SlideShare a Scribd company logo
1
Tata Kelola
BADAN LAYANAN UMUM
PERGURUAN TINGGI NEGERI
1
Oleh:
Sujatmiko Wibowo
Auditor Madya – Itjen Kemendikbudristek
@rumah_idea
@rumahidea
http://eswe.my.id
PENGERTIAN BLU
2
BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah
yang dibentuk untuk memberikan pelayanan
kepada masyarakat berupa penyediaan barang
dan/atau jasa yang dijual tanpa
mengutamakan mencari keuntungan dan
dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada
prinsip efisiensi dan produktivitas
KARAKTERISTIK BLU
3
1. Berkedudukan sebagai lembaga pemerintah (bukan
kekayaan negara yang dipisahkan)
2. Menghasilkan barang/jasa yang seluruhnya/ sebagian dijual
kepada publik
3. Tidak bertujuan mencari keuntungan (laba)
4. Dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan
produktivitas ala korporasi
5. Rencana kerja/anggaran dan pertanggung jawaban
dikonsolidasikan pada instansi induk
6. Pendapatan & sumbangan dpt digunakan langsung
7. Pegawai dapat terdiri dari PNS dan Profesional Non-PNS
8. Bukan sebagai subyek pajak
TATA KELOLA PTN PK-BLU
4
• tunduk pada peraturan perundangan yang berlaku
pada masing-masing kementerian.
• Jika terjadi perubahan kelembagaan, berpedoman
pada ketentuan Menteri PAN & RB
KELEMBAGAAN
•terdiri atas Pemimpin, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis.
•dapat terdiri dari PNS dan profesional non PNS
•Nomenklatur pejabat pengelola BLU disesuaikan dengan
nomenklatur yang berlaku di Instansi BLU
PEJABAT PENGELOLA
• Pembinaan teknis oleh Menteri
• Pembinaan keuangan oleh Menteri Keuangan
(Dalam pelaksanaannya oleh Dewan Pengawas)
PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN
• Pejabat pengelola dapat diberi remunerasi
• Ditetapkan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan
atas usul Menteri
REMUNERASI
KELEMBAGAAN PTN PK-BLU
5
NO.
PEJABAT
PENGLOLA BLU
NAMA UNIT/PEJABAT
PADA PTN
1.
2.
3.
4.
5.
Pimpinan BLU
Pejabat Teknis
Pejabat Keuangan
Satuan pemeriksaan intern
Dewan Pengawas
Rektor
•Fakultas/Jurusan
•Lembaga/Unit Penelitian dan
Pengabdian Kepada Masyarakat
•Biro
•UPT
• unit teknis lainnya
Pejabat yang tugasnya relevan (PR/
Kepala Biro yang mengelola
keuangan/pejabat yang ditunjuk)
•Satuan Pengawas Intern (SPI)
•Inspektorat Jenderal Kemdikbud
Dewan Pengawas
TUGAS DAN FUNGSI PEJABAT PTN PK-BLU
6
Pimpinan BLU:
a. menyiapkan rencana strategis bisnis;
b. menyiapkan rencana bisnis anggaran (RBA);
c. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat
teknis sesuai peraturan perundang-undangan;
d. menyampaikan pertanggungjawaban kinerja
operasional dan keuangan BLU.
1
TUGAS DAN FUNGSI PEJABAT PTN PK-BLU
7
Pejabat Keuangan:
a. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
b. menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran;
c. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
d. menyelenggarakan pengelolaan kas;
e. melakukan pengelolaan utang-piutang;
f. menyusun kebijakan pengelolaan barang, asset tetap, dan
investasi BLU;
g. menyelenggarakan system informasi manajemen
keuangan; dan
h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan
keuangan.
2
8
Pejabat Teknis BLU :
1. menyusun kegiatan teknis di bidangnya;
2. melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA; dan
3. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di
bidangnya.
3
TUGAS DAN FUNGSI PEJABAT PTN PK-BLU
TUGAS DAN FUNGSI PEJABAT PTN PK-BLU
9
Satuan Pengawas Internal :
• Melaksanakan pemeriksaan intern
• Berkedudukan langsung di bawah Pimpinan BLU
• Dalam melaksanakan tugas berkoordinasi dengan
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
4
TUGAS DAN FUNGSI PEJABAT PTN PK-BLU
10
❑ Tugas
melakukan pengawasan terhadap PT PK-BLU yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola
PT PK-BLU Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Bisnis dan Anggaran serta
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
❑ Kewajiban:
1. memberikan pendapat dan saran kepada Menteri dan Menteri Keuangan mengenai Rencana
Strategis Bisnis dan Rencana Bisnis dan Anggaran yang diusulkan Pejabat Pengelola PT
PK-BLU;
2. melaporkan kepada Menteri dan Menteri Keuangan apabila terjadi gejala
penurunan kinerja PT PK-BLU;
3. mengikuti perkembangan kegiatan PT PK-BLU, termasuk perkembangan kegiatan akademik
melalui laporan rutin yang disusun Senat
4. memberikan nasihat kepada Pimpinan PT PK-BLU dalam melaksanakan pengelolaan BLU;
5. memberikan pendapat dan saran kepada Menteri dan Menteri Keuangan mengenai setiap
masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan PT PK-BLU; dan
6. memberikan masukan, saran, atau tanggapan atas laporan keuangan dan laporan kinerja PT
PK-BLU kepada Pejabat PT PK-BLU.
DEWAN PENGAWAS
5
TUGAS DAN FUNGSI PEJABAT PTN PK-BLU
11
DEWAN PENGAWAS
(lanjutan)
• Dalam melaksanakan kewajibannya, Dewan Pengawas:
➢ mengadakan pertemuan dengan Pimpinan PT PK-BLU paling sedikit 1
(satu) kali dalam 3 (tiga) bulan, atau sewaktu-waktu apabila
diperlukan;
➢ menganalisis laporan keuangan triwulanan dan laporan kinerja
semesteran PT PK-BLU;
➢ menganalisis laporan rencana dan realisasi investasi, hutang piutang,
dan hal-hal lain yang berdampak signifikan terhadap kondisi keuangan
PT PK-BLU;
➢ menelaah dan memberikan persetujuan RBA, usulan tarif, dan
usulan standar biaya yang diusulkan.
• Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri dan
Menteri Keuangan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1
(satu) semester atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
SUSUNAN KEANGGOTAAN
DEWAN PENGAWAS PTN PK-BLU
12
• Dipilih dari anggota melalui rapat
Dewas
Ketua
• Masa jabatan (lima) 5 tahun
• Dapat dipilih untuk 1 (satu) kali masa
jabatan berikutnya
Anggota
• Dipimpin oleh seorang Sekretaris
• Berasal dari PTN dan diangkat oleh
Pimpinan PTN dengan persetujuan
Dewas
Sekretariat
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) PTN PK-BLU
13
1. RBA berfungsi sebagai dokumen penganggaran serta dasar
pelaksanaan kegiatan BLU.
2. BLU menyusun RBA tahunan dengan mengacu kepada rencana
strategis bisnis.
3. RBA memuat seluruh program, kegiatan, anggaran
penerimaan/pendapatan, anggaran pengeluaran/ belanja,
estimasi saldo awal kas, dan estimasi saldo akhir kas BLU.
4. RBA disusun berdasarkan:
a. basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya;
b. kebutuhan dan kemampuan pendapatan dan
c. basis akrual.
5. RBA menganut Pola Anggaran Fleksibel (flexible
budget) dengan suatu Persentase Ambang Batas
SUMBER PENDAPATAN PTN PK-BLU
14
1. Pendapatan dari layanan
2. Hibah tidak terikat dan/atau hibah terikat
3. Hasil kerja sama BLU dengan pihak lain
dan/atau hasil usaha lainnya (hasil
usaha lainnya a.l.pendapatan jasa lembaga
keuangan, hasil penjualan aset tetap, dan
pendapatan sewa)
BELANJA PTN PK-BLU
15
1. Terdiri dari unsur biaya sesuai struktur biaya dalam RBA definitif
2. Diselenggarakan secara fleksibel mengikuti praktek bisnis yang
sehat
3. Fleksibilitas pengelolaan belanja berlaku dalam ambang batas
yang ditetapkan dalam RBA
4. Belanja melebihi pagu DIPA BLU namun masih dalam ambang
batas dapat dilakukan mendahului revisi DIPA BLU.
5. Belanja melebihi ambang batas harus mendapat persetujuan
Menkeu atas usulan pimpinan K/L (revisi DIPA).
6. Belanja BLU dilaporkan sebagai belanja barang dan jasa K/L
SURPLUS ANGGARAN PADA PTN PK-BLU
16
1. Surplus anggaran BLU dapat digunakan dalam tahun
anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Menkeu, sesuai
dengan kewenangannya, disetorkan sebagian atau
seluruhnya ke Kas Umum Negara.
2. Surplus tersebut diestimasikan dalam RBA tahun anggaran
berikutnya untuk disetujui penggunaannya
3. Surplus BLU adalah selisih lebih antara pendapatan dan
belanja BLU yang dihitung berdasarkan laporan keuangan
operasional berbasis akrual pada suatu periode anggaran
4. Penggunaan saldo awal kas BLU:
a. Menambah pagu belanja pada DlPA BLU (melalui revisi DIPA BLU).
b. Menutup selisih (mismatch) antara jumlah kas yang tersedia
ditambah dengan aliran kas masuk yang diharapkan dengan
jumlah pengeluaran yang diproyeksikan.
PENGESAHAN PENDAPATAN DAN
BELANJA PTN PK-BLU
17
1. Penggunaan dana yg bersumber dari pendapatan BLU dapat
digunakan langsung dan dipertanggungjawabkan dengan SP3B.
2. SP3B diajukan kepada KPPN setiap triwulan selambat-lambatnya
tanggal 10 setelah akhir triwulan. (paling kurang 1 kali dalam 1
triwulan.
3. Untuk SP3B Triwulan IV, pengajuannya mengikuti ketentuan
yang mengatur tentang Langkah-Langkah Akhir Tahun
Anggaran.
4. SP3B dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ).
5. Berdasarkan SP3B tersebut, KPPN menerbitkan SP2B sebagai
dasar realisasi penggunaan dana yang bersumber dari
pendapatan BLU.
SISTEM AKUNTANSI PTN PK-BLU
18
1. SISTEM AKUNTANSI :
Serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi
mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan,
pengikhtisaran sampai pelaporan posisi keuangan dan
operasi keuangan
2. STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN :
Prinsip akuntansi yg ditetapkan oleh Ikatan Profesi
Akuntan Indonesia dalam menyusun dan menyajikan
laporan keuangan suatu entitas usaha
3. STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH :
Prinsip akuntansi yg ditetapkan dalam menyusun dan
menyajikan laporan keuangan pemerintah
SPM
Standar
Pelayanan
Minimum
• BLU menggunakan SPM yang ditetapkan oleh menteri/ pim lembaga/
gub/ bupati/ wlkota.
• SPM dapat diusulkan oleh BLU.
• SPM harus mempertimbangkan : kualitas layanan, pemerataan dan
kesetaraan layanan, biaya serta kemudahan untuk mendapatkan
layanan.
Tarif Layanan
Standar
• Atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana.
• Mempertimbangkan aspek:
✓ Kontinuitas dan pengembangan layanan;
✓ Daya beli masyarakat;
✓ Asas keadilan dan kepatutan; dan
✓ Kompetisi yang sehat
Pemimpin
BLU
Menteri/pim
lembaga/ kep
SKPD
Menkeu/Gub/Bup
ati/walikota
1. Pengusulan Tarif 2. Penyampaian Usulan Tarif 3. Penetapan Tarif
STANDAR TARIF DAN LAYANAN
RBA disusun
berdasarkan basis
kinerja dan
perhitungan
akuntansi biaya
menurut jenis
layanannya.
RBA BLU disusun
berdasarkan
kebutuhan dan
kemempuan
pendapatan yang
diperkirakan akan
diterima dari
masyarakat, badan
lain, dan APBN/APBD
RENSTRA-K/L
atau RPJMD
RSB
(5 tahunan)
RBA BLU
(1 tahunan)
RKA K/L, RKA SKPD,
/ Rancangan APBD
Disertai dngn usulan SPM &
biaya dr keluaran yg akan
