Akuntabilitas Pengelolaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

1. Sujatmiko Wibowo
Auditor Madya Itjen Kemendikbudristek
AKUNTABILITAS
PENELITIAN & PENGABDIAN
PADA MASYARAKAT
Disampaikan pada:
Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Akuntabilitas Laporan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
di Lingkungan Universitas Negeri Medan
22 Maret 2024

2. 2
Latar Belakang Tata Kelola Pertanggungjawaban
Materi Fasilitasi
Tata Kelola PPM

3. 3
Klasterisasi
Perguruan Tinggi 2024
Sumber : DRTPM, 2024
Klasterisasi PT tahun 2024
berbasis Sinta Score Affiliation
dan
Akreditasi Perguruan Tinggi.

4. 4
Dasar Hukum
Penelitian & Pengabdian
1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
2. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. UU Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara;
4. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. PP Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
7. PP Nomor 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah menjadi PP 50 Tahun 2018 tentang Tata Cara
Pelaksanaan APBN;
8. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021;
10.Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian;
11.Permenristekdikti Nomor 12 Tahun 2019 tentang BOPTN;
12.PMK Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran
Penelitian atas Beban APBN;
13.Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
14.Panduan PPM Unimed Tahun 2024.

5. 5
Tujuan
Penelitian & Pengabdian Masyarakat
Penelitian
▪ Kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan
metode ilmiah secara sistematis untuk
memperoleh informasi, data, dan keterangan
yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau
pengujian suatu cabang IPTEK.
▪ Penelitian di PTN diarahkan untuk
mengembangkan IPTEK, serta meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dan daya saing
bangsa.
▪ Hasil Penelitian wajib disebarluaskan dengan
cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau
dipatenkan oleh PTN, kecuali hasil Penelitian
yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau
membahayakan kepentingan umum.
Pengabdian kepada Masyarakat
▪ Kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan IPTEK
untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan
mencerdaskan kehidupan bangsa.
▪ Dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai
dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau
otonomi keilmuan Sivitas Akademika serta kondisi
sosial budaya masyarakat.
▪ Digunakan sebagai proses pengembangan IPTEK,
pengayaan sumber belajar, dan/atau untuk
pembelajaran dan pematangan Sivitas Akademika.

6. 6
Standar Nasional
Pendidikan Tinggi
Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi:
Standar Nasional Pendidikan + dengan Standar Penelitian + Standar Pengabdian
kepada Masyarakat.
SNPT bertujuan antara lain untuk :
1. memberikan kerangka penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi
yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memajukan iptek untuk
kemajuan pembangunan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;
2. menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi yang efektif, inklusif, dan adaptif sesuai dinamika
perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kehidupan masyarakat;
3. menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk menghasilkan sumber daya manusia unggul; dan
4. mendorong PT untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu melampaui SN Dikti.

7. 7
Standar Nasional
Pendidikan Tinggi
Pemendikbud 3 Tahun 2020
a. Standar hasil;
b.Standar isi;
c. Standar proses;
d.Standar penilaian;
e.Standar pelaksana;
f. Standar sarana dan prasarana;
g. Standar pengelolaan; dan
h.Standar pendanaan dan pembiayaan.
Permendikbudristek 53 Tahun 2023
a. standar nasional pendidikan;
b.standar penelitian; dan
c. standar pengabdian kepada
masyarakat

8. 8
Standar & Prinsip
Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat
Standar PPM terdiri atas:
a. Standar luaran PPM
Kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan
kemanfaatan hasil PPM
b. Standar proses PPM
Kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan
penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,
penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan
PPM
c. Standar masukan PPM
Kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana,
prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan
penggunaan teknologi informasi dan komunikasi
berdasarkan misi perguruan tinggi.
Prinsip PPM terdiri atas:
a. Tertib
b. Efisien
c. Transparan
d. Akuntabel

