SlideShare a Scribd company logo
Sujatmiko Wibowo
Auditor Madya Itjen Kemendikbudristek
AKUNTABILITAS
PENELITIAN & PENGABDIAN
PADA MASYARAKAT
Disampaikan pada:
Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Akuntabilitas Laporan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
di Lingkungan Universitas Negeri Medan
22 Maret 2024
2
Latar Belakang Tata Kelola Pertanggungjawaban
Materi Fasilitasi
Tata Kelola PPM
3
Klasterisasi
Perguruan Tinggi 2024
Sumber : DRTPM, 2024
Klasterisasi PT tahun 2024
berbasis Sinta Score Affiliation
dan
Akreditasi Perguruan Tinggi.
4
Dasar Hukum
Penelitian & Pengabdian
1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
2. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. UU Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara;
4. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. PP Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
7. PP Nomor 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah menjadi PP 50 Tahun 2018 tentang Tata Cara
Pelaksanaan APBN;
8. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021;
10.Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian;
11.Permenristekdikti Nomor 12 Tahun 2019 tentang BOPTN;
12.PMK Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran
Penelitian atas Beban APBN;
13.Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
14.Panduan PPM Unimed Tahun 2024.
5
Tujuan
Penelitian & Pengabdian Masyarakat
Penelitian
▪ Kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan
metode ilmiah secara sistematis untuk
memperoleh informasi, data, dan keterangan
yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau
pengujian suatu cabang IPTEK.
▪ Penelitian di PTN diarahkan untuk
mengembangkan IPTEK, serta meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dan daya saing
bangsa.
▪ Hasil Penelitian wajib disebarluaskan dengan
cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau
dipatenkan oleh PTN, kecuali hasil Penelitian
yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau
membahayakan kepentingan umum.
Pengabdian kepada Masyarakat
▪ Kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan IPTEK
untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan
mencerdaskan kehidupan bangsa.
▪ Dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai
dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau
otonomi keilmuan Sivitas Akademika serta kondisi
sosial budaya masyarakat.
▪ Digunakan sebagai proses pengembangan IPTEK,
pengayaan sumber belajar, dan/atau untuk
pembelajaran dan pematangan Sivitas Akademika.
6
Standar Nasional
Pendidikan Tinggi
Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi:
Standar Nasional Pendidikan + dengan Standar Penelitian + Standar Pengabdian
kepada Masyarakat.
SNPT bertujuan antara lain untuk :
1. memberikan kerangka penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi
yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memajukan iptek untuk
kemajuan pembangunan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;
2. menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi yang efektif, inklusif, dan adaptif sesuai dinamika
perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kehidupan masyarakat;
3. menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk menghasilkan sumber daya manusia unggul; dan
4. mendorong PT untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu melampaui SN Dikti.
7
Standar Nasional
Pendidikan Tinggi
Pemendikbud 3 Tahun 2020
a. Standar hasil;
b.Standar isi;
c. Standar proses;
d.Standar penilaian;
e.Standar pelaksana;
f. Standar sarana dan prasarana;
g. Standar pengelolaan; dan
h.Standar pendanaan dan pembiayaan.
Permendikbudristek 53 Tahun 2023
a. standar nasional pendidikan;
b.standar penelitian; dan
c. standar pengabdian kepada
masyarakat
8
Standar & Prinsip
Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat
Standar PPM terdiri atas:
a. Standar luaran PPM
Kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan
kemanfaatan hasil PPM
b. Standar proses PPM
Kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan
penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,
penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan
PPM
c. Standar masukan PPM
Kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana,
prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan
penggunaan teknologi informasi dan komunikasi
berdasarkan misi perguruan tinggi.
Prinsip PPM terdiri atas:
a. Tertib
b. Efisien
c. Transparan
d. Akuntabel
9
Kewajiban
PT dalam tata kelola PPM
• Melaksanakan pengelolaan PPM
• Menyusun RENSTRA PPM → meningkatkan kualitas & kuantitas PPM
• Menetapkan Indikator Kinerja PPM sesuai dg IKU
• Menyusun Pedoman Pengembangan PPM dg mengacu Sistem Penjaminan
Mutu PT
• Mendorong terbentuknya kelompok peneliti & pelaksana yg berdaya saing
Nasional/Internasional
• Melaksanakan kontrak PPM (PT dg Pelaksana)
• Melaporkan hasil kegiatan kepada Dit Riset Teknologi & Pengabdian Masya
rakat (DRTPM) melalui laman BIMA (Basis Informasi PPM)
10
Kewajiban
Pengelola PPM
KPA
Menetapkan
• JUKNIS
• Komite Penilaian/Reviewer Proposal/Luaran
• SK Penerima Dana
