SlideShare a Scribd company logo
BIMBINGAN TEKNIS
REVIU LAPORAN KEUANGAN
pada POLITEKNIK NEGERI INDRAMAYU
Disampaikan pada Kegiatan Bimtek Reviu Laporan Keuangan
di Hotel Sunbreeze, Jakarta Selatan
10 Desember 2022
Oleh:
Sujatmiko Wibowo
2
Peran Pengawasan Intern
Permendikbud Nomor 22 Tahun 2017 tentang SPI
Satuan Pengawas Intern
(SPI) adalah unit yang
dibentuk untuk membantu
Pemimpin Unit Kerja dalam
melakukan pengawasan
intern terhadap pelaksanaan
tugas dan fungsi
masingmasing Unit Kerja di
lingkungan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan
Peraturan Inspektur Jenderal Kemendikbud
No.3205/F.F1/HK/2019 tentang Pedoman Teknis Pengawasan
Bagi Satuan Pengawasan Intern Di Lingkungan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan, dalam melaksanakan tugasnya, SPI
menyelenggarakan fungsi:
1. penyusunan program pengawasan;
2. pengawasan kebijakan dan program;
3. pengawasan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan
barang milik negara;
4. pemantauan dan pengoordinasian tindak lanjut hasil
pemeriksaan internal dan eksternal;
5. pendampingan dan reviu Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian dan Lembaga, serta reviu
Laporan Keuangan;
6. pemberian saran dan rekomendasi;
7. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
8. pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan
4
Reviu
LK
K/L
penelaahan atas penyelenggaraan
akuntansi dan penyajian LK
Oleh auditor aparat pengawasan
intern yg kompeten
membantu Menteri/Pimpinan Lembaga
untuk menghasilkan LK yang
berkualitas
memberikan keyakinan terbatas
bahwa akuntansi telah
diselenggarakan berdasarkan SAI dan
LK telah disajikan sesuai dengan SAP
Reviu Laporan Keuangan
Tujuan Reviu :
Membantu
terlaksananya
penyelenggaraan
akuntansi dan
penyajian LK
Memberikan keyakinan
terbatas mengenai
akurasi, keandalan, dan
keabsahan informasi LK
serta pengakuan,
pengukuran, dan
pelaporan transaksi
sesuai dengan SAP
LK
berkualitas
Pereviu bersama-sama dengan unit akuntansi
harus segera melakukan perbaikan dan/atau
koreksi secara berjenjang
Kelemahan dan/atau kesalahan
5
Pengujian:
• sistem pengendalian intern
• catatan akuntansi & dokumen
sumber
• respon atas permintaan
keterangan
• Penelaahan atas
penyelenggaraan akuntansi
dan penyajian LK
• Penelaahan atas catatan
akuntansi dan dokumen
sumber yg diperlukan
✓ Titik berat pada unit
akuntansi dan/atau
akun yang
berpotensi tinggi
terhadap
permasalahan
✓ Pendekatan
berjenjang
✓ Aktivitas:
• penelusuran ke
catatan & dokumen
sumber
• permintaan
keterangan
• analitik
Menteri/
Pimpinan
Lembaga
✓ memperoleh keyakinan bahwa
penyelenggaraan akuntansi telah
sesuai dengan SAI dan LK disajikan
sesuai dengan SAP
✓ dapat menghasilkan LK yang
berkualitas
Ruang Lingkup & Sasaran
Reviu vs Audit
R E V I U
LK
berkualitas
LK
berkualitas
LK
berkualitas
Pelaksanaan anggaran
dan penyusunan LK
• Tidak menunggu LK selesai disusun
• Cukup waktu dalam membantu menghasilkan
LK yg berkualitas
6
Waktu Pelaksanaan
• Seluruh penyusun Laporan Keuangan
→ Mulai dari level UAKPA, UAPPA-W, UAPPA-E1, UAPA, hingga penyusun
LKPP.
• Pereviu Laporan Keuangan
7
• Setiap Laporan Keuangan akan disampaikan ke Pihak Lain.
Siapa & Kapan Telaah LK
8
Asersi LK
Materialitas
Penyajian &
Pengungkapan
● Eksistensi/Keberadaan
● Kelengkapan
● Hak dan Kewajiban
● Penilaian
● Penyajian dan Pengungkapan
● Memastikan bahwa
seluruh aktivitas material
telah tercakup dalam LK
● Transaksi dan kejadian
yang material telah
diungkapkan secara
memadai
Kualitas Laporan Keuangan
✓ LK disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai (SPI)
✓ LK disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
✓ LK bebas dari salah saji material
✓ Pengungkapan memadai atas laporan keuangan telah dibuat dalam
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
✓ Pengelolaan keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku (Taat Kepada Aturan)
Keandalan Laporan Keuangan
1. Kelengkapan Laporan Keuangan
2. Kesesuaian Dengan Persamaan Dasar Akuntansi
3. Telaah Per komponen Laporan Keuangan
a) Neraca Percobaan
b) Laporan Realisasi Anggaran
c) Laporan Operasional
d) Laporan Perubahan Ekuitas
e) Neraca
f) Catatan atas Laporan Keuangan
4. Telaah antar komponen Laporan Keuangan
a) Intra Laporan Keuangan
b) Dengan L-BMN
10
Telaah Laporan Keuangan
Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok
1. LRA face per 31 Desember 2022
2. Neraca per 31 Desember 2022
3. LO per 31 Desember 2022
4. LPE per 31 Desember 2022
5. CaLK
Lampiran Pendukung Laporan Keuangan
1. Laporan yang dihasilkan oleh Aplikasi
2. Laporan Kuasa Pengguna barang
3. Daftar Rekening Pemerintah
4. Memo Penyesuaian atas Jurnal Penyesuaian/Umum di SAIBA
11
Telaah atas Kelengkapan Laporan Keuangan
12
Telaah atas Kesesuaian Persamaan Dasar Akuntansi
LAPORAN OPERASIONAL (LO)
PENDAPATAN 600
BEBAN 1.000
SURPLUS (DEFISIT) KEG.OPERASIONAL (400)
KEUNTUNGAN (KERUGIAN) KEG.NON OPR 100
SURPLUS SEBELUM POS LUAR BIASA (300)
POS LUAR BIASA (0)
SURPLUS (DEFISIT) LO (300)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
(LPE)
EKUITAS AWAL 2.000
DEFISIT LO (300)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS 1.500
EKUITAS AKHIR 3.200
NERACA
TOTAL ASET 5.200
TOTAL
KEWAJIBAN
2.000
EKUITAS 3.200
Harus BALANCED:
Total ASET =
Kewajiban + Ekuitas
13
Telaah atas Kesesuaian Saldo Awal
No SALDO 2022 SALDO AWAL 2023
1. Aset 1. Aset
2. Kewajiban
- Pendapatan Ditangguhkan
- Hibah yang belum disahkan
- Pendapatan Ditangguhkan
2. Kewajiban
3. Ekuitas Dana Lancar
Ekuitas Dana Investasi
Ekuitas Dana Lainnya
3. Ekuitas
Seluruh Kewajiban 2022 Audited dimigrasi menjadi Kewajiban Awal 2023, Kecuali:
- Pendapatan Ditangguhkan, dimigrasi menjadi Ekuitas Awal 2023
- Kecuali: Dalam Pendapatan Ditangguhkan terdapat akun “Hibah yang belum disahkan”. Akun ini dimigrasi
menjadi Kelompok Kewajiban dengan nama “Hibah Yang belum disahkan”
Pengecekan Saldo Tidak Normal
SALDO NORMAL adalah sebagai berikut:
14
Akun Debet Kredit
Aset (1xxxxx) V
Penyisihan Piutang V
Akumulasi Penyusutan V
Kewajiban (2xxxxx) V
Pendapatan (4xxxxx) V
Pengembalian Pendapatan V
Beban (5xxxxx) V
Beban Penyisihan Piutang Bisa Debit dan Kredit
Pengembalian
Belanja/Beban
V
Pastikan
TIDAK
Terdapat
akun “Null.”
Telaah atas Neraca Percobaan
• Bila terdapat Saldo tidak normal atau
yang seharusnya tidak ada, kemungkinan
karena Salah Jurnal di SAIBA.
• Cek jurnal-jurnal yang melibatkan Akun-
akun Tidak Normal.
• Bila terdapat akun “null”, karena belum
Update Referensi.
TIDAK BOLEH ADA:
• Akun 41 (Pendapatan Perpajakan)
• Apabila ada, misalnya: Akun 411122, kemungkinan karena salah jurnal Kas Lainnya di Bendahara
Pengeluaran yang merupakan Potongan pajak.
• Akun ini hanya untuk BA.015 Kementerian Keuangan
• Akun-akun 42 (PNBP) yang seharusnya tidak terdapat pada KL
• Misalnya: di Kementerian Pertanian terdapat akun 423213 Pendapatan Surat Keterangan, Visa, Paspor,
kemungkinan salah kode akun saat menyetor SSBP atau operator salah input
• Akun 43 (Pendapatan Hibah)
• Akun ini hanya untuk BA 999.02
Bila bukan Satker BLU, maka TIDAK BOLEH ADA:
• akun 424xxx, 525xxx dan 537xxx
• Akun diatas diperuntukkan khusus untuk Satker BLU.
15
Telaah atas Akun-Akun
• Akun Persediaan/Aset Tetap/aset Lainnya “Belum Diregister” hanya
boleh ada pada Laporan Keuangan Interim
(Bulanan/Triwulanan/Semesteran),
• pembelian Persediaan/Aset yang menggunakan Dana Uang Persediaan (UP)/LS,
yang pada periode tersebut belum diajukan/diterbitkan SPM/SP2D GUP/LS-nya
• Pembelian dengan utang/cicilan, dll.
• Pada Laporan Keuangan Tahunan tidak boleh ada.
16
Telaah atas Akun Belum Diregister
➢Resiko:
• Satker Menjurnal “sembarangan”, yang penting akun “Belum Diregister” hilang
➢Solusi:
• Cetak Buku Besar Akrual atas Akun-akun “Belum Diregister”
• Cek pasangan jurnalnya, apakah yang sudah seharusnya? Bila tidak, perbaiki!
Misalnya:
Tanggal 15 juni 2022 dibeli printer Rp 2 juta menggunakan Dana UP. Dana UP tsb. diajukan
SPM/SP2D GU Isi tanggal 10 Juli 2021.
• Operator SIMAK input Peratan & Mesin Printer Juni’22 (Semester 1).
• Operator SAIBA input SPM/SP2D GUP Juli 2022 (Semester 2).
• Otomatis muncul "belum diregister" di Semester 1.
• Pada tgl 15 juli 2022 saat input SPM/SP2D GUP, Akun Peralatan dan Mesin belum diregister
akan terhapus.
17
1. Jika ada Akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan),
Maka…
➢ Harus ada akun 218211 (Hibah Langsung Yang belum disahkan).
➢ Akun 111827 nilainya maksimal sama atau lebih kecil dibanding 218211.
2. Akun 218211 harus di kredit
18
Bila ada akun-akun “Yang Belum disahkan”, harus ada Hibah Langsung Yang Belum Disahkan.
Artinya harus menjadi Catatan/Pengawasan bagi Satker/KL/K-BUN/KPPN untuk segera dilakukan
pengesahan ke KPPN.
Apabila ada akun “kas Lainnya dari Hibah Langsung Yang belum Disahkan” bersaldo Negatif, kemungkinanya:
✓ Telah terbit SP2HL pengesahan hibah langsung berupa uang, namun...
✓ Belum melakukan Jurnal Pencatatan Kasnya.
Telaah atas Hibah Langsung
• Latar Belakang:
• Terkadang ada Satker “bandel” tidak berniat melaporkan/mengesahkan Hibah
langsungnya. Saat Tripartied ditemukan oleh BPK, dan tidak sempat lagi disahkan.
• Resiko:
• Satker Menjurnal “sembarangan”, yang penting akun “Hibah Langsung Belum
Diregister” hilang
• Solusi:
• Cetak Buku Besar Akrual atas Akun “Hibah Langsung Yang Belum Diregister”
• Cek pasangan jurnalnya, apakah dari Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung
(SP2HL) /MPHL-BJS (Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat
Berharga)? Bila tidak, berarti belum pernah ada pengesahannya! Hapus jurnal tsb.
19
Telaah atas Hibah Langsung
1. Akun 391119 (Koreksi Lainnya)
• Akun ini untuk mengkoreksi kesalahan pencatatan atas transaksi selain Aset (Persediaan/Aset Tetap/Aset
Lainnya)
• Misalnya koreksi Kas, Koreksi Piutang, Koreksi Utang.
• Namun terkadang akun ini dipakai untuk yang lainnya, misalnya:
a. Koreksi selain yang seharusnya
b. Menghilangkan “belum diregister”/”Hibah Belum disahkan”
c. Menyamakan saldo SAIBA dengan L-BMN
• Cek kebenarannya lewat Buku Besar
20
Telaah atas Akun-Akun Tertentu
2. Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)
• Sangat jarang terjadi “Perolehan Aset Lainnya”, sehingga apabila ada akun ini, agar dikonfirmasi
kebenarannya, karena ada kemungkinan salah memilih menu Input pada Aplikasi Persediaan/SIMAK.
• Akun ini jurnal kiriman dari Persediaan/SIMAK BMN, yaitu saat memilih menu “perolehan lainnya”
• Apabila berasal dari Jurnal SAIBA, mungkin saja benar, namun harus dikonfirmasi penyebab input jurnal
pendapatan ini di SAIBA.
3. Transfer Keluar/Transfer Masuk
• Akun ini digunakan untuk:
• Transfer keluar/transfer masuk Aset (Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya) antar Satker di lingkungan
Pemerintah Pusat.
• Transfer keluar/transfer masuk Selain Aset (Kas/Piutang/Utang) antara Satker yang dilikuidasi ke Satker
Penerima.
• Resiko:
• Akun/Menu ini tidak digunakan seharusnya.
• Misal: Pembelian menggunakan transfer masuk, mengakibatkan Akun LPE (Transaksi Antar Entitas) overstated