dihasilkan
APBN/
APBD
Dikaji kembali
standar biaya dan
anggaran BLU
RKA K/L, RKA SKPD,
/ Rancangan APBD
dan
RBA BLU
RBA BLU
Definitif
Dok PA BLU
Paling sedikit
mencakup seluruh
pendapatan dan
belanja, seluruh arus
kas, serta jumlah dan
kualitas jasa dan/atau
barang
Mengesahkan
Dok PA (max) 31
Des
Jika 31 Des
belum
disahkan, BLU
dapat
melakukan
pengeluaran
max angka dok
PA thn lalu
• Mjd lampiran dari perjanjian kinerja yg ditandatangani oleh
menteri/pim lembaga/gub/bup/wlkota dgn pim BLU.
• Mjd dasar penarikan dana yg bersumber dr APBN/APBD oleh BLU.
Menteri/pim
lembaga/ kep
SKPD
Menkeu/PPKD
BLU
PERENCANAN & PENGANGGARAN
Pengadaan barang dan / jasa:
• Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.08/PMK.02/2006
tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada BLU.
• BLU Penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan
sebagian atau seluruhnya dari ketentuan pengadaan barang
dan jasa pemerintah bila terdapat alasan efektivitas dan/atau
efisiensi.
Pengadaan Barang
• Barang inventaris satker BLU dapat dihapuskan
dan/atau dialihkan kepada pihak lain dengan
cara dijual, dipertukarkan, atau dihibahkan.
• BLU tidak dapat mengalihkan dan/atau
menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan
pejabat yang berwenang.
• Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak
terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi
satker BLU harus mendapat persetujuan
Pengelola Barang.
Pengelolaan Aset
PENGELOLAAN BARANG
Dapat berupa:
• Gaji;
• Honorarium;
• Tunjangan tetap;
• Insentif;
• Bonus atas prestasi;
• Pesangon; dan/atau
• Pensiun. Remunerasi
Berdasarkan:
Tingkat tanggung jawab &
tuntutan profesionalisme
yg diperlukan.
Mempertimbangkan
prinsip:
• Proporsionalitas;
• Kesetaraan; dan
• Kepatutan.
Pemimpin
BLU
Menteri/pim
lembaga/ kep
SKPD
Menkeu/Gub/Bup
ati/walikota
1. Pengusulan 2. Penyapaian Usulan 3. Penetapan
Proses
RENUMERASI
KRITERIA PEMBERIAN REMUNERASI
 Remunerasi dapat diberikan berdasarkan tingkat
tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme.
 Bentuk remunerasi yaitu berupa imbalan kerja yang
dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium,
insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau
pensiun
 Penetapan remunerasi mempertimbangkan: prinsip
proporsionalitas, kesetaraaan, kepatutan, dan
kinerja operasional BLU.
23
RENUMERASI
PERTIMBANGAN PENETAPAN BESARAN
REMUNERASI
▪ Proporsionalitas, yaitu pertimbangan atas ukuran (size)
dan jumlah aset yang dikelola BLU serta tingkat
pelayanan;
▪ Kesetaraan, yaitu dengan memperhatikan industri
pelayanan sejenis;
▪ Kepatutan, yaitu menyesuaikan dengan kemampuan
pendapatan BLU yang bersangkutan;
▪ Kinerja Operasional BLU yang ditetapkan oleh
Menteri/Pimpinan Lembaga sekurang-kurangnya
mempertimbangkan indikator keuangan, pelayanan,
mutu dan manfaat bagi masyarakat.
24
RENUMERASI
Analisa &
Uraian
Jabatan
Struktur
Remunerasi
Penilaian
Prestasi
Kerja
Penilaian
Jabatan
Data Pasar
Survai
Remunerasi
Administrasi
Remunerasi
SIKLUS MANAJEMEN REMUNERASI
Komunikasi
&
Evaluasi
Performance
Management
System
25
RENUMERASI
SUBSTANSI USULAN REMUNERASI
Usulan remunerasi memuat:
▪ Penyusunan struktur dan skala gaji
▪ Penentuan indikator kinerja
▪ Kebijakan remunerasi
▪ Analisa remunerasi
26
RENUMERASI
ALUR PENETAPAN REMUNERASI
Menteri/Pimpinan Lembaga melakukan
Pembahasan usulan remunerasi, selanjutnya diajukan ke Menkeu
Pimpinan BLU mengajukan usulan remunerasi
Menteri Keuangan menetapkan tarif melalui KMK
Menteri Keuangan c.q. Tim Penilai Usulan Tarif dan Remunerasi
melakukan penilaian usulan remunerasi
Remunerasi Pejabat Pengelola, dan Pegawai BLU,
serta Dewan Pengawas
27
RENUMERASI
SISTEM AKUNTANSI PTN PK-BLU
28
Cetak
sesuai SAK
Transaksi
Sistem
Akuntansi
Berbasis
SAK
LK
Data untuk
Konsolidasi
Pembuatan
SP3B /SP2B
& MP
Data untuk
konsolidasi
LK
SAP
ADK
LAPORAN KEUANGAN BLU
29
LAPORAN KEUANGAN BLU LAPORAN KEUANGAN KL
Laporan Keuangan Utama BLU
Standar Akuntansi Keuangan
Bagian tidak terpisahkan dari
Laporan Pertanggungjawaban
Keuangan Kementerian
Standar Akuntansi
Pemerintahan
Accrual Basis
Accrual Basis
SAI dan BAS
Sistem Akuntansi dibuat
sendiri oleh BLU
1
2
3
1
2
3
LAPORAN KEUANGAN BLU
30
(komponen Laporan Keuangan sesuai dengan SAK.)
Laporan
Operasional
Neraca
Laporan Arus Kas
Catatan atas
Laporan Keuangan
• Laporan perasional menyajikan informasi tentang
operasi BLU mengenai sumber, alokasi, dan
pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh
BLU.
• Basis accrual
Menyediakan informasi tentang posisi keuangan
BLU meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas pada
tanggal tertentu
Menyediakan informasi mengenai sumber, penggunaan,
perubahan kas dan setara kas selama periode akuntansi
serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan
Memberikan penjelasan dan analisis atas informasi yang ada
laporan operasional,neraca, laporan arus kas, dan informasi
tambahan lainnya sehingga para pengguna mendapatkan
pemahaman yang paripurna atas laporan keuangan BLU
Laporan Realisasi
Anggaran
Neraca
Catatan atas
Laporan Keuangan
• LRA menyajikan informasi tentang anggaran dan
realisasi anggaran BLU secara tersanding dengan
tingkat capaian targetnya
• Berbasis Accrual
Menyediakan informasi tentang posisi keuangan
BLU meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas pada
tanggal tertentu
Memberikan penjelasan dan analisis atas informasi yang ada di
LRA, neraca, laporan arus kas, dan informasi tambahan lainnya
sehingga para pengguna mendapatkan pemahaman yang
paripurna atas laporan keuangan BLU
LAPORAN KEUANGAN BLU
(komponen Laporan Keuangan sesuai dengan SAP)
31
SISTEM AKUNTANSI PK-BLU
32
1 Sistem akuntansi BLU memproses semua pendapatan BLU dan belanja yang
bersumber dari APBN maupun dari Pendapatan BLU. → LK yang dihasilkan
mencakup semua transaksi keuangan.
2 BLU harus memiliki sistem akuntansi yang dapat menghasilkan :
a. LK untuk tujuan pertanggungjawaban berdasarkan SAK
b. LK untuk tujuan konsolidasi berdasarkan SAP.
c. Untuk tujuan konsolidasi diharapkan juga dapat menghasilkan data elektronis
(berupa file Buku Besar/ADK) yang dapat digabungkan oleh UAPPA-E1 dengan
aplikasi SAI tingkat Eselon l. Sehingga laporan keuangan yang dihasilkan
ditingkat Eselon I sudah mencakup LK-BLU.
d. Data untuk keperluan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) setiap
triwulan, agar transaksi keuangan BLU yang bersumber dari Pendapatan BLU
juga tercatat di KPPN.
3 SP3B menjadi dasar bagi KPPN untuk menerbitkan SP2B BLU, sehingga KPPN
dapat membukukan transaksi keuangan BLU yang bersumber dari Pendapatan
BLU. Dengan SP3B ini BLU akan mencatat Pendapatan BLU yang diterimanya dan
belanja operasionalnya yang telah dibelanjakan selama 1 triwulan.
LK PK-BLU UNTUK KONSOLIDASI DENGAN LKKL
33
1. BLU selaku pengelola kekayaan negara yang tidak dipisahkan
adalah entitas akuntansi dan wajib menyusun laporan keuangan.
2. Laporan Keuangan BLU merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Laporan Keuangan kementerian negara/lembaga.
3. Laporan Keuangan BLU untuk konsolidasi disusun berdasarkan
Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Laporan keuangan BLU untuk konsolidasi terdiri dari :
a.Neraca;
b.Laporan Realisasi Anggaran;
c.Catatan atas Laporan Keuangan.
5. Laporan keuangan BLU untuk Konsolidasi dimaksudkan untuk
penyusunan Laporan Keuangan K/L.
6. LK untuk konsolidasi disampaikan oleh entitas akuntansi ke entitas
pelaporan secara periodik dan berjenjang.
LK PK-BLU UNTUK KONSOLIDASI DENGAN LKKL
34
7. BLU menggunakan sistem akuntansi yg dapat menghasilkan Laporan
Keuangan berdasarkan SAK dan SAP serta ADK.
8. Sistem akuntansi yang digunakan diserahkan sepenuhnya kepada
BLU.
9. Laporan Realisasi Anggaran memuat pendapatan BLU, belanja yang
bersumber dari APBN, dan belanja yang bersumber dari pendapatan
BLU.
10. Dokumen sumber untuk membukukan pendapatan BLU dan belanja
BLU yang bersumber dari pendapatan BLU dalam rangka
menghasilkan LK adalah SPM Pengesahan dan SP2D pengesahan.
11. Sebagai pengguna BMN, Menteri wajib menyajikan Laporan Barang
Pengguna Semesteran/Tahunan.
12. Neraca yang dihasilkan berdasarkan konversi perkiraan Neraca BLU
sesuai SAK ke dalam Bas yang telah ditetapkan oleh Menkeu untuk
dikonsolidasikan menjadi BMN K/L
DIT. APK
UAPA
DIAGRAM PELAPORAN BLU
35
UAPPA-E1
BLU
DIT.
PPK-BLU
4
1
1. BLU merekam dan memproses dokumen sumber.
2. BLU melakukan Rekonsiliasi dengan KPPN setiap Triwulan.
3. BLU kirim ADK ke UAPPA-E1 setiap bln dan LRA & Neraca setiap trwln.
4. BLU setiap triwulan mengirimkan LK berdasarkan SAK ke Ditjen Pb.Cq.
Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU.
5. BLU mengirimkan LRA dan Neraca beserta CaLK ke UAPPA-E1 dilampiri
Laporan Keuangan BLU berdasarkan SAK setiap semester.
6. UAPPA-E1 menggabungkan ADK seluruh UAKPA dibawahnya termasuk UA-BLU
dan membuat ringkasan Laporan Keuangan BLU.
7. UAPPA-E1 mengirimkan LRA dan Neraca setiap triwulan, dan file data transaksi
berupa ADK ke UAPA setiap bulan.
8. UAPPA-E1 mengirimkan LRA dan Neraca beserta CaLK ke UAPA dilampiri
lembar muka LK-BLU berdasarkan SAK beserta ringkasannya setiap semester.
9. UAPA menggabungkan ADK seluruh UAPPA-E1 dalam lingkungannya dan
membuat ringkasan Laporan Keuangan BLU.
10.UAPA mengirimkan LRA dan Neraca beserta CaLK dilampiri lembar muka (face)
LK BLU berdasarkan SAK beserta ringkasannya ke Dirjen. Pb.c.q. Direktorat
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan setiap semester.
11.UAPA mengirimkan lembar muka (face) LK BLU berdasarkan SAK beserta
ringkasannya ke Ditjen. Pb.c.q. Direktorat PPK-BLU setiap semester.
12.Direktorat Pembinaan PK-BLU setiap semester dan tahunan mengirimkan
Ringkasan LK-BLU kepada Direktorat APK.
3/5
7/8
10
KPPN
2
6
12
11
9
REVIU ATAS LK PK-BLU
36
1. Laporan Keuangan BLU direvieu terlebih dahulu oleh
satuan pengawasan intern sebelum disampaikan
kepada entitas pelaporan.
2. Dalam hal tidak terdapat satuan pengawasan intern,
maka revieu terhadap laporan keuangan dilakukan
oleh aparat pengawasan intern kementerian
negara/lembaga.
3. Reviu dilaksanakan secara bersamaan dengan
pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan
keuangan BLU.
4. Dewan Pengawasan mendorong perbaikan dan koreksi
sesuai rekomendasi hasil reviu dan audit
TERIMA KASIH
37
@rumah_idea
@rumahidea
http://eswe.my.id