• SK Panitia/Pejabat Pengelola
PPK
Menguji
• Kelengkapan dokumen
• Kesesuaian tagihan & Spesifikasi teknis
• Kebenaran data
• Kebenaran perhitungan
Reviewer
Mereviu/Menilai
• Kelayakan proposal/luaran
• Laporan Kemajuan – Hasil PPM
• Kesesuaian pelaksanaan PPM dg Kaidah & Metode Ilmiah
• Kepatuhan
11
Kontrak
Pendanaan PPM
Kontrak PPM sekurang-kurangnya memuat:
• Ruang lingkup
• Sumber Dana
• Nilai Kontrak
• Nilai & Tahapan Pembayaran
• Jangka Waktu
• Hak & Kewajiban
• BAST Hasil Penelitian
• Kesanggupan
• Sanksi
12
8 tahapan
Pengelolaan PPM
Pengumuman
Pengusulan
Penyeleksian/
Penunjukan
Penetapan
Pelaksanaan
Pemantauan
Pelaporan
Penilaian
Luaran
Skema PPM
5 skema penelitian,
3 skema pengabdian
• Seleksi administrasi
• Seleksi substansi
Penetapan judul yg didanai
(berdasar seleksi dan
ketersedian dana)
• Pemantauan/monev internal
• Evaluasi keberlanjutan
• Laporan kemajuan/antara
• Laporan akhir pelaksanaan
• Laporan akhir tahun
Penilaian hasil/validasi luaran
PPM
Diawali dg Kontrak/PKS
13
Komponen
Pendanaan PPM
Komponen RAB
✓ Biaya belanja bahan
✓ Biaya pengumpulan data
✓ Biaya analisis data
✓ Biaya sewa peralatan
✓ Biaya pelaporan hasil
penelitian & luaran wajib
Larangan/perhatian
Honorarium tim peneliti
Pembelian tanah/lahan
Pembelian kendaraan operasional
Pembangunan lab baru/gedung/kantor
Pembelian alat berpotensi menjadi aset
(mesin/alat lab/PC/HP,dll)
Jaminan/pinjaman kepada pihak lain
Hibah
Penggunaan lain yg tdk relevan dg target
luaran
14
Kewajiban
Pelaksana PPM
1. Dilaksanakan sesuai jadwal yg telah ditetapkan setelah ttd PKS.
2. Melaporkan pelaksanaan PPM, al:
a. Catatan kegiatan harian secara rutin (Logbook)
b. Laporan kemajuan
c. Laporan akhir yg disahkan LPPM
d. Laporan keuangan 70% & 30%
e. Bukti setor pajak
f. Luaran PPM sesuai Skema (publikasi, KI, makalah yg diseminarkan, teknologi
tepat guna, rekayasa sosial, buku ajar, dll)
3. Mengikuti Seminar Hasil Akhir PPM
15
Kewajiban Perpajakan (UU 36/2008-UU 42/2009-UU 7/2021)
Penelitian & Pengabdian
Pajak Penghasilan (PPh 21)
pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi di dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau
kegiatan. Pembayaran Penghasilan yang wajib dipotong PPh Pasal 21 oleh Bendahara Pengeluaran adalah pembayaran atas honorarium
pelaksanaan kegiatan LitMas.
Pajak Penghasilan Belanja Barang (PPh pasal 22)
Setiap pembelian barang lebih dari Rp. 2.000.000,- dan PPh pasal 22 sebesar 1,5% dari DPP
(dilampiri SSP PPN; SSP PPh pasal 22 dan Faktur Pajak Standar dan menggunakan NPWP toko).
Pajak Penghasilan Pembelian Jasa/ Sewa (PPh pasal 23)
• Setiap transaksi pembelian Jasa/sewa kurang dari Rp. 2.000.000,- dikenakan PPh pasal 23 sebesar 2 %.
(dilampiri SSP PPh pasal 23 yang distempel toko).
• Setiap pembelian Jasa/Sewa lebih dari Rp. 2.000.000,- dikenakan PPN sebesar 10% dari DPP dan PPh pasal 23 sebesar 2% dari DPP
(dilampiri Faktur Pajak, SSP PPN; SSP PPh pasal 23 yang distempel toko)
• Khusus pembelian Konsumsi/Jasa catering berapapun nilainya dikenakan PPh pasal 23 sebesar 2 % dan tidak dikenakan PPN.
• Apabila pembelian Konsumsi/ Jasa Catering tidak mempunyai NPWP maka dikenakan pajak 2 kali lipat atau 4% (dilampiri SSP PPh pasal
23).
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Setiap pembelian barang atau jasa yang nilai akumulasinya Rp. 2.000.000,- ke atas dengan satu penyedia barang dalam jangka waktu satu
bulan kalender, maka dikenakan PPN sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) disertai Faktur Pajak dan Surat Setor Pajak (SSP).
16
Audit & Evaluasi atas
Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
TUJUAN AUDIT/EVALUASI
Memberikan penilaian yang
obyektif dan memberikan
assurance terhadap :
1. Pengelolaan PPM;
2. Evaluasi PPM;
3. Pelaksanaan PPM;
4. Laporan dan hasil PPM.
SUBSTANSI AUDIT/EVALUASI
1. Pengelolaan PPM;
2. Pendanaan dan Pembiayaan PPM;
3. Pelaksanaan PPM;
4. Penilaian Proposal PPM;
5. Penilaian Hasil & Luaran PPM;
6. Pertanggungjawaban dan
Penatausahaan Hasil Kegiatan PPM;
17
Catatan Audit & Evaluasi atas
Pengelolaan PPM pada PT
Perguruan Tinggi & Pengelola
1. PT dan Lembaga Pengelola PPM belum melaksanakan kewajibanya sebagaimana diatur dalam Standar
PPM.
2. Komite Penilaian/Reviewer belum melaksanakan kewajiban penilaian proposal & keluaran dengan opti
mal.
3. Alokasi Dana PPM belum mengacu PMK tentang Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Keluaran Peneliti
an (SBK SKP).
4. Dana pengelolaan manajemen PPM (seleksi usulan, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan disemin
asi hasil) belum mengacu PMK tentang SBM.
5. Luaran PPM tidak mendukung capaian IKU Perguruan Tinggi.
Pelaksana
1. Belum melaksanakan PPM sesuai jadwal yang sudah disepakai dalam PKS.
2. Belum melaksanakan & melaporkan kegiatan PPM sebagaimana tertuang didalam kontrak.
3. Belum memungut dan menyetorkan pajak dan sisa anggaran ke Kas Negara/BLU.
4. Belum menghasilkan luaran sebagaimana tertuang dalam proposal/kontrak.
5. Hasil PPM belum dapat dimanfaatkan oleh publik/masyarakat.
6. Bukti pertanggungjawaban penggunaan dana tidak lengkap/tidak dapat dipertanggungjawabkan
Selamat Berkarya