• Misal: Pemakaian menggunakan transfer keluar, mengakibatkan Akun beban Persediaan understated dan LPE
(Transaksi Antar Entitas) overstated
• Solusi:
• Cek Kebenaran penggunaan Akun/menu tsb di Aplikasi Persediaan/SIMAK
• Bila ternyata jurnal di SAIBA, cek kebenarannya
21
Telaah atas Akun-Akun Tertentu
22
Telaah atas Laporan Operasional
PENDAPATAN:
• Pendapatan Perpajakan (kec. BA.15.04 Ditjen Pajak Kementerian Keuangan)
• Pendapatan Hibah
BEBAN:
• Beban Bunga
• Beban Subsidi
• Beban Hibah
• Beban Transfer
• Beban Lain-lain
Pastikan TIDAK
Terdapat akun
“Null.”
23
Telaah atas Laporan Operasional
Seluruh Saldo pada LO (baik Pendapatan maupun beban) harus bersaldo Positif, termasuk pada Kegiatan Non Operasional
• Khusus Beban Penyisihan Piutang berdasarkan PMK 270/2014 dan Perdirjen Perbendaharaan No.Per-43/PB/2015 dimungkinkan
bersaldo negatif, namun perlu dikonfirmasi kebenaran penyebab saldo negatif tersebut.
1. Pengecekan Saldo Normal
• Beban barang diserahkan ke Masyarakat muncul hanya dari kiriman Jurnal Aplikasi Persediaan.
• Apabila tidak ada Realisasi Belanja Akun 526xxx (Belanja barang diserahkan ke masyarakat), maka seharusnya beban barang
diserahkan ke masyarakat tidak ada juga.
• Kecuali:
• Pembelian 526xxx tahun lalu, penyerahannya tahun berjalan (sehingga di Tahun berjalan hanya ada Beban Penyerahan,
tidak ada realisasi Belanjanya)
• Apabila tidak pernah ada realisasi 526xxx, ada Beban Barang diserahkan ke Masyarakat, kemungkinannya adalah:
• Ada pembelian Materai
Input Materai di Aplikasi Persediaan otomatis menghasilkan persediaan barang diserahkan ke masyarakat dan beban
Barang diserahkan ke Masyarakat
Solusi: ungkapkan saja dalam CaLK
• Salah memilih kode Barang
misal: membeli persediaan konsumsi menggunakan kode barang diserahkan ke masyarakat.
Apabila barang tsb belum habis digunakan, akan muncul Saldo Persediaan Barang diserahkan ke masyarakat pada Neraca
dan beban Barang diserahkan ke Masyarakat di LO
2. Keterkaitan Antar Laporan – Barang Diserahkan ke Masyarakat
24
Telaah atas Laporan Perubahan Ekuitas
Analisa Akun-Akun Tertentu
Akun “Penyesuaian Nilai Aset”, digunakan untuk:
1. mencatat penyesuaian nilai persediaan yang disebabkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Pusat menggunakan Metode Penilaian Persediaan “Harga Perolehan Terakhir”.
2. Mengkoreksi atas kesalahan Persediaan, yang terjadi pada Tahun Anggaran Berjalan dan
Diperbaiki pada TA Berjalan juga
• Koreksi atas kesalahan Tahun anggaran Yang lalu menggunakan akun/menu “Koreksi Persediaan”
atau “Saldo awal”
3. Mengeliminir akun “Belum diregister” khusus karena pembulatan.
• Aplikasi Persediaan dapat mencatat nilai satuan persediaan dalam nilai desimal
• Aplikasi SIMAK dan Persediaan dalam Satuan Rupiah Penuh.
• Sehingga dapat terjadi selisih karena pembulatan dengan nilai “kecil”
Pastikan Akun ini ada, bila tidak ada
berarti belum Update Aplikasi
25
Telaah atas Neraca
1. Akun “Kas di Bendahara Pengeluaran” HARUS SAMA dengan akun “Uang Muka dari KPPN”
• Akun ini bisa dijurnal. Pastikan tidak ada jurnal yang menyebabkan perbedaan.
2. Akun “Pendapatan Yang Ditangguhkan” (seharusnya tidak ada)
• Bila ada, kemungkinan karena salah memilih kode akun, yaitu memilih akun: 2196XX Hibah yang belum
disahkan
• Apabila ada, Lakukan KOREKSI ke Akun yang sebenarnya yaitu 218211 “Hibah Langsung yang belum
disahkan”
➢ Koreksi dengan cara: Jurnal Dihapus, kemudian rekam ulang (tidak bisa dengan cara diubah)
3. Akun “Kas Lain di Bendahara Pengeluaran”
• Perubahan Basis mengakibatkan Tidak ada lagi akun pasangan “Pendapatan Yang Ditangguhkan”
26
Hal Umum Lainnya
1. Pastikan antara ADK dan Cetakan Laporan Keuangan SAMA
2. Pastikan ADK yang dikirim adalah ADK paling akhir
3. Kertas Kerja Reviu
• Untuk memudahkan Telaah, dapat dibuat Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan
• Kementerian keuangan memberikan Contoh Format Telaah Laporan Keuangan yang dapat
disesuaikan (ditambah dan dikurang) dengan Kondisi dan Kharakteristik masing-masing
Satker/Wilayah/Eselon-1/Kementerian Negara/Lembaga
• Kertas Kerja disusun dengan mengisi “ya/tidak” atau “ada/tidak ada” dan kolom pengisian
yang seharusnya.
• Apabila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, merupakan indikasi kuat ada kesalahan
(belum tentu salah), jelaskan dalam Lampiran Kertas Kerja Telaah, untuk ditelaah lebih lanjut
oleh konsolidator LK selanjutnya.
27
Telaah atas Neraca
4. Akun “Kas di Bendahara Penerimaan”
• Cermati apakah pada tanggal neraca masih terdapat kas di bendahara penerimaan (kas yang diterima dari PNBP) yang
belum disetor ke kas negara.
• Jika ada, sajikan nilai kas tersebut di neraca sebesar nilai yang ada pada bendahara penerimaan.
• Perubahan Basis Akuntansi, →Tidak ada lagi akun “Pendapatan Yang Ditangguhkan”
(Pasangan Akun “Kas di Bendahara Penerima” = “Pendapatan PNBP terkait”)
5. Keterkaitan Akun Neraca dg LAporan Lainya
• Ada Akun Piutang:
• ada Penyisihan Piutang
• ada Beban Penyisihan Piutang di LO.
Bila tidak ada, kemungkinan belum melakukan penyisihan piutang di akhir periode.
• Ada Persediaan:
• ada Beban Persediaan di LO
• Ada Penyesuaian nilai aset di LPE
Kemungkinannya sangat kecil dalam satu periode tidak ada persediaan yang dipakai. Atau hanya memiliki persediaan
untuk pemeliharaan/diserahkan ke masy/bansos saja.
• Ada Aset Tetap/Aset Lainnya:
• ada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap/Aset Lancar,
• ada Beban Penyusutan di LO
28
Telaah atas Neraca
6. Pengecekan Jurnal Akrual
• Jurnal Akrual terdiri dari:
• Pendapatan Diterima Dimuka
• Pendapatan Yang Masih harus Diterima
• Beban Dibayar Dimuka
• Beban Yang Masih Harus Dibayar
• Transaksi Akrual yang umumnya ada di Satker adalah:
• Pendapatan Sewa diterima Dimuka,
• Beban Sewa yang masih harus dibayar
• Beban Listrik/telepon/air yang masih harus dibayar
• Beban Pegawai yang masih harus dibayar
29
Telaah atas Kesesuiaan dengan Lap BMN
1. Kesamaan Saldo Aset
Cek per akun melalui Neraca Percobaan (Pastikan sudah sama dengan Lap BMN)
• Saldo Persediaan
• Saldo Aset tetap
• Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
• Saldo Aset Lainnya
• Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya
2. Kesamaan Saldo Akumulasi dan Beban Penyusutan
• Bandingkan:
• Neraca Percobaan (SAIBA) dengan
• Laporan Penyusutan Barang Kuasa Pengguna INTRAKOMPTABEL (SIMAK)
• untuk:
• Beban Penyusutan 591xxx (SAIBA) dengan kolom 7 (SIMAK)
• Akumulasi Penyusutan 137xxx dan 169xxx (SAIBA) dengan kolom 9 (SIMAK)
30
Telaah atas Kesesuian dengan Lap BMN
3. Penggunaan Menu di Aplikasi Persediaan/SIMAK
✓ Semenjak menggunakan basis Akrual, masing-masing Menu baik di Aplikasi Persediaan maupun di
Aplikasi SIMAK akan mengirim jurnal yang berbeda ke Aplikasi SAIBA.
✓ Lakukan pengecekan apakah input sudah menggunakan menu yang sesuai atau belum.
• Aplikasi Persediaan (Menu Laporan - Daftar Transaksi Persediaan)
• Aplikasi SIMAK-BMN (Menu Buku/Daftar - Daftar Transaksi BMN)
4. Adanya Jurnal di SAIBA terkait Aset
✓ Akun-akun tertentu terkait ASET, seharusnya hanya kiriman dari Aplikasi Persediaan/SIMAK.
✓ Periksa di Aplikasi SAIBA, Laporan Buku Besar Akrual per Kode Akun, apakah ada transaksi dari JNS DOK:
selain SALDO atau JRNBMN
Akun 313211 (transfer keluar) kecuali Satker Likuidasi, ada dari JRN NRC
Akun 313221 (transfer masuk) kecuali Satker Likuidasi, ada dari JRN NRC
Akun 391113 (Koreksi Nilai Persediaan)
Akun 391114 (Revaluasi Aset Tetap)
Akun 391116 (Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi)
Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)
akun 491421 (Pendapatan Sitaan/Rampasan)
akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)
Akun 596111 (beban Kerugian Pelepasan Aset)
Akun 596121 (Kerugian Persediaan Rusak/Usang)
31
Telaah atas Laporan Realisasi Anggaran
✓ Pastikan tidak ada PAGU MINUS di semua akun 6 digit, termasuk akun GAJI (cek di Lap.Realisasi Belanja
Detail)
Apabila ada, segera dilakukan langkah-langkah penyelesaiannya, misalnya:
• Memeriksa apakah ada salah input kode dari dokumen SPM/SP2D → perbaiki penginputan
• Memeriksa apakah ada dokumen SPM/SP2D yang telah terbit yang salah kode →Ralat SPM/SP2D
✓ Pastikan pada Laporan Realisasi Belanja Detil → tidak ada uraian jenis belanja “tidak ada”
• Pastikan Tidak Ada belanja selain akun 51, 52, 53 dan 57.
32
Telaah atas CaLK
1. Pastikan CaLK telah menjelaskan LO dan LPE
2. Pastikan angka-angka pada: LRA, LO, LPE, Neraca = Penjelasan dalm CalK
3. Kecukupan Pengungkapan dalam CaL”K:
• Pengungkapan “Hibah yang belum disahkan”. Akun ini seharusnya pada Akhir tahun Anggaran
sudah tidak ada (karena telah dilakukan pengesahan).
• Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) → PSAP 08 tentang KDP
• Pengungkapan Akun-Akun LPE (Akun-akun di LPE nilainya bisa sangat besar, sehingga
memerlukan penjelasan yang lebih rinci).
• Pengungkapan penting lainnya (perubahan manajemen, status tuntutan hukum, dll)
33
Temuan Internal Control over Financial Reporting (ICOFR) BPK
1. Rekonsiliasi data Keuangan dan BMN dalam proses pelaporan keuangan Pemerintah belum Optimal
2. Aplikasi yang digunakan pengguna barang dan pengelola barang belum dapat mendukung proses konsolidasi,
rekonsiliasi dan akurasi penyajian akun – akun terkait BMN pada laporan keuangan
3. Aplikasi Persediaan, SIMAK BMN, dan SAIBA belum dapat mendukung akurasi penyajian akun – akun terkait siklus
belanja barang persediaan pada laporan keuangan
4. Masih Terdapat Kelemahan Pengendalian Hak Akses dan Dokumentasi Pengembangan Aplikasi pada Aplikasi SAS,
SAIBA, SIMAK BMN dan Aplikasi Persediaan
5. Belum Ada Kebijakan Yang Mengatur Terkait Penyajian Saldo Kas Bendahara Pengeluaran Yang Hilang Pada Satker
6. Kebijakan Akuntansi dan Praktek Pencatatan Aset, Kewajiban, Pendapatan, dan Beban pada Pemerintah Pusat Belum
Memadai
7. Persetujuan lzin Pemanfaatan BMN Tidak Sesuai Ketentuan dan Belum Terdapat Mekanisme Keberatan atas
Ketetapan Sewa BMN yang Berdampak pada Penyajian Laporan Keuangan
8. Proses Konsolidasi Laporan Barang Milik Negara (LBMN) pada Tingkat Pusat Tidak Menggunakan Data Hasil
Rekonsiliasi/ Konfirmasi LBMN Secara Berjenjang dari Tingkat Bawah Sehingga Belum Sepenuhnya Dapat Menjamin
Keakuratan Data LBMN dan Nilai Aset yang Disajikan Dalam LKPP
9. Kebijakan Akuntansi atas Pengakuan Persediaan, Belanja Yang Masih Harus Dibayar, Piutang, Pendapatan LO, Aset
Tetap dengan Dokumen Sumber Pendukungnya Belum Mendukung Sepenuhnya Pengendalian atas Penerapan SAP
Berbasis Akrual
10.Pengendalian dan Penatausaahan Barang Persediaan Melalui Aplikasi Persediaan Belum Memadai
11.Mekanisme Pengendalian Pada Proses Pencatatan Dan Penyetoran PNBP Berpotensi Menimbulkan Salah Saji Akun
PNBP, Pendapatan diterima di Muka, dan Piutang PNBP
34
Kesimpulan
• Telaah Laporan Keuangan suatu kegiatan yang harus
dilakukan untuk menjaga keandalan Laporan Keuangan.
• Jika perlu, agar Kertas Kerja telaah laporan keuangan
dilampirkan dalam lampiran pendukung laporan keuangan
di tiap jenjang laporan keuangan
TERIMA KASIH
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENDIKBUDRISTEK

More Related Content

What's hot

Pedoman audit bendahara edisi i 2018 Rakornas 28092018
Pedoman audit bendahara edisi i 2018 Rakornas 28092018Pedoman audit bendahara edisi i 2018 Rakornas 28092018
Pedoman audit bendahara edisi i 2018 Rakornas 28092018
Dr. Zar Rdj
 
Sri suwanti jurnal standar - Akuntansi Pemerintahan Daerah
Sri suwanti    jurnal standar - Akuntansi Pemerintahan DaerahSri suwanti    jurnal standar - Akuntansi Pemerintahan Daerah
Sri suwanti jurnal standar - Akuntansi Pemerintahan Daerah
Sri Suwanti
 
Reviu Laporan Keuangan PTN
Reviu Laporan Keuangan PTNReviu Laporan Keuangan PTN
Reviu Laporan Keuangan PTN
Sujatmiko Wibowo
 
Reviu RK BMN
Reviu RK BMNReviu RK BMN
Reviu RK BMN
Dr. Zar Rdj
 
Pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada span
Pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada spanPelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada span
Pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada span
Ahmad Abdul Haq
 
Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Reviu Laporan Keuangan Pemerintah DaerahReviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Deddi Nordiawan
 
Continuous auditing dan continuous monitoring (cacm)
Continuous auditing dan continuous monitoring (cacm)Continuous auditing dan continuous monitoring (cacm)
Continuous auditing dan continuous monitoring (cacm)
Dr. Zar Rdj
 
Contoh Surat tugas
Contoh Surat tugasContoh Surat tugas
Contoh Surat tugas
Rizkaawalia Mustakim
 
Sistematika Penyusunan RBA BLU-BLUD_ Materi Workshop "Penyusunan RENCANA BISN...
Sistematika Penyusunan RBA BLU-BLUD_ Materi Workshop "Penyusunan RENCANA BISN...Sistematika Penyusunan RBA BLU-BLUD_ Materi Workshop "Penyusunan RENCANA BISN...
Sistematika Penyusunan RBA BLU-BLUD_ Materi Workshop "Penyusunan RENCANA BISN...
Kanaidi ken
 
Akuntansi Piutang PEMDA
Akuntansi Piutang PEMDAAkuntansi Piutang PEMDA
Akuntansi Piutang PEMDA
Mahyuni Bjm
 
ASB dalam Perencanaan dan Penganggaran
ASB dalam Perencanaan dan PenganggaranASB dalam Perencanaan dan Penganggaran
ASB dalam Perencanaan dan Penganggaran
PSEKP - UGM
 
Tata Cara Bendahara Pengeluaran
Tata Cara Bendahara PengeluaranTata Cara Bendahara Pengeluaran
Tata Cara Bendahara Pengeluaran
Deddi Nordiawan
 