9. 9
Kewajiban
PT dalam tata kelola PPM
• Melaksanakan pengelolaan PPM
• Menyusun RENSTRA PPM → meningkatkan kualitas & kuantitas PPM
• Menetapkan Indikator Kinerja PPM sesuai dg IKU
• Menyusun Pedoman Pengembangan PPM dg mengacu Sistem Penjaminan
Mutu PT
• Mendorong terbentuknya kelompok peneliti & pelaksana yg berdaya saing
Nasional/Internasional
• Melaksanakan kontrak PPM (PT dg Pelaksana)
• Melaporkan hasil kegiatan kepada Dit Riset Teknologi & Pengabdian Masya
rakat (DRTPM) melalui laman BIMA (Basis Informasi PPM)

10. 10
Kewajiban
Pengelola PPM
KPA
Menetapkan
• JUKNIS
• Komite Penilaian/Reviewer Proposal/Luaran
• SK Penerima Dana
• SK Panitia/Pejabat Pengelola
PPK
Menguji
• Kelengkapan dokumen
• Kesesuaian tagihan & Spesifikasi teknis
• Kebenaran data
• Kebenaran perhitungan
Reviewer
Mereviu/Menilai
• Kelayakan proposal/luaran
• Laporan Kemajuan – Hasil PPM
• Kesesuaian pelaksanaan PPM dg Kaidah & Metode Ilmiah
• Kepatuhan

11. 11
Kontrak
Pendanaan PPM
Kontrak PPM sekurang-kurangnya memuat:
• Ruang lingkup
• Sumber Dana
• Nilai Kontrak
• Nilai & Tahapan Pembayaran
• Jangka Waktu
• Hak & Kewajiban
• BAST Hasil Penelitian
• Kesanggupan
• Sanksi

12. 12
8 tahapan
Pengelolaan PPM
Pengumuman
Pengusulan
Penyeleksian/
Penunjukan
Penetapan
Pelaksanaan
Pemantauan
Pelaporan
Penilaian
Luaran
Skema PPM
5 skema penelitian,
3 skema pengabdian
• Seleksi administrasi
• Seleksi substansi
Penetapan judul yg didanai
(berdasar seleksi dan
ketersedian dana)
• Pemantauan/monev internal
• Evaluasi keberlanjutan
• Laporan kemajuan/antara
• Laporan akhir pelaksanaan
• Laporan akhir tahun
Penilaian hasil/validasi luaran
PPM
Diawali dg Kontrak/PKS

13. 13
Komponen
Pendanaan PPM
Komponen RAB
✓ Biaya belanja bahan
✓ Biaya pengumpulan data
✓ Biaya analisis data
✓ Biaya sewa peralatan
✓ Biaya pelaporan hasil
penelitian & luaran wajib
Larangan/perhatian
Honorarium tim peneliti
Pembelian tanah/lahan
Pembelian kendaraan operasional
Pembangunan lab baru/gedung/kantor
Pembelian alat berpotensi menjadi aset
(mesin/alat lab/PC/HP,dll)
Jaminan/pinjaman kepada pihak lain
Hibah
Penggunaan lain yg tdk relevan dg target
luaran

14. 14
Kewajiban
Pelaksana PPM
1. Dilaksanakan sesuai jadwal yg telah ditetapkan setelah ttd PKS.
2. Melaporkan pelaksanaan PPM, al:
a. Catatan kegiatan harian secara rutin (Logbook)
b. Laporan kemajuan
c. Laporan akhir yg disahkan LPPM
d. Laporan keuangan 70% & 30%
e. Bukti setor pajak
f. Luaran PPM sesuai Skema (publikasi, KI, makalah yg diseminarkan, teknologi
tepat guna, rekayasa sosial, buku ajar, dll)
3. Mengikuti Seminar Hasil Akhir PPM