More Related Content

Similar to Pengelolaan Penelitian & Pengabdian Masyarakat pada Perguruan Tinggi

1. Sosialisasi APT 3.0 BAN PT INSTRUMEN_20181001.pptx
1. Sosialisasi APT 3.0 BAN PT INSTRUMEN_20181001.pptx1. Sosialisasi APT 3.0 BAN PT INSTRUMEN_20181001.pptx
1. Sosialisasi APT 3.0 BAN PT INSTRUMEN_20181001.pptx
topanaditya1
 
Kebijakan aplikasi rkas
Kebijakan aplikasi rkasKebijakan aplikasi rkas
Kebijakan aplikasi rkas
Evi Nofutri
 
DANA BOS & TRANSPARANSI ANGGARAN.pptx
DANA BOS & TRANSPARANSI ANGGARAN.pptxDANA BOS & TRANSPARANSI ANGGARAN.pptx
DANA BOS & TRANSPARANSI ANGGARAN.pptx
rurita ningrum
 
Kepmendikbudristek Nomor 210_M_2023 CAP_230726_183240.pdf
Kepmendikbudristek Nomor 210_M_2023 CAP_230726_183240.pdfKepmendikbudristek Nomor 210_M_2023 CAP_230726_183240.pdf
Kepmendikbudristek Nomor 210_M_2023 CAP_230726_183240.pdf
fuathalya
 
Buku Panduan CPPBT Dari Perguruan Tinggi 2017
Buku Panduan CPPBT Dari Perguruan Tinggi 2017Buku Panduan CPPBT Dari Perguruan Tinggi 2017
Buku Panduan CPPBT Dari Perguruan Tinggi 2017
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI
 
5_6118214620055339577.pptx
5_6118214620055339577.pptx5_6118214620055339577.pptx
5_6118214620055339577.pptx
Yunnan1
 
Program kerja tahunan kaprok rpl
Program kerja tahunan kaprok rplProgram kerja tahunan kaprok rpl
Program kerja tahunan kaprok rpl
Mualim Jepara
 
5ilham summary penyusunan rka pelayanan publik
5ilham summary penyusunan rka pelayanan publik5ilham summary penyusunan rka pelayanan publik
5ilham summary penyusunan rka pelayanan publik
temanna #LABEDDU
 
Buku 6 Rintisan BOP Paket B LN
Buku 6 Rintisan BOP Paket B LNBuku 6 Rintisan BOP Paket B LN
Buku 6 Rintisan BOP Paket B LN
paketbpsmp
 
Tor rab-man-purwoasri-kab-kediriedit
Tor rab-man-purwoasri-kab-kedirieditTor rab-man-purwoasri-kab-kediriedit
Tor rab-man-purwoasri-kab-kediriedit
Man Pangkalan Bun
 
Rangkaian kegiatan pms lpmp kaltim
Rangkaian kegiatan pms lpmp kaltimRangkaian kegiatan pms lpmp kaltim
Rangkaian kegiatan pms lpmp kaltim
top12
 