More Related Content

What's hot

Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah MTEF: Medium Term Expenditure Framework
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah MTEF: Medium Term Expenditure FrameworkKerangka Pengeluaran Jangka Menengah MTEF: Medium Term Expenditure Framework
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah MTEF: Medium Term Expenditure Framework
Dadang Solihin
 
Penyusunan Anggaran berbasis Kinerja
Penyusunan Anggaran berbasis KinerjaPenyusunan Anggaran berbasis Kinerja
Penyusunan Anggaran berbasis Kinerja
Dadang Solihin
 
struktur dan penyusunan APBN.pptx
struktur dan penyusunan APBN.pptxstruktur dan penyusunan APBN.pptx
struktur dan penyusunan APBN.pptx
RikiWahyudi19
 
Pengelolaan Barang Milik Daerah
Pengelolaan Barang Milik DaerahPengelolaan Barang Milik Daerah
Pengelolaan Barang Milik Daerah
Oswar Mungkasa
 
Slide pmk 190_pmk_05_2012
Slide pmk 190_pmk_05_2012Slide pmk 190_pmk_05_2012
Slide pmk 190_pmk_05_2012
Tatang Suwandi
 
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...
Joy Irman
 
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan DaerahPengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan Daerah
Sujatmiko Wibowo
 
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanTata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Ahmad Abdul Haq
 
Pedoman Pengelolan Keuangan daerah
Pedoman Pengelolan Keuangan daerah Pedoman Pengelolan Keuangan daerah
Pedoman Pengelolan Keuangan daerah
Kementerian Dalam Negeri
 
Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran PembangunanAnggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Dadang Solihin
 
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
Rian Saifulloh
 
Sosialisasi PMK 210 Tahun 2022.pptx
Sosialisasi PMK 210 Tahun 2022.pptxSosialisasi PMK 210 Tahun 2022.pptx
Sosialisasi PMK 210 Tahun 2022.pptx
KharizaUmami1
 
Peran apip inspektorat jenderal dalam redesign sistem penganggaran
Peran apip inspektorat jenderal dalam redesign sistem penganggaranPeran apip inspektorat jenderal dalam redesign sistem penganggaran
Peran apip inspektorat jenderal dalam redesign sistem penganggaran
Dr. Zar Rdj
 
Pembiayaan daerah
Pembiayaan daerahPembiayaan daerah
Pembiayaan daerah
Dahlan Tampubolon
 
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembaga
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembagaRedesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembaga
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembaga
Dr. Zar Rdj
 
Sop pengelolaan apbd 2015
Sop pengelolaan apbd 2015Sop pengelolaan apbd 2015
Sop pengelolaan apbd 2015
Muhammad Ali Said
 
Penatausahaan Keuangan Desa
Penatausahaan Keuangan DesaPenatausahaan Keuangan Desa
Penatausahaan Keuangan Desa
Sujatmiko Wibowo
 
Manajemen Pppk.pptx
Manajemen Pppk.pptxManajemen Pppk.pptx
Manajemen Pppk.pptx
BKPSDMBatamMutasi
 
Pengelolaan dan penatausahaan bmn tp
Pengelolaan dan penatausahaan bmn tpPengelolaan dan penatausahaan bmn tp
Pengelolaan dan penatausahaan bmn tp
gusti patiung
 

What's hot (20)

Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah MTEF: Medium Term Expenditure Framework
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah MTEF: Medium Term Expenditure FrameworkKerangka Pengeluaran Jangka Menengah MTEF: Medium Term Expenditure Framework
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah MTEF: Medium Term Expenditure Framework
 
Penyusunan Anggaran berbasis Kinerja
Penyusunan Anggaran berbasis KinerjaPenyusunan Anggaran berbasis Kinerja
Penyusunan Anggaran berbasis Kinerja
 
Blud
BludBlud
Blud
 
struktur dan penyusunan APBN.pptx
struktur dan penyusunan APBN.pptxstruktur dan penyusunan APBN.pptx
struktur dan penyusunan APBN.pptx
 
Pengelolaan Barang Milik Daerah
Pengelolaan Barang Milik DaerahPengelolaan Barang Milik Daerah
Pengelolaan Barang Milik Daerah
 
Slide pmk 190_pmk_05_2012
Slide pmk 190_pmk_05_2012Slide pmk 190_pmk_05_2012
Slide pmk 190_pmk_05_2012
 
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...
 
