2. • Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) adalah
sistem terpadu yang menggabungkan prosedur
manual dengan proses elektronis dalam pengambilan
data, pembukuan dan pelaporan semua transaksi
keuangan, aset, utang dan ekuitas seluruh entitas
Pemerintah Pusat.
Pengertian Sistem Akuntansi Pemerintah
Pusat (SAPP)
3. •
• Sistem Akuntansi Bendahara
U m u m Negara (SA-BUN)
Sistem Akuntansi Instansi (SAI)
Sub SAPP
4. Sistem Akuntansi Bendahara U m u m Negara
(SA-BUN)
• SA-BUN merupakan serangkaian prosedur
manual maupun yang terkomputerisasi
mulai dari pengumpulan data, pencatatan,
yang dilaksanakan oleh Menteri Keuangan
selaku Bendahara Umum Negara (BUN)
5. • SAI merupakan serangkaian prosedur manual
maupun yang terkomputerisasi mulai dari
pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran
Negara/Lembagadigunakan untuk keperluan
internal organisasi disebut akuntansipihak
luar
Sistem Akuntansi Instansi (SAI)
6. •
• Lembaga Tinggi Negara
• Lembaga-Lembaga Eksekutif
Pemda yang sumber dananya dari APBN
Ruang Lingkup SAPP
7. • Pemerintah Daerah
• Lembaga KeuanganNegara
• BUMN/BUMD
TIDAK TERMASUK Ruang Lingkup SAPP
8. Tujuan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
(SAPP)
• Menjaga aset Pemerintah Pusat dan instansi-instansinya melalui
pencatatan, pemrosesan, dan pelaporan transaksi keuangan yang
konsisten sesuai dengan standar dan praktik akuntansi yang
diterima secara umum;
• Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang
anggaran dan kegiatan keuangan Pemerintah Pusat, baik secara
nasional maupun instansi yang berguna sebagai dasar penilaian
kinerja, untuk menentukan ketaatan terhadap otorisasi anggaran
dan untuktujuan akuntabilitas;
• Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi
keuangan suatu instansi dan Pemerintah Pusat secara
keseluruhan;
• Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk
perencanaan, pengelolaan dan pengendalian kegiatan dan
keuangan pemerintah secara efisien.
9. Ciri -ciri Pokok Sistem Akuntansi
Pemerintah Pusat (SAPP)
– Basis Akuntansi: Cash Toward Accrual.
– Sistem PembukuanBerpasangan
–
Dana Tunggal
– Desentralisasi PelaksanaanAkuntansi
– Bagan AkunStandar
– Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
10. Sistem Akuntansi Bendahara U m u m
Negara (SA-BUN)
1. Sistem Akuntansi Pusat (SiAP)
– Sistem Akuntansi Kas U m u m Negara (SAKUN)
– Sistem Akuntansi U m u m (SAU)
2. Akuntansi Utang Pemerintah dan Hibah (SA-
3. Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah (SA-IP)
4. Sistem Akuntansi Penerusan Pinjaman (SA-PP)
5. Sistem Akuntansi Transfer k e Daerah (SA-TD)
6. Sistem Akuntansi Bagian Anggaran Perhitungan dan
Pembiayaan (SA-BAPP)
7. Sistem Akuntansi Transaksi Khusus (SA-TK)
8. Sistem Akuntansi Badan Lainnya (SA-BL).
11. Sistem Akuntansi Instansi (SAI)
– Sistem Akuntansi Keuangan (SAK)
– Sistem Informasi Manajemen dan
Akuntansi Barang M i l i k Negara
(SIMAK-BMN)
12. • Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi Kuasa
Pengguna Anggaran (SA-UAKPA);
• Sistem Akuntansitingkat Unit Akuntansi
Pengguna Anggaran Wilayah(SA-
• Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi
Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (SA-
UAPPA-E1); dan
• Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi
Pengguna Anggaran (SA-UAPA)
Sistem Akuntansi Keuangan (SAK)
13. • Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi Kuasa
Pengguna Barang (SA-UAKPB);
• Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi Pembantu
Pengguna Barang Wilayah(SA-UAPPB-W);
• Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi Pembantu
Pengguna Barang Eselon I (SA-UAPPB-E1); dan
• Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi Pengguna
Barang (SA-UAPB).
Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi
Barang M i l i k Negara (SIMAK-BMN)
14. •
• Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang dan oleh karenanya wajib
menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan
untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari
satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan wajib menyampaikanlaporan
pertangggungjawaban berupa laporan keuangan.
Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan
15. Framework Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
(SAPP).
S A P P
S A I S A -B U N
S A K
S IM A K -
B M N
S i A P
S A - U P & H
S A -IP
S A - P P
S A - T D
S A -B A PP
S A - T K
S A - B L
S A K U N
S A U
16. Laporan Keuangan Pemerintah
Pusat (LKPP)
• Laporan pertanggungjawaban pemerintah
• atas pelaksanaan APBN berupa Laporan
Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus
Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
• Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)
disampaikan kepada DPR sebagai
pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN.
Sebelum disampaikan kepada DPR, LKPP
tersebut diaudit terlebih dahulu oleh pihak BPK.
17. Jenis Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
(LKPP)
– Laporan Realisasi Anggaran
– Neraca Pemerintah
–
Laporan Arus Kas
– Catatan atas Laporan Keuangan
18. Laporan Realisasi Anggaran
• Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan
yang menyajikan informasi realisasi pendapatan,
belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan,
sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang
masing-masing diperbandingkan dengan
anggarannya dalam satuperiode.
• Konsolidasi Laporan Realisasi Anggaran dilakukan
oleh Kementrian Negara/Lembaga
19. Neraca Pemerintah
• Neraca adalah laporan yang menyajikan
informasi posisikeuangan pemerintah
yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada
tanggal tertentu.
• Neraca PemerintahPusat merupakan
konsolidasi Neraca SAI dan Neraca
SAKUN.
20. • Laporan Arus Kas (LAK) adalah laporan yang menyajikan
informasi arus m a su k dan keluar kas selama periode
tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi,
investasi aset non-keuangan, pembiayaan, dan non
anggaran.
• Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat merupakan konsolidasi
Laporan Arus Kas dari seluruh K a n wi l Direktorat Jenderal
Perbendaharan (DJPBN).
Laporan Arus Kas
21. C a t a t a n a t a s L a p o r a n K e u a n g a n
• Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) adalah
laporan yang menyajikan informasi tentang
penjelasan atau daftar terinci atau analisis atau nilai
suatu pos yang disajikan dalam LRA, Neraca, dan
LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
• CALK LKPP memberikan penjelasan atau perincian
atau analisis atas nilai suatu pos yang tersaji di
neraca
