1. PPMKP merupakan lembaga pelatihan pertanian yang menyelenggarakan pelatihan manajemen, kepemimpinan, dan multimedia pertanian.
2. Sistem akuntansi pemerintah mencakup prosedur pengadaan barang/jasa, pembayaran, dan pelaporan keuangan melalui berbagai dokumen seperti SPP, SPM, SP2D.
3. Laporan keuangan SAI meliputi neraca, realisasi anggaran belanja dan pendapatan, serta d
Kerangka umum Standar Akuntansi Pemerintah PusatDian N
Dokumen tersebut membahas kerangka umum sistem akuntansi pemerintah pusat Indonesia yang terdiri dari Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SABUN) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). SABUN berfokus pada akuntansi kas negara sedangkan SAI menangani akuntansi keuangan dan barang di instansi pemerintah. Keduanya bekerja sama untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah pusat.
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tentang koneksitas proses bisnis akuntansi dan pelaporan antara Ditjen Perbendaharaan dengan Satuan Kerja. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain:
1. Perlunya penyempurnaan koneksitas proses bisnis pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Satuan Kerja sejalan dengan rencana pengembangan SPAN.
2. Kajian terhadap organisasi sistem akuntansi pemerintah dengan memperhatikan international best practice yaitu model
Supervisi Teknis Aplikasi Dalam Rangka Implementasi SPAN dan SAKTIAhmad Abdul Haq
Dokumen tersebut membahas tentang supervisi teknis aplikasi dalam rangka implementasi SPAN dan SAKTI. Supervisi teknis aplikasi mencakup tiga bidang yaitu supervisi implementasi SPAN dan SAKTI, supervisi standardisasi infrastruktur dan SDM, serta bimbingan teknis operasionalisasi aplikasi. Metode supervisi menggunakan pendekatan siklus Plan-Do-Monitor dan Evaluate."
Dokumen tersebut membahas proses bisnis akuntansi dan pelaporan dalam sistem perbendaharaan dan anggaran negara (SPAN) di Kementerian Keuangan. Dokumen menjelaskan strategi implementasi SPAN untuk mengintegrasikan proses bisnis, sistem aplikasi, dan kualitas informasi keuangan. Dokumen juga menjelaskan penyempurnaan proses bisnis akuntansi dan pelaporan di SPAN, termasuk perubahan menuju akuntansi berbasis akrual dan laporan berbasis kinerja.
Dokumen tersebut merangkum tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP) di Indonesia. SAPP adalah sistem yang terkomputerisasi untuk mencatat dan melaporkan transaksi keuangan pemerintah pusat. Tujuannya adalah menyediakan informasi keuangan yang akurat dan dapat dipercaya untuk perencanaan anggaran, pengelolaan aset, dan pertanggungjawaban keuangan. Laporan keuangan pemerintah
[2015-08-21] Transformasi Kelembagaan Ditjen PerbendaharaanAhmad Abdul Haq
Ringkasan dokumen:
Dokumen tersebut membahas upaya transformasi organisasi di Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui (1) penyiapan SDM yang kompeten dan profesional, (2) pengusulan peraturan tentang sertifikasi bendahara, (3) pembentukan jabatan fungsional penyuluh perbendaharaan, (4) roadmap penggabungan struktur organisasi, dan (5) layanan bersama antara beberapa direktorat jenderal.
Kerangka umum Standar Akuntansi Pemerintah PusatDian N
Dokumen tersebut membahas kerangka umum sistem akuntansi pemerintah pusat Indonesia yang terdiri dari Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SABUN) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). SABUN berfokus pada akuntansi kas negara sedangkan SAI menangani akuntansi keuangan dan barang di instansi pemerintah. Keduanya bekerja sama untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah pusat.
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tentang koneksitas proses bisnis akuntansi dan pelaporan antara Ditjen Perbendaharaan dengan Satuan Kerja. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain:
1. Perlunya penyempurnaan koneksitas proses bisnis pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Satuan Kerja sejalan dengan rencana pengembangan SPAN.
