[Ringkasan] Ringkasan dokumen tersebut adalah: (1) Dokumen tersebut membahas tentang pengawasan intern dan pengelolaan barang milik negara di perguruan tinggi negeri; (2) Satuan Pengawasan Intern (SPI) bertugas membantu pemimpin perguruan tinggi dalam melakukan pengawasan atas pengelolaan barang milik negara; (3) Audit internal perlu dilakukan untuk memastikan pengelolaan barang milik negara sesuai peraturan.

1. PENGAWASAN INTERN
SATUAN PENGAWASAN INTERN (SPI)
ATAS PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA
PERGURUAN TINGGI NEGERI
Sujatmiko Wibowo
Auditor Madya – Itjen Kemendikbudristek

2. PENGAWASAN INTERN
Seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan
kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi
organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa
kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah
ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam
mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.

3. Standar Audit Intern Pemerintah
PERATURAN NOMOR:
PER-01/AAIPI/DPN/2021 TENTANG STANDAR AUDIT
INTERN PEMERINTAH INDONESIA
1. Tujuan, Kewenangan, dan Tanggung Jawab
2. Independensi dan Objektivitas
3. Kecakapan dan Kecermatan Profesional
4. Program Penjaminan dan Peningkatan
Kualitas
Standar Atribut
Standar Kinerja
1. Pengelolaan Pengawasan Intern
2. Sifat Dasar Pengawasan Intern
3. Perencanaan Penugasan Pengawasan Intern
4. Pelaksanaan Penugasan
5. Komunikasi Hasil Penugasan
6. Pemantauan Tindak Lanjut
7. Komunikasi Penerimaan Risiko
Pengawasan Intern dikelola secara efektif ketika:
1. Pengawasan Intern mencapai tujuan dan tanggung jawab yang
tercantum dalam piagam Pengawasan Intern (audit charter);
2. Pengawasan Intern sesuai dengan Standar;
3. Seluruh individu yang melakukan Pengawasan Intern mematuhi
Kode Etik dan Standar;
4. Mempertimbangkan isu-isu terkini dan permasalahan-
permasalahan yang dapat mempengaruhi pemerintah pusat dan
pemerintah daerah.
Pengawasan Intern memberikan nilai tambah bagi organisasi
apabila:
1. Mempertimbangkan strategi, tujuan dan risiko;
2. Memberikan kontribusi terhadap peningkatan proses tata
kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern;
3. Secara objektif memberikan assurance.

4. Fungsi Satuan Pengawas Intern (SPI)
Satuan Pengawas Intern (SPI)
adalah unit yang dibentuk
untuk membantu Pemimpin
Unit Kerja dalam melakukan
pengawasan intern terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi
masing-masing Unit Kerja di
lingkungan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan
Peraturan Inspektur Jenderal Kemendikbud
No.3205/F.F1/HK/2019 tentang Pedoman Teknis Pengawasan
Bagi Satuan Pengawasan Intern Di Lingkungan Kemendikbud
1. penyusunan program pengawasan;
2. pengawasan kebijakan dan program;
3. pengawasan pengelolaan kepegawaian, keuangan,
dan barang milik negara;
4. pemantauan dan pengoordinasian tindak lanjut hasil
pemeriksaan internal dan eksternal;
5. pendampingan dan reviu Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian dan Lembaga, serta reviu Laporan
Keuangan;
6. pemberian saran dan rekomendasi;
7. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
8. pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan
Permendikbud Nomor 22 Tahun
2017 tentang SPI

5. 5
Model Pengawasan Intern

6. 6
PERAN SPI PT
PENGUATAN
EFEKTIVITAS
PENYELENGGARAAN
SPIP PT
PENGAWASAN
INTERN
PEMBINAAN
PENYELENGGARAAN
SPIP PT
BPKP (2022)
Peran SPI PTN