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan DaerahPengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan Daerah
 
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanTata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
 
Pedoman Pengelolan Keuangan daerah
Pedoman Pengelolan Keuangan daerah Pedoman Pengelolan Keuangan daerah
Pedoman Pengelolan Keuangan daerah
 
Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran PembangunanAnggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
 
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
 
Sosialisasi PMK 210 Tahun 2022.pptx
Sosialisasi PMK 210 Tahun 2022.pptxSosialisasi PMK 210 Tahun 2022.pptx
Sosialisasi PMK 210 Tahun 2022.pptx
 
Peran apip inspektorat jenderal dalam redesign sistem penganggaran
Peran apip inspektorat jenderal dalam redesign sistem penganggaranPeran apip inspektorat jenderal dalam redesign sistem penganggaran
Peran apip inspektorat jenderal dalam redesign sistem penganggaran
 
Pembiayaan daerah
Pembiayaan daerahPembiayaan daerah
Pembiayaan daerah
 
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembaga
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembagaRedesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembaga
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembaga
 
Sop pengelolaan apbd 2015
Sop pengelolaan apbd 2015Sop pengelolaan apbd 2015
Sop pengelolaan apbd 2015
 
Penatausahaan Keuangan Desa
Penatausahaan Keuangan DesaPenatausahaan Keuangan Desa
Penatausahaan Keuangan Desa
 
Manajemen Pppk.pptx
Manajemen Pppk.pptxManajemen Pppk.pptx
Manajemen Pppk.pptx
 
Pengelolaan dan penatausahaan bmn tp
Pengelolaan dan penatausahaan bmn tpPengelolaan dan penatausahaan bmn tp
Pengelolaan dan penatausahaan bmn tp
 

Similar to Tata Kelola BLU pada Perguruan Tinggi Negeri

Paparan Sesjen PK BLU-OK (1).ppt
Paparan Sesjen PK BLU-OK (1).pptPaparan Sesjen PK BLU-OK (1).ppt
Paparan Sesjen PK BLU-OK (1).ppt
poltekkesbanjarmasin
 
Paparan Sesjen PK BLU-OK (1).ppt
Paparan Sesjen PK BLU-OK (1).pptPaparan Sesjen PK BLU-OK (1).ppt
Paparan Sesjen PK BLU-OK (1).ppt
ARISMUNANDAR522636
 
Paparan Sesjen PK BLU-OK.ppt
Paparan Sesjen PK BLU-OK.pptPaparan Sesjen PK BLU-OK.ppt
Paparan Sesjen PK BLU-OK.ppt
FatihArifin
 
Pengelolaan Keuangan.ppt
Pengelolaan Keuangan.pptPengelolaan Keuangan.ppt
Pengelolaan Keuangan.ppt
HMToha1
 
BADAN LAYANAN UMUM-AKNT SEKTOR PUBLIK
BADAN LAYANAN UMUM-AKNT SEKTOR PUBLIKBADAN LAYANAN UMUM-AKNT SEKTOR PUBLIK
BADAN LAYANAN UMUM-AKNT SEKTOR PUBLIK
rohima _yesung
 
Pembekalan magang blu blud
Pembekalan magang blu bludPembekalan magang blu blud
Pembekalan magang blu blud
sridermawani
 
2.-Pengelolaan-Keuangan-BLU.pptx
2.-Pengelolaan-Keuangan-BLU.pptx2.-Pengelolaan-Keuangan-BLU.pptx
2.-Pengelolaan-Keuangan-BLU.pptx
MuhammadIqbalDhanart1
 
Ung Implementasi Blu 010210
Ung Implementasi Blu 010210Ung Implementasi Blu 010210
Ung Implementasi Blu 010210Arbyn Dungga
 
penjelasan, dasar hukum, tujuan, dll tentang BADAN LAYANAN UMUM (BLU).pdf
penjelasan, dasar hukum, tujuan, dll tentang BADAN LAYANAN UMUM (BLU).pdfpenjelasan, dasar hukum, tujuan, dll tentang BADAN LAYANAN UMUM (BLU).pdf
penjelasan, dasar hukum, tujuan, dll tentang BADAN LAYANAN UMUM (BLU).pdf
fathiaumara
 
Pengelolaan-BLU-20062019-1.pptx
Pengelolaan-BLU-20062019-1.pptxPengelolaan-BLU-20062019-1.pptx
Pengelolaan-BLU-20062019-1.pptx
shadow112797
 
PAYMENT PROCESS FOR BUDGETED STATE SPENDING (Indonesia)
PAYMENT PROCESS FOR BUDGETED STATE SPENDING (Indonesia)PAYMENT PROCESS FOR BUDGETED STATE SPENDING (Indonesia)
PAYMENT PROCESS FOR BUDGETED STATE SPENDING (Indonesia)
Muljati Muli
 
Slide pmk 190_pmk_05_2012
Slide pmk 190_pmk_05_2012Slide pmk 190_pmk_05_2012
Slide pmk 190_pmk_05_2012bprast1
 
Slide-PMK-190_Materi-I.pdf
Slide-PMK-190_Materi-I.pdfSlide-PMK-190_Materi-I.pdf
Slide-PMK-190_Materi-I.pdf
yudouyami
 
Ketentuan Penerapan BLU-BLUD_ Materi Workshop "Penyusunan RENCANA BISNIS & AN...
Ketentuan Penerapan BLU-BLUD_ Materi Workshop "Penyusunan RENCANA BISNIS & AN...Ketentuan Penerapan BLU-BLUD_ Materi Workshop "Penyusunan RENCANA BISNIS & AN...
Ketentuan Penerapan BLU-BLUD_ Materi Workshop "Penyusunan RENCANA BISNIS & AN...
Kanaidi ken
 
Puskesmas sebagai-badan-layanan-umum-daerah-blud
Puskesmas sebagai-badan-layanan-umum-daerah-bludPuskesmas sebagai-badan-layanan-umum-daerah-blud
Puskesmas sebagai-badan-layanan-umum-daerah-blud
Gilar Bagja
 
Tugas & wewenang pejabat pembuat komitmen
Tugas & wewenang pejabat pembuat komitmenTugas & wewenang pejabat pembuat komitmen
Tugas & wewenang pejabat pembuat komitmen
hanifpurwanto
 
Pengelolaan anggaran dan bmn itjen
Pengelolaan anggaran dan bmn itjenPengelolaan anggaran dan bmn itjen
Pengelolaan anggaran dan bmn itjenagus_ibnu_hasan
 
Materi BLUD Mahulu.pptx
Materi BLUD Mahulu.pptxMateri BLUD Mahulu.pptx
Materi BLUD Mahulu.pptx
MujionoDistambKutim
 
Badan_Layanan_Umum_Daerah.pptx
Badan_Layanan_Umum_Daerah.pptxBadan_Layanan_Umum_Daerah.pptx
Badan_Layanan_Umum_Daerah.pptx
MuliayamaTanjungAPSP
 
5 Review Materi Bendahara Pengeluaran_2019.pptx
5 Review Materi Bendahara Pengeluaran_2019.pptx5 Review Materi Bendahara Pengeluaran_2019.pptx
5 Review Materi Bendahara Pengeluaran_2019.pptx
ARIF KUSMAN
 

Similar to Tata Kelola BLU pada Perguruan Tinggi Negeri (20)

Paparan Sesjen PK BLU-OK (1).ppt
Paparan Sesjen PK BLU-OK (1).pptPaparan Sesjen PK BLU-OK (1).ppt
Paparan Sesjen PK BLU-OK (1).ppt
 
Paparan Sesjen PK BLU-OK (1).ppt
Paparan Sesjen PK BLU-OK (1).pptPaparan Sesjen PK BLU-OK (1).ppt
Paparan Sesjen PK BLU-OK (1).ppt
 
Paparan Sesjen PK BLU-OK.ppt
Paparan Sesjen PK BLU-OK.pptPaparan Sesjen PK BLU-OK.ppt
Paparan Sesjen PK BLU-OK.ppt
 
Pengelolaan Keuangan.ppt
Pengelolaan Keuangan.pptPengelolaan Keuangan.ppt
Pengelolaan Keuangan.ppt
 
BADAN LAYANAN UMUM-AKNT SEKTOR PUBLIK
BADAN LAYANAN UMUM-AKNT SEKTOR PUBLIKBADAN LAYANAN UMUM-AKNT SEKTOR PUBLIK
BADAN LAYANAN UMUM-AKNT SEKTOR PUBLIK
 
Pembekalan magang blu blud
Pembekalan magang blu bludPembekalan magang blu blud
Pembekalan magang blu blud
 
2.-Pengelolaan-Keuangan-BLU.pptx
2.-Pengelolaan-Keuangan-BLU.pptx2.-Pengelolaan-Keuangan-BLU.pptx
2.-Pengelolaan-Keuangan-BLU.pptx
 
Ung Implementasi Blu 010210
Ung Implementasi Blu 010210Ung Implementasi Blu 010210
Ung Implementasi Blu 010210
 
penjelasan, dasar hukum, tujuan, dll tentang BADAN LAYANAN UMUM (BLU).pdf
penjelasan, dasar hukum, tujuan, dll tentang BADAN LAYANAN UMUM (BLU).pdfpenjelasan, dasar hukum, tujuan, dll tentang BADAN LAYANAN UMUM (BLU).pdf
penjelasan, dasar hukum, tujuan, dll tentang BADAN LAYANAN UMUM (BLU).pdf
 
Pengelolaan-BLU-20062019-1.pptx
Pengelolaan-BLU-20062019-1.pptxPengelolaan-BLU-20062019-1.pptx
Pengelolaan-BLU-20062019-1.pptx
 
PAYMENT PROCESS FOR BUDGETED STATE SPENDING (Indonesia)
PAYMENT PROCESS FOR BUDGETED STATE SPENDING (Indonesia)PAYMENT PROCESS FOR BUDGETED STATE SPENDING (Indonesia)
PAYMENT PROCESS FOR BUDGETED STATE SPENDING (Indonesia)
 
Slide pmk 190_pmk_05_2012
Slide pmk 190_pmk_05_2012Slide pmk 190_pmk_05_2012
Slide pmk 190_pmk_05_2012
 
Slide-PMK-190_Materi-I.pdf
Slide-PMK-190_Materi-I.pdfSlide-PMK-190_Materi-I.pdf
Slide-PMK-190_Materi-I.pdf
 
Ketentuan Penerapan BLU-BLUD_ Materi Workshop "Penyusunan RENCANA BISNIS & AN...
Ketentuan Penerapan BLU-BLUD_ Materi Workshop "Penyusunan RENCANA BISNIS & AN...Ketentuan Penerapan BLU-BLUD_ Materi Workshop "Penyusunan RENCANA BISNIS & AN...
Ketentuan Penerapan BLU-BLUD_ Materi Workshop "Penyusunan RENCANA BISNIS & AN...
 