2. Kajian terhadap organisasi sistem akuntansi pemerintah dengan memperhatikan international best practice yaitu model
Supervisi Teknis Aplikasi Dalam Rangka Implementasi SPAN dan SAKTIAhmad Abdul Haq
Dokumen tersebut membahas tentang supervisi teknis aplikasi dalam rangka implementasi SPAN dan SAKTI. Supervisi teknis aplikasi mencakup tiga bidang yaitu supervisi implementasi SPAN dan SAKTI, supervisi standardisasi infrastruktur dan SDM, serta bimbingan teknis operasionalisasi aplikasi. Metode supervisi menggunakan pendekatan siklus Plan-Do-Monitor dan Evaluate."
Dokumen tersebut membahas proses bisnis akuntansi dan pelaporan dalam sistem perbendaharaan dan anggaran negara (SPAN) di Kementerian Keuangan. Dokumen menjelaskan strategi implementasi SPAN untuk mengintegrasikan proses bisnis, sistem aplikasi, dan kualitas informasi keuangan. Dokumen juga menjelaskan penyempurnaan proses bisnis akuntansi dan pelaporan di SPAN, termasuk perubahan menuju akuntansi berbasis akrual dan laporan berbasis kinerja.
Dokumen tersebut merangkum tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP) di Indonesia. SAPP adalah sistem yang terkomputerisasi untuk mencatat dan melaporkan transaksi keuangan pemerintah pusat. Tujuannya adalah menyediakan informasi keuangan yang akurat dan dapat dipercaya untuk perencanaan anggaran, pengelolaan aset, dan pertanggungjawaban keuangan. Laporan keuangan pemerintah
[2015-08-21] Transformasi Kelembagaan Ditjen PerbendaharaanAhmad Abdul Haq
Ringkasan dokumen:
Dokumen tersebut membahas upaya transformasi organisasi di Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui (1) penyiapan SDM yang kompeten dan profesional, (2) pengusulan peraturan tentang sertifikasi bendahara, (3) pembentukan jabatan fungsional penyuluh perbendaharaan, (4) roadmap penggabungan struktur organisasi, dan (5) layanan bersama antara beberapa direktorat jenderal.
Dokumen tersebut membahas tentang penilaian aset daerah dari perspektif standar akuntansi pemerintahan. Secara garis besar membahas tentang standar akuntansi pemerintahan, pengakuan, pengukuran, dan klasifikasi aset tetap pemerintah menurut standar tersebut.
Sistem Akuntansi dan Pelaporan keuangan Pemerintah PusatSujatmiko Wibowo
Dokumen tersebut membahas sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat Indonesia yang didasarkan pada undang-undang dan peraturan terkait keuangan negara. Sistem ini mengatur prosedur, struktur, dan alur penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat mulai dari tingkat satuan kerja hingga konsolidasi laporan keuangan negara.
Dokumen tersebut membahas tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) yang mencakup kerangka umum SAPP, hubungan antara sistem akuntansi keuangan dengan sistem akuntansi barang, proses bisnis SAPP, dokumen sumber, mekanisme rekonsiliasi dan pelaporan, serta reviu atas laporan keuangan pemerintah."
Dokumen tersebut membahas tentang pelaksanaan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah oleh auditor internal pemerintah. Dokumen menjelaskan konsep, tujuan, tahapan, dan prosedur pelaksanaan reviu laporan keuangan tersebut.
Peningkatan peran aparatur pengawasan intern apip oleh pemerintahDr. Zar Rdj
PENINGKATAN PERAN APIP OLEH PEMERINTAH MELALUI:
1. Pengawasan pengelolaan PNBP
2. Pengawasan kepatuhan Pajak oleh Bendaharawan
3. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektoronik
4. Penyusunan RKA di Kementerian / Lembaga
Modul ini membahas reviu laporan keuangan pemerintah daerah yang mencakup pengertian dan tujuan reviu, sistem pengendalian intern yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan, dan teknik yang digunakan dalam melaksanakan reviu seperti permintaan keterangan, wawancara, dan analisis prosedur."
1. Sistem akuntansi pemerintah terdiri dari prosedur manual dan terkomputerisasi untuk mencatat dan melaporkan posisi keuangan dan operasi keuangan lembaga pemerintah.
