SlideShare a Scribd company logo
Akuntabilitas Dana APBN
Pada Perguruan Tinggi
Oleh:
Sujatmiko Wibowo
Auditor Madya Itjen Kemendikbudristek
Disampaikan pada Kegiatan Rapat Koordinasi Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi
Kristal Hotel, 14 Juli 2023
Landasan Hukum
1
2
5
1
2
• Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
• Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
• Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara
• Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
• Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
• Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan TA
2023
• Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
TUGAS DAN FUNGSI KEMENDIKBUD
1. PERMENDIKBUD NO. 45 TAHUN 2019 Tentang ORGANISASI DAN
TATA KERJA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2. PERMENDIKBUD NO. 46 TAHUN 2019 tentang RINCIAN TUGAS
UNIT KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
Mencegah dan melindungi organisasi
dari kegagalan mencapai visi misi dan
tujuan organisasi
TUGAS ITJEN
MENYELENGGARAKAN PENGAWASAN INTERN
DI LINGKUNGAN KEMENDIKBUD
(Perpres No. 82 Tahun 2019)
KEGIATAN PENGAWASAN
1. AUDIT
2. REVIU
3. EVALUASI
4. PEMANTAUAN
5. PENGAWASAN LAINNYA
PERAN DAN POSISI ITJEN
1. PEMBERI PERINGATAN DINI
2. KATALISATOR
3. KONSULTAN
M E N G A W A L
Mencegah
Mengarahkan Menghentikan
Mendorong
Kebijakan Pengawasan
Itjen Kemendikbudristek
Perubahan Paradigma Pengawasan Internal
PROSES:
Audit Kepatuhan
FOKUS:
Penyimpangan,
Kesalahan, Kecurangan,
dll
IMPACT:
Jangka Pendek,
Perbaikan atas
kesalahan yg sudah
terjadi (Sisdur/IC)
WATCHDOG CONSULTANT
PROSES:
Audit Kinerja/Operasional
FOKUS:
Penggunaan Sumber Daya
IMPACT:
Jangka Menengah,
Memperbaiki &
meningkatkan 3 E
operasional organisasi
CATALIST
PROSES:
Quality Assurance
FOKUS:
Nilai/Mutu Organisasi
IMPACT:
Jangka Panjang,
Jaminan kualitas output
sesuai tujuan organisasi
memenuhi kepuasan
customer & Stakeholder
Pengawasan Internal
ASAS PENGELOLAAN APBN
Penerapan kaidah yg baik:
❖ Akuntabilitas berorientasi pada hasil
❖ Profesionalitas
❖ Proporsionalitas
❖ Keterbukaan dalam pengelolaan APBN
❖ Pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang
bebas dan mandiri
Dana Pendidikan (APBN)
Anggaran Pendidikan adalah alokasi anggaran pendidikan melalui
Kementerian Negara/lembaga dan non Kementerian Negara/Lembaga.
Alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah, melalui
pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidik, untuk membiayai
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan menjadi tanggung jawab
Pemerintah, tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan.
Prinsip Pengelolaan Dana Pendidikan (1)
1. Transparansi
Keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan, sumber pemasukan dan
jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggung jawabannya harus jelas
sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk
mengetahuinya.
Transparansi keuangan
✓ meningkatkan tingkat kepercayaan stakeholder, (orangtua mahasiswa,
masyarakat dan pemerintah)
✓ menciptakan kepercayaan timbal balik antara PT dg Stakeholder melalui
penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh
informasi yang akurat dan memadai
Prinsip Pengelolaan Dana Pendidikan (2)
2. Akuntabilitas
Penggunaan uang PT dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan perencanaan
yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan perencanaan yang telah
ditetapkan dan peraturan yang berlaku, maka PT membelanjakan uang secara
bertanggung jawab. Pertanggung jawaban dapat dilakukan kepada orang tua,
masyarakat dan pemerintah.
Tiga pilar Utama (syarat terbangunnya akuntabilitas)
✓ adanya transparansi para penyelenggara PT dengan menerima masukan dan
mengikut sertakan berbagai komponen dalam mengelola perguruan tinggi;
✓ adanya standar kinerja di setiap PT yang dapat diukur dalam melaksanakan
tugas, fungsi dan wewenangnya;
✓ adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam
menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang
murah dan pelayanan yang cepat.
Prinsip Pengelolaan Dana Pendidikan (3)
3. Efektifitas
Efektif seringkali diartikan sebagai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
Namun efektivitas tidak berhenti sampai tujuan tercapai, tetapi sampai pada
kualitatif hasil yang dikaitkan dengan pencapaian visi PT dan lebih menekankan
pada kualitatif outcomes.
Pengelolaan keuangan dapat dikatakan memenuhi prinsip efektivitas bila
kegiatan yang dilakukan dapat membiayai aktivitas-aktivitas yang sudah
direncanakan guna mencapai tujuan PT yang telah ditetapkan.
Prinsip Pengelolaan Dana Pendidikan (4)
4. Efisiensi
Efisiensi berkaitan erat dengan kuantitas hasil suatu kegiatan. Efisiensi adalah
perbandingan yang terbaik antara masukan (input) dan keluaran (output) atau
antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu,
biaya.
Perbandingan tersebut dapat dilihat dari dua hal:
✓ dari segi penggunaan waktu, tenaga dan biaya Kegiatan dapat dinyatakan bila
penggunaan waktu, tenaga dan biaya tertentu dapat mencapai hasil yang
maksimal.
✓ dari segi hasil Kegiatan dapat dinyatakan bila dengan penggunaan waktu,
tenaga dan biaya tertentu memberikan hasil sebanyak-banyaknya baik
kuantitas maupun kualitasnya.
Profil PT
Jumlah PT dan program studi (PS) di Indonesia berdasarkan data
PDDIKTI dan BAN-PT (Maret 2022) masing-masing adalah 4.404 PT
dan 37.846 PS. (belum seluruhnya memiliki peringkat akreditasi)
Jumlah PT yang sudah terakreditasi hingga Desember tahun 2021
hanya sebanyak 60,45% yaitu 2.662 PT.
Sebanyak 1.009 PT (37,90%) dari total PT yang sudah terakreditasi
tersebut (2.662 PT) masih terakreditasi dengan peringkat C,
hanya 83 PT (3,12%) yang sudah memiliki peringkat akreditasi A
serta hanya 15 PT (0,56%) yang sudah terakreditasi dengan
peringkat Unggul.
Peran SPI pada PT
➢ memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan,
efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas
dan fungsi;
➢ memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas
manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan
➢ memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan
tugas dan fungsi.
Tata Kelola Keuangan PT
▪ Perlu adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan.
→ dari dan untuk apa keuangan lembaga tersebut perlu dicatat dan
dipertanggungjawabkan disertai bukti penggunaannya.
▪ Perencanaan keuangan dengan memperhatikan kebutuhan dan pelaksanaan
pengelolaan dana APBN harus diarahkan pada pengelolaan yang memberikan
manfaat secara akademik dan ekonomis melalui Tridharma PT.
▪ Perlu adanya sosialisasi dan pelatihan yang diberikan kepada SDM yang terlibat
mengenai pengelolaan keuangan PT agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai
dengan prinsipnya.
▪ Pelaksanaan audit internal dan eksternal untuk menjaga akuntabilitas keuangan
dan kepercayaan stakeholder terhadap manajemen.
Tata Kelola Keuangan PTS
✓ Yayasan wajib menyusun laporan tahunan selambat-lambatnya 5 (lima) bulan
setelah berakhirnya tahun buku, yang memuat sekurang-kurangnya laporan
keadaan dan kegiatan serta hasil yang telah dicapai, dan laporan keuangan
terdiri dari:
a. Laporan posisi keuangan;
b. Laporan aktivitas;
c. Laporan arus kas;
d. Catatan atas laporan keuangan.
✓ Apabila yayasan memperoleh bantuan negara, bantuan luar negeri atau pihak
lain sebesar Rp 500 juta atau lebih, maka:
a. Ikhtisar laporan tahunan wajib diumumkan dalam surat kabar;
b. Laporan keuangan yayasan wajib diaudit oleh Akuntan Publik. Hasil audit
disampaikan kepada Pembina dan Menteri Hukum dan HAM;
c. Bentuk laporan tahunan yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi
keuangan.
Belanja Barang
✓ Kelebihan Pembayaran Biaya Transportasi & Uang Harian Perjalanan Dinas
✓ Pembayaran Honorarium Tidak Sesuai Ketentuan
✓ Sisa Belanja Barang Belum Disetorkan ke Kas Negara
✓ Pengadaan Barang & Jasa Tidak Sesuai Ketentuan
✓ Penggunaan Dana Kegiatan Pelatihan Tidak Sesuai Ketentuan
✓ Pengadaan dan Pelaksanaan Kegiatan Tidak Sesuai Ketentuan serta Belum
Dikenakan Denda Keterlambatan
Temuan Audit BPK-RI (pada PT)
Belanja Modal
✓ Kelebihan Bayar
✓ Pemahalan
✓ Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya
✓ Denda Keterlambatan belum dipungut & disetor
✓ Peralatan & Mesin Tidak Sesuai Spesifikasi
✓ Pembangunan Gedung Tidak Sesuai Spesifikasi
Belanja Sosial
✓ Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Kurang Optimal
✓ Penggunaan langsung Biaya Penyelenggaraan Bidikmisi
✓ Biaya Pengelolaan Bansos Belum Dipertanggungjawabkan
Temuan Audit BPK-RI (pada PT)
Yang Perlu Ditindaklanjuti PT
Atas Hasil Audit
• Segera menindakklanjuti temuan internal dan eksternal (klarifikasi, melengkapi
dokumen, Surat Teguran, Setor, dll)
• Merumuskan & Menganalis Peta Risiko di lingkungan PT.
• Merumuskan rencana aksi serta melakukan monev terkait pengurangan
dampak risiko yang ada pada PT.
• Mengimplementasikan & meningkatkan SPIP di lingkungan PT.
• Melakukan pengembangan kompetensi pegawai secara berkelanjutan sesuai
bidang pekerjaan masing-masing.
Simpulan
Permasalahan pengelolaan keuangan PT berkaitan dengan prinsip pengelolaan
keuangan itu sendiri, yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi.
Masing-masing prinsip tersebut sekaligus menjadi solusi atas permasalahan yang
muncul, yaitu:
▪ perlu adanya transparansi keuangan kepada publik terkait dengan pemasukan
dan pengeluaran dana,
▪ akuntabilitas dari penggunaan dana oleh perguruan tinggi tersebut,
▪ adanya efektivitas atas kegiatan yang dilakukan,
▪ perlu efisiensi disetiap aspek yang ada.
TERIMA KASIH
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENDIKBUDRISTEK

More Related Content

Similar to Akuntabilitas Dana APBN

Materi_Pengawasan_Pengelolaan_Keuangan_Desa_2018.ppt
Materi_Pengawasan_Pengelolaan_Keuangan_Desa_2018.pptMateri_Pengawasan_Pengelolaan_Keuangan_Desa_2018.ppt
Materi_Pengawasan_Pengelolaan_Keuangan_Desa_2018.ppt
swanggie
 
PRESENTASI SOSIALISASI SPJ - BOS 2012
PRESENTASI SOSIALISASI SPJ - BOS 2012PRESENTASI SOSIALISASI SPJ - BOS 2012
PRESENTASI SOSIALISASI SPJ - BOS 2012
NASuprawoto Sunardjo
 
JUKNIS SPJ-BOS TAHUN 2012
JUKNIS SPJ-BOS TAHUN 2012JUKNIS SPJ-BOS TAHUN 2012
JUKNIS SPJ-BOS TAHUN 2012
NASuprawoto Sunardjo
 
Akuntabilitas Penggunaan Dana Pendidikan ET 27092022.pptx
Akuntabilitas Penggunaan Dana Pendidikan ET 27092022.pptxAkuntabilitas Penggunaan Dana Pendidikan ET 27092022.pptx
Akuntabilitas Penggunaan Dana Pendidikan ET 27092022.pptx
IndriVirgianti2
 
Buku-Panduan-Learning-Organization-Lengkap.pdf
Buku-Panduan-Learning-Organization-Lengkap.pdfBuku-Panduan-Learning-Organization-Lengkap.pdf
Buku-Panduan-Learning-Organization-Lengkap.pdf
Akuhuruf
 
Peran ITJEN dalam kontribusi mempertahankan opini wtp untuk meningkatkan akun...
Peran ITJEN dalam kontribusi mempertahankan opini wtp untuk meningkatkan akun...Peran ITJEN dalam kontribusi mempertahankan opini wtp untuk meningkatkan akun...
Peran ITJEN dalam kontribusi mempertahankan opini wtp untuk meningkatkan akun...
Dr. Zar Rdj
 
Administrasi Pendidikan Bidang Garapan Keuangan
Administrasi Pendidikan Bidang Garapan KeuanganAdministrasi Pendidikan Bidang Garapan Keuangan
Administrasi Pendidikan Bidang Garapan Keuangan
Irfan Ushaimi
 
Materi BOS DAK Fisik 2022.pdf
Materi BOS DAK Fisik 2022.pdfMateri BOS DAK Fisik 2022.pdf
Materi BOS DAK Fisik 2022.pdf
JaelilJaelil
 
Manajemen Pembiayaan LPI (puji rahayu, 143111087, 5C)
Manajemen Pembiayaan LPI (puji rahayu, 143111087, 5C)Manajemen Pembiayaan LPI (puji rahayu, 143111087, 5C)
Manajemen Pembiayaan LPI (puji rahayu, 143111087, 5C)
Puji Rahayu
 
LAPORAN MAGANG PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL) PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHAR...
LAPORAN MAGANG PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL) PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHAR...LAPORAN MAGANG PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL) PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHAR...
LAPORAN MAGANG PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL) PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHAR...
Sutny_Wulan_Sary_Puasa
 
Pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kpd masyara...
Pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kpd masyara...Pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kpd masyara...
Pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kpd masyara...
Didit Kurniadi
 
Bidang garapan keuangan
Bidang garapan keuanganBidang garapan keuangan
Bidang garapan keuangan
syafiul huda
 
ANGGARAN KINERJA KEUANGAN RUMAH SAKITIII.pptx
ANGGARAN KINERJA  KEUANGAN RUMAH SAKITIII.pptxANGGARAN KINERJA  KEUANGAN RUMAH SAKITIII.pptx
ANGGARAN KINERJA KEUANGAN RUMAH SAKITIII.pptx
DewiAstuti96
 
Ppt manajemen pembiayaan pendidikan(1)
Ppt manajemen pembiayaan pendidikan(1)Ppt manajemen pembiayaan pendidikan(1)
Ppt manajemen pembiayaan pendidikan(1)
resa safrida
 
Materi BOS/BOP KInerja tahun 2022.pptx
Materi BOS/BOP KInerja tahun   2022.pptxMateri BOS/BOP KInerja tahun   2022.pptx
Materi BOS/BOP KInerja tahun 2022.pptx
Enang Cuhendi
 