Puskesmas sebagai-badan-layanan-umum-daerah-blud
Puskesmas sebagai-badan-layanan-umum-daerah-bludPuskesmas sebagai-badan-layanan-umum-daerah-blud
Puskesmas sebagai-badan-layanan-umum-daerah-blud
 
Tugas & wewenang pejabat pembuat komitmen
Tugas & wewenang pejabat pembuat komitmenTugas & wewenang pejabat pembuat komitmen
Tugas & wewenang pejabat pembuat komitmen
 
Pengelolaan anggaran dan bmn itjen
Pengelolaan anggaran dan bmn itjenPengelolaan anggaran dan bmn itjen
Pengelolaan anggaran dan bmn itjen
 
Materi BLUD Mahulu.pptx
Materi BLUD Mahulu.pptxMateri BLUD Mahulu.pptx
Materi BLUD Mahulu.pptx
 
Badan_Layanan_Umum_Daerah.pptx
Badan_Layanan_Umum_Daerah.pptxBadan_Layanan_Umum_Daerah.pptx
Badan_Layanan_Umum_Daerah.pptx
 
5 Review Materi Bendahara Pengeluaran_2019.pptx
5 Review Materi Bendahara Pengeluaran_2019.pptx5 Review Materi Bendahara Pengeluaran_2019.pptx
5 Review Materi Bendahara Pengeluaran_2019.pptx
 

More from Sujatmiko Wibowo

Pengelolaan Penelitian & Pengabdian Masyarakat pada Perguruan Tinggi
Pengelolaan Penelitian & Pengabdian Masyarakat pada Perguruan TinggiPengelolaan Penelitian & Pengabdian Masyarakat pada Perguruan Tinggi
Pengelolaan Penelitian & Pengabdian Masyarakat pada Perguruan Tinggi
Sujatmiko Wibowo
 
Evaluasi ZI WBK WBBM 2023.pdf
Evaluasi ZI WBK WBBM 2023.pdfEvaluasi ZI WBK WBBM 2023.pdf
Evaluasi ZI WBK WBBM 2023.pdf
Sujatmiko Wibowo
 
Akuntabilitas Dana APBN
Akuntabilitas Dana APBNAkuntabilitas Dana APBN
Akuntabilitas Dana APBN
Sujatmiko Wibowo
 
Mekanisme Penyelesaian KN.pdf
Mekanisme Penyelesaian KN.pdfMekanisme Penyelesaian KN.pdf
Mekanisme Penyelesaian KN.pdf
Sujatmiko Wibowo
 
Fraud In The Provision of Health Services In Hospitals During The Covid-1...
Fraud In The Provision  of Health  Services In Hospitals  During  The Covid-1...Fraud In The Provision  of Health  Services In Hospitals  During  The Covid-1...
Fraud In The Provision of Health Services In Hospitals During The Covid-1...
Sujatmiko Wibowo
 
Bimtek Reviu LK Polindra.pdf
Bimtek Reviu LK Polindra.pdfBimtek Reviu LK Polindra.pdf
Bimtek Reviu LK Polindra.pdf
Sujatmiko Wibowo
 
Pengawasan dan Pengendalian BMN.pdf
Pengawasan dan Pengendalian BMN.pdfPengawasan dan Pengendalian BMN.pdf
Pengawasan dan Pengendalian BMN.pdf
Sujatmiko Wibowo
 
Evaluasi ZI WBK WBBM Tahun 2022
Evaluasi ZI WBK WBBM Tahun 2022Evaluasi ZI WBK WBBM Tahun 2022
Evaluasi ZI WBK WBBM Tahun 2022
Sujatmiko Wibowo
 
Tata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan Pemerintah
Tata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan PemerintahTata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan Pemerintah
Tata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan Pemerintah
Sujatmiko Wibowo
 
Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...
Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...
Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...
Sujatmiko Wibowo
 
Program PKKM 2022.pdf
Program PKKM 2022.pdfProgram PKKM 2022.pdf
Program PKKM 2022.pdf
Sujatmiko Wibowo
 
Audit SPI atas Pengelolaan BMN.pdf
Audit  SPI  atas Pengelolaan BMN.pdfAudit  SPI  atas Pengelolaan BMN.pdf
Audit SPI atas Pengelolaan BMN.pdf
Sujatmiko Wibowo
 
Reviu Laporan Keuangan PTN
Reviu Laporan Keuangan PTNReviu Laporan Keuangan PTN
Reviu Laporan Keuangan PTN
Sujatmiko Wibowo
 
Tata Kelola Anggaran pada Perguruan Tinggi Negeri
Tata Kelola Anggaran pada Perguruan Tinggi NegeriTata Kelola Anggaran pada Perguruan Tinggi Negeri
Tata Kelola Anggaran pada Perguruan Tinggi Negeri
Sujatmiko Wibowo
 
Peran dan Tantangan Sarjana Ekonomi di Era New Normal
Peran dan Tantangan Sarjana Ekonomi di Era New NormalPeran dan Tantangan Sarjana Ekonomi di Era New Normal
Peran dan Tantangan Sarjana Ekonomi di Era New Normal
Sujatmiko Wibowo
 
Fasilitasi dan Implementasi Manajemen Risiko
Fasilitasi dan Implementasi Manajemen RisikoFasilitasi dan Implementasi Manajemen Risiko
Fasilitasi dan Implementasi Manajemen Risiko
Sujatmiko Wibowo
 
SPIP di era pandemi Covid 19
SPIP di era pandemi Covid 19SPIP di era pandemi Covid 19
SPIP di era pandemi Covid 19
Sujatmiko Wibowo
 
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan DaerahPengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan Daerah
Sujatmiko Wibowo
 
Remote Audit
Remote AuditRemote Audit
Remote Audit
Sujatmiko Wibowo
 
Standard Auditing
Standard AuditingStandard Auditing
Standard Auditing
Sujatmiko Wibowo
 

More from Sujatmiko Wibowo (20)

Pengelolaan Penelitian & Pengabdian Masyarakat pada Perguruan Tinggi
Pengelolaan Penelitian & Pengabdian Masyarakat pada Perguruan TinggiPengelolaan Penelitian & Pengabdian Masyarakat pada Perguruan Tinggi
Pengelolaan Penelitian & Pengabdian Masyarakat pada Perguruan Tinggi
 
Evaluasi ZI WBK WBBM 2023.pdf
Evaluasi ZI WBK WBBM 2023.pdfEvaluasi ZI WBK WBBM 2023.pdf
Evaluasi ZI WBK WBBM 2023.pdf
 
Akuntabilitas Dana APBN
Akuntabilitas Dana APBNAkuntabilitas Dana APBN
Akuntabilitas Dana APBN
 
Mekanisme Penyelesaian KN.pdf
Mekanisme Penyelesaian KN.pdfMekanisme Penyelesaian KN.pdf
Mekanisme Penyelesaian KN.pdf
 
Fraud In The Provision of Health Services In Hospitals During The Covid-1...
Fraud In The Provision  of Health  Services In Hospitals  During  The Covid-1...Fraud In The Provision  of Health  Services In Hospitals  During  The Covid-1...
Fraud In The Provision of Health Services In Hospitals During The Covid-1...
 
Bimtek Reviu LK Polindra.pdf
Bimtek Reviu LK Polindra.pdfBimtek Reviu LK Polindra.pdf
Bimtek Reviu LK Polindra.pdf
 
Pengawasan dan Pengendalian BMN.pdf
Pengawasan dan Pengendalian BMN.pdfPengawasan dan Pengendalian BMN.pdf
Pengawasan dan Pengendalian BMN.pdf
 
Evaluasi ZI WBK WBBM Tahun 2022
Evaluasi ZI WBK WBBM Tahun 2022Evaluasi ZI WBK WBBM Tahun 2022
Evaluasi ZI WBK WBBM Tahun 2022
 
Tata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan Pemerintah
Tata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan PemerintahTata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan Pemerintah
Tata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan Pemerintah
 
Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...
Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...
Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...
 