2. Prosedur ini meliputi pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan keuangan secara berkala.
3. Sistem ini diimplementasikan di seluruh tingkatan lembaga pemerintah mulai dari kementerian hingga satuan kerja.
Dokumen tersebut membahas mengenai Sistem Perakaunan Kewangan Malaysia (SPKM). Ia menjelaskan konsep dan objektif SPKM, hukum-hukum perakaunan seperti prinsip dan konvensyen, serta klasifikasi sistem perakaunan lain. Dokumen ini juga menyentuh mengenai asas perakaunan tunai diubahsuai yang digunakan oleh SPKM.
Dokumen tersebut membahas tentang penilaian aset daerah dari perspektif standar akuntansi pemerintahan. Secara garis besar membahas tentang standar akuntansi pemerintahan, pengakuan, pengukuran, dan klasifikasi aset tetap pemerintah menurut standar tersebut.
Sistem Akuntansi dan Pelaporan keuangan Pemerintah PusatSujatmiko Wibowo
Dokumen tersebut membahas sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat Indonesia yang didasarkan pada undang-undang dan peraturan terkait keuangan negara. Sistem ini mengatur prosedur, struktur, dan alur penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat mulai dari tingkat satuan kerja hingga konsolidasi laporan keuangan negara.
Dokumen tersebut membahas tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) yang mencakup kerangka umum SAPP, hubungan antara sistem akuntansi keuangan dengan sistem akuntansi barang, proses bisnis SAPP, dokumen sumber, mekanisme rekonsiliasi dan pelaporan, serta reviu atas laporan keuangan pemerintah."
Dokumen tersebut membahas tentang pelaksanaan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah oleh auditor internal pemerintah. Dokumen menjelaskan konsep, tujuan, tahapan, dan prosedur pelaksanaan reviu laporan keuangan tersebut.
Peningkatan peran aparatur pengawasan intern apip oleh pemerintahDr. Zar Rdj
PENINGKATAN PERAN APIP OLEH PEMERINTAH MELALUI:
1. Pengawasan pengelolaan PNBP
2. Pengawasan kepatuhan Pajak oleh Bendaharawan
3. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektoronik
4. Penyusunan RKA di Kementerian / Lembaga
Modul ini membahas reviu laporan keuangan pemerintah daerah yang mencakup pengertian dan tujuan reviu, sistem pengendalian intern yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan, dan teknik yang digunakan dalam melaksanakan reviu seperti permintaan keterangan, wawancara, dan analisis prosedur."
1. Sistem akuntansi pemerintah terdiri dari prosedur manual dan terkomputerisasi untuk mencatat dan melaporkan posisi keuangan dan operasi keuangan lembaga pemerintah.
2. Prosedur ini meliputi pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan keuangan secara berkala.
3. Sistem ini diimplementasikan di seluruh tingkatan lembaga pemerintah mulai dari kementerian hingga satuan kerja.
Dokumen tersebut membahas mengenai Sistem Perakaunan Kewangan Malaysia (SPKM). Ia menjelaskan konsep dan objektif SPKM, hukum-hukum perakaunan seperti prinsip dan konvensyen, serta klasifikasi sistem perakaunan lain. Dokumen ini juga menyentuh mengenai asas perakaunan tunai diubahsuai yang digunakan oleh SPKM.
Tugas 2, septi hendarwati, yananto mihadi putra, se, m.si, implementasi siste...SeptiHendarwati
Artikel ini membahas implementasi sistem pembayaran QR Code Standar Pembayaran Indonesia (QRIS) oleh PT Bank Central Asia Tbk secara bertahap, dengan harapan sistem pembayaran berbasis QR Code ini dapat dimanfaatkan dan diminati oleh generasi milenial. Bank Indonesia menetapkan biaya yang lebih rendah untuk transaksi melalui QRIS dibandingkan dengan penyedia layanan pembayaran lainnya, sehingga diharapkan dapat mendukung pertumbuhan transaksi n
Dokumen tersebut membahas tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) yang mencakup kerangka umum SAPP, hubungan antara SAI dengan sistem lain pada SAPP, proses bisnis SAI, dokumen sumber, dan tanggung jawab pelaporan."