Ppt budgeting
Ppt budgetingPpt budgeting
Ppt budgeting
KarinaWidyana
 
Sosialisasi Aspek Keuangan-2020 PTS.pptx
Sosialisasi Aspek Keuangan-2020 PTS.pptxSosialisasi Aspek Keuangan-2020 PTS.pptx
Sosialisasi Aspek Keuangan-2020 PTS.pptx
DekySanjaya1
 
Tugas asp 4 c akt (1)
Tugas asp 4 c akt (1)Tugas asp 4 c akt (1)
Tugas asp 4 c akt (1)
AyuCahyaNingsih
 
Manajemen Keuangan Sekolah, Mengelola keuangan sekolah
Manajemen Keuangan Sekolah, Mengelola keuangan sekolahManajemen Keuangan Sekolah, Mengelola keuangan sekolah
Manajemen Keuangan Sekolah, Mengelola keuangan sekolah
Home
 
Administrasi Pendidikan : Bidang Garapan Keuangan
Administrasi Pendidikan : Bidang Garapan KeuanganAdministrasi Pendidikan : Bidang Garapan Keuangan
Administrasi Pendidikan : Bidang Garapan Keuangan
dhea fitryana
 

Similar to Akuntabilitas Dana APBN (20)

Materi_Pengawasan_Pengelolaan_Keuangan_Desa_2018.ppt
Materi_Pengawasan_Pengelolaan_Keuangan_Desa_2018.pptMateri_Pengawasan_Pengelolaan_Keuangan_Desa_2018.ppt
Materi_Pengawasan_Pengelolaan_Keuangan_Desa_2018.ppt
 
PRESENTASI SOSIALISASI SPJ - BOS 2012
PRESENTASI SOSIALISASI SPJ - BOS 2012PRESENTASI SOSIALISASI SPJ - BOS 2012
PRESENTASI SOSIALISASI SPJ - BOS 2012
 
JUKNIS SPJ-BOS TAHUN 2012
JUKNIS SPJ-BOS TAHUN 2012JUKNIS SPJ-BOS TAHUN 2012
JUKNIS SPJ-BOS TAHUN 2012
 
Akuntabilitas Penggunaan Dana Pendidikan ET 27092022.pptx
Akuntabilitas Penggunaan Dana Pendidikan ET 27092022.pptxAkuntabilitas Penggunaan Dana Pendidikan ET 27092022.pptx
Akuntabilitas Penggunaan Dana Pendidikan ET 27092022.pptx
 
Buku-Panduan-Learning-Organization-Lengkap.pdf
Buku-Panduan-Learning-Organization-Lengkap.pdfBuku-Panduan-Learning-Organization-Lengkap.pdf
Buku-Panduan-Learning-Organization-Lengkap.pdf
 
Peran ITJEN dalam kontribusi mempertahankan opini wtp untuk meningkatkan akun...
Peran ITJEN dalam kontribusi mempertahankan opini wtp untuk meningkatkan akun...Peran ITJEN dalam kontribusi mempertahankan opini wtp untuk meningkatkan akun...
Peran ITJEN dalam kontribusi mempertahankan opini wtp untuk meningkatkan akun...
 
Administrasi Pendidikan Bidang Garapan Keuangan
Administrasi Pendidikan Bidang Garapan KeuanganAdministrasi Pendidikan Bidang Garapan Keuangan
Administrasi Pendidikan Bidang Garapan Keuangan
 
Materi BOS DAK Fisik 2022.pdf
Materi BOS DAK Fisik 2022.pdfMateri BOS DAK Fisik 2022.pdf
Materi BOS DAK Fisik 2022.pdf
 
Manajemen Pembiayaan LPI (puji rahayu, 143111087, 5C)
Manajemen Pembiayaan LPI (puji rahayu, 143111087, 5C)Manajemen Pembiayaan LPI (puji rahayu, 143111087, 5C)
Manajemen Pembiayaan LPI (puji rahayu, 143111087, 5C)
 
LAPORAN MAGANG PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL) PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHAR...
LAPORAN MAGANG PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL) PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHAR...LAPORAN MAGANG PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL) PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHAR...
LAPORAN MAGANG PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL) PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHAR...
 
Pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kpd masyara...
Pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kpd masyara...Pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kpd masyara...
Pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kpd masyara...
 
Bidang garapan keuangan
Bidang garapan keuanganBidang garapan keuangan
Bidang garapan keuangan
 
ANGGARAN KINERJA KEUANGAN RUMAH SAKITIII.pptx
ANGGARAN KINERJA  KEUANGAN RUMAH SAKITIII.pptxANGGARAN KINERJA  KEUANGAN RUMAH SAKITIII.pptx
ANGGARAN KINERJA KEUANGAN RUMAH SAKITIII.pptx
 
Ppt manajemen pembiayaan pendidikan(1)
Ppt manajemen pembiayaan pendidikan(1)Ppt manajemen pembiayaan pendidikan(1)
Ppt manajemen pembiayaan pendidikan(1)
 
Materi BOS/BOP KInerja tahun 2022.pptx
Materi BOS/BOP KInerja tahun   2022.pptxMateri BOS/BOP KInerja tahun   2022.pptx
Materi BOS/BOP KInerja tahun 2022.pptx
 
