No 6 Tahun 2014 Tentang DESAImplementasi UU No 6 Tahun 2014 Tentang DESA
Implementasi UU No 6 Tahun 2014 Tentang DESA
 
Materi Bintek LPM Kab. Gianyar 29 Juli 2013
Materi Bintek LPM Kab. Gianyar 29 Juli 2013Materi Bintek LPM Kab. Gianyar 29 Juli 2013
Materi Bintek LPM Kab. Gianyar 29 Juli 2013
 
Kebijakan kemendes dalam pemberdayaan masyarakat desa
Kebijakan kemendes dalam pemberdayaan masyarakat desaKebijakan kemendes dalam pemberdayaan masyarakat desa
Kebijakan kemendes dalam pemberdayaan masyarakat desa
 
Surat keputusan kepala desa
Surat keputusan kepala desaSurat keputusan kepala desa
Surat keputusan kepala desa
 

Similar to Persekutuan Hukum di Indonesia

Similar to Persekutuan Hukum di Indonesia (20)

Hukum adat meeting II
Hukum adat meeting IIHukum adat meeting II
Hukum adat meeting II
 
Hukum adat meeting i
Hukum adat meeting iHukum adat meeting i
Hukum adat meeting i
 
HUKUM ADAT 2.ppt
HUKUM ADAT 2.pptHUKUM ADAT 2.ppt
HUKUM ADAT 2.ppt
 
Dasar dasar hukum adat
Dasar dasar hukum adatDasar dasar hukum adat
Dasar dasar hukum adat
 
Hukum perdata
Hukum perdataHukum perdata
Hukum perdata
 
Harian+peukan+dlm+qanun+aceh
Harian+peukan+dlm+qanun+acehHarian+peukan+dlm+qanun+aceh
Harian+peukan+dlm+qanun+aceh
 
5-hukum-adat.ppt
5-hukum-adat.ppt5-hukum-adat.ppt
5-hukum-adat.ppt
 
Materi PKN KLS VII Norma.pdf
Materi PKN KLS VII Norma.pdfMateri PKN KLS VII Norma.pdf
Materi PKN KLS VII Norma.pdf
 
Hukum adat
Hukum adatHukum adat
Hukum adat
 
SIFAT-SIFAT UMUM HUKUM ADAT DI INDONESIA.pptx
SIFAT-SIFAT UMUM HUKUM ADAT DI INDONESIA.pptxSIFAT-SIFAT UMUM HUKUM ADAT DI INDONESIA.pptx
SIFAT-SIFAT UMUM HUKUM ADAT DI INDONESIA.pptx
 
Makalah praktek kerja lapangan hukum
Makalah praktek kerja lapangan hukumMakalah praktek kerja lapangan hukum
Makalah praktek kerja lapangan hukum
 
Mengapa orang mentaati hukum
Mengapa orang mentaati hukumMengapa orang mentaati hukum
Mengapa orang mentaati hukum
 
Tugas H. Adat 06.pdf
Tugas H. Adat 06.pdfTugas H. Adat 06.pdf
Tugas H. Adat 06.pdf
 
SIstem Hukum Indonesia
SIstem Hukum IndonesiaSIstem Hukum Indonesia
SIstem Hukum Indonesia
 
MASYARAKAT-HUKUM ADAT.ppt
MASYARAKAT-HUKUM ADAT.pptMASYARAKAT-HUKUM ADAT.ppt
MASYARAKAT-HUKUM ADAT.ppt
 
Bagi Bagi MASYARAKAT-HUKUM ADAT.ppt
Bagi Bagi MASYARAKAT-HUKUM ADAT.pptBagi Bagi MASYARAKAT-HUKUM ADAT.ppt
Bagi Bagi MASYARAKAT-HUKUM ADAT.ppt
 
Edit hukum adat
Edit hukum adatEdit hukum adat
Edit hukum adat
 
Hak hak masyarakat adat di Aceh dalam PDSA
Hak hak masyarakat adat di Aceh dalam PDSA Hak hak masyarakat adat di Aceh dalam PDSA
Hak hak masyarakat adat di Aceh dalam PDSA
 
Peristilahan hukum adat
Peristilahan hukum adatPeristilahan hukum adat
Peristilahan hukum adat
 