Program PKKM 2022.pdf
Program PKKM 2022.pdfProgram PKKM 2022.pdf
Program PKKM 2022.pdf
 
Audit SPI atas Pengelolaan BMN.pdf
Audit  SPI  atas Pengelolaan BMN.pdfAudit  SPI  atas Pengelolaan BMN.pdf
Audit SPI atas Pengelolaan BMN.pdf
 
Reviu Laporan Keuangan PTN
Reviu Laporan Keuangan PTNReviu Laporan Keuangan PTN
Reviu Laporan Keuangan PTN
 
Tata Kelola Anggaran pada Perguruan Tinggi Negeri
Tata Kelola Anggaran pada Perguruan Tinggi NegeriTata Kelola Anggaran pada Perguruan Tinggi Negeri
Tata Kelola Anggaran pada Perguruan Tinggi Negeri
 
Peran dan Tantangan Sarjana Ekonomi di Era New Normal
Peran dan Tantangan Sarjana Ekonomi di Era New NormalPeran dan Tantangan Sarjana Ekonomi di Era New Normal
Peran dan Tantangan Sarjana Ekonomi di Era New Normal
 
Fasilitasi dan Implementasi Manajemen Risiko
Fasilitasi dan Implementasi Manajemen RisikoFasilitasi dan Implementasi Manajemen Risiko
Fasilitasi dan Implementasi Manajemen Risiko
 
SPIP di era pandemi Covid 19
SPIP di era pandemi Covid 19SPIP di era pandemi Covid 19
SPIP di era pandemi Covid 19
 
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan DaerahPengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan Daerah
 
Remote Audit
Remote AuditRemote Audit
Remote Audit
 
Standard Auditing
Standard AuditingStandard Auditing
Standard Auditing
 

Recently uploaded

Prinsip Satu Data Indonesia Domain 1.pdf
Prinsip Satu Data Indonesia Domain 1.pdfPrinsip Satu Data Indonesia Domain 1.pdf
Prinsip Satu Data Indonesia Domain 1.pdf
bayubpsjombang
 
Berita Resmi Statistik materi-brs-2023-10-16.pdf
Berita Resmi Statistik materi-brs-2023-10-16.pdfBerita Resmi Statistik materi-brs-2023-10-16.pdf
Berita Resmi Statistik materi-brs-2023-10-16.pdf
DenniPratama2
 
1. REVIU Dokumen Ren Angg Daerah Tahunan.pptx
1. REVIU Dokumen Ren Angg Daerah Tahunan.pptx1. REVIU Dokumen Ren Angg Daerah Tahunan.pptx
1. REVIU Dokumen Ren Angg Daerah Tahunan.pptx
andikhaidir6
 
Bela Negara dan Kepemimpinan Pancasila PKA VII.pptx
Bela Negara dan Kepemimpinan Pancasila PKA VII.pptxBela Negara dan Kepemimpinan Pancasila PKA VII.pptx
Bela Negara dan Kepemimpinan Pancasila PKA VII.pptx
andikhaidir6
 
2024.05.14 Paparan Progres Pelaksanaan Inpres No 1 Tahun 2024.pdf
2024.05.14 Paparan Progres Pelaksanaan  Inpres No 1 Tahun 2024.pdf2024.05.14 Paparan Progres Pelaksanaan  Inpres No 1 Tahun 2024.pdf
2024.05.14 Paparan Progres Pelaksanaan Inpres No 1 Tahun 2024.pdf
firlanarahmania
 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 TAHUN 2017 Tentang Manajemen PNS
Peraturan Pemerintah Nomor 11 TAHUN 2017 Tentang Manajemen PNSPeraturan Pemerintah Nomor 11 TAHUN 2017 Tentang Manajemen PNS
Peraturan Pemerintah Nomor 11 TAHUN 2017 Tentang Manajemen PNS
bkpsdmkamparkab
 
Inpres No 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum
Inpres No 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penyediaan Air MinumInpres No 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum
Inpres No 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum
firlanarahmania
 
Bahan tayang KMK 334 2021 detailed 1.pptx
Bahan tayang KMK 334 2021 detailed 1.pptxBahan tayang KMK 334 2021 detailed 1.pptx
Bahan tayang KMK 334 2021 detailed 1.pptx
syahirula014
 
Contractor Safety Management System (CSMS).pdf
Contractor Safety Management System (CSMS).pdfContractor Safety Management System (CSMS).pdf
Contractor Safety Management System (CSMS).pdf
crestsafety
 
Sosialisasi Penyaluran DAK Fisik 2023 DJPB.pptx
Sosialisasi Penyaluran DAK Fisik 2023 DJPB.pptxSosialisasi Penyaluran DAK Fisik 2023 DJPB.pptx
Sosialisasi Penyaluran DAK Fisik 2023 DJPB.pptx
SeksiBankKPPNMalang
 

Recently uploaded (10)

Prinsip Satu Data Indonesia Domain 1.pdf
Prinsip Satu Data Indonesia Domain 1.pdfPrinsip Satu Data Indonesia Domain 1.pdf
Prinsip Satu Data Indonesia Domain 1.pdf
 
Berita Resmi Statistik materi-brs-2023-10-16.pdf
Berita Resmi Statistik materi-brs-2023-10-16.pdfBerita Resmi Statistik materi-brs-2023-10-16.pdf
Berita Resmi Statistik materi-brs-2023-10-16.pdf
 
1. REVIU Dokumen Ren Angg Daerah Tahunan.pptx
1. REVIU Dokumen Ren Angg Daerah Tahunan.pptx1. REVIU Dokumen Ren Angg Daerah Tahunan.pptx
1. REVIU Dokumen Ren Angg Daerah Tahunan.pptx
 
Bela Negara dan Kepemimpinan Pancasila PKA VII.pptx
Bela Negara dan Kepemimpinan Pancasila PKA VII.pptxBela Negara dan Kepemimpinan Pancasila PKA VII.pptx
Bela Negara dan Kepemimpinan Pancasila PKA VII.pptx
 
2024.05.14 Paparan Progres Pelaksanaan Inpres No 1 Tahun 2024.pdf
2024.05.14 Paparan Progres Pelaksanaan  Inpres No 1 Tahun 2024.pdf2024.05.14 Paparan Progres Pelaksanaan  Inpres No 1 Tahun 2024.pdf
2024.05.14 Paparan Progres Pelaksanaan Inpres No 1 Tahun 2024.pdf
 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 TAHUN 2017 Tentang Manajemen PNS
Peraturan Pemerintah Nomor 11 TAHUN 2017 Tentang Manajemen PNSPeraturan Pemerintah Nomor 11 TAHUN 2017 Tentang Manajemen PNS
Peraturan Pemerintah Nomor 11 TAHUN 2017 Tentang Manajemen PNS
 
Inpres No 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum
Inpres No 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penyediaan Air MinumInpres No 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum
Inpres No 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum
 
Bahan tayang KMK 334 2021 detailed 1.pptx
Bahan tayang KMK 334 2021 detailed 1.pptxBahan tayang KMK 334 2021 detailed 1.pptx
Bahan tayang KMK 334 2021 detailed 1.pptx
 
Contractor Safety Management System (CSMS).pdf
Contractor Safety Management System (CSMS).pdfContractor Safety Management System (CSMS).pdf
Contractor Safety Management System (CSMS).pdf
 
Sosialisasi Penyaluran DAK Fisik 2023 DJPB.pptx
Sosialisasi Penyaluran DAK Fisik 2023 DJPB.pptxSosialisasi Penyaluran DAK Fisik 2023 DJPB.pptx
Sosialisasi Penyaluran DAK Fisik 2023 DJPB.pptx
 