Contoh Presentasi PPT Dana BOS 2019.pptx
Contoh Presentasi PPT Dana BOS 2019.pptxContoh Presentasi PPT Dana BOS 2019.pptx
Contoh Presentasi PPT Dana BOS 2019.pptx
RendiCules
 
Pengelolaan SP4N Pemprov Sumsel.pdf
Pengelolaan SP4N Pemprov Sumsel.pdfPengelolaan SP4N Pemprov Sumsel.pdf
Pengelolaan SP4N Pemprov Sumsel.pdf
DeriOlanda2
 
Paparan Pencairan BOS 2015.pptx
Paparan Pencairan BOS 2015.pptxPaparan Pencairan BOS 2015.pptx
Paparan Pencairan BOS 2015.pptx
suparionoario
 
Pengelolaan Keuangan_Banpem_2020_V4_03062020.pptx
Pengelolaan Keuangan_Banpem_2020_V4_03062020.pptxPengelolaan Keuangan_Banpem_2020_V4_03062020.pptx
Pengelolaan Keuangan_Banpem_2020_V4_03062020.pptx
NurLatief
 
Panduan pelatihan sima ban paud & pnf tahun 2017 1513056646
Panduan pelatihan sima ban paud & pnf tahun 2017 1513056646Panduan pelatihan sima ban paud & pnf tahun 2017 1513056646
Panduan pelatihan sima ban paud & pnf tahun 2017 1513056646
jeng berliana
 
Perjanjian Kinerja (PK) Unsyiah.pptx
Perjanjian Kinerja  (PK)     Unsyiah.pptxPerjanjian Kinerja  (PK)     Unsyiah.pptx
Perjanjian Kinerja (PK) Unsyiah.pptx
faunimaharani2
 
01 bantuan pengembangan_smk_pusat_layanan_tik
01 bantuan pengembangan_smk_pusat_layanan_tik01 bantuan pengembangan_smk_pusat_layanan_tik
01 bantuan pengembangan_smk_pusat_layanan_tiktrysnokoe
 
01 bantuan pengembangan_smk_pusat_layanan_tik
01 bantuan pengembangan_smk_pusat_layanan_tik01 bantuan pengembangan_smk_pusat_layanan_tik
01 bantuan pengembangan_smk_pusat_layanan_tik
smkn 4 padalarang
 
Perkembangan kebijakan investasi daerah
Perkembangan kebijakan investasi daerahPerkembangan kebijakan investasi daerah
Perkembangan kebijakan investasi daerah
Ahmad Abdul Haq
 

Similar to Pengelolaan Penelitian & Pengabdian Masyarakat pada Perguruan Tinggi (20)

1. Sosialisasi APT 3.0 BAN PT INSTRUMEN_20181001.pptx
1. Sosialisasi APT 3.0 BAN PT INSTRUMEN_20181001.pptx1. Sosialisasi APT 3.0 BAN PT INSTRUMEN_20181001.pptx
1. Sosialisasi APT 3.0 BAN PT INSTRUMEN_20181001.pptx
 
Kebijakan aplikasi rkas
Kebijakan aplikasi rkasKebijakan aplikasi rkas
Kebijakan aplikasi rkas
 
DANA BOS & TRANSPARANSI ANGGARAN.pptx
DANA BOS & TRANSPARANSI ANGGARAN.pptxDANA BOS & TRANSPARANSI ANGGARAN.pptx
DANA BOS & TRANSPARANSI ANGGARAN.pptx
 
Kepmendikbudristek Nomor 210_M_2023 CAP_230726_183240.pdf
Kepmendikbudristek Nomor 210_M_2023 CAP_230726_183240.pdfKepmendikbudristek Nomor 210_M_2023 CAP_230726_183240.pdf
Kepmendikbudristek Nomor 210_M_2023 CAP_230726_183240.pdf
 
Buku Panduan CPPBT Dari Perguruan Tinggi 2017
Buku Panduan CPPBT Dari Perguruan Tinggi 2017Buku Panduan CPPBT Dari Perguruan Tinggi 2017
Buku Panduan CPPBT Dari Perguruan Tinggi 2017
 
5_6118214620055339577.pptx
5_6118214620055339577.pptx5_6118214620055339577.pptx
5_6118214620055339577.pptx
 
Program kerja tahunan kaprok rpl
Program kerja tahunan kaprok rplProgram kerja tahunan kaprok rpl
Program kerja tahunan kaprok rpl
 
5ilham summary penyusunan rka pelayanan publik
5ilham summary penyusunan rka pelayanan publik5ilham summary penyusunan rka pelayanan publik
5ilham summary penyusunan rka pelayanan publik
 
Buku 6 Rintisan BOP Paket B LN
Buku 6 Rintisan BOP Paket B LNBuku 6 Rintisan BOP Paket B LN
Buku 6 Rintisan BOP Paket B LN
 