04 tindak lanjut-temuan-bpk
04 tindak lanjut-temuan-bpk04 tindak lanjut-temuan-bpk
04 tindak lanjut-temuan-bpk
Yonk Leto
 
2018-04-11 (04) Ditjen Perbendaharaan - Kas di Bendahara Pengeluaran dan Peng...
2018-04-11 (04) Ditjen Perbendaharaan - Kas di Bendahara Pengeluaran dan Peng...2018-04-11 (04) Ditjen Perbendaharaan - Kas di Bendahara Pengeluaran dan Peng...
2018-04-11 (04) Ditjen Perbendaharaan - Kas di Bendahara Pengeluaran dan Peng...
Ahmad Abdul Haq
 
ppt Pengendalian Internal.pptx
ppt Pengendalian Internal.pptxppt Pengendalian Internal.pptx
ppt Pengendalian Internal.pptx
agustriyani2
 
Standar reviu lk kementerian
Standar reviu lk kementerianStandar reviu lk kementerian
Standar reviu lk kementerianRuth J. Silaban
 
1. Perencanaan Penganggaran Penatausahaan dan Pelaporan Pertanggungjawaban Da...
1. Perencanaan Penganggaran Penatausahaan dan Pelaporan Pertanggungjawaban Da...1. Perencanaan Penganggaran Penatausahaan dan Pelaporan Pertanggungjawaban Da...
1. Perencanaan Penganggaran Penatausahaan dan Pelaporan Pertanggungjawaban Da...
MAHMUN SYARIF
 
Tim KPPN Pelaihari - Buku Manual Seksi Bank (2015)
Tim KPPN Pelaihari - Buku Manual Seksi Bank (2015)Tim KPPN Pelaihari - Buku Manual Seksi Bank (2015)
Tim KPPN Pelaihari - Buku Manual Seksi Bank (2015)
Ahmad Abdul Haq
 
Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...
Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...
Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...
Sujatmiko Wibowo
 
4. Bahan Sosialisasi PMK 62 Tahun 2023 edit 100723.pptx
4. Bahan Sosialisasi PMK 62 Tahun 2023 edit 100723.pptx4. Bahan Sosialisasi PMK 62 Tahun 2023 edit 100723.pptx
4. Bahan Sosialisasi PMK 62 Tahun 2023 edit 100723.pptx
Wakhyudi
 

What's hot (20)

Pedoman audit bendahara edisi i 2018 Rakornas 28092018
Pedoman audit bendahara edisi i 2018 Rakornas 28092018Pedoman audit bendahara edisi i 2018 Rakornas 28092018
Pedoman audit bendahara edisi i 2018 Rakornas 28092018
 
Sri suwanti jurnal standar - Akuntansi Pemerintahan Daerah
Sri suwanti    jurnal standar - Akuntansi Pemerintahan DaerahSri suwanti    jurnal standar - Akuntansi Pemerintahan Daerah
Sri suwanti jurnal standar - Akuntansi Pemerintahan Daerah
 
Reviu Laporan Keuangan PTN
Reviu Laporan Keuangan PTNReviu Laporan Keuangan PTN
Reviu Laporan Keuangan PTN
 
Reviu RK BMN
Reviu RK BMNReviu RK BMN
Reviu RK BMN
 
Pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada span
Pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada spanPelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada span
Pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada span
 
Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Reviu Laporan Keuangan Pemerintah DaerahReviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 
Continuous auditing dan continuous monitoring (cacm)
Continuous auditing dan continuous monitoring (cacm)Continuous auditing dan continuous monitoring (cacm)
Continuous auditing dan continuous monitoring (cacm)
 
Contoh Surat tugas
Contoh Surat tugasContoh Surat tugas
Contoh Surat tugas
 
Sistematika Penyusunan RBA BLU-BLUD_ Materi Workshop "Penyusunan RENCANA BISN...
Sistematika Penyusunan RBA BLU-BLUD_ Materi Workshop "Penyusunan RENCANA BISN...Sistematika Penyusunan RBA BLU-BLUD_ Materi Workshop "Penyusunan RENCANA BISN...
Sistematika Penyusunan RBA BLU-BLUD_ Materi Workshop "Penyusunan RENCANA BISN...
 
Akuntansi Piutang PEMDA
Akuntansi Piutang PEMDAAkuntansi Piutang PEMDA
Akuntansi Piutang PEMDA
 
ASB dalam Perencanaan dan Penganggaran
ASB dalam Perencanaan dan PenganggaranASB dalam Perencanaan dan Penganggaran
ASB dalam Perencanaan dan Penganggaran
 
Tata Cara Bendahara Pengeluaran
Tata Cara Bendahara PengeluaranTata Cara Bendahara Pengeluaran
Tata Cara Bendahara Pengeluaran
 
04 tindak lanjut-temuan-bpk
04 tindak lanjut-temuan-bpk04 tindak lanjut-temuan-bpk
04 tindak lanjut-temuan-bpk
 
2018-04-11 (04) Ditjen Perbendaharaan - Kas di Bendahara Pengeluaran dan Peng...
2018-04-11 (04) Ditjen Perbendaharaan - Kas di Bendahara Pengeluaran dan Peng...2018-04-11 (04) Ditjen Perbendaharaan - Kas di Bendahara Pengeluaran dan Peng...
2018-04-11 (04) Ditjen Perbendaharaan - Kas di Bendahara Pengeluaran dan Peng...
 
ppt Pengendalian Internal.pptx
ppt Pengendalian Internal.pptxppt Pengendalian Internal.pptx
ppt Pengendalian Internal.pptx
 
Standar reviu lk kementerian
Standar reviu lk kementerianStandar reviu lk kementerian
Standar reviu lk kementerian
 
1. Perencanaan Penganggaran Penatausahaan dan Pelaporan Pertanggungjawaban Da...
1. Perencanaan Penganggaran Penatausahaan dan Pelaporan Pertanggungjawaban Da...1. Perencanaan Penganggaran Penatausahaan dan Pelaporan Pertanggungjawaban Da...
1. Perencanaan Penganggaran Penatausahaan dan Pelaporan Pertanggungjawaban Da...
 
Tim KPPN Pelaihari - Buku Manual Seksi Bank (2015)
Tim KPPN Pelaihari - Buku Manual Seksi Bank (2015)Tim KPPN Pelaihari - Buku Manual Seksi Bank (2015)
Tim KPPN Pelaihari - Buku Manual Seksi Bank (2015)
 
Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...
Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...
Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...
 
4. Bahan Sosialisasi PMK 62 Tahun 2023 edit 100723.pptx
4. Bahan Sosialisasi PMK 62 Tahun 2023 edit 100723.pptx4. Bahan Sosialisasi PMK 62 Tahun 2023 edit 100723.pptx
4. Bahan Sosialisasi PMK 62 Tahun 2023 edit 100723.pptx
 

Similar to Bimtek Reviu LK Polindra.pdf

slide gkm untuk presentasi kppn bantaeng
slide gkm untuk presentasi kppn bantaengslide gkm untuk presentasi kppn bantaeng
slide gkm untuk presentasi kppn bantaeng
ssuserf9d0a9
 
Sop apbn
Sop apbnSop apbn
Sop apbn
bumigodean
 
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
Adi Jauhari
 
Std Akun Pem.pptx
Std Akun Pem.pptxStd Akun Pem.pptx
Std Akun Pem.pptx
WillyMatra
 
PPT M5KB1.pptx
PPT M5KB1.pptxPPT M5KB1.pptx
PPT M5KB1.pptx
khanif hakim
 
PERTEMUAN 3 (CHART ACCOUNT).pdf
PERTEMUAN 3 (CHART ACCOUNT).pdfPERTEMUAN 3 (CHART ACCOUNT).pdf
PERTEMUAN 3 (CHART ACCOUNT).pdf
Yakupmuhammad1
 
Standar-Akuntansi-Kemhan.pptx
Standar-Akuntansi-Kemhan.pptxStandar-Akuntansi-Kemhan.pptx
Standar-Akuntansi-Kemhan.pptx
syahrini4
 
Meeting 3_Sistem Akuntansi Pemerintah.ppt
Meeting 3_Sistem Akuntansi Pemerintah.pptMeeting 3_Sistem Akuntansi Pemerintah.ppt
Meeting 3_Sistem Akuntansi Pemerintah.ppt
anneputri6
 
LLAT 2016 Seksi VERA
LLAT 2016  Seksi VERALLAT 2016  Seksi VERA
LLAT 2016 Seksi VERA
kppn137
 
Gambaran-Umum-Standar-Akuntansi-Kemhan (1).pptx
Gambaran-Umum-Standar-Akuntansi-Kemhan (1).pptxGambaran-Umum-Standar-Akuntansi-Kemhan (1).pptx
Gambaran-Umum-Standar-Akuntansi-Kemhan (1).pptx
ssuser5a82071
 
persentasi SAK terbaru.pptx
persentasi SAK terbaru.pptxpersentasi SAK terbaru.pptx
persentasi SAK terbaru.pptx
ronipaser
 
Gambaran Umum Standar Akuntansi Pemerintah
Gambaran Umum Standar Akuntansi PemerintahGambaran Umum Standar Akuntansi Pemerintah
Gambaran Umum Standar Akuntansi PemerintahEfraim Perjuangan
 
Pertemuan 07 - ASP-Pertemuan-8-1.pptx
Pertemuan 07 - ASP-Pertemuan-8-1.pptxPertemuan 07 - ASP-Pertemuan-8-1.pptx
Pertemuan 07 - ASP-Pertemuan-8-1.pptx
RikaMelyaEfriyana1
 
0. konsep dan siklus akuntansi
0. konsep dan siklus akuntansi0. konsep dan siklus akuntansi
0. konsep dan siklus akuntansivanyyyy
 
PERTEMUAN 3 SIKLUS AKUNTANSI PEMDA.pptx
PERTEMUAN 3 SIKLUS AKUNTANSI PEMDA.pptxPERTEMUAN 3 SIKLUS AKUNTANSI PEMDA.pptx
PERTEMUAN 3 SIKLUS AKUNTANSI PEMDA.pptx
WahyuWulansari9
 
Pengelolaan rekening pemerintah dan Treasury Notional Pooling
Pengelolaan rekening pemerintah dan Treasury Notional PoolingPengelolaan rekening pemerintah dan Treasury Notional Pooling
Pengelolaan rekening pemerintah dan Treasury Notional PoolingAhmad Abdul Haq
 