Tata Kelola BLU pada Perguruan Tinggi Negeri

  • 1. 1 Tata Kelola BADAN LAYANAN UMUM PERGURUAN TINGGI NEGERI 1 Oleh: Sujatmiko Wibowo Auditor Madya – Itjen Kemendikbudristek @rumah_idea @rumahidea http://eswe.my.id
  • 2. PENGERTIAN BLU 2 BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas
  • 3. KARAKTERISTIK BLU 3 1. Berkedudukan sebagai lembaga pemerintah (bukan kekayaan negara yang dipisahkan) 2. Menghasilkan barang/jasa yang seluruhnya/ sebagian dijual kepada publik 3. Tidak bertujuan mencari keuntungan (laba) 4. Dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produktivitas ala korporasi 5. Rencana kerja/anggaran dan pertanggung jawaban dikonsolidasikan pada instansi induk 6. Pendapatan & sumbangan dpt digunakan langsung 7. Pegawai dapat terdiri dari PNS dan Profesional Non-PNS 8. Bukan sebagai subyek pajak
  • 4. TATA KELOLA PTN PK-BLU 4 • tunduk pada peraturan perundangan yang berlaku pada masing-masing kementerian. • Jika terjadi perubahan kelembagaan, berpedoman pada ketentuan Menteri PAN & RB KELEMBAGAAN •terdiri atas Pemimpin, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis. •dapat terdiri dari PNS dan profesional non PNS •Nomenklatur pejabat pengelola BLU disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku di Instansi BLU PEJABAT PENGELOLA • Pembinaan teknis oleh Menteri • Pembinaan keuangan oleh Menteri Keuangan (Dalam pelaksanaannya oleh Dewan Pengawas) PEMBINAAN DAN PENGAWASAN • Pejabat pengelola dapat diberi remunerasi • Ditetapkan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan atas usul Menteri REMUNERASI
  • 5. KELEMBAGAAN PTN PK-BLU 5 NO. PEJABAT PENGLOLA BLU NAMA UNIT/PEJABAT PADA PTN 1. 2. 3. 4. 5. Pimpinan BLU Pejabat Teknis Pejabat Keuangan Satuan pemeriksaan intern Dewan Pengawas Rektor •Fakultas/Jurusan •Lembaga/Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat •Biro •UPT • unit teknis lainnya Pejabat yang tugasnya relevan (PR/ Kepala Biro yang mengelola keuangan/pejabat yang ditunjuk) •Satuan Pengawas Intern (SPI) •Inspektorat Jenderal Kemdikbud Dewan Pengawas
  • 6. TUGAS DAN FUNGSI PEJABAT PTN PK-BLU 6 Pimpinan BLU: a. menyiapkan rencana strategis bisnis; b. menyiapkan rencana bisnis anggaran (RBA); c. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis sesuai peraturan perundang-undangan; d. menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan BLU. 1
  • 7. TUGAS DAN FUNGSI PEJABAT PTN PK-BLU 7 Pejabat Keuangan: a. mengkoordinasikan penyusunan RBA; b. menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran; c. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja; d. menyelenggarakan pengelolaan kas; e. melakukan pengelolaan utang-piutang; f. menyusun kebijakan pengelolaan barang, asset tetap, dan investasi BLU; g. menyelenggarakan system informasi manajemen keuangan; dan h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan. 2
  • 8. 8 Pejabat Teknis BLU : 1. menyusun kegiatan teknis di bidangnya; 2. melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA; dan 3. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya. 3 TUGAS DAN FUNGSI PEJABAT PTN PK-BLU
  • 9. TUGAS DAN FUNGSI PEJABAT PTN PK-BLU 9 Satuan Pengawas Internal : • Melaksanakan pemeriksaan intern • Berkedudukan langsung di bawah Pimpinan BLU • Dalam melaksanakan tugas berkoordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 4
  • 10. TUGAS DAN FUNGSI PEJABAT PTN PK-BLU 10 ❑ Tugas melakukan pengawasan terhadap PT PK-BLU yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola PT PK-BLU Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Bisnis dan Anggaran serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. ❑ Kewajiban: 1. memberikan pendapat dan saran kepada Menteri dan Menteri Keuangan mengenai Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Bisnis dan Anggaran yang diusulkan Pejabat Pengelola PT PK-BLU; 2. melaporkan kepada Menteri dan Menteri Keuangan apabila terjadi gejala penurunan kinerja PT PK-BLU; 3. mengikuti perkembangan kegiatan PT PK-BLU, termasuk perkembangan kegiatan akademik melalui laporan rutin yang disusun Senat 4. memberikan nasihat kepada Pimpinan PT PK-BLU dalam melaksanakan pengelolaan BLU; 5. memberikan pendapat dan saran kepada Menteri dan Menteri Keuangan mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan PT PK-BLU; dan 6. memberikan masukan, saran, atau tanggapan atas laporan keuangan dan laporan kinerja PT PK-BLU kepada Pejabat PT PK-BLU. DEWAN PENGAWAS 5
  • 11. TUGAS DAN FUNGSI PEJABAT PTN PK-BLU 11 DEWAN PENGAWAS (lanjutan) • Dalam melaksanakan kewajibannya, Dewan Pengawas: ➢ mengadakan pertemuan dengan Pimpinan PT PK-BLU paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; ➢ menganalisis laporan keuangan triwulanan dan laporan kinerja semesteran PT PK-BLU; ➢ menganalisis laporan rencana dan realisasi investasi, hutang piutang, dan hal-hal lain yang berdampak signifikan terhadap kondisi keuangan PT PK-BLU; ➢ menelaah dan memberikan persetujuan RBA, usulan tarif, dan usulan standar biaya yang diusulkan. • Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri dan Menteri Keuangan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
  • 12. SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGAWAS PTN PK-BLU 12 • Dipilih dari anggota melalui rapat Dewas Ketua • Masa jabatan (lima) 5 tahun • Dapat dipilih untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya Anggota • Dipimpin oleh seorang Sekretaris • Berasal dari PTN dan diangkat oleh Pimpinan PTN dengan persetujuan Dewas Sekretariat
  • 13. RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) PTN PK-BLU 13 1. RBA berfungsi sebagai dokumen penganggaran serta dasar pelaksanaan kegiatan BLU. 2. BLU menyusun RBA tahunan dengan mengacu kepada rencana strategis bisnis. 3. RBA memuat seluruh program, kegiatan, anggaran penerimaan/pendapatan, anggaran pengeluaran/ belanja, estimasi saldo awal kas, dan estimasi saldo akhir kas BLU. 4. RBA disusun berdasarkan: a. basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya; b. kebutuhan dan kemampuan pendapatan dan c. basis akrual. 5. RBA menganut Pola Anggaran Fleksibel (flexible budget) dengan suatu Persentase Ambang Batas
  • 14. SUMBER PENDAPATAN PTN PK-BLU 14 1. Pendapatan dari layanan 2. Hibah tidak terikat dan/atau hibah terikat 3. Hasil kerja sama BLU dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya (hasil usaha lainnya a.l.pendapatan jasa lembaga keuangan, hasil penjualan aset tetap, dan pendapatan sewa)
  • 15. BELANJA PTN PK-BLU 15 1. Terdiri dari unsur biaya sesuai struktur biaya dalam RBA definitif 2. Diselenggarakan secara fleksibel mengikuti praktek bisnis yang sehat 3. Fleksibilitas pengelolaan belanja berlaku dalam ambang batas yang ditetapkan dalam RBA 4. Belanja melebihi pagu DIPA BLU namun masih dalam ambang batas dapat dilakukan mendahului revisi DIPA BLU. 5. Belanja melebihi ambang batas harus mendapat persetujuan Menkeu atas usulan pimpinan K/L (revisi DIPA). 6. Belanja BLU dilaporkan sebagai belanja barang dan jasa K/L
  • 16. SURPLUS ANGGARAN PADA PTN PK-BLU 16 1. Surplus anggaran BLU dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Menkeu, sesuai dengan kewenangannya, disetorkan sebagian atau seluruhnya ke Kas Umum Negara. 2. Surplus tersebut diestimasikan dalam RBA tahun anggaran berikutnya untuk disetujui penggunaannya 3. Surplus BLU adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja BLU yang dihitung berdasarkan laporan keuangan operasional berbasis akrual pada suatu periode anggaran 4. Penggunaan saldo awal kas BLU: a. Menambah pagu belanja pada DlPA BLU (melalui revisi DIPA BLU). b. Menutup selisih (mismatch) antara jumlah kas yang tersedia ditambah dengan aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan.
  • 17. PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA PTN PK-BLU 17 1. Penggunaan dana yg bersumber dari pendapatan BLU dapat digunakan langsung dan dipertanggungjawabkan dengan SP3B. 2. SP3B diajukan kepada KPPN setiap triwulan selambat-lambatnya tanggal 10 setelah akhir triwulan. (paling kurang 1 kali dalam 1 triwulan. 3. Untuk SP3B Triwulan IV, pengajuannya mengikuti ketentuan yang mengatur tentang Langkah-Langkah Akhir Tahun Anggaran. 4. SP3B dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ). 5. Berdasarkan SP3B tersebut, KPPN menerbitkan SP2B sebagai dasar realisasi penggunaan dana yang bersumber dari pendapatan BLU.
  • 18. SISTEM AKUNTANSI PTN PK-BLU 18 1. SISTEM AKUNTANSI : Serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan 2. STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN : Prinsip akuntansi yg ditetapkan oleh Ikatan Profesi Akuntan Indonesia dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas usaha 3. STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH : Prinsip akuntansi yg ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah
  • 19. SPM Standar Pelayanan Minimum • BLU menggunakan SPM yang ditetapkan oleh menteri/ pim lembaga/ gub/ bupati/ wlkota. • SPM dapat diusulkan oleh BLU. • SPM harus mempertimbangkan : kualitas layanan, pemerataan dan kesetaraan layanan, biaya serta kemudahan untuk mendapatkan layanan. Tarif Layanan Standar • Atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana. • Mempertimbangkan aspek: ✓ Kontinuitas dan pengembangan layanan; ✓ Daya beli masyarakat; ✓ Asas keadilan dan kepatutan; dan ✓ Kompetisi yang sehat Pemimpin BLU Menteri/pim lembaga/ kep SKPD Menkeu/Gub/Bup ati/walikota 1. Pengusulan Tarif 2. Penyampaian Usulan Tarif 3. Penetapan Tarif STANDAR TARIF DAN LAYANAN