TM 2- IMPLEMENTASI KONSEP SISTEM PENGELOLA TRANSAKSI KEUANGAN PADA PT. LAGOA ...diahpriantika
Artikel ini membahas implementasi sistem pengolah transaksi keuangan pada PT. LAGOA NUSANTARA, mencakup definisi transaksi keuangan, siklus akuntansi, dokumen transaksi dan sumber bukti transaksi, serta jurnal.
Dokumen ini memberikan taklimat mengenai sistem eSPKB (sistem perancang dan kawalan belanjawan elektronik) yang merupakan sistem perakaunan belanjawan kerajaan secara elektronik. Ia menjelaskan sejarah, ciri-ciri, faedah dan pelaksanaan sistem eSPKB serta penambahbaikan yang dilakukan untuk meningkatkan sistem tersebut.
Sistem buku besar dan pelaporan keuangan PT. Indofood Sukses Makmur Sejati Tbk terdiri atas empat aktivitas utama yaitu memperbarui buku besar, memasukkan jurnal penyesuaian, menyiapkan laporan keuangan, dan menghasilkan laporan manajerial.
Sistem Pengendalian Internal Dalam Penerbitan Faktur Pajak Di PT Lippo Karawaci Tbk
PT Lippo Karawaci Tbk menerapkan sistem LK Tax System untuk mengolah data penjualan dan menerbitkan faktur pajak secara elektronik ke sistem e-Faktur secara efektif dan efisien serta meminimalkan kesalahan. LK Tax System dapat menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam proses penerbitan faktur pajak bagi PT
Si pi, fazril azi nugraha, hapzi ali, sistem informasi dan pengendalian inte...Fazril Azi
Dokumen tersebut membahas tentang siklus bisnis utama yang terjadi dalam suatu perusahaan manufaktur yaitu siklus pendapatan, siklus pengeluaran, siklus produksi, dan siklus akuntansi. Ketiga siklus tersebut merupakan rangkaian aktivitas bisnis dan pengolahan data yang saling terkait dalam mengelola aliran barang dan jasa serta informasi keuangan perusahaan.
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
Pendidikan inklusif merupakan sistem pendidikan yang
memberikan akses kepada semua peserta didik yang
memiliki kelainan, bakat istimewa,maupun potensi tertentu
untuk mengikuti pendidikan maupun pembelajaran dalam
satu lingkungan pendidikan yang sama dengan peserta didik
umumlainya
Universitas Negeri Jakarta banyak melahirkan tokoh pendidikan yang memiliki pengaruh didunia pendidikan. Beberapa diantaranya ada didalam file presentasi
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Fathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka.
PPT RENCANA AKSI 2 modul ajar matematika berdiferensiasi kelas 1Arumdwikinasih
Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang mengakomodasi dari semua perbedaan murid, terbuka untuk semua dan memberikan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh setiap individu.kelas 1 ........
5. 11 12 1
10 2 About E-Commerce Presentation System v1.0
Slide
9 Selection 3
Sel Reset
8 Now Playing…
4
http://pptheaven.mvps.org Lurking by calpomatt
7 6 5 Quit
6. 11 12 1
10 2 About E-Commerce Presentation System v1.0
Slide
9 Selection 3 Reset Loading BgMusic
Now Playing…
8 4
http://pptheaven.mvps.org Lurking by calpomatt
7 6 5 Quit
7. Sistem adalah suatu perangkat dari prosedur-
prosedur yang saling berhubungan yang
disusun sesuai dengan skema yang menyeluruh
untuk melaksanakan suatu kegiatan atau
fungis utama dari perusahaan.
Menurut Mulyadi (2001:5) “sistem adalah suatu
jaringan prosedur yang dibuat menurut pola
yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan
pokok perusahaan”.
8. 1. Sistem Akuntansi menurut Sutabri (2004:3) adalah merupakan
bahasa bisnis yang dapat memberikan informasi tentang kondisi
ekonomi suatu bisnis dan hasil usahanya pada suatu waktu atau
periode tertentu.