Ppt budgeting
Ppt budgetingPpt budgeting
Ppt budgeting
 
Sosialisasi Aspek Keuangan-2020 PTS.pptx
Sosialisasi Aspek Keuangan-2020 PTS.pptxSosialisasi Aspek Keuangan-2020 PTS.pptx
Sosialisasi Aspek Keuangan-2020 PTS.pptx
 
Tugas asp 4 c akt (1)
Tugas asp 4 c akt (1)Tugas asp 4 c akt (1)
Tugas asp 4 c akt (1)
 
Manajemen Keuangan Sekolah, Mengelola keuangan sekolah
Manajemen Keuangan Sekolah, Mengelola keuangan sekolahManajemen Keuangan Sekolah, Mengelola keuangan sekolah
Manajemen Keuangan Sekolah, Mengelola keuangan sekolah
 
Administrasi Pendidikan : Bidang Garapan Keuangan
Administrasi Pendidikan : Bidang Garapan KeuanganAdministrasi Pendidikan : Bidang Garapan Keuangan
Administrasi Pendidikan : Bidang Garapan Keuangan
 

More from Sujatmiko Wibowo

Evaluasi ZI WBK WBBM 2023.pdf
Evaluasi ZI WBK WBBM 2023.pdfEvaluasi ZI WBK WBBM 2023.pdf
Evaluasi ZI WBK WBBM 2023.pdf
Sujatmiko Wibowo
 
Mekanisme Penyelesaian KN.pdf
Mekanisme Penyelesaian KN.pdfMekanisme Penyelesaian KN.pdf
Mekanisme Penyelesaian KN.pdf
Sujatmiko Wibowo
 
Fraud In The Provision of Health Services In Hospitals During The Covid-1...
Fraud In The Provision  of Health  Services In Hospitals  During  The Covid-1...Fraud In The Provision  of Health  Services In Hospitals  During  The Covid-1...
Fraud In The Provision of Health Services In Hospitals During The Covid-1...
Sujatmiko Wibowo
 
Bimtek Reviu LK Polindra.pdf
Bimtek Reviu LK Polindra.pdfBimtek Reviu LK Polindra.pdf
Bimtek Reviu LK Polindra.pdf
Sujatmiko Wibowo
 
Tata Kelola BLU pada Perguruan Tinggi Negeri
Tata Kelola BLU pada Perguruan Tinggi NegeriTata Kelola BLU pada Perguruan Tinggi Negeri
Tata Kelola BLU pada Perguruan Tinggi Negeri
Sujatmiko Wibowo
 
Pengawasan dan Pengendalian BMN.pdf
Pengawasan dan Pengendalian BMN.pdfPengawasan dan Pengendalian BMN.pdf
Pengawasan dan Pengendalian BMN.pdf
Sujatmiko Wibowo
 
Evaluasi ZI WBK WBBM Tahun 2022
Evaluasi ZI WBK WBBM Tahun 2022Evaluasi ZI WBK WBBM Tahun 2022
Evaluasi ZI WBK WBBM Tahun 2022
Sujatmiko Wibowo
 
Tata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan Pemerintah
Tata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan PemerintahTata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan Pemerintah
Tata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan Pemerintah
Sujatmiko Wibowo
 
Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...
Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...
Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...
Sujatmiko Wibowo
 
Program PKKM 2022.pdf
Program PKKM 2022.pdfProgram PKKM 2022.pdf
Program PKKM 2022.pdf
Sujatmiko Wibowo
 
Audit SPI atas Pengelolaan BMN.pdf
Audit  SPI  atas Pengelolaan BMN.pdfAudit  SPI  atas Pengelolaan BMN.pdf
Audit SPI atas Pengelolaan BMN.pdf
Sujatmiko Wibowo
 
Reviu Laporan Keuangan PTN
Reviu Laporan Keuangan PTNReviu Laporan Keuangan PTN
Reviu Laporan Keuangan PTN
Sujatmiko Wibowo
 
Peran dan Tantangan Sarjana Ekonomi di Era New Normal
Peran dan Tantangan Sarjana Ekonomi di Era New NormalPeran dan Tantangan Sarjana Ekonomi di Era New Normal
Peran dan Tantangan Sarjana Ekonomi di Era New Normal
Sujatmiko Wibowo
 
Fasilitasi dan Implementasi Manajemen Risiko
Fasilitasi dan Implementasi Manajemen RisikoFasilitasi dan Implementasi Manajemen Risiko
Fasilitasi dan Implementasi Manajemen Risiko
Sujatmiko Wibowo
 
SPIP di era pandemi Covid 19
SPIP di era pandemi Covid 19SPIP di era pandemi Covid 19
SPIP di era pandemi Covid 19
Sujatmiko Wibowo
 
Penatausahaan Keuangan Desa
Penatausahaan Keuangan DesaPenatausahaan Keuangan Desa
Penatausahaan Keuangan Desa
Sujatmiko Wibowo
 
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan DaerahPengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan Daerah
Sujatmiko Wibowo
 