Tor rab-man-purwoasri-kab-kediriedit
Tor rab-man-purwoasri-kab-kedirieditTor rab-man-purwoasri-kab-kediriedit
Tor rab-man-purwoasri-kab-kediriedit
 
Rangkaian kegiatan pms lpmp kaltim
Rangkaian kegiatan pms lpmp kaltimRangkaian kegiatan pms lpmp kaltim
Rangkaian kegiatan pms lpmp kaltim
 
Contoh Presentasi PPT Dana BOS 2019.pptx
Contoh Presentasi PPT Dana BOS 2019.pptxContoh Presentasi PPT Dana BOS 2019.pptx
Contoh Presentasi PPT Dana BOS 2019.pptx
 
Pengelolaan SP4N Pemprov Sumsel.pdf
Pengelolaan SP4N Pemprov Sumsel.pdfPengelolaan SP4N Pemprov Sumsel.pdf
Pengelolaan SP4N Pemprov Sumsel.pdf
 
Paparan Pencairan BOS 2015.pptx
Paparan Pencairan BOS 2015.pptxPaparan Pencairan BOS 2015.pptx
Paparan Pencairan BOS 2015.pptx
 
Pengelolaan Keuangan_Banpem_2020_V4_03062020.pptx
Pengelolaan Keuangan_Banpem_2020_V4_03062020.pptxPengelolaan Keuangan_Banpem_2020_V4_03062020.pptx
Pengelolaan Keuangan_Banpem_2020_V4_03062020.pptx
 
Panduan pelatihan sima ban paud & pnf tahun 2017 1513056646
Panduan pelatihan sima ban paud & pnf tahun 2017 1513056646Panduan pelatihan sima ban paud & pnf tahun 2017 1513056646
Panduan pelatihan sima ban paud & pnf tahun 2017 1513056646
 
Perjanjian Kinerja (PK) Unsyiah.pptx
Perjanjian Kinerja  (PK)     Unsyiah.pptxPerjanjian Kinerja  (PK)     Unsyiah.pptx
Perjanjian Kinerja (PK) Unsyiah.pptx
 
01 bantuan pengembangan_smk_pusat_layanan_tik
01 bantuan pengembangan_smk_pusat_layanan_tik01 bantuan pengembangan_smk_pusat_layanan_tik
01 bantuan pengembangan_smk_pusat_layanan_tik
 
01 bantuan pengembangan_smk_pusat_layanan_tik
01 bantuan pengembangan_smk_pusat_layanan_tik01 bantuan pengembangan_smk_pusat_layanan_tik
01 bantuan pengembangan_smk_pusat_layanan_tik
 
Perkembangan kebijakan investasi daerah
Perkembangan kebijakan investasi daerahPerkembangan kebijakan investasi daerah
Perkembangan kebijakan investasi daerah
 

More from Sujatmiko Wibowo

Evaluasi ZI WBK WBBM 2023.pdf
Evaluasi ZI WBK WBBM 2023.pdfEvaluasi ZI WBK WBBM 2023.pdf
Evaluasi ZI WBK WBBM 2023.pdf
Sujatmiko Wibowo
 
Mekanisme Penyelesaian KN.pdf
Mekanisme Penyelesaian KN.pdfMekanisme Penyelesaian KN.pdf
Mekanisme Penyelesaian KN.pdf
Sujatmiko Wibowo
 
Fraud In The Provision of Health Services In Hospitals During The Covid-1...
Fraud In The Provision  of Health  Services In Hospitals  During  The Covid-1...Fraud In The Provision  of Health  Services In Hospitals  During  The Covid-1...
Fraud In The Provision of Health Services In Hospitals During The Covid-1...
Sujatmiko Wibowo
 
Bimtek Reviu LK Polindra.pdf
Bimtek Reviu LK Polindra.pdfBimtek Reviu LK Polindra.pdf
Bimtek Reviu LK Polindra.pdf
Sujatmiko Wibowo
 
Tata Kelola BLU pada Perguruan Tinggi Negeri
Tata Kelola BLU pada Perguruan Tinggi NegeriTata Kelola BLU pada Perguruan Tinggi Negeri
Tata Kelola BLU pada Perguruan Tinggi Negeri
Sujatmiko Wibowo
 
Pengawasan dan Pengendalian BMN.pdf
Pengawasan dan Pengendalian BMN.pdfPengawasan dan Pengendalian BMN.pdf
Pengawasan dan Pengendalian BMN.pdf
Sujatmiko Wibowo
 
Evaluasi ZI WBK WBBM Tahun 2022
Evaluasi ZI WBK WBBM Tahun 2022Evaluasi ZI WBK WBBM Tahun 2022
Evaluasi ZI WBK WBBM Tahun 2022
Sujatmiko Wibowo
 
Tata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan Pemerintah
Tata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan PemerintahTata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan Pemerintah
Tata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan Pemerintah
Sujatmiko Wibowo
 
Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...
Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...
Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...
Sujatmiko Wibowo
 