2. Menurut Jusuf (2001:395) Sistem akuntansi terdiri atas dokumen-
dokumen bukti transaksi, alat-alat pencatatan, laporan-laporan,
dan prosedur-prosedur yang digunakan perusahaan untuk
mencatat transaksi-transaksi serta melaporkan hasil-hasilnya.
3. Selanjutnya menurut mulyadi (2001:3) Sistem akuntansi adalah
organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi
sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang
dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan
perusahaan.
9. Mahkamah Konstitusi menerangkan bahwa SAI
adalah serangkaian prosedur manual maupun
yang terkomputerisasi, mulai dari pengumpulan
data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan
pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan
pada Kementrian Negara/ Lembaga.
10. .
SAK
{Sistem
Akuntansi
Keuangan}
SAI
SABMN
{Sistem
Akuntansi
Barang Miliki
Negara}
11. • Berada pada tingkat kementrian
UAPA Negara/ Lembaga.
• Berada pada tingkat Eselon-
UAPPA-E1 1
• Berada pada tingkat
UAPPA-W Wilayah
• Berada pada tingkat Satuan
UAKPA Kerja.
12. • Berada pada tingkat kementrian
UAPB Negara/ Lembaga.
• Berada pada tingkat Eselon-
UAPPB-E1 1
• Berada pada tingkat
UAPPB-W Wilayah
• Berada pada tingkat Satuan
UAKPB Kerja.
13.
14. Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian
(PPMKP) sebelumnya bernama Pusat Manajemen
Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (PMPSDMP)
Ciawi yang merupakan penggabungan dari 4 UPT (Unit
Pelaksana Teknis) yang ada di Ciawi, yaitu Balai Penataran
dan Latihan Pertanian (BPLP), Balai Latihan Pegawai
Pertanian (BLPP), Balai Pendidikan dan Pelatihan Fungsional
Pertanian (BPPFP) dan Balai Metodologi Informasi Pertanian
(BMIP). PPMKP dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri
Pertanian No. 14/Permentan/OT.140/2007 tanggal 19 Februari
2007.
15. LANJUTAN
PPMKP merupakan Unit Pelaksana Teknis di bidang pelatihan
pertanian, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Petanian
dan secara teknis dibina oleh Kepala Pusat Pengembangan
Pelatihan Pertanian.
PPMKP mempunyai tugas melaksanakan dan
mengembangkan teknik pelatihan manajemen,
kepemimpinan dan multi media pertanian, serta fungsional
non rumpun ilmu hayat pertanian.
Visi satuan kerja ini adalah “Menjadi lembaga yang handal
dalam mengembangkan manajemen dan kepemimpinan
pertanian yang amanah dan profesional”.
16. Sedangkan Misinya adalah sebagai berikut :
Menyelenggarakan penyusunan rencana, program, dan mengembangkan kerjasama diklat bagi
pengembangan sumberdaya manusia (SDM) pertanian.
Menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelatihan manajemen dan kepemimpinan yang profesional
bagi aparatur dan non aparatur.
Melaksanakan penyelenggaraan pelatihan manajemen
Melaksanakan penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan
Melaksanakan penyelenggaraan pelatihan fungsional non RIHP
Melaksanakan pelatihan multi media pertanian.
Melaksanakan penyelenggaraan produksi informasi pertanian.
Melaksanakan penyelenggaraan penyebaran informasi pertanian.
Meningkatkan kualitas kelembagaan.
17.
18.
19. Pihak ketiga/ penyedia barang atau jasa menyerahkan
barang/ jasa yang diperjanjikan sesuai SPK/ kontrak/ SP
kepada KPA/P2K.
KPA/P2K memeriksa barang/jasa/pekerjaan yang di
serahterimakan baik dalam jumlah, kualitas dan kondisi
barang/ pekerjaan yang diperjanjikan.
Penyedia barang atau jasa/ pihak ketiga menyerahkan Berita
Acara Serah Terima (BAST) dan kuitansi yang sudah di
tandatanganinya kepada KPA/P2K
KPA/P2K memeriksa kebenaran atau keseuaian isi dan
uraian BAST serta kuitansi yang diterima.