15. 15
Kewajiban Perpajakan (UU 36/2008-UU 42/2009-UU 7/2021)
Penelitian & Pengabdian
Pajak Penghasilan (PPh 21)
pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi di dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau
kegiatan. Pembayaran Penghasilan yang wajib dipotong PPh Pasal 21 oleh Bendahara Pengeluaran adalah pembayaran atas honorarium
pelaksanaan kegiatan LitMas.
Pajak Penghasilan Belanja Barang (PPh pasal 22)
Setiap pembelian barang lebih dari Rp. 2.000.000,- dan PPh pasal 22 sebesar 1,5% dari DPP
(dilampiri SSP PPN; SSP PPh pasal 22 dan Faktur Pajak Standar dan menggunakan NPWP toko).
Pajak Penghasilan Pembelian Jasa/ Sewa (PPh pasal 23)
• Setiap transaksi pembelian Jasa/sewa kurang dari Rp. 2.000.000,- dikenakan PPh pasal 23 sebesar 2 %.
(dilampiri SSP PPh pasal 23 yang distempel toko).
• Setiap pembelian Jasa/Sewa lebih dari Rp. 2.000.000,- dikenakan PPN sebesar 10% dari DPP dan PPh pasal 23 sebesar 2% dari DPP
(dilampiri Faktur Pajak, SSP PPN; SSP PPh pasal 23 yang distempel toko)
• Khusus pembelian Konsumsi/Jasa catering berapapun nilainya dikenakan PPh pasal 23 sebesar 2 % dan tidak dikenakan PPN.
• Apabila pembelian Konsumsi/ Jasa Catering tidak mempunyai NPWP maka dikenakan pajak 2 kali lipat atau 4% (dilampiri SSP PPh pasal
23).
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Setiap pembelian barang atau jasa yang nilai akumulasinya Rp. 2.000.000,- ke atas dengan satu penyedia barang dalam jangka waktu satu
bulan kalender, maka dikenakan PPN sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) disertai Faktur Pajak dan Surat Setor Pajak (SSP).

16. 16
Audit & Evaluasi atas
Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
TUJUAN AUDIT/EVALUASI
Memberikan penilaian yang
obyektif dan memberikan
assurance terhadap :
1. Pengelolaan PPM;
2. Evaluasi PPM;
3. Pelaksanaan PPM;
4. Laporan dan hasil PPM.
SUBSTANSI AUDIT/EVALUASI
1. Pengelolaan PPM;
2. Pendanaan dan Pembiayaan PPM;
3. Pelaksanaan PPM;
4. Penilaian Proposal PPM;
5. Penilaian Hasil & Luaran PPM;
6. Pertanggungjawaban dan
Penatausahaan Hasil Kegiatan PPM;

17. 17
Catatan Audit & Evaluasi atas
Pengelolaan PPM pada PT
Perguruan Tinggi & Pengelola
1. PT dan Lembaga Pengelola PPM belum melaksanakan kewajibanya sebagaimana diatur dalam Standar
PPM.
2. Komite Penilaian/Reviewer belum melaksanakan kewajiban penilaian proposal & keluaran dengan opti
mal.
3. Alokasi Dana PPM belum mengacu PMK tentang Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Keluaran Peneliti
an (SBK SKP).
4. Dana pengelolaan manajemen PPM (seleksi usulan, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan disemin
asi hasil) belum mengacu PMK tentang SBM.
5. Luaran PPM tidak mendukung capaian IKU Perguruan Tinggi.
Pelaksana
1. Belum melaksanakan PPM sesuai jadwal yang sudah disepakai dalam PKS.
2. Belum melaksanakan & melaporkan kegiatan PPM sebagaimana tertuang didalam kontrak.
3. Belum memungut dan menyetorkan pajak dan sisa anggaran ke Kas Negara/BLU.
4. Belum menghasilkan luaran sebagaimana tertuang dalam proposal/kontrak.
5. Hasil PPM belum dapat dimanfaatkan oleh publik/masyarakat.
6. Bukti pertanggungjawaban penggunaan dana tidak lengkap/tidak dapat dipertanggungjawabkan

18. Selamat Berkarya