Remote Audit
Remote AuditRemote Audit
Remote Audit
Sujatmiko Wibowo
 
Standard Auditing
Standard AuditingStandard Auditing
Standard Auditing
Sujatmiko Wibowo
 
Analisis Kebijakan SBM 2021
Analisis Kebijakan SBM 2021Analisis Kebijakan SBM 2021
Analisis Kebijakan SBM 2021
Sujatmiko Wibowo
 

More from Sujatmiko Wibowo (20)

Evaluasi ZI WBK WBBM 2023.pdf
Evaluasi ZI WBK WBBM 2023.pdfEvaluasi ZI WBK WBBM 2023.pdf
Evaluasi ZI WBK WBBM 2023.pdf
 
Mekanisme Penyelesaian KN.pdf
Mekanisme Penyelesaian KN.pdfMekanisme Penyelesaian KN.pdf
Mekanisme Penyelesaian KN.pdf
 
Fraud In The Provision of Health Services In Hospitals During The Covid-1...
Fraud In The Provision  of Health  Services In Hospitals  During  The Covid-1...Fraud In The Provision  of Health  Services In Hospitals  During  The Covid-1...
Fraud In The Provision of Health Services In Hospitals During The Covid-1...
 
Bimtek Reviu LK Polindra.pdf
Bimtek Reviu LK Polindra.pdfBimtek Reviu LK Polindra.pdf
Bimtek Reviu LK Polindra.pdf
 
Tata Kelola BLU pada Perguruan Tinggi Negeri
Tata Kelola BLU pada Perguruan Tinggi NegeriTata Kelola BLU pada Perguruan Tinggi Negeri
Tata Kelola BLU pada Perguruan Tinggi Negeri
 
Pengawasan dan Pengendalian BMN.pdf
Pengawasan dan Pengendalian BMN.pdfPengawasan dan Pengendalian BMN.pdf
Pengawasan dan Pengendalian BMN.pdf
 
Evaluasi ZI WBK WBBM Tahun 2022
Evaluasi ZI WBK WBBM Tahun 2022Evaluasi ZI WBK WBBM Tahun 2022
Evaluasi ZI WBK WBBM Tahun 2022
 
Tata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan Pemerintah
Tata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan PemerintahTata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan Pemerintah
Tata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan Pemerintah
 
Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...
Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...
Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...
 
Program PKKM 2022.pdf
Program PKKM 2022.pdfProgram PKKM 2022.pdf
Program PKKM 2022.pdf
 
Audit SPI atas Pengelolaan BMN.pdf
Audit  SPI  atas Pengelolaan BMN.pdfAudit  SPI  atas Pengelolaan BMN.pdf
Audit SPI atas Pengelolaan BMN.pdf
 
Reviu Laporan Keuangan PTN
Reviu Laporan Keuangan PTNReviu Laporan Keuangan PTN
Reviu Laporan Keuangan PTN
 
Peran dan Tantangan Sarjana Ekonomi di Era New Normal
Peran dan Tantangan Sarjana Ekonomi di Era New NormalPeran dan Tantangan Sarjana Ekonomi di Era New Normal
Peran dan Tantangan Sarjana Ekonomi di Era New Normal
 
Fasilitasi dan Implementasi Manajemen Risiko
Fasilitasi dan Implementasi Manajemen RisikoFasilitasi dan Implementasi Manajemen Risiko
Fasilitasi dan Implementasi Manajemen Risiko
 
SPIP di era pandemi Covid 19
SPIP di era pandemi Covid 19SPIP di era pandemi Covid 19
SPIP di era pandemi Covid 19
 
Penatausahaan Keuangan Desa
Penatausahaan Keuangan DesaPenatausahaan Keuangan Desa
Penatausahaan Keuangan Desa
 
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan DaerahPengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan Daerah
 
Remote Audit
Remote AuditRemote Audit
Remote Audit
 
Standard Auditing
Standard AuditingStandard Auditing
Standard Auditing
 
Analisis Kebijakan SBM 2021
Analisis Kebijakan SBM 2021Analisis Kebijakan SBM 2021
Analisis Kebijakan SBM 2021
 

Recently uploaded

MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptxMATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
DidiKomarudin1
 
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdfMitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
pelestarikawasanwili
 
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdfRegulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
MuhaiminMuha
 
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdfPPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
adminguntur
 
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakkRencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
DwiSuprianto2
 
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptxRapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
ApriyandiIyan1
 
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
heri purwanto
 
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdfMateri Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
pelestarikawasanwili
 
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfCERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
Zainul Ulum
 
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptxPendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
AmandaJesica
 
paparan kapolsek dalam melaksanakann anev
paparan kapolsek dalam melaksanakann anevpaparan kapolsek dalam melaksanakann anev
paparan kapolsek dalam melaksanakann anev
newxclipse
 

Recently uploaded (11)

MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptxMATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
 
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdfMitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
 
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdfRegulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
 
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdfPPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
 
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakkRencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
 
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptxRapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
 
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
 
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdfMateri Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
 
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfCERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
 