Program PKKM 2022.pdf
Program PKKM 2022.pdfProgram PKKM 2022.pdf
Program PKKM 2022.pdf
Sujatmiko Wibowo
 
Audit SPI atas Pengelolaan BMN.pdf
Audit  SPI  atas Pengelolaan BMN.pdfAudit  SPI  atas Pengelolaan BMN.pdf
Audit SPI atas Pengelolaan BMN.pdf
Sujatmiko Wibowo
 
Reviu Laporan Keuangan PTN
Reviu Laporan Keuangan PTNReviu Laporan Keuangan PTN
Reviu Laporan Keuangan PTN
Sujatmiko Wibowo
 
Peran dan Tantangan Sarjana Ekonomi di Era New Normal
Peran dan Tantangan Sarjana Ekonomi di Era New NormalPeran dan Tantangan Sarjana Ekonomi di Era New Normal
Peran dan Tantangan Sarjana Ekonomi di Era New Normal
Sujatmiko Wibowo
 
Fasilitasi dan Implementasi Manajemen Risiko
Fasilitasi dan Implementasi Manajemen RisikoFasilitasi dan Implementasi Manajemen Risiko
Fasilitasi dan Implementasi Manajemen Risiko
Sujatmiko Wibowo
 
SPIP di era pandemi Covid 19
SPIP di era pandemi Covid 19SPIP di era pandemi Covid 19
SPIP di era pandemi Covid 19
Sujatmiko Wibowo
 
Penatausahaan Keuangan Desa
Penatausahaan Keuangan DesaPenatausahaan Keuangan Desa
Penatausahaan Keuangan Desa
Sujatmiko Wibowo
 
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan DaerahPengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan Daerah
Sujatmiko Wibowo
 
Remote Audit
Remote AuditRemote Audit
Remote Audit
Sujatmiko Wibowo
 
Standard Auditing
Standard AuditingStandard Auditing
Standard Auditing
Sujatmiko Wibowo
 
Analisis Kebijakan SBM 2021
Analisis Kebijakan SBM 2021Analisis Kebijakan SBM 2021
Analisis Kebijakan SBM 2021
Sujatmiko Wibowo
 

More from Sujatmiko Wibowo (20)

Evaluasi ZI WBK WBBM 2023.pdf
Evaluasi ZI WBK WBBM 2023.pdfEvaluasi ZI WBK WBBM 2023.pdf
Evaluasi ZI WBK WBBM 2023.pdf
 
Mekanisme Penyelesaian KN.pdf
Mekanisme Penyelesaian KN.pdfMekanisme Penyelesaian KN.pdf
Mekanisme Penyelesaian KN.pdf
 
Fraud In The Provision of Health Services In Hospitals During The Covid-1...
Fraud In The Provision  of Health  Services In Hospitals  During  The Covid-1...Fraud In The Provision  of Health  Services In Hospitals  During  The Covid-1...
Fraud In The Provision of Health Services In Hospitals During The Covid-1...
 
Bimtek Reviu LK Polindra.pdf
Bimtek Reviu LK Polindra.pdfBimtek Reviu LK Polindra.pdf
Bimtek Reviu LK Polindra.pdf
 
Tata Kelola BLU pada Perguruan Tinggi Negeri
Tata Kelola BLU pada Perguruan Tinggi NegeriTata Kelola BLU pada Perguruan Tinggi Negeri
Tata Kelola BLU pada Perguruan Tinggi Negeri
 
Pengawasan dan Pengendalian BMN.pdf
Pengawasan dan Pengendalian BMN.pdfPengawasan dan Pengendalian BMN.pdf
Pengawasan dan Pengendalian BMN.pdf
 
Evaluasi ZI WBK WBBM Tahun 2022
Evaluasi ZI WBK WBBM Tahun 2022Evaluasi ZI WBK WBBM Tahun 2022
Evaluasi ZI WBK WBBM Tahun 2022
 
Tata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan Pemerintah
Tata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan PemerintahTata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan Pemerintah
Tata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan Pemerintah
 
Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...
Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...
Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...
 
Program PKKM 2022.pdf
Program PKKM 2022.pdfProgram PKKM 2022.pdf
Program PKKM 2022.pdf
 
Audit SPI atas Pengelolaan BMN.pdf
Audit  SPI  atas Pengelolaan BMN.pdfAudit  SPI  atas Pengelolaan BMN.pdf
Audit SPI atas Pengelolaan BMN.pdf
 
Reviu Laporan Keuangan PTN
Reviu Laporan Keuangan PTNReviu Laporan Keuangan PTN
Reviu Laporan Keuangan PTN
 
Peran dan Tantangan Sarjana Ekonomi di Era New Normal
Peran dan Tantangan Sarjana Ekonomi di Era New NormalPeran dan Tantangan Sarjana Ekonomi di Era New Normal
Peran dan Tantangan Sarjana Ekonomi di Era New Normal
 