Akuntansi_Pemerintahan.ppsx
Akuntansi_Pemerintahan.ppsxAkuntansi_Pemerintahan.ppsx
Akuntansi_Pemerintahan.ppsx
NurulXAKL4
 
Akuntansi Keuangan Daerah - Diklat RTM- Part II
Akuntansi Keuangan Daerah - Diklat RTM- Part IIAkuntansi Keuangan Daerah - Diklat RTM- Part II
Akuntansi Keuangan Daerah - Diklat RTM- Part II
Ambara Sugama
 
Strategi AKD
Strategi AKDStrategi AKD
Strategi AKD
padlah1984
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Sistem Akuntansi Pemerintah DaerahSistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Sujatmiko Wibowo
 

Similar to Bimtek Reviu LK Polindra.pdf (20)

slide gkm untuk presentasi kppn bantaeng
slide gkm untuk presentasi kppn bantaengslide gkm untuk presentasi kppn bantaeng
slide gkm untuk presentasi kppn bantaeng
 
Sop apbn
Sop apbnSop apbn
Sop apbn
 
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
 
Std Akun Pem.pptx
Std Akun Pem.pptxStd Akun Pem.pptx
Std Akun Pem.pptx
 
PPT M5KB1.pptx
PPT M5KB1.pptxPPT M5KB1.pptx
PPT M5KB1.pptx
 
PERTEMUAN 3 (CHART ACCOUNT).pdf
PERTEMUAN 3 (CHART ACCOUNT).pdfPERTEMUAN 3 (CHART ACCOUNT).pdf
PERTEMUAN 3 (CHART ACCOUNT).pdf
 
Standar-Akuntansi-Kemhan.pptx
Standar-Akuntansi-Kemhan.pptxStandar-Akuntansi-Kemhan.pptx
Standar-Akuntansi-Kemhan.pptx
 
Meeting 3_Sistem Akuntansi Pemerintah.ppt
Meeting 3_Sistem Akuntansi Pemerintah.pptMeeting 3_Sistem Akuntansi Pemerintah.ppt
Meeting 3_Sistem Akuntansi Pemerintah.ppt
 
LLAT 2016 Seksi VERA
LLAT 2016  Seksi VERALLAT 2016  Seksi VERA
LLAT 2016 Seksi VERA
 
Gambaran-Umum-Standar-Akuntansi-Kemhan (1).pptx
Gambaran-Umum-Standar-Akuntansi-Kemhan (1).pptxGambaran-Umum-Standar-Akuntansi-Kemhan (1).pptx
Gambaran-Umum-Standar-Akuntansi-Kemhan (1).pptx
 
persentasi SAK terbaru.pptx
persentasi SAK terbaru.pptxpersentasi SAK terbaru.pptx
persentasi SAK terbaru.pptx
 
Gambaran Umum Standar Akuntansi Pemerintah
Gambaran Umum Standar Akuntansi PemerintahGambaran Umum Standar Akuntansi Pemerintah
Gambaran Umum Standar Akuntansi Pemerintah
 
Pertemuan 07 - ASP-Pertemuan-8-1.pptx
Pertemuan 07 - ASP-Pertemuan-8-1.pptxPertemuan 07 - ASP-Pertemuan-8-1.pptx
Pertemuan 07 - ASP-Pertemuan-8-1.pptx
 
0. konsep dan siklus akuntansi
0. konsep dan siklus akuntansi0. konsep dan siklus akuntansi
0. konsep dan siklus akuntansi
 
PERTEMUAN 3 SIKLUS AKUNTANSI PEMDA.pptx
PERTEMUAN 3 SIKLUS AKUNTANSI PEMDA.pptxPERTEMUAN 3 SIKLUS AKUNTANSI PEMDA.pptx
PERTEMUAN 3 SIKLUS AKUNTANSI PEMDA.pptx
 
Pengelolaan rekening pemerintah dan Treasury Notional Pooling
Pengelolaan rekening pemerintah dan Treasury Notional PoolingPengelolaan rekening pemerintah dan Treasury Notional Pooling
Pengelolaan rekening pemerintah dan Treasury Notional Pooling
 
Akuntansi_Pemerintahan.ppsx
Akuntansi_Pemerintahan.ppsxAkuntansi_Pemerintahan.ppsx
Akuntansi_Pemerintahan.ppsx
 
Akuntansi Keuangan Daerah - Diklat RTM- Part II
Akuntansi Keuangan Daerah - Diklat RTM- Part IIAkuntansi Keuangan Daerah - Diklat RTM- Part II
Akuntansi Keuangan Daerah - Diklat RTM- Part II
 
Strategi AKD
Strategi AKDStrategi AKD
Strategi AKD
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Sistem Akuntansi Pemerintah DaerahSistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
 

More from Sujatmiko Wibowo

Pengelolaan Penelitian & Pengabdian Masyarakat pada Perguruan Tinggi
Pengelolaan Penelitian & Pengabdian Masyarakat pada Perguruan TinggiPengelolaan Penelitian & Pengabdian Masyarakat pada Perguruan Tinggi
Pengelolaan Penelitian & Pengabdian Masyarakat pada Perguruan Tinggi
Sujatmiko Wibowo
 
Evaluasi ZI WBK WBBM 2023.pdf
Evaluasi ZI WBK WBBM 2023.pdfEvaluasi ZI WBK WBBM 2023.pdf
Evaluasi ZI WBK WBBM 2023.pdf
Sujatmiko Wibowo
 
Akuntabilitas Dana APBN
Akuntabilitas Dana APBNAkuntabilitas Dana APBN
Akuntabilitas Dana APBN
Sujatmiko Wibowo
 
Mekanisme Penyelesaian KN.pdf
Mekanisme Penyelesaian KN.pdfMekanisme Penyelesaian KN.pdf
Mekanisme Penyelesaian KN.pdf
Sujatmiko Wibowo
 
Fraud In The Provision of Health Services In Hospitals During The Covid-1...
Fraud In The Provision  of Health  Services In Hospitals  During  The Covid-1...Fraud In The Provision  of Health  Services In Hospitals  During  The Covid-1...
Fraud In The Provision of Health Services In Hospitals During The Covid-1...
Sujatmiko Wibowo
 
Tata Kelola BLU pada Perguruan Tinggi Negeri
Tata Kelola BLU pada Perguruan Tinggi NegeriTata Kelola BLU pada Perguruan Tinggi Negeri
Tata Kelola BLU pada Perguruan Tinggi Negeri
Sujatmiko Wibowo
 
Pengawasan dan Pengendalian BMN.pdf
Pengawasan dan Pengendalian BMN.pdfPengawasan dan Pengendalian BMN.pdf
Pengawasan dan Pengendalian BMN.pdf
Sujatmiko Wibowo
 
Evaluasi ZI WBK WBBM Tahun 2022
Evaluasi ZI WBK WBBM Tahun 2022Evaluasi ZI WBK WBBM Tahun 2022
Evaluasi ZI WBK WBBM Tahun 2022
Sujatmiko Wibowo
 
Tata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan Pemerintah
Tata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan PemerintahTata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan Pemerintah
Tata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan Pemerintah
Sujatmiko Wibowo
 
Program PKKM 2022.pdf
Program PKKM 2022.pdfProgram PKKM 2022.pdf
Program PKKM 2022.pdf
Sujatmiko Wibowo
 
Tata Kelola Anggaran pada Perguruan Tinggi Negeri
Tata Kelola Anggaran pada Perguruan Tinggi NegeriTata Kelola Anggaran pada Perguruan Tinggi Negeri
Tata Kelola Anggaran pada Perguruan Tinggi Negeri
Sujatmiko Wibowo
 
Peran dan Tantangan Sarjana Ekonomi di Era New Normal
Peran dan Tantangan Sarjana Ekonomi di Era New NormalPeran dan Tantangan Sarjana Ekonomi di Era New Normal
Peran dan Tantangan Sarjana Ekonomi di Era New Normal
Sujatmiko Wibowo
 
Fasilitasi dan Implementasi Manajemen Risiko
Fasilitasi dan Implementasi Manajemen RisikoFasilitasi dan Implementasi Manajemen Risiko
Fasilitasi dan Implementasi Manajemen Risiko
Sujatmiko Wibowo
 
SPIP di era pandemi Covid 19
SPIP di era pandemi Covid 19SPIP di era pandemi Covid 19
SPIP di era pandemi Covid 19
Sujatmiko Wibowo
 
Penatausahaan Keuangan Desa
Penatausahaan Keuangan DesaPenatausahaan Keuangan Desa
Penatausahaan Keuangan Desa
Sujatmiko Wibowo
 
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan DaerahPengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan Daerah
Sujatmiko Wibowo
 
Remote Audit
Remote AuditRemote Audit
Remote Audit
Sujatmiko Wibowo
 
Standard Auditing
Standard AuditingStandard Auditing
Standard Auditing
Sujatmiko Wibowo
 
Analisis Kebijakan SBM 2021
Analisis Kebijakan SBM 2021Analisis Kebijakan SBM 2021
Analisis Kebijakan SBM 2021
Sujatmiko Wibowo
 
Pengawasan dan Pengendalian Riset Nasional
Pengawasan dan Pengendalian Riset NasionalPengawasan dan Pengendalian Riset Nasional
Pengawasan dan Pengendalian Riset Nasional
Sujatmiko Wibowo
 

More from Sujatmiko Wibowo (20)

Pengelolaan Penelitian & Pengabdian Masyarakat pada Perguruan Tinggi
Pengelolaan Penelitian & Pengabdian Masyarakat pada Perguruan TinggiPengelolaan Penelitian & Pengabdian Masyarakat pada Perguruan Tinggi
Pengelolaan Penelitian & Pengabdian Masyarakat pada Perguruan Tinggi
 
Evaluasi ZI WBK WBBM 2023.pdf
Evaluasi ZI WBK WBBM 2023.pdfEvaluasi ZI WBK WBBM 2023.pdf
Evaluasi ZI WBK WBBM 2023.pdf
 
Akuntabilitas Dana APBN
Akuntabilitas Dana APBNAkuntabilitas Dana APBN
Akuntabilitas Dana APBN
 
Mekanisme Penyelesaian KN.pdf
Mekanisme Penyelesaian KN.pdfMekanisme Penyelesaian KN.pdf
Mekanisme Penyelesaian KN.pdf
 
Fraud In The Provision of Health Services In Hospitals During The Covid-1...
Fraud In The Provision  of Health  Services In Hospitals  During  The Covid-1...Fraud In The Provision  of Health  Services In Hospitals  During  The Covid-1...
Fraud In The Provision of Health Services In Hospitals During The Covid-1...
 
Tata Kelola BLU pada Perguruan Tinggi Negeri
Tata Kelola BLU pada Perguruan Tinggi NegeriTata Kelola BLU pada Perguruan Tinggi Negeri
Tata Kelola BLU pada Perguruan Tinggi Negeri
 
Pengawasan dan Pengendalian BMN.pdf
Pengawasan dan Pengendalian BMN.pdfPengawasan dan Pengendalian BMN.pdf
Pengawasan dan Pengendalian BMN.pdf
 
Evaluasi ZI WBK WBBM Tahun 2022
Evaluasi ZI WBK WBBM Tahun 2022Evaluasi ZI WBK WBBM Tahun 2022
Evaluasi ZI WBK WBBM Tahun 2022
 
Tata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan Pemerintah
Tata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan PemerintahTata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan Pemerintah
Tata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan Pemerintah
 
Program PKKM 2022.pdf
Program PKKM 2022.pdfProgram PKKM 2022.pdf
Program PKKM 2022.pdf
 
Tata Kelola Anggaran pada Perguruan Tinggi Negeri
Tata Kelola Anggaran pada Perguruan Tinggi NegeriTata Kelola Anggaran pada Perguruan Tinggi Negeri
Tata Kelola Anggaran pada Perguruan Tinggi Negeri
 
Peran dan Tantangan Sarjana Ekonomi di Era New Normal
Peran dan Tantangan Sarjana Ekonomi di Era New NormalPeran dan Tantangan Sarjana Ekonomi di Era New Normal
Peran dan Tantangan Sarjana Ekonomi di Era New Normal
 
Fasilitasi dan Implementasi Manajemen Risiko
Fasilitasi dan Implementasi Manajemen RisikoFasilitasi dan Implementasi Manajemen Risiko
Fasilitasi dan Implementasi Manajemen Risiko
 
SPIP di era pandemi Covid 19
SPIP di era pandemi Covid 19SPIP di era pandemi Covid 19
SPIP di era pandemi Covid 19
 
Penatausahaan Keuangan Desa
Penatausahaan Keuangan DesaPenatausahaan Keuangan Desa
Penatausahaan Keuangan Desa
 
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan DaerahPengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan Daerah
 
Remote Audit
Remote AuditRemote Audit
Remote Audit
 
Standard Auditing
Standard AuditingStandard Auditing
Standard Auditing
 
Analisis Kebijakan SBM 2021
Analisis Kebijakan SBM 2021Analisis Kebijakan SBM 2021
Analisis Kebijakan SBM 2021
 
Pengawasan dan Pengendalian Riset Nasional
Pengawasan dan Pengendalian Riset NasionalPengawasan dan Pengendalian Riset Nasional
Pengawasan dan Pengendalian Riset Nasional
 

Recently uploaded

Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdfMateri Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
pelestarikawasanwili
 
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptxRapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
ApriyandiIyan1
 
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfCERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
Zainul Ulum
 
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptxMATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
DidiKomarudin1
 
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
heri purwanto
 
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakkRencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
DwiSuprianto2
 
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdfPPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
adminguntur
 
paparan kapolsek dalam melaksanakann anev
paparan kapolsek dalam melaksanakann anevpaparan kapolsek dalam melaksanakann anev
paparan kapolsek dalam melaksanakann anev
newxclipse
 
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdfRegulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
MuhaiminMuha
 
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdfMitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
pelestarikawasanwili
 
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptxPendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
AmandaJesica
 

Recently uploaded (11)

Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdfMateri Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
 
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptxRapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
 
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfCERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
 
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptxMATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
 
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
 
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakkRencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
 
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdfPPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
 
paparan kapolsek dalam melaksanakann anev
paparan kapolsek dalam melaksanakann anevpaparan kapolsek dalam melaksanakann anev
paparan kapolsek dalam melaksanakann anev
 
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdfRegulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
 
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdfMitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
 
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptxPendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
 