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptxPendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
 
paparan kapolsek dalam melaksanakann anev
paparan kapolsek dalam melaksanakann anevpaparan kapolsek dalam melaksanakann anev
paparan kapolsek dalam melaksanakann anev
 

Akuntabilitas Dana APBN

  • 1. Akuntabilitas Dana APBN Pada Perguruan Tinggi Oleh: Sujatmiko Wibowo Auditor Madya Itjen Kemendikbudristek Disampaikan pada Kegiatan Rapat Koordinasi Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi Kristal Hotel, 14 Juli 2023
  • 2. Landasan Hukum 1 2 5 1 2 • Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara • Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara • Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara • Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional • Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi • Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan TA 2023 • Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  • 3. TUGAS DAN FUNGSI KEMENDIKBUD 1. PERMENDIKBUD NO. 45 TAHUN 2019 Tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2. PERMENDIKBUD NO. 46 TAHUN 2019 tentang RINCIAN TUGAS UNIT KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Mencegah dan melindungi organisasi dari kegagalan mencapai visi misi dan tujuan organisasi TUGAS ITJEN MENYELENGGARAKAN PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN KEMENDIKBUD (Perpres No. 82 Tahun 2019) KEGIATAN PENGAWASAN 1. AUDIT 2. REVIU 3. EVALUASI 4. PEMANTAUAN 5. PENGAWASAN LAINNYA PERAN DAN POSISI ITJEN 1. PEMBERI PERINGATAN DINI 2. KATALISATOR 3. KONSULTAN M E N G A W A L Mencegah Mengarahkan Menghentikan Mendorong Kebijakan Pengawasan Itjen Kemendikbudristek
  • 4. Perubahan Paradigma Pengawasan Internal PROSES: Audit Kepatuhan FOKUS: Penyimpangan, Kesalahan, Kecurangan, dll IMPACT: Jangka Pendek, Perbaikan atas kesalahan yg sudah terjadi (Sisdur/IC) WATCHDOG CONSULTANT PROSES: Audit Kinerja/Operasional FOKUS: Penggunaan Sumber Daya IMPACT: Jangka Menengah, Memperbaiki & meningkatkan 3 E operasional organisasi CATALIST PROSES: Quality Assurance FOKUS: Nilai/Mutu Organisasi IMPACT: Jangka Panjang, Jaminan kualitas output sesuai tujuan organisasi memenuhi kepuasan customer & Stakeholder
  • 6. ASAS PENGELOLAAN APBN Penerapan kaidah yg baik: ❖ Akuntabilitas berorientasi pada hasil ❖ Profesionalitas ❖ Proporsionalitas ❖ Keterbukaan dalam pengelolaan APBN ❖ Pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri
  • 7. Dana Pendidikan (APBN) Anggaran Pendidikan adalah alokasi anggaran pendidikan melalui Kementerian Negara/lembaga dan non Kementerian Negara/Lembaga. Alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah, melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidik, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan menjadi tanggung jawab Pemerintah, tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan.
  • 8. Prinsip Pengelolaan Dana Pendidikan (1) 1. Transparansi Keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan, sumber pemasukan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggung jawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Transparansi keuangan ✓ meningkatkan tingkat kepercayaan stakeholder, (orangtua mahasiswa, masyarakat dan pemerintah) ✓ menciptakan kepercayaan timbal balik antara PT dg Stakeholder melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai
  • 9. Prinsip Pengelolaan Dana Pendidikan (2) 2. Akuntabilitas Penggunaan uang PT dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku, maka PT membelanjakan uang secara bertanggung jawab. Pertanggung jawaban dapat dilakukan kepada orang tua, masyarakat dan pemerintah. Tiga pilar Utama (syarat terbangunnya akuntabilitas) ✓ adanya transparansi para penyelenggara PT dengan menerima masukan dan mengikut sertakan berbagai komponen dalam mengelola perguruan tinggi; ✓ adanya standar kinerja di setiap PT yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya; ✓ adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah dan pelayanan yang cepat.
  • 10. Prinsip Pengelolaan Dana Pendidikan (3) 3. Efektifitas Efektif seringkali diartikan sebagai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Namun efektivitas tidak berhenti sampai tujuan tercapai, tetapi sampai pada kualitatif hasil yang dikaitkan dengan pencapaian visi PT dan lebih menekankan pada kualitatif outcomes. Pengelolaan keuangan dapat dikatakan memenuhi prinsip efektivitas bila kegiatan yang dilakukan dapat membiayai aktivitas-aktivitas yang sudah direncanakan guna mencapai tujuan PT yang telah ditetapkan.