7. IPPF: IIA (2017), KP3IP: AAIPI (2021), BPKP (2022)
AUDIT KETAATAN
PENGAWASAN INTERN
PERAN ASSURANCE:
Memberikan opini Assurance tentang
penyelenggaraan Governance (akuntabilitas
program/kegiatan, risk & control)
PERAN CONSULTING:
Pembinaan / Konsultansi
EVALUASI PEMANTAUAN AUDIT REVIU PENGAWALAN/
PENDAMPINGAN
SPIP
COACHING
CLINIC TATA
KELOLA
KEGIATAN
EDUKATIF
AUDIT
ASPEK
KEUANGAN
TERTENTU
AUDIT
KINERJA
AUDIT
TUJUAN
TERTENTU
REKOMENDASI
Pengawasan Intern

8. Mekanisme Audit Internal di PT
REKTOR
/ DIREKTUR
Menugaskan
SPI
SPI menyusun
Tim AI
SK/ST
Rektor/Direktur
tentang Tim AI
Tim AI
melaksanakan
audit
Tim AI melaporkan hasil audit
ke Rektor/Direktur melalui SPI
Permintaan
Tindakan
Koreksi
Dekan/
Ketua
Program
Kajur/KaPS untuk
memperbaiki
Kinerja sesuai
target indikator
yang dijanjikan
Berlanjut pada
siklus
berikutnya
1 2 3
4
5
6
7
8 9
Mekanisme Audit Internal PTN (SPI)
 memberikan keyakinan yang
memadai atas ketaatan, kehematan,
efisiensi, dan efektivitas pencapaian
tujuan penyelenggaraan tugas dan
fungsi;
 memberikan peringatan dini dan
meningkatkan efektivitas manajemen
risiko dalam penyelenggaraan tugas
dan fungsi; dan
 memelihara dan meningkatkan
kualitas tata kelola penyelenggaraan
tugas dan fungsi.

9. Peta Risiko
PTN
Pelaksanaan
Audit
Kesimpulan &
Laporan Audit
Follow-up
Perencanaan
Audit
Analisis Risiko
*Compliance Congress and Best Practices Forum (2003)
Tahapan Audit Internal PTN
 Bisa dipahami dan ditindaklanjuti
 Obyektif, didasarkan pada fakta dan kondisi.
 Relevan, memberi nilai tambah bagi organisasi.
Temuan audit yang baik ?
1. Kelayakan & arti penting temuan audit + rekomendasi
2. Respon & kerjasama dari auditee.
3. Profesionalisme auditor.
4. Peringatan dini.
5. Efisiensi biaya audit.
6. Pengembangan personil auditor.
7. Umpan balik dari manajemen audit.
8. Meningkatnya jumlah & ruang lingkup audit.
9. Tercapainya PKA.
Efektivitas audit ?

10. 1. Planning
2. Standard Audit
Program or
Prepare
Program
3. Pre-fieldwork
PKA
1 a
b
c
2 a
b
c
3 a
Audit
Services
Bukti Audit
Fisik,
Dokumentasi,
Pengakuan,
Analitis.
KKA :
Bukti Audit + Temuan
Temuan Audit
1 a. PAC
b. PAC
c. PAC
2 a. PAC
b. PAC
c. PAC
3 a. PAC
Pelaporan
#1 - Issue 3a
#2 - Issue 1a & 1b
#3 - Issue 2a-c
Begin
Fieldwork
1a
1b
1c
2a
2b
2c
3a
Rekomendasi
Konfirmasi
Pelaksanaan Audit Internal PTN

11. Pengelolaan BMN

12. Barang Milik Negara (BMN)
PP 27 Tahun 2014, PP 28 Tahun 2014
BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/D atau
berasal dari perolehan lainnya yang sah.
Meliputi:
1. Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/D;
2. Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah meliputi:
 hibah/sumbangan atau yang sejenis;
 pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
 putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