KPA/P2K menandatangani BAST dan kutansi sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
20. KPA/P2K membuat SPP dan menyampaikannya kepada
PPSPM, apabila persyaratan permintaan pembayaran telah
terpenuhi.
PPSPM meneliti dan menguji SPP yang diterimanya dan
memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi sesuai
dengan yang ditentukan.
SPP yang memenuhi persyaratan administrasi diteliti dan
diuji kebenarannya
PPSPM menerbitkan SPM dan menyampaikannya kepada
KPPN dengan melampirkan dokumen pendukung sesuai
dengan jenis SPM yang dipersyaratkan.
KPPN menerbitkan SP2D terhadap SPM yang memenuhi
persyaratan dan menyampaikannya kepada Bank Operasional
mitra kerja KPPN dan mengembalikan SPM kepada PPSPM
(PPMKP) terhadap SPM yang tidak memenuhi syarat.
21. 1. Kuasa Pengguna Anggaran :
• Memiliki wewenang menggunakan anggaran PPMKP dan
bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan anggaran yang
menjadi tanggung jawabnya. Selain itu di dalam undang-
undang Nomor 1 tahun 2004 pasal 18 ayat 2, disebutkan
bahwa Kuasa Pengguna Anggaran berwenang.
• Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai
hak pihak penagih.
• Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi
persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan
ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa.
• Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan.
• Membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran
engeluaran yang bersangkutan.
• Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.
22. 2. Pejabat Penguji Tagihan, Penerbit Surat
Perintah Membayar (PPSPM) :
• Menerima dan menguji SPP
• Memeriksa pencapaian tujuan dan/ atau sasaran
kegiatan sesuai indikator keluaran yang tercantum
dalam DIPA berkenaan dan/ atau spesifikasi teknis
yang sudah ditetapkan dalam kontrak.
• Menerbitkan SPA, dalam rangkap tiga, dua lembar
(asli dan tembusan) dikirim ke KPPN dan satu lembar
tembusan sebagai arsip PPMKP.
• Menyampaikan SP2D lembar keduan yang diterima
dari KPPN kepada Bendahara Pengeluaran untuk
dibukukan dalam Buku Kas Umum dan buku-buku
pembantu lainnya.
23. 3. Pejabat Pembuat Komitmen (P2K)
• Melaksanakan tugas dan/ atau kegiatan sesuai dengan batas yang
diberikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran.
• Menandatangani surat tugas/ surat perjanjian/ surat perintah
kerja/ surat-surat lainnya yang dapat mengakibatkan
pengeluaran belanja Negara.
• Menandatangani Berita Acara yang berkaitan dengan pekerjaan/
pengadaan barang atau jasa pemerintah.
• Menyusun paket-paket pengadaan berkaitan dengan pelaksanaan
pengadaan barang atau jasa pemerintah.
• Menandatangani surat-surat lainnya yang berkaitan dengan
pelaksanaan anggaran belanja Negara, seperti Surat Permintaan
Pembayaran (SPP), Surat Pesanan (SP), Surat Tugas (ST) dan
sebagainya.
• Menyusun kegiatan perencanaan pengadaan barang atau jasa.
25. Mengentry Data
• Hampir semuanya penginputan data
dilakukan dengan menggunakan aplikasi
SAI yang sebut dengan aplikasi SAKPA.
Dengan cara menginput data dan
dokumen terkait ke dalam aplikasi
tersebut, mulai dari data transaksi
mekanisme pembayaran seperti di atas,
rekonsiliasi, sampai kepada pelaporan
keuangannya.
26. Pelaporan SAI
Isi laporan tersebut antara lain :
Neraca
Neraca BMN
Neraca Percobaan
Laporan Realisasi Anggaran Belanja
Laporan Realisasi Pengembalian Anggaran Belanja
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan
Laporan Realisasi Pengambalian Anggaran Pendapatan
1 (satu) buah disket pengiriman data
27. Pihak Pihak
Intern Ekstern
Bendahara
KPPN
Pengeluaran
Bendahara Eselon I
Penerimaan (BPPSDMP)
SABMN