  • 11. Prinsip Pengelolaan Dana Pendidikan (4) 4. Efisiensi Efisiensi berkaitan erat dengan kuantitas hasil suatu kegiatan. Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara masukan (input) dan keluaran (output) atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu, biaya. Perbandingan tersebut dapat dilihat dari dua hal: ✓ dari segi penggunaan waktu, tenaga dan biaya Kegiatan dapat dinyatakan bila penggunaan waktu, tenaga dan biaya tertentu dapat mencapai hasil yang maksimal. ✓ dari segi hasil Kegiatan dapat dinyatakan bila dengan penggunaan waktu, tenaga dan biaya tertentu memberikan hasil sebanyak-banyaknya baik kuantitas maupun kualitasnya.
  • 12. Profil PT Jumlah PT dan program studi (PS) di Indonesia berdasarkan data PDDIKTI dan BAN-PT (Maret 2022) masing-masing adalah 4.404 PT dan 37.846 PS. (belum seluruhnya memiliki peringkat akreditasi) Jumlah PT yang sudah terakreditasi hingga Desember tahun 2021 hanya sebanyak 60,45% yaitu 2.662 PT. Sebanyak 1.009 PT (37,90%) dari total PT yang sudah terakreditasi tersebut (2.662 PT) masih terakreditasi dengan peringkat C, hanya 83 PT (3,12%) yang sudah memiliki peringkat akreditasi A serta hanya 15 PT (0,56%) yang sudah terakreditasi dengan peringkat Unggul.
  • 13. Peran SPI pada PT ➢ memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi; ➢ memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan ➢ memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi.
  • 14. Tata Kelola Keuangan PT ▪ Perlu adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan. → dari dan untuk apa keuangan lembaga tersebut perlu dicatat dan dipertanggungjawabkan disertai bukti penggunaannya. ▪ Perencanaan keuangan dengan memperhatikan kebutuhan dan pelaksanaan pengelolaan dana APBN harus diarahkan pada pengelolaan yang memberikan manfaat secara akademik dan ekonomis melalui Tridharma PT. ▪ Perlu adanya sosialisasi dan pelatihan yang diberikan kepada SDM yang terlibat mengenai pengelolaan keuangan PT agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan prinsipnya. ▪ Pelaksanaan audit internal dan eksternal untuk menjaga akuntabilitas keuangan dan kepercayaan stakeholder terhadap manajemen.
  • 15. Tata Kelola Keuangan PTS ✓ Yayasan wajib menyusun laporan tahunan selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku, yang memuat sekurang-kurangnya laporan keadaan dan kegiatan serta hasil yang telah dicapai, dan laporan keuangan terdiri dari: a. Laporan posisi keuangan; b. Laporan aktivitas; c. Laporan arus kas; d. Catatan atas laporan keuangan. ✓ Apabila yayasan memperoleh bantuan negara, bantuan luar negeri atau pihak lain sebesar Rp 500 juta atau lebih, maka: a. Ikhtisar laporan tahunan wajib diumumkan dalam surat kabar; b. Laporan keuangan yayasan wajib diaudit oleh Akuntan Publik. Hasil audit disampaikan kepada Pembina dan Menteri Hukum dan HAM; c. Bentuk laporan tahunan yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan.
  • 16. Belanja Barang ✓ Kelebihan Pembayaran Biaya Transportasi & Uang Harian Perjalanan Dinas ✓ Pembayaran Honorarium Tidak Sesuai Ketentuan ✓ Sisa Belanja Barang Belum Disetorkan ke Kas Negara ✓ Pengadaan Barang & Jasa Tidak Sesuai Ketentuan ✓ Penggunaan Dana Kegiatan Pelatihan Tidak Sesuai Ketentuan ✓ Pengadaan dan Pelaksanaan Kegiatan Tidak Sesuai Ketentuan serta Belum Dikenakan Denda Keterlambatan Temuan Audit BPK-RI (pada PT)
  • 17. Belanja Modal ✓ Kelebihan Bayar ✓ Pemahalan ✓ Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya ✓ Denda Keterlambatan belum dipungut & disetor ✓ Peralatan & Mesin Tidak Sesuai Spesifikasi ✓ Pembangunan Gedung Tidak Sesuai Spesifikasi Belanja Sosial ✓ Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Kurang Optimal ✓ Penggunaan langsung Biaya Penyelenggaraan Bidikmisi ✓ Biaya Pengelolaan Bansos Belum Dipertanggungjawabkan Temuan Audit BPK-RI (pada PT)
  • 18. Yang Perlu Ditindaklanjuti PT Atas Hasil Audit • Segera menindakklanjuti temuan internal dan eksternal (klarifikasi, melengkapi dokumen, Surat Teguran, Setor, dll) • Merumuskan & Menganalis Peta Risiko di lingkungan PT. • Merumuskan rencana aksi serta melakukan monev terkait pengurangan dampak risiko yang ada pada PT. • Mengimplementasikan & meningkatkan SPIP di lingkungan PT. • Melakukan pengembangan kompetensi pegawai secara berkelanjutan sesuai bidang pekerjaan masing-masing.
  • 19. Simpulan Permasalahan pengelolaan keuangan PT berkaitan dengan prinsip pengelolaan keuangan itu sendiri, yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi. Masing-masing prinsip tersebut sekaligus menjadi solusi atas permasalahan yang muncul, yaitu: ▪ perlu adanya transparansi keuangan kepada publik terkait dengan pemasukan dan pengeluaran dana, ▪ akuntabilitas dari penggunaan dana oleh perguruan tinggi tersebut, ▪ adanya efektivitas atas kegiatan yang dilakukan, ▪ perlu efisiensi disetiap aspek yang ada.