Fasilitasi dan Implementasi Manajemen Risiko
Fasilitasi dan Implementasi Manajemen RisikoFasilitasi dan Implementasi Manajemen Risiko
Fasilitasi dan Implementasi Manajemen Risiko
 
SPIP di era pandemi Covid 19
SPIP di era pandemi Covid 19SPIP di era pandemi Covid 19
SPIP di era pandemi Covid 19
 
Penatausahaan Keuangan Desa
Penatausahaan Keuangan DesaPenatausahaan Keuangan Desa
Penatausahaan Keuangan Desa
 
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan DaerahPengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan Daerah
 
Remote Audit
Remote AuditRemote Audit
Remote Audit
 
Standard Auditing
Standard AuditingStandard Auditing
Standard Auditing
 
Analisis Kebijakan SBM 2021
Analisis Kebijakan SBM 2021Analisis Kebijakan SBM 2021
Analisis Kebijakan SBM 2021
 

Recently uploaded

Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
heri purwanto
 
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdfRegulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
MuhaiminMuha
 
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptxMATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
DidiKomarudin1
 
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdfPPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
adminguntur
 
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptxPendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
AmandaJesica
 
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfCERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
Zainul Ulum
 
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakkRencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
DwiSuprianto2
 
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdfMitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
pelestarikawasanwili
 
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdfMateri Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
pelestarikawasanwili
 
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptxRapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
ApriyandiIyan1
 
paparan kapolsek dalam melaksanakann anev
paparan kapolsek dalam melaksanakann anevpaparan kapolsek dalam melaksanakann anev
paparan kapolsek dalam melaksanakann anev
newxclipse
 

Recently uploaded (11)

Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
 
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdfRegulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
 
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptxMATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
 
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdfPPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
 
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptxPendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
 
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfCERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
 
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakkRencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
 
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdfMitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
 
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdfMateri Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
 
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptxRapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
 
paparan kapolsek dalam melaksanakann anev
paparan kapolsek dalam melaksanakann anevpaparan kapolsek dalam melaksanakann anev
paparan kapolsek dalam melaksanakann anev
 