  • 20. RBA disusun berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya. RBA BLU disusun berdasarkan kebutuhan dan kemempuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, dan APBN/APBD RENSTRA-K/L atau RPJMD RSB (5 tahunan) RBA BLU (1 tahunan) RKA K/L, RKA SKPD, / Rancangan APBD Disertai dngn usulan SPM & biaya dr keluaran yg akan dihasilkan APBN/ APBD Dikaji kembali standar biaya dan anggaran BLU RKA K/L, RKA SKPD, / Rancangan APBD dan RBA BLU RBA BLU Definitif Dok PA BLU Paling sedikit mencakup seluruh pendapatan dan belanja, seluruh arus kas, serta jumlah dan kualitas jasa dan/atau barang Mengesahkan Dok PA (max) 31 Des Jika 31 Des belum disahkan, BLU dapat melakukan pengeluaran max angka dok PA thn lalu • Mjd lampiran dari perjanjian kinerja yg ditandatangani oleh menteri/pim lembaga/gub/bup/wlkota dgn pim BLU. • Mjd dasar penarikan dana yg bersumber dr APBN/APBD oleh BLU. Menteri/pim lembaga/ kep SKPD Menkeu/PPKD BLU PERENCANAN & PENGANGGARAN
  • 21. Pengadaan barang dan / jasa: • Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada BLU. • BLU Penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah bila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi. Pengadaan Barang • Barang inventaris satker BLU dapat dihapuskan dan/atau dialihkan kepada pihak lain dengan cara dijual, dipertukarkan, atau dihibahkan. • BLU tidak dapat mengalihkan dan/atau menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan pejabat yang berwenang. • Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi satker BLU harus mendapat persetujuan Pengelola Barang. Pengelolaan Aset PENGELOLAAN BARANG
  • 22. Dapat berupa: • Gaji; • Honorarium; • Tunjangan tetap; • Insentif; • Bonus atas prestasi; • Pesangon; dan/atau • Pensiun. Remunerasi Berdasarkan: Tingkat tanggung jawab & tuntutan profesionalisme yg diperlukan. Mempertimbangkan prinsip: • Proporsionalitas; • Kesetaraan; dan • Kepatutan. Pemimpin BLU Menteri/pim lembaga/ kep SKPD Menkeu/Gub/Bup ati/walikota 1. Pengusulan 2. Penyapaian Usulan 3. Penetapan Proses RENUMERASI
  • 23. KRITERIA PEMBERIAN REMUNERASI  Remunerasi dapat diberikan berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme.  Bentuk remunerasi yaitu berupa imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun  Penetapan remunerasi mempertimbangkan: prinsip proporsionalitas, kesetaraaan, kepatutan, dan kinerja operasional BLU. 23 RENUMERASI
  • 24. PERTIMBANGAN PENETAPAN BESARAN REMUNERASI ▪ Proporsionalitas, yaitu pertimbangan atas ukuran (size) dan jumlah aset yang dikelola BLU serta tingkat pelayanan; ▪ Kesetaraan, yaitu dengan memperhatikan industri pelayanan sejenis; ▪ Kepatutan, yaitu menyesuaikan dengan kemampuan pendapatan BLU yang bersangkutan; ▪ Kinerja Operasional BLU yang ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga sekurang-kurangnya mempertimbangkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat. 24 RENUMERASI
  • 26. SUBSTANSI USULAN REMUNERASI Usulan remunerasi memuat: ▪ Penyusunan struktur dan skala gaji ▪ Penentuan indikator kinerja ▪ Kebijakan remunerasi ▪ Analisa remunerasi 26 RENUMERASI
  • 27. ALUR PENETAPAN REMUNERASI Menteri/Pimpinan Lembaga melakukan Pembahasan usulan remunerasi, selanjutnya diajukan ke Menkeu Pimpinan BLU mengajukan usulan remunerasi Menteri Keuangan menetapkan tarif melalui KMK Menteri Keuangan c.q. Tim Penilai Usulan Tarif dan Remunerasi melakukan penilaian usulan remunerasi Remunerasi Pejabat Pengelola, dan Pegawai BLU, serta Dewan Pengawas 27 RENUMERASI
  • 28. SISTEM AKUNTANSI PTN PK-BLU 28 Cetak sesuai SAK Transaksi Sistem Akuntansi Berbasis SAK LK Data untuk Konsolidasi Pembuatan SP3B /SP2B & MP Data untuk konsolidasi LK SAP ADK
  • 29. LAPORAN KEUANGAN BLU 29 LAPORAN KEUANGAN BLU LAPORAN KEUANGAN KL Laporan Keuangan Utama BLU Standar Akuntansi Keuangan Bagian tidak terpisahkan dari Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kementerian Standar Akuntansi Pemerintahan Accrual Basis Accrual Basis SAI dan BAS Sistem Akuntansi dibuat sendiri oleh BLU 1 2 3 1 2 3
  • 30. LAPORAN KEUANGAN BLU 30 (komponen Laporan Keuangan sesuai dengan SAK.) Laporan Operasional Neraca Laporan Arus Kas Catatan atas Laporan Keuangan • Laporan perasional menyajikan informasi tentang operasi BLU mengenai sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh BLU. • Basis accrual Menyediakan informasi tentang posisi keuangan BLU meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu Menyediakan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan Memberikan penjelasan dan analisis atas informasi yang ada laporan operasional,neraca, laporan arus kas, dan informasi tambahan lainnya sehingga para pengguna mendapatkan pemahaman yang paripurna atas laporan keuangan BLU
  • 31. Laporan Realisasi Anggaran Neraca Catatan atas Laporan Keuangan • LRA menyajikan informasi tentang anggaran dan realisasi anggaran BLU secara tersanding dengan tingkat capaian targetnya • Berbasis Accrual Menyediakan informasi tentang posisi keuangan BLU meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu Memberikan penjelasan dan analisis atas informasi yang ada di LRA, neraca, laporan arus kas, dan informasi tambahan lainnya sehingga para pengguna mendapatkan pemahaman yang paripurna atas laporan keuangan BLU LAPORAN KEUANGAN BLU (komponen Laporan Keuangan sesuai dengan SAP) 31
  • 32. SISTEM AKUNTANSI PK-BLU 32 1 Sistem akuntansi BLU memproses semua pendapatan BLU dan belanja yang bersumber dari APBN maupun dari Pendapatan BLU. → LK yang dihasilkan mencakup semua transaksi keuangan. 2 BLU harus memiliki sistem akuntansi yang dapat menghasilkan : a. LK untuk tujuan pertanggungjawaban berdasarkan SAK b. LK untuk tujuan konsolidasi berdasarkan SAP. c. Untuk tujuan konsolidasi diharapkan juga dapat menghasilkan data elektronis (berupa file Buku Besar/ADK) yang dapat digabungkan oleh UAPPA-E1 dengan aplikasi SAI tingkat Eselon l. Sehingga laporan keuangan yang dihasilkan ditingkat Eselon I sudah mencakup LK-BLU. d. Data untuk keperluan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) setiap triwulan, agar transaksi keuangan BLU yang bersumber dari Pendapatan BLU juga tercatat di KPPN. 3 SP3B menjadi dasar bagi KPPN untuk menerbitkan SP2B BLU, sehingga KPPN dapat membukukan transaksi keuangan BLU yang bersumber dari Pendapatan BLU. Dengan SP3B ini BLU akan mencatat Pendapatan BLU yang diterimanya dan belanja operasionalnya yang telah dibelanjakan selama 1 triwulan.
  • 33. LK PK-BLU UNTUK KONSOLIDASI DENGAN LKKL 33 1. BLU selaku pengelola kekayaan negara yang tidak dipisahkan adalah entitas akuntansi dan wajib menyusun laporan keuangan. 2. Laporan Keuangan BLU merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan kementerian negara/lembaga. 3. Laporan Keuangan BLU untuk konsolidasi disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan. 4. Laporan keuangan BLU untuk konsolidasi terdiri dari : a.Neraca; b.Laporan Realisasi Anggaran; c.Catatan atas Laporan Keuangan. 5. Laporan keuangan BLU untuk Konsolidasi dimaksudkan untuk penyusunan Laporan Keuangan K/L. 6. LK untuk konsolidasi disampaikan oleh entitas akuntansi ke entitas pelaporan secara periodik dan berjenjang.
  • 34. LK PK-BLU UNTUK KONSOLIDASI DENGAN LKKL 34 7. BLU menggunakan sistem akuntansi yg dapat menghasilkan Laporan Keuangan berdasarkan SAK dan SAP serta ADK. 8. Sistem akuntansi yang digunakan diserahkan sepenuhnya kepada BLU. 9. Laporan Realisasi Anggaran memuat pendapatan BLU, belanja yang bersumber dari APBN, dan belanja yang bersumber dari pendapatan BLU. 10. Dokumen sumber untuk membukukan pendapatan BLU dan belanja BLU yang bersumber dari pendapatan BLU dalam rangka menghasilkan LK adalah SPM Pengesahan dan SP2D pengesahan. 11. Sebagai pengguna BMN, Menteri wajib menyajikan Laporan Barang Pengguna Semesteran/Tahunan. 12. Neraca yang dihasilkan berdasarkan konversi perkiraan Neraca BLU sesuai SAK ke dalam Bas yang telah ditetapkan oleh Menkeu untuk dikonsolidasikan menjadi BMN K/L
  • 35. DIT. APK UAPA DIAGRAM PELAPORAN BLU 35 UAPPA-E1 BLU DIT. PPK-BLU 4 1 1. BLU merekam dan memproses dokumen sumber. 2. BLU melakukan Rekonsiliasi dengan KPPN setiap Triwulan. 3. BLU kirim ADK ke UAPPA-E1 setiap bln dan LRA & Neraca setiap trwln. 4. BLU setiap triwulan mengirimkan LK berdasarkan SAK ke Ditjen Pb.Cq. Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU. 5. BLU mengirimkan LRA dan Neraca beserta CaLK ke UAPPA-E1 dilampiri Laporan Keuangan BLU berdasarkan SAK setiap semester. 6. UAPPA-E1 menggabungkan ADK seluruh UAKPA dibawahnya termasuk UA-BLU dan membuat ringkasan Laporan Keuangan BLU. 7. UAPPA-E1 mengirimkan LRA dan Neraca setiap triwulan, dan file data transaksi berupa ADK ke UAPA setiap bulan. 8. UAPPA-E1 mengirimkan LRA dan Neraca beserta CaLK ke UAPA dilampiri lembar muka LK-BLU berdasarkan SAK beserta ringkasannya setiap semester. 9. UAPA menggabungkan ADK seluruh UAPPA-E1 dalam lingkungannya dan membuat ringkasan Laporan Keuangan BLU. 10.UAPA mengirimkan LRA dan Neraca beserta CaLK dilampiri lembar muka (face) LK BLU berdasarkan SAK beserta ringkasannya ke Dirjen. Pb.c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan setiap semester. 11.UAPA mengirimkan lembar muka (face) LK BLU berdasarkan SAK beserta ringkasannya ke Ditjen. Pb.c.q. Direktorat PPK-BLU setiap semester. 12.Direktorat Pembinaan PK-BLU setiap semester dan tahunan mengirimkan Ringkasan LK-BLU kepada Direktorat APK. 3/5 7/8 10 KPPN 2 6 12 11 9
  • 36. REVIU ATAS LK PK-BLU 36 1. Laporan Keuangan BLU direvieu terlebih dahulu oleh satuan pengawasan intern sebelum disampaikan kepada entitas pelaporan. 2. Dalam hal tidak terdapat satuan pengawasan intern, maka revieu terhadap laporan keuangan dilakukan oleh aparat pengawasan intern kementerian negara/lembaga. 3. Reviu dilaksanakan secara bersamaan dengan pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan BLU. 4. Dewan Pengawasan mendorong perbaikan dan koreksi sesuai rekomendasi hasil reviu dan audit