13. Ruang Lingkup Pengelolaan BMN
PP 27 Tahun 2014, PP 28 Tahun 2014

14. • Penghapusan adalah proses menghapuskan (write 0ff) BMN dari catatan (daftar
barang). Kegiatan ini merupakan akhir (ending point) dari siklus pengelolaan BMN.
• Pemusnahan & pemindahtanganan merupakan kegiatan sebelum proses Penghapusan.
INSIDENTIL:
o PENJUALAN
o HIBAH
o TUKAR MENUKAR
o PMN
REGULER:
o Perencanaan Kebutuhan
o Penganggaran
o Penjualan
o Hibah
o Tukar Menukar
o Penyertaan Modal
Pendaftaran
PEMUSNAHAN PEMINDAHTANGANAN
– Sewa
– Pinjam Pakai
– Kerja Sama Pemanfaatan
– Bangun Guna Serah/ Bangun
Serah Guna
– Kerjasama Penyediaan
Infrastruktur
PEMANFAATAN
PENILAIAN
PENGAMANAN & PEMELIHARAAN
PEMBINAAN, PENGAWASAN &
PENGENDALIAN
PENATAUSAHAAN
PENGHAPUSAN
Siklus Pengelolaan BMN

15. Pengembangan manajemen aset negara
o Perencanaan Kebutuhan BMN meliputi perencanaan pengadaan, pemeliharaan, Pemanfaatan,
Pemindahtanganan, dan Penghapusan BMN.
o Perencanaan pengadaan dibuat dengan mempertimbangkan pengadaan barang melalui mekanisme
pembelian, Pinjam Pakai, Sewa, sewa beli (leasing), atau mekanisme lainnya yang lebih efektif dan efisien
sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Negara/Daerah
o Perencanaan pemeliharaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan BMN dapat dilakukan
untuk periode 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) tahun.
Harmonisasi/Sinkronisasi Pengaturan
o Perencanaan Kebutuhan BMN merupakan salah satu dasar bagi K/L dalam pengusulan penyediaan
anggaran untuk kebutuhan baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan rencana
kerja dan anggaran.
RKBMN
 Kebutuhan BMN
 Review Exist. BMN
 Analisa Kesesuaian
PENGADAAN
PENGHAPUSAN
PENGGUNAAN
PEMELIHARAAN
PEMANFAATAN
PEMINDAHTANGANAN
Solusi Aset
Belanja Modal
Solusi Non Aset
(Hibah, Sewa, Pemanfaatan BMN Idle)
Standar Barang
Standar Kebutuhan
Standar Biaya
Kebutuhan Baru
BASELINE
RKA
Perencanaan & Penganggaran BMN

16. Audit atas Pengelolaan BMN

17. Identifikasi Risiko Pengelolaan dan Audit BMN
Risiko Internal
• Keterbatasan jumlah auditor
• Keterbatasan waktu Pelaksanaan audit
• Keterbatasan pemahaman auditor atas BMN
Risiko Eksternal
• Keterbatasan data sumber terkait BMN
• Jumlah BMN banyak dan distribusi tersebar
• SDM pelaksana SIMAK-BMN kurang paham SAP
• BMN tidak tercatat dan tidak dilaporkan
• Penyajian BMN dalam Neraca tidak sesuai SAP
• BMN dikuasai pihak lain/ketiga
• BMN hilang/rusak
• BMN tidak didukung bukti kepemilikan
• Berindikasi Korupsi (Pengadaan, pemanfaatan,
penghapusan)
Risiko Pengelolaan BMN Risiko Audit BMN

18. Permasalahan Pengelolaan BMN (temuan BPK)
1. Rekonsiliasi data Keuangan dan BMN dalam
proses pelaporan keuangan belum Optimal.
2. Aplikasi Persediaan, SIMAK BMN, dan SAIBA
belum dapat mendukung akurasi penyajian
akun – akun terkait siklus belanja barang
persediaan pada laporan keuangan
3. Persetujuan lzin Pemanfaatan BMN Tidak
Sesuai Ketentuan
4. Penetapan Tarif Sewa BMN Tidak Sesuai
Ketentuan
5. Konsolidasi Laporan Barang Milik Negara
(LBMN) Tidak Menggunakan Data Hasil
Rekonsiliasi/ Konfirmasi LBMN Secara
Berjenjang dari Tingkat Bawah
6. Pengendalian dan Penatausaahan Barang
Persediaan Melalui Aplikasi Persediaan Belum
Memadai
Temuan BPK 2016 - 2018 Temuan BPK 2021
Sumber : BPK RI, 2022

19. TERIMA KASIH
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENDIKBUDRISTEK