Sistem Akuntansi Pemerintahan Pusat dan Sistem Pemerintahan Daerah

1. SISTEM AKUNTANSI
PEMERINTAH
PUSAT DAN SISTEM
PEMERINTAH DAERAH
Dipersembahkan oleh Kelompok VI
Akuntansi Pemerintahan

2. Inilah Anggota Kami
Nurdianita Arfan
C 302 22 010
Kelompok VI
Yulia Gita Samir
C 302 22 019
Syarifah A. Rumi
C 302 22 032

3. Pendahuluan
Kelompok VI
Pemerintah daerah terdiri dari dua subsistem yang
bekerja mengelola keuangan daerah yaitu Satuan
Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) dan
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kedua
subsistem tersebut saling berhubungan, karena
sumber penyusunan laporan keuangan SKPKD
berasal dari laporan keuangan SKPD.

4. Indikator
Kelompok VI
Menjelaskan sistem
akuntansi pemerintah
pusat.
Sasaran Pertama Kami
Menjelaskan sistem
akuntansi pemerintah
daerah.
Sasaran Kedua Kami
Membandingkan sistem
akuntansi pemerintah
pusat dan sistem
akuntansi pemerintah
daerah.
Sasaran Ketiga Kami

5. Sistem Akuntansi
Pemerintah Pusat
(SAPP)
Ringkasan Umum
Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) adalah serangkaian
prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari
pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan
pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah pusat.
Kelompok VI
Ruang Lingkup
SAPP berlaku untuk seluruh unit organisasi pemerintah pusat dan satuan
kerja perangkat daerah pengguna APBN serta pelaksanaan anggaran
pembiayaan dan perhitungan.Tidak termasuk dalam ruang lingkup SAPP
adalah : Pemerintah daerah yang sumber dananya berasal dari APBD,
BUMN/BUMD yang terdiri dari perusahaan perseroan dan perusahaan
umum, bank pemerintah dan lembaga keuangan milik pemerintah.

6. Basis Akuntansi
Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah cash toward accrual. Basis kas untuk pengakuan
pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan Basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban,
dan ekuitas dalam neraca.
Sistem Pembukuan Berpasangan
Sistem pembukuan berpasangan didasarkan atas persamaan dasar akuntansi, yaitu :
Aset = Kewajiban + Ekuitas Dana
Setiap transaksi dibukukan dengan mendebet sebuah perkiraan dan mengkredit perkiraan yang terkait.
Dana Tunggal
Kegiatan akuntansi mengacu kepada Undang- undang APBN sebagai landasan operasional. Dana tunggal ini merupakan
tempat dimana pendapatan dan belanja pemerintah dipertanggungjawabkan sebagai kesatuan tunggal
Kelompok VI
Ciri-ciri pokok SAPP

7. Tujuan SAPP
Menjaga aset pemerintah pusat dan instansi-intansinya melalui pencatatan,
pemrosesan, dan pelaporan transaksi keuangan yang konsisten sesuai dengan
standar dan praktek akuntansi yang diterima secara umum.
Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan
kegiatan keuangan pemerintah pusat baik secara nasional maupun instansi yang
berguna sebagai dasar penilaian kinerja , untuk menentukan ketaatan terhadap
otorisasi anggaran dan untuk tujuan akuntanbilitas.
Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan suatu
Desentralisasi Pelaksanaan Akuntansi
Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan di instansi dilaksanakan secara
berjenjang oleh unit- unit akuntansi baik di kantor pusat maupun di daerah.
BAS adalah daftar akun buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis
untuk memudahkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta pembukuan dan
pelaporan keuangan pemerintah. SAPP menggunakan akun standar yang ditetapkan
oleh Menteri Keuangan.
01
02
03
04
05
SAPP mengacu pada SAP dalam pengakuan, penilaian, pencatatan, penyajian, dan
pengungkapan transaksi keuangan dalam rangka penyusunan laporan keuangan. SAP
adalah prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan
laporan keuangan pemerintah.
06

8. Laporan Keuangan Pemerintah
Pusat (LKPP)
Kelompok VI
Laporan Realisasi
Anggaran (LRA)
Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang
menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja,
transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa
lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-
masing diperbandingkan dengan anggarannya
dalam satu periode.
Neraca
Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi
posisi keuangan pemerintah yaitu aset, utang dan
ekuitas dana pada tanggal tertentu.
Laporan Arus Kas (LAK)
Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan
informasi arus masuk dan keluar kas selama
periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan
aktifitas operasi, investasi aset non keuangan,
pembiayaan, dan non anggaran.

9. Menurut Permendagri No.13 tahun 2006 bahwa Sistem akuntansi keuangan daerah adalah
serangkaian prosedur yang dapat dilakukan secara manual ataupun menggunakan bantuan
komputer yang mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan berakhir pada
pelaporan keuangan yang dilakukan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
(SAPD)
Kelompok VI

10. Tujuan Sistem Akuntansi
Keuangan Daerah
Kelompok VI
Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan
sumber daya serta pelaksanaan kebijakan
yang dipercayakan kepada entitas perintah
dalam mencapai tujuan yang telah
ditetapkan secara periodik.
Manajerial
Membantu para pengguna untuk
mengevaluasi palaksanaan kegiatan suatu
entitas pemerintah dalam periode
pelaporan, sehingga memudahkan fungsi
perencanaan, pengelolaan dan
pengendalian atas seluruh aktiva,
kewajiban dan entitas pemerintah untuk
kepentingan masyarakat.
Pengawasan
Akuntansi pemerintahan harus
memungkinkan terselenggaranya
pemeriksaan oleh aparat pengawasan
fungsional secara efektif dan efisien.

11. Kelompok VI
Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai
posisi keuangan daerah dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh
suatu entitas pelaporan (PP No. 71 Tahun 2010). Menurut Permendagri
No.13 Tahun 2006 “laporan keuangan daerah adalah semua hak dan
kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya
segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan
kewajiban daerah tersebut”.
Laporan Keuangan
Daerah

12. 1
2
3
4
5
6
7
Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Operasional
Neraca
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan Arus Kas
Catatan atas Laporan Keuangan
Komponen Laporan Keuangan Daerah Kelompok VI

13. Kelompok VI
Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
VS
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Permendagri 13 Tahun 2006
SAPD
PMK 59 Tahun 2005 yang kemudian direvisi menjadi PMK 171 Tahun
2007
SAPP
Peraturan
Konstruksi
Sistem
Akuntansi
Entitas
Akuntansi
Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) dan Sistem
Akuntansi Instansi (SAI)
Sistem Akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (SA-PPKD)
dan Sistem Akuntansi Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SA-SKPD)
Presiden berperan sebagai pemegang kekuasaan Pengelolaan
Keuangan Negara (PKN), lalu Bendahara Umum Negara (BUN)
dipegang oleh Menteri Keuangan, dan Menteri K/L lainnya bertindak
sebagai pengguna anggaran
Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD)
adalah kepala daerah, lalu Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
(PPKD) bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD), dan
pengguna anggarannya adalah Satuan Kerja Pemerintahan
Daerah (SKPD)

14. Terima
kasih!

15. Referensi
Abdul Halim. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah.
Salemba Empat. Jakarta.
Permendagri No. 13 Tahun 2006
Tambunan, D. (2013). Tinjauan terhadap
Pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah
Pusat. SNIT 2013, 1(1), 15-24.
Wahyuni, T. (2016). Analisis Sistem Akuntansi
Pemerintah Pusat (Sapp) Di Kantor Akuntansi Regional
Jakarta. Jurnal Vokasi Indonesia, 1(2).
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar
Akuntansi Pemerintahan. (SAP)
01
02
03
04
05