PANCASILA SEBAGAI IDENTITAS NASIONAL
PANCASILA SEBAGAI IDENTITAS NASIONALPANCASILA SEBAGAI IDENTITAS NASIONAL
PANCASILA SEBAGAI IDENTITAS NASIONAL
 

Recently uploaded

Estetika Humanisme Diskusi Video Sesi Ke-1.pdf
Estetika Humanisme Diskusi Video Sesi Ke-1.pdfEstetika Humanisme Diskusi Video Sesi Ke-1.pdf
Estetika Humanisme Diskusi Video Sesi Ke-1.pdfHendroGunawan8
 
704747337-Ppt-materi-Presentasi-Program-Kerja-Organisasi-kangguru.pptx
704747337-Ppt-materi-Presentasi-Program-Kerja-Organisasi-kangguru.pptx704747337-Ppt-materi-Presentasi-Program-Kerja-Organisasi-kangguru.pptx
704747337-Ppt-materi-Presentasi-Program-Kerja-Organisasi-kangguru.pptxHalomoanHutajulu3
 
Panduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdf
Panduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdfPanduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdf
Panduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdfandriasyulianto57
 
PPT PERLINDUNGAN KONSUMEN .Pengertian Transaksi Online
PPT PERLINDUNGAN KONSUMEN .Pengertian Transaksi OnlinePPT PERLINDUNGAN KONSUMEN .Pengertian Transaksi Online
PPT PERLINDUNGAN KONSUMEN .Pengertian Transaksi OnlineMMario4
 
Pelatihan Asesor 2024_KEBIJAKAN DAN MEKANISME AKREDITASI PAUD TAHUN 2024 .pdf
Pelatihan Asesor 2024_KEBIJAKAN DAN  MEKANISME AKREDITASI PAUD TAHUN 2024 .pdfPelatihan Asesor 2024_KEBIJAKAN DAN  MEKANISME AKREDITASI PAUD TAHUN 2024 .pdf
Pelatihan Asesor 2024_KEBIJAKAN DAN MEKANISME AKREDITASI PAUD TAHUN 2024 .pdfEmeldaSpd
 
(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru
(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru
(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaruSilvanaAyu
 
Rubrik Praktik Observasi Kelas dan RPP Hasil
Rubrik Praktik Observasi Kelas dan RPP HasilRubrik Praktik Observasi Kelas dan RPP Hasil
Rubrik Praktik Observasi Kelas dan RPP HasilSDN3Sukamukti
 
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 21_11 April 2024.pdf
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 21_11 April 2024.pdfAminullah Assagaf_Regresi Lengkap 21_11 April 2024.pdf
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 21_11 April 2024.pdfAminullah Assagaf
 
Silabus Pelatihan _Peranan dan Implementasi "Dual Banking Leverage Model (DBL...
Silabus Pelatihan _Peranan dan Implementasi "Dual Banking Leverage Model (DBL...Silabus Pelatihan _Peranan dan Implementasi "Dual Banking Leverage Model (DBL...
Silabus Pelatihan _Peranan dan Implementasi "Dual Banking Leverage Model (DBL...Kanaidi ken
 
Workshop penulisan buku (Buku referensi, monograf, BUKU...
Workshop penulisan buku                       (Buku referensi, monograf, BUKU...Workshop penulisan buku                       (Buku referensi, monograf, BUKU...
Workshop penulisan buku (Buku referensi, monograf, BUKU...Riyan Hidayatullah
 
Perbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdf
Perbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdfPerbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdf
Perbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdfAgungNugroho932694
 
Silabus Mata Pelajaran Biologi SMA Kelas X.doc
Silabus Mata Pelajaran Biologi SMA Kelas X.docSilabus Mata Pelajaran Biologi SMA Kelas X.doc
Silabus Mata Pelajaran Biologi SMA Kelas X.docNurulAiniFirdasari1
 
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pdf
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pdfAKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pdf
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pdfHeriyantoHeriyanto44
 
SKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptx
SKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptxSKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptx
SKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptxg66527130
 
Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptx
Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptxGandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptx
Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptxHansTobing
 
CERAMAH SINGKAT RAMADHAN RIFKI TENTANG TAUBAT.pptx
CERAMAH SINGKAT RAMADHAN RIFKI TENTANG TAUBAT.pptxCERAMAH SINGKAT RAMADHAN RIFKI TENTANG TAUBAT.pptx
CERAMAH SINGKAT RAMADHAN RIFKI TENTANG TAUBAT.pptxpolianariama40
 
Jaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdf
Jaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdfJaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdf
Jaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdfHendroGunawan8
 
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 2 Fase A [abdiera.com]
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 2 Fase A [abdiera.com]Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 2 Fase A [abdiera.com]
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 2 Fase A [abdiera.com]Abdiera
 
Sejarah Perkembangan Teori Manajemen.ppt
Sejarah Perkembangan Teori Manajemen.pptSejarah Perkembangan Teori Manajemen.ppt
Sejarah Perkembangan Teori Manajemen.pptssuser940815
 
Asi Eksklusif Dong - buku untuk para ayah - Robin Lim
Asi Eksklusif Dong - buku untuk para ayah - Robin LimAsi Eksklusif Dong - buku untuk para ayah - Robin Lim
Asi Eksklusif Dong - buku untuk para ayah - Robin LimNodd Nittong
 

Recently uploaded (20)

Estetika Humanisme Diskusi Video Sesi Ke-1.pdf
Estetika Humanisme Diskusi Video Sesi Ke-1.pdfEstetika Humanisme Diskusi Video Sesi Ke-1.pdf
Estetika Humanisme Diskusi Video Sesi Ke-1.pdf
 
704747337-Ppt-materi-Presentasi-Program-Kerja-Organisasi-kangguru.pptx
704747337-Ppt-materi-Presentasi-Program-Kerja-Organisasi-kangguru.pptx704747337-Ppt-materi-Presentasi-Program-Kerja-Organisasi-kangguru.pptx
704747337-Ppt-materi-Presentasi-Program-Kerja-Organisasi-kangguru.pptx
 
Panduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdf
Panduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdfPanduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdf
Panduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdf
 
PPT PERLINDUNGAN KONSUMEN .Pengertian Transaksi Online
PPT PERLINDUNGAN KONSUMEN .Pengertian Transaksi OnlinePPT PERLINDUNGAN KONSUMEN .Pengertian Transaksi Online
PPT PERLINDUNGAN KONSUMEN .Pengertian Transaksi Online
 
Pelatihan Asesor 2024_KEBIJAKAN DAN MEKANISME AKREDITASI PAUD TAHUN 2024 .pdf
Pelatihan Asesor 2024_KEBIJAKAN DAN  MEKANISME AKREDITASI PAUD TAHUN 2024 .pdfPelatihan Asesor 2024_KEBIJAKAN DAN  MEKANISME AKREDITASI PAUD TAHUN 2024 .pdf
Pelatihan Asesor 2024_KEBIJAKAN DAN MEKANISME AKREDITASI PAUD TAHUN 2024 .pdf
 
(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru
(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru
(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru
 
Rubrik Praktik Observasi Kelas dan RPP Hasil
Rubrik Praktik Observasi Kelas dan RPP HasilRubrik Praktik Observasi Kelas dan RPP Hasil
Rubrik Praktik Observasi Kelas dan RPP Hasil
 
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 21_11 April 2024.pdf
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 21_11 April 2024.pdfAminullah Assagaf_Regresi Lengkap 21_11 April 2024.pdf
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 21_11 April 2024.pdf
 
Silabus Pelatihan _Peranan dan Implementasi "Dual Banking Leverage Model (DBL...
Silabus Pelatihan _Peranan dan Implementasi "Dual Banking Leverage Model (DBL...Silabus Pelatihan _Peranan dan Implementasi "Dual Banking Leverage Model (DBL...
Silabus Pelatihan _Peranan dan Implementasi "Dual Banking Leverage Model (DBL...
 
Workshop penulisan buku (Buku referensi, monograf, BUKU...
Workshop penulisan buku                       (Buku referensi, monograf, BUKU...Workshop penulisan buku                       (Buku referensi, monograf, BUKU...
Workshop penulisan buku (Buku referensi, monograf, BUKU...
 
Perbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdf
Perbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdfPerbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdf
Perbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdf
 
Silabus Mata Pelajaran Biologi SMA Kelas X.doc
Silabus Mata Pelajaran Biologi SMA Kelas X.docSilabus Mata Pelajaran Biologi SMA Kelas X.doc
Silabus Mata Pelajaran Biologi SMA Kelas X.doc
 
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pdf
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pdfAKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pdf
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pdf
 
SKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptx
SKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptxSKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptx
SKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptx
 
Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptx
Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptxGandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptx
Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptx
 
CERAMAH SINGKAT RAMADHAN RIFKI TENTANG TAUBAT.pptx
CERAMAH SINGKAT RAMADHAN RIFKI TENTANG TAUBAT.pptxCERAMAH SINGKAT RAMADHAN RIFKI TENTANG TAUBAT.pptx
CERAMAH SINGKAT RAMADHAN RIFKI TENTANG TAUBAT.pptx
 
Jaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdf
Jaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdfJaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdf
Jaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdf
 
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 2 Fase A [abdiera.com]
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 2 Fase A [abdiera.com]Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 2 Fase A [abdiera.com]
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 2 Fase A [abdiera.com]
 
Sejarah Perkembangan Teori Manajemen.ppt
Sejarah Perkembangan Teori Manajemen.pptSejarah Perkembangan Teori Manajemen.ppt
Sejarah Perkembangan Teori Manajemen.ppt
 
Asi Eksklusif Dong - buku untuk para ayah - Robin Lim
Asi Eksklusif Dong - buku untuk para ayah - Robin LimAsi Eksklusif Dong - buku untuk para ayah - Robin Lim
Asi Eksklusif Dong - buku untuk para ayah - Robin Lim
 