Bimtek Reviu LK Polindra.pdf

  • 1. BIMBINGAN TEKNIS REVIU LAPORAN KEUANGAN pada POLITEKNIK NEGERI INDRAMAYU Disampaikan pada Kegiatan Bimtek Reviu Laporan Keuangan di Hotel Sunbreeze, Jakarta Selatan 10 Desember 2022 Oleh: Sujatmiko Wibowo
  • 3. Permendikbud Nomor 22 Tahun 2017 tentang SPI Satuan Pengawas Intern (SPI) adalah unit yang dibentuk untuk membantu Pemimpin Unit Kerja dalam melakukan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi masingmasing Unit Kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Peraturan Inspektur Jenderal Kemendikbud No.3205/F.F1/HK/2019 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Bagi Satuan Pengawasan Intern Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam melaksanakan tugasnya, SPI menyelenggarakan fungsi: 1. penyusunan program pengawasan; 2. pengawasan kebijakan dan program; 3. pengawasan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang milik negara; 4. pemantauan dan pengoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal; 5. pendampingan dan reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga, serta reviu Laporan Keuangan; 6. pemberian saran dan rekomendasi; 7. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan 8. pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan
  • 4. 4 Reviu LK K/L penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LK Oleh auditor aparat pengawasan intern yg kompeten membantu Menteri/Pimpinan Lembaga untuk menghasilkan LK yang berkualitas memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan SAI dan LK telah disajikan sesuai dengan SAP Reviu Laporan Keuangan Tujuan Reviu : Membantu terlaksananya penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LK Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi LK serta pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi sesuai dengan SAP LK berkualitas Pereviu bersama-sama dengan unit akuntansi harus segera melakukan perbaikan dan/atau koreksi secara berjenjang Kelemahan dan/atau kesalahan
  • 5. 5 Pengujian: • sistem pengendalian intern • catatan akuntansi & dokumen sumber • respon atas permintaan keterangan • Penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LK • Penelaahan atas catatan akuntansi dan dokumen sumber yg diperlukan ✓ Titik berat pada unit akuntansi dan/atau akun yang berpotensi tinggi terhadap permasalahan ✓ Pendekatan berjenjang ✓ Aktivitas: • penelusuran ke catatan & dokumen sumber • permintaan keterangan • analitik Menteri/ Pimpinan Lembaga ✓ memperoleh keyakinan bahwa penyelenggaraan akuntansi telah sesuai dengan SAI dan LK disajikan sesuai dengan SAP ✓ dapat menghasilkan LK yang berkualitas Ruang Lingkup & Sasaran Reviu vs Audit
  • 6. R E V I U LK berkualitas LK berkualitas LK berkualitas Pelaksanaan anggaran dan penyusunan LK • Tidak menunggu LK selesai disusun • Cukup waktu dalam membantu menghasilkan LK yg berkualitas 6 Waktu Pelaksanaan
  • 7. • Seluruh penyusun Laporan Keuangan → Mulai dari level UAKPA, UAPPA-W, UAPPA-E1, UAPA, hingga penyusun LKPP. • Pereviu Laporan Keuangan 7 • Setiap Laporan Keuangan akan disampaikan ke Pihak Lain. Siapa & Kapan Telaah LK
  • 8. 8 Asersi LK Materialitas Penyajian & Pengungkapan ● Eksistensi/Keberadaan ● Kelengkapan ● Hak dan Kewajiban ● Penilaian ● Penyajian dan Pengungkapan ● Memastikan bahwa seluruh aktivitas material telah tercakup dalam LK ● Transaksi dan kejadian yang material telah diungkapkan secara memadai Kualitas Laporan Keuangan
  • 9. ✓ LK disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai (SPI) ✓ LK disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) ✓ LK bebas dari salah saji material ✓ Pengungkapan memadai atas laporan keuangan telah dibuat dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) ✓ Pengelolaan keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Taat Kepada Aturan) Keandalan Laporan Keuangan
  • 10. 1. Kelengkapan Laporan Keuangan 2. Kesesuaian Dengan Persamaan Dasar Akuntansi 3. Telaah Per komponen Laporan Keuangan a) Neraca Percobaan b) Laporan Realisasi Anggaran c) Laporan Operasional d) Laporan Perubahan Ekuitas e) Neraca f) Catatan atas Laporan Keuangan 4. Telaah antar komponen Laporan Keuangan a) Intra Laporan Keuangan b) Dengan L-BMN 10 Telaah Laporan Keuangan
  • 11. Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok 1. LRA face per 31 Desember 2022 2. Neraca per 31 Desember 2022 3. LO per 31 Desember 2022 4. LPE per 31 Desember 2022 5. CaLK Lampiran Pendukung Laporan Keuangan 1. Laporan yang dihasilkan oleh Aplikasi 2. Laporan Kuasa Pengguna barang 3. Daftar Rekening Pemerintah 4. Memo Penyesuaian atas Jurnal Penyesuaian/Umum di SAIBA 11 Telaah atas Kelengkapan Laporan Keuangan
  • 12. 12 Telaah atas Kesesuaian Persamaan Dasar Akuntansi LAPORAN OPERASIONAL (LO) PENDAPATAN 600 BEBAN 1.000 SURPLUS (DEFISIT) KEG.OPERASIONAL (400) KEUNTUNGAN (KERUGIAN) KEG.NON OPR 100 SURPLUS SEBELUM POS LUAR BIASA (300) POS LUAR BIASA (0) SURPLUS (DEFISIT) LO (300) LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE) EKUITAS AWAL 2.000 DEFISIT LO (300) TRANSAKSI ANTAR ENTITAS 1.500 EKUITAS AKHIR 3.200 NERACA TOTAL ASET 5.200 TOTAL KEWAJIBAN 2.000 EKUITAS 3.200 Harus BALANCED: Total ASET = Kewajiban + Ekuitas
  • 13. 13 Telaah atas Kesesuaian Saldo Awal No SALDO 2022 SALDO AWAL 2023 1. Aset 1. Aset 2. Kewajiban - Pendapatan Ditangguhkan - Hibah yang belum disahkan - Pendapatan Ditangguhkan 2. Kewajiban 3. Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Investasi Ekuitas Dana Lainnya 3. Ekuitas Seluruh Kewajiban 2022 Audited dimigrasi menjadi Kewajiban Awal 2023, Kecuali: - Pendapatan Ditangguhkan, dimigrasi menjadi Ekuitas Awal 2023 - Kecuali: Dalam Pendapatan Ditangguhkan terdapat akun “Hibah yang belum disahkan”. Akun ini dimigrasi menjadi Kelompok Kewajiban dengan nama “Hibah Yang belum disahkan”
  • 14. Pengecekan Saldo Tidak Normal SALDO NORMAL adalah sebagai berikut: 14 Akun Debet Kredit Aset (1xxxxx) V Penyisihan Piutang V Akumulasi Penyusutan V Kewajiban (2xxxxx) V Pendapatan (4xxxxx) V Pengembalian Pendapatan V Beban (5xxxxx) V Beban Penyisihan Piutang Bisa Debit dan Kredit Pengembalian Belanja/Beban V Pastikan TIDAK Terdapat akun “Null.” Telaah atas Neraca Percobaan • Bila terdapat Saldo tidak normal atau yang seharusnya tidak ada, kemungkinan karena Salah Jurnal di SAIBA. • Cek jurnal-jurnal yang melibatkan Akun- akun Tidak Normal. • Bila terdapat akun “null”, karena belum Update Referensi.
  • 15. TIDAK BOLEH ADA: • Akun 41 (Pendapatan Perpajakan) • Apabila ada, misalnya: Akun 411122, kemungkinan karena salah jurnal Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran yang merupakan Potongan pajak. • Akun ini hanya untuk BA.015 Kementerian Keuangan • Akun-akun 42 (PNBP) yang seharusnya tidak terdapat pada KL • Misalnya: di Kementerian Pertanian terdapat akun 423213 Pendapatan Surat Keterangan, Visa, Paspor, kemungkinan salah kode akun saat menyetor SSBP atau operator salah input • Akun 43 (Pendapatan Hibah) • Akun ini hanya untuk BA 999.02 Bila bukan Satker BLU, maka TIDAK BOLEH ADA: • akun 424xxx, 525xxx dan 537xxx • Akun diatas diperuntukkan khusus untuk Satker BLU. 15 Telaah atas Akun-Akun
  • 16. • Akun Persediaan/Aset Tetap/aset Lainnya “Belum Diregister” hanya boleh ada pada Laporan Keuangan Interim (Bulanan/Triwulanan/Semesteran), • pembelian Persediaan/Aset yang menggunakan Dana Uang Persediaan (UP)/LS, yang pada periode tersebut belum diajukan/diterbitkan SPM/SP2D GUP/LS-nya • Pembelian dengan utang/cicilan, dll. • Pada Laporan Keuangan Tahunan tidak boleh ada. 16 Telaah atas Akun Belum Diregister ➢Resiko: • Satker Menjurnal “sembarangan”, yang penting akun “Belum Diregister” hilang ➢Solusi: • Cetak Buku Besar Akrual atas Akun-akun “Belum Diregister” • Cek pasangan jurnalnya, apakah yang sudah seharusnya? Bila tidak, perbaiki!
  • 17. Misalnya: Tanggal 15 juni 2022 dibeli printer Rp 2 juta menggunakan Dana UP. Dana UP tsb. diajukan SPM/SP2D GU Isi tanggal 10 Juli 2021. • Operator SIMAK input Peratan & Mesin Printer Juni’22 (Semester 1). • Operator SAIBA input SPM/SP2D GUP Juli 2022 (Semester 2). • Otomatis muncul "belum diregister" di Semester 1. • Pada tgl 15 juli 2022 saat input SPM/SP2D GUP, Akun Peralatan dan Mesin belum diregister akan terhapus. 17
  • 18. 1. Jika ada Akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), Maka… ➢ Harus ada akun 218211 (Hibah Langsung Yang belum disahkan). ➢ Akun 111827 nilainya maksimal sama atau lebih kecil dibanding 218211. 2. Akun 218211 harus di kredit 18 Bila ada akun-akun “Yang Belum disahkan”, harus ada Hibah Langsung Yang Belum Disahkan. Artinya harus menjadi Catatan/Pengawasan bagi Satker/KL/K-BUN/KPPN untuk segera dilakukan pengesahan ke KPPN. Apabila ada akun “kas Lainnya dari Hibah Langsung Yang belum Disahkan” bersaldo Negatif, kemungkinanya: ✓ Telah terbit SP2HL pengesahan hibah langsung berupa uang, namun... ✓ Belum melakukan Jurnal Pencatatan Kasnya. Telaah atas Hibah Langsung
  • 19. • Latar Belakang: • Terkadang ada Satker “bandel” tidak berniat melaporkan/mengesahkan Hibah langsungnya. Saat Tripartied ditemukan oleh BPK, dan tidak sempat lagi disahkan. • Resiko: • Satker Menjurnal “sembarangan”, yang penting akun “Hibah Langsung Belum Diregister” hilang • Solusi: • Cetak Buku Besar Akrual atas Akun “Hibah Langsung Yang Belum Diregister” • Cek pasangan jurnalnya, apakah dari Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) /MPHL-BJS (Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga)? Bila tidak, berarti belum pernah ada pengesahannya! Hapus jurnal tsb. 19 Telaah atas Hibah Langsung
  • 20. 1. Akun 391119 (Koreksi Lainnya) • Akun ini untuk mengkoreksi kesalahan pencatatan atas transaksi selain Aset (Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya) • Misalnya koreksi Kas, Koreksi Piutang, Koreksi Utang. • Namun terkadang akun ini dipakai untuk yang lainnya, misalnya: a. Koreksi selain yang seharusnya b. Menghilangkan “belum diregister”/”Hibah Belum disahkan” c. Menyamakan saldo SAIBA dengan L-BMN • Cek kebenarannya lewat Buku Besar 20 Telaah atas Akun-Akun Tertentu 2. Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya) • Sangat jarang terjadi “Perolehan Aset Lainnya”, sehingga apabila ada akun ini, agar dikonfirmasi kebenarannya, karena ada kemungkinan salah memilih menu Input pada Aplikasi Persediaan/SIMAK. • Akun ini jurnal kiriman dari Persediaan/SIMAK BMN, yaitu saat memilih menu “perolehan lainnya” • Apabila berasal dari Jurnal SAIBA, mungkin saja benar, namun harus dikonfirmasi penyebab input jurnal pendapatan ini di SAIBA.
  • 21. 3. Transfer Keluar/Transfer Masuk • Akun ini digunakan untuk: • Transfer keluar/transfer masuk Aset (Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya) antar Satker di lingkungan Pemerintah Pusat. • Transfer keluar/transfer masuk Selain Aset (Kas/Piutang/Utang) antara Satker yang dilikuidasi ke Satker Penerima. • Resiko: • Akun/Menu ini tidak digunakan seharusnya. • Misal: Pembelian menggunakan transfer masuk, mengakibatkan Akun LPE (Transaksi Antar Entitas) overstated • Misal: Pemakaian menggunakan transfer keluar, mengakibatkan Akun beban Persediaan understated dan LPE (Transaksi Antar Entitas) overstated • Solusi: • Cek Kebenaran penggunaan Akun/menu tsb di Aplikasi Persediaan/SIMAK • Bila ternyata jurnal di SAIBA, cek kebenarannya 21 Telaah atas Akun-Akun Tertentu
  • 22. 22 Telaah atas Laporan Operasional PENDAPATAN: • Pendapatan Perpajakan (kec. BA.15.04 Ditjen Pajak Kementerian Keuangan) • Pendapatan Hibah BEBAN: • Beban Bunga • Beban Subsidi • Beban Hibah • Beban Transfer • Beban Lain-lain Pastikan TIDAK Terdapat akun “Null.”
  • 23. 23 Telaah atas Laporan Operasional Seluruh Saldo pada LO (baik Pendapatan maupun beban) harus bersaldo Positif, termasuk pada Kegiatan Non Operasional • Khusus Beban Penyisihan Piutang berdasarkan PMK 270/2014 dan Perdirjen Perbendaharaan No.Per-43/PB/2015 dimungkinkan bersaldo negatif, namun perlu dikonfirmasi kebenaran penyebab saldo negatif tersebut. 1. Pengecekan Saldo Normal • Beban barang diserahkan ke Masyarakat muncul hanya dari kiriman Jurnal Aplikasi Persediaan. • Apabila tidak ada Realisasi Belanja Akun 526xxx (Belanja barang diserahkan ke masyarakat), maka seharusnya beban barang diserahkan ke masyarakat tidak ada juga. • Kecuali: • Pembelian 526xxx tahun lalu, penyerahannya tahun berjalan (sehingga di Tahun berjalan hanya ada Beban Penyerahan, tidak ada realisasi Belanjanya) • Apabila tidak pernah ada realisasi 526xxx, ada Beban Barang diserahkan ke Masyarakat, kemungkinannya adalah: • Ada pembelian Materai Input Materai di Aplikasi Persediaan otomatis menghasilkan persediaan barang diserahkan ke masyarakat dan beban Barang diserahkan ke Masyarakat Solusi: ungkapkan saja dalam CaLK • Salah memilih kode Barang misal: membeli persediaan konsumsi menggunakan kode barang diserahkan ke masyarakat. Apabila barang tsb belum habis digunakan, akan muncul Saldo Persediaan Barang diserahkan ke masyarakat pada Neraca dan beban Barang diserahkan ke Masyarakat di LO 2. Keterkaitan Antar Laporan – Barang Diserahkan ke Masyarakat
  • 24. 24 Telaah atas Laporan Perubahan Ekuitas Analisa Akun-Akun Tertentu Akun “Penyesuaian Nilai Aset”, digunakan untuk: 1. mencatat penyesuaian nilai persediaan yang disebabkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat menggunakan Metode Penilaian Persediaan “Harga Perolehan Terakhir”. 2. Mengkoreksi atas kesalahan Persediaan, yang terjadi pada Tahun Anggaran Berjalan dan Diperbaiki pada TA Berjalan juga • Koreksi atas kesalahan Tahun anggaran Yang lalu menggunakan akun/menu “Koreksi Persediaan” atau “Saldo awal” 3. Mengeliminir akun “Belum diregister” khusus karena pembulatan. • Aplikasi Persediaan dapat mencatat nilai satuan persediaan dalam nilai desimal • Aplikasi SIMAK dan Persediaan dalam Satuan Rupiah Penuh. • Sehingga dapat terjadi selisih karena pembulatan dengan nilai “kecil” Pastikan Akun ini ada, bila tidak ada berarti belum Update Aplikasi
  • 25. 25 Telaah atas Neraca 1. Akun “Kas di Bendahara Pengeluaran” HARUS SAMA dengan akun “Uang Muka dari KPPN” • Akun ini bisa dijurnal. Pastikan tidak ada jurnal yang menyebabkan perbedaan. 2. Akun “Pendapatan Yang Ditangguhkan” (seharusnya tidak ada) • Bila ada, kemungkinan karena salah memilih kode akun, yaitu memilih akun: 2196XX Hibah yang belum disahkan • Apabila ada, Lakukan KOREKSI ke Akun yang sebenarnya yaitu 218211 “Hibah Langsung yang belum disahkan” ➢ Koreksi dengan cara: Jurnal Dihapus, kemudian rekam ulang (tidak bisa dengan cara diubah) 3. Akun “Kas Lain di Bendahara Pengeluaran” • Perubahan Basis mengakibatkan Tidak ada lagi akun pasangan “Pendapatan Yang Ditangguhkan”
  • 26. 26 Hal Umum Lainnya 1. Pastikan antara ADK dan Cetakan Laporan Keuangan SAMA 2. Pastikan ADK yang dikirim adalah ADK paling akhir 3. Kertas Kerja Reviu • Untuk memudahkan Telaah, dapat dibuat Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan • Kementerian keuangan memberikan Contoh Format Telaah Laporan Keuangan yang dapat disesuaikan (ditambah dan dikurang) dengan Kondisi dan Kharakteristik masing-masing Satker/Wilayah/Eselon-1/Kementerian Negara/Lembaga • Kertas Kerja disusun dengan mengisi “ya/tidak” atau “ada/tidak ada” dan kolom pengisian yang seharusnya. • Apabila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, merupakan indikasi kuat ada kesalahan (belum tentu salah), jelaskan dalam Lampiran Kertas Kerja Telaah, untuk ditelaah lebih lanjut oleh konsolidator LK selanjutnya.
  • 27. 27 Telaah atas Neraca 4. Akun “Kas di Bendahara Penerimaan” • Cermati apakah pada tanggal neraca masih terdapat kas di bendahara penerimaan (kas yang diterima dari PNBP) yang belum disetor ke kas negara. • Jika ada, sajikan nilai kas tersebut di neraca sebesar nilai yang ada pada bendahara penerimaan. • Perubahan Basis Akuntansi, →Tidak ada lagi akun “Pendapatan Yang Ditangguhkan” (Pasangan Akun “Kas di Bendahara Penerima” = “Pendapatan PNBP terkait”) 5. Keterkaitan Akun Neraca dg LAporan Lainya • Ada Akun Piutang: • ada Penyisihan Piutang • ada Beban Penyisihan Piutang di LO. Bila tidak ada, kemungkinan belum melakukan penyisihan piutang di akhir periode. • Ada Persediaan: • ada Beban Persediaan di LO • Ada Penyesuaian nilai aset di LPE Kemungkinannya sangat kecil dalam satu periode tidak ada persediaan yang dipakai. Atau hanya memiliki persediaan untuk pemeliharaan/diserahkan ke masy/bansos saja. • Ada Aset Tetap/Aset Lainnya: • ada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap/Aset Lancar, • ada Beban Penyusutan di LO
  • 28. 28 Telaah atas Neraca 6. Pengecekan Jurnal Akrual • Jurnal Akrual terdiri dari: • Pendapatan Diterima Dimuka • Pendapatan Yang Masih harus Diterima • Beban Dibayar Dimuka • Beban Yang Masih Harus Dibayar • Transaksi Akrual yang umumnya ada di Satker adalah: • Pendapatan Sewa diterima Dimuka, • Beban Sewa yang masih harus dibayar • Beban Listrik/telepon/air yang masih harus dibayar • Beban Pegawai yang masih harus dibayar
  • 29. 29 Telaah atas Kesesuiaan dengan Lap BMN 1. Kesamaan Saldo Aset Cek per akun melalui Neraca Percobaan (Pastikan sudah sama dengan Lap BMN) • Saldo Persediaan • Saldo Aset tetap • Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap • Saldo Aset Lainnya • Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya 2. Kesamaan Saldo Akumulasi dan Beban Penyusutan • Bandingkan: • Neraca Percobaan (SAIBA) dengan • Laporan Penyusutan Barang Kuasa Pengguna INTRAKOMPTABEL (SIMAK) • untuk: • Beban Penyusutan 591xxx (SAIBA) dengan kolom 7 (SIMAK) • Akumulasi Penyusutan 137xxx dan 169xxx (SAIBA) dengan kolom 9 (SIMAK)
  • 30. 30 Telaah atas Kesesuian dengan Lap BMN 3. Penggunaan Menu di Aplikasi Persediaan/SIMAK ✓ Semenjak menggunakan basis Akrual, masing-masing Menu baik di Aplikasi Persediaan maupun di Aplikasi SIMAK akan mengirim jurnal yang berbeda ke Aplikasi SAIBA. ✓ Lakukan pengecekan apakah input sudah menggunakan menu yang sesuai atau belum. • Aplikasi Persediaan (Menu Laporan - Daftar Transaksi Persediaan) • Aplikasi SIMAK-BMN (Menu Buku/Daftar - Daftar Transaksi BMN) 4. Adanya Jurnal di SAIBA terkait Aset ✓ Akun-akun tertentu terkait ASET, seharusnya hanya kiriman dari Aplikasi Persediaan/SIMAK. ✓ Periksa di Aplikasi SAIBA, Laporan Buku Besar Akrual per Kode Akun, apakah ada transaksi dari JNS DOK: selain SALDO atau JRNBMN Akun 313211 (transfer keluar) kecuali Satker Likuidasi, ada dari JRN NRC Akun 313221 (transfer masuk) kecuali Satker Likuidasi, ada dari JRN NRC Akun 391113 (Koreksi Nilai Persediaan) Akun 391114 (Revaluasi Aset Tetap) Akun 391116 (Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi) Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan) akun 491421 (Pendapatan Sitaan/Rampasan) akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya) Akun 596111 (beban Kerugian Pelepasan Aset) Akun 596121 (Kerugian Persediaan Rusak/Usang)
  • 31. 31 Telaah atas Laporan Realisasi Anggaran ✓ Pastikan tidak ada PAGU MINUS di semua akun 6 digit, termasuk akun GAJI (cek di Lap.Realisasi Belanja Detail) Apabila ada, segera dilakukan langkah-langkah penyelesaiannya, misalnya: • Memeriksa apakah ada salah input kode dari dokumen SPM/SP2D → perbaiki penginputan • Memeriksa apakah ada dokumen SPM/SP2D yang telah terbit yang salah kode →Ralat SPM/SP2D ✓ Pastikan pada Laporan Realisasi Belanja Detil → tidak ada uraian jenis belanja “tidak ada” • Pastikan Tidak Ada belanja selain akun 51, 52, 53 dan 57.
  • 32. 32 Telaah atas CaLK 1. Pastikan CaLK telah menjelaskan LO dan LPE 2. Pastikan angka-angka pada: LRA, LO, LPE, Neraca = Penjelasan dalm CalK 3. Kecukupan Pengungkapan dalam CaL”K: • Pengungkapan “Hibah yang belum disahkan”. Akun ini seharusnya pada Akhir tahun Anggaran sudah tidak ada (karena telah dilakukan pengesahan). • Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) → PSAP 08 tentang KDP • Pengungkapan Akun-Akun LPE (Akun-akun di LPE nilainya bisa sangat besar, sehingga memerlukan penjelasan yang lebih rinci). • Pengungkapan penting lainnya (perubahan manajemen, status tuntutan hukum, dll)
  • 33. 33 Temuan Internal Control over Financial Reporting (ICOFR) BPK 1. Rekonsiliasi data Keuangan dan BMN dalam proses pelaporan keuangan Pemerintah belum Optimal 2. Aplikasi yang digunakan pengguna barang dan pengelola barang belum dapat mendukung proses konsolidasi, rekonsiliasi dan akurasi penyajian akun – akun terkait BMN pada laporan keuangan 3. Aplikasi Persediaan, SIMAK BMN, dan SAIBA belum dapat mendukung akurasi penyajian akun – akun terkait siklus belanja barang persediaan pada laporan keuangan 4. Masih Terdapat Kelemahan Pengendalian Hak Akses dan Dokumentasi Pengembangan Aplikasi pada Aplikasi SAS, SAIBA, SIMAK BMN dan Aplikasi Persediaan 5. Belum Ada Kebijakan Yang Mengatur Terkait Penyajian Saldo Kas Bendahara Pengeluaran Yang Hilang Pada Satker 6. Kebijakan Akuntansi dan Praktek Pencatatan Aset, Kewajiban, Pendapatan, dan Beban pada Pemerintah Pusat Belum Memadai 7. Persetujuan lzin Pemanfaatan BMN Tidak Sesuai Ketentuan dan Belum Terdapat Mekanisme Keberatan atas Ketetapan Sewa BMN yang Berdampak pada Penyajian Laporan Keuangan 8. Proses Konsolidasi Laporan Barang Milik Negara (LBMN) pada Tingkat Pusat Tidak Menggunakan Data Hasil Rekonsiliasi/ Konfirmasi LBMN Secara Berjenjang dari Tingkat Bawah Sehingga Belum Sepenuhnya Dapat Menjamin Keakuratan Data LBMN dan Nilai Aset yang Disajikan Dalam LKPP 9. Kebijakan Akuntansi atas Pengakuan Persediaan, Belanja Yang Masih Harus Dibayar, Piutang, Pendapatan LO, Aset Tetap dengan Dokumen Sumber Pendukungnya Belum Mendukung Sepenuhnya Pengendalian atas Penerapan SAP Berbasis Akrual 10.Pengendalian dan Penatausaahan Barang Persediaan Melalui Aplikasi Persediaan Belum Memadai 11.Mekanisme Pengendalian Pada Proses Pencatatan Dan Penyetoran PNBP Berpotensi Menimbulkan Salah Saji Akun PNBP, Pendapatan diterima di Muka, dan Piutang PNBP
  • 34. 34 Kesimpulan • Telaah Laporan Keuangan suatu kegiatan yang harus dilakukan untuk menjaga keandalan Laporan Keuangan. • Jika perlu, agar Kertas Kerja telaah laporan keuangan dilampirkan dalam lampiran pendukung laporan keuangan di tiap jenjang laporan keuangan