Persekutuan Hukum di Indonesia

  • 2. Menurut Prof. Dr. R. Soepomo, SH. Dijelaskan bahwa Van Vollenhoven di dalam orasinya tanggal 2 Oktober 1901, menegaskan : “Bahwa untuk mengetahui hukum, maka yang terutama perlu diselidiki adalah pada waktu dan bilamana serta di daerah mana sifat dan susunan badan-badan persekutuan hukum di mana orang-orang yang dikuasai oleh hukum itu hidup sehari-hari “
  • 3. Jadi... Persekutuan Hukum atau Masyarakat Hukum adalah : “ Sekelompok orang-orang yang terikat sebagai suatu kesatuan dalam suatu susunan yang teratur, yang bersifat abadi dan memilikki pimpinan serta kekayaan sendiri baik berwujud maupun tidak berwujud dan mendiami atau hidup di atas wilayah tertentu “
  • 4. Example : “persekutuan hukum Fammilie di Minangkabau” Karena : 1. Memilikki tata susunan yang tetap; 2. Mempunyai pengurus sendiri; dan 3. Harta pusaka sendiri.
  • 5. Sebelum kita membahas masalah struktur persekutuan hukum, perlu bagi kita untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang merupakan dasar yang mengikat dari masyarakat hukum yang dimaksud. Secara teoritis dapat kita bedakan adanya 2 faktor utama yang menjadi dasar ikatan yang mengikat anggota-anggota persekutuan yaitu : 1. Faktor Genealogis (keturunan) 2. Faktor Teritorial (wilayah)
  • 6. Setiap masyarakat adat atau persekutuan adat baik yang bersifat teritorial maupun geneologis, ataupun dalam bentuknya yang baru seperti organisasi Perkumpulan Adat Keagamaan, Kekeluargaan di Perantauan, Kekaryaan, dll. Yang diatur menurut hukum adat (kebiasaan) mempunyai susunan pengurus yang menyatu dengan kepengurusan resmi atau terpisah berdiri sendiri.
  • 7. Dengan berlakunya,,, Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang “ Pemerintahan Desa” Maka terjadilah pergeseran atau perubahan dalam kepengurusan pemerintahan di Desa, dari bentuknya yang lama (zaman Hindia Belanda) ke bentuk yang baru.
  • 8. Di Sumatera Selatan... Terdiri dari orang : Palembang, Ogan, Pasemah, Semendo, dan Komering yang merupakan suatu daerah yang disebut MARGA sebagai satu kesatuan dari beberapa Dusun. Kepala MARGA di sini disebut Pasirah dengan gelar Pangeran atau Depati, sedangkan Kepala Dusun disebut Krio atau Mangku atau Prowatin. Dan para staff pembantu disebut Punggawa.
  • 9. Lingkaran hukum adat atau disebut juga lingkungan hukum adat atau wilayah hukum adat sangat erat kaitannya dengan persekutuan hukum adat atau masyarakat hukum adat.
  • 10. Example: Di Sumatera Selatan, lingkungan hukum adat meliputi : 1. Bengkulu (rejang) 2. Lampung (abung paminggir, pubian, rebang, godongtataan tulang bawang) 3. Palembang (anak lakitan, jelma daya, kubu) 4. Jambi (penduduk daerah bathin atau penghulu)
  • 11. Dasar-dasar tata susunan Persekutuan Hukum, Menurut Van Vollenhoven dan Ter Haar Bzn, secara umum adalah sbb : 1. Segala badan persekutuan hukum ini dipimpin oleh kepala-kepala rakyat; 2. Sifat dan susunan pimpinan itu erat hubungannya dengan sifat serta susunan tiap-tiap jenis badan persekutuan yang bersangkutan.
  • 12. Example : Di daerah Banten... “terdiri dari beberapa Ampian atau Kampung. Ampian atau Kampung dikepalai oleh Kepala Desa yang disebut JARO”
  • 13. Kehidupan sehari-hari di dalam lingkungan badan-badan persekutuan hukum berada di bawah pimpinan Kepala-kepala Rakyat yang bertugas memelihara jalannya hukum adat sebagai mana mestinya.
  • 14. Aktivitas Kepala Rakyat, meliputi tiga hal, yaitu: 1. Tindakan-tindakan mengenai urusan tanah berhubungan dengan adanya pertalian yang erat antara tanah dan persekutuan yang menguasai tanah itu; 2. Penyelenggaraan hukum sebagai usaha untuk mencegah adanya pelanggaran hukum, supaya hukum dapat berjalan sebagai mana mestinya; dan 3. Menyelenggarakan hukum sebagai pembetulan hukum setelah hukum itu di langgar.
  • 15. Example : Tugas pemeliharaan atau penyelenggaraan hukum Kapala Rakyat ini meliputi seluruh lapangan hukum adat, seperti : di Jawa Di Jawa – desa, mengenal pembagian warga desa dalam golongan-golongan,sbb : 1. Sikep, Gogol, yaitu golongan yang berkewajiban penuh terhadap segala gawe desa; 2. Kuli Gandok (Indung), yaitu hanya memikul separuh dari gawe desa; dan 3. Orang-orang tua dan anak-anak,golongan yang bebas dari gawe desa.
  • 16. Relegieus “Menurut kepercayaan tradisonal Indonesia, setiap masyarakat diliputi oleh kekuatan ghaib yang harus di pelihara agar masyarakat itu tetap bahagia” Kekuatan ghaib di Jawa disebut Sekti atau Kesekten, di tanah Batak disebut Tondi, yang menurut kepercayaan terdapat di dalam benda-benda keramat, seperti : a. Pusaka Keraton (Jawa); b. Kalompowang (Makasar); c. Arajang (Bugis);dan d. Punen (Mentawai).
  • 17. Kemasyarakatan (Komunal) “Ciri utamanya adalah kepentingan bersama lebih diutamakan daripada hak-hak perseorangan “ Example : Orang yang mempunyai pekarangan luas wajib memperbolehkan tetangganya berjalan melalui pekarangan tsb (jika perlu untuk pergi ke jalan umum)
  • 18. Demokratis “Ciri utamanya adalah kepentingan bersama lebih diutamakan daripada hak-hak perseorangan “ Example : Kepala Desa dalam mengambil keputusan harus melakukan musyawarah terlebih dahulu, demi kepentingan bersama
  • 19. Penyebab : 1. Adanya campur tangan pemerintahan Belanda, saat penjajahan dulu; 2. Modernisasi, perkembangan zaman. 3. Pengaruh Globalisasi.
  • 20. Berbicara mengenai penggolongan rakyat, secara umum kita berbicara mengenai ruang lingkup berlakunya Hukum adat bagi setiap Golongan yang berbeda-beda. Itulah tujuan dari adanya penggolongan masyarakat.
  • 21. Example : Pada masa Hindia Belanda, Masyarak Di bagi atas tiga golongan, yaitu : 1. Golongan Eropa; 2. Golongan Timur Asing; 3. Golongan Bumiputra. “Tujuannya adalah untuk membedakan peraturan adat manakah yang dipakai, jika salah satu anggota golongan tsb yang melakukan pelanggaran”