Pengelolaan Penelitian & Pengabdian Masyarakat pada Perguruan Tinggi

  • 1. Sujatmiko Wibowo Auditor Madya Itjen Kemendikbudristek AKUNTABILITAS PENELITIAN & PENGABDIAN PADA MASYARAKAT Disampaikan pada: Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Akuntabilitas Laporan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Lingkungan Universitas Negeri Medan 22 Maret 2024
  • 2. 2 Latar Belakang Tata Kelola Pertanggungjawaban Materi Fasilitasi Tata Kelola PPM
  • 3. 3 Klasterisasi Perguruan Tinggi 2024 Sumber : DRTPM, 2024 Klasterisasi PT tahun 2024 berbasis Sinta Score Affiliation dan Akreditasi Perguruan Tinggi.
  • 4. 4 Dasar Hukum Penelitian & Pengabdian 1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara; 2. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. UU Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara; 4. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 5. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 6. PP Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; 7. PP Nomor 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah menjadi PP 50 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN; 8. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 9. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021; 10.Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian; 11.Permenristekdikti Nomor 12 Tahun 2019 tentang BOPTN; 12.PMK Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban APBN; 13.Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 14.Panduan PPM Unimed Tahun 2024.
  • 5. 5 Tujuan Penelitian & Pengabdian Masyarakat Penelitian ▪ Kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang IPTEK. ▪ Penelitian di PTN diarahkan untuk mengembangkan IPTEK, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. ▪ Hasil Penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan oleh PTN, kecuali hasil Penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum. Pengabdian kepada Masyarakat ▪ Kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan IPTEK untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. ▪ Dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan Sivitas Akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat. ▪ Digunakan sebagai proses pengembangan IPTEK, pengayaan sumber belajar, dan/atau untuk pembelajaran dan pematangan Sivitas Akademika.
  • 6. 6 Standar Nasional Pendidikan Tinggi Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi: Standar Nasional Pendidikan + dengan Standar Penelitian + Standar Pengabdian kepada Masyarakat. SNPT bertujuan antara lain untuk : 1. memberikan kerangka penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memajukan iptek untuk kemajuan pembangunan bangsa Indonesia yang berkelanjutan; 2. menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi yang efektif, inklusif, dan adaptif sesuai dinamika perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kehidupan masyarakat; 3. menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk menghasilkan sumber daya manusia unggul; dan 4. mendorong PT untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu melampaui SN Dikti.
  • 7. 7 Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pemendikbud 3 Tahun 2020 a. Standar hasil; b.Standar isi; c. Standar proses; d.Standar penilaian; e.Standar pelaksana; f. Standar sarana dan prasarana; g. Standar pengelolaan; dan h.Standar pendanaan dan pembiayaan. Permendikbudristek 53 Tahun 2023 a. standar nasional pendidikan; b.standar penelitian; dan c. standar pengabdian kepada masyarakat
  • 8. 8 Standar & Prinsip Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat Standar PPM terdiri atas: a. Standar luaran PPM Kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil PPM b. Standar proses PPM Kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan PPM c. Standar masukan PPM Kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi. Prinsip PPM terdiri atas: a. Tertib b. Efisien c. Transparan d. Akuntabel
  • 9. 9 Kewajiban PT dalam tata kelola PPM • Melaksanakan pengelolaan PPM • Menyusun RENSTRA PPM → meningkatkan kualitas & kuantitas PPM • Menetapkan Indikator Kinerja PPM sesuai dg IKU • Menyusun Pedoman Pengembangan PPM dg mengacu Sistem Penjaminan Mutu PT • Mendorong terbentuknya kelompok peneliti & pelaksana yg berdaya saing Nasional/Internasional • Melaksanakan kontrak PPM (PT dg Pelaksana) • Melaporkan hasil kegiatan kepada Dit Riset Teknologi & Pengabdian Masya rakat (DRTPM) melalui laman BIMA (Basis Informasi PPM)
  • 10. 10 Kewajiban Pengelola PPM KPA Menetapkan • JUKNIS • Komite Penilaian/Reviewer Proposal/Luaran • SK Penerima Dana • SK Panitia/Pejabat Pengelola PPK Menguji • Kelengkapan dokumen • Kesesuaian tagihan & Spesifikasi teknis • Kebenaran data • Kebenaran perhitungan Reviewer Mereviu/Menilai • Kelayakan proposal/luaran • Laporan Kemajuan – Hasil PPM • Kesesuaian pelaksanaan PPM dg Kaidah & Metode Ilmiah • Kepatuhan
  • 11. 11 Kontrak Pendanaan PPM Kontrak PPM sekurang-kurangnya memuat: • Ruang lingkup • Sumber Dana • Nilai Kontrak • Nilai & Tahapan Pembayaran • Jangka Waktu • Hak & Kewajiban • BAST Hasil Penelitian • Kesanggupan • Sanksi
  • 12. 12 8 tahapan Pengelolaan PPM Pengumuman Pengusulan Penyeleksian/ Penunjukan Penetapan Pelaksanaan Pemantauan Pelaporan Penilaian Luaran Skema PPM 5 skema penelitian, 3 skema pengabdian • Seleksi administrasi • Seleksi substansi Penetapan judul yg didanai (berdasar seleksi dan ketersedian dana) • Pemantauan/monev internal • Evaluasi keberlanjutan • Laporan kemajuan/antara • Laporan akhir pelaksanaan • Laporan akhir tahun Penilaian hasil/validasi luaran PPM Diawali dg Kontrak/PKS
  • 13. 13 Komponen Pendanaan PPM Komponen RAB ✓ Biaya belanja bahan ✓ Biaya pengumpulan data ✓ Biaya analisis data ✓ Biaya sewa peralatan ✓ Biaya pelaporan hasil penelitian & luaran wajib Larangan/perhatian Honorarium tim peneliti Pembelian tanah/lahan Pembelian kendaraan operasional Pembangunan lab baru/gedung/kantor Pembelian alat berpotensi menjadi aset (mesin/alat lab/PC/HP,dll) Jaminan/pinjaman kepada pihak lain Hibah Penggunaan lain yg tdk relevan dg target luaran
  • 14. 14 Kewajiban Pelaksana PPM 1. Dilaksanakan sesuai jadwal yg telah ditetapkan setelah ttd PKS. 2. Melaporkan pelaksanaan PPM, al: a. Catatan kegiatan harian secara rutin (Logbook) b. Laporan kemajuan c. Laporan akhir yg disahkan LPPM d. Laporan keuangan 70% & 30% e. Bukti setor pajak f. Luaran PPM sesuai Skema (publikasi, KI, makalah yg diseminarkan, teknologi tepat guna, rekayasa sosial, buku ajar, dll) 3. Mengikuti Seminar Hasil Akhir PPM
  • 15. 15 Kewajiban Perpajakan (UU 36/2008-UU 42/2009-UU 7/2021) Penelitian & Pengabdian Pajak Penghasilan (PPh 21) pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi di dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan. Pembayaran Penghasilan yang wajib dipotong PPh Pasal 21 oleh Bendahara Pengeluaran adalah pembayaran atas honorarium pelaksanaan kegiatan LitMas. Pajak Penghasilan Belanja Barang (PPh pasal 22) Setiap pembelian barang lebih dari Rp. 2.000.000,- dan PPh pasal 22 sebesar 1,5% dari DPP (dilampiri SSP PPN; SSP PPh pasal 22 dan Faktur Pajak Standar dan menggunakan NPWP toko). Pajak Penghasilan Pembelian Jasa/ Sewa (PPh pasal 23) • Setiap transaksi pembelian Jasa/sewa kurang dari Rp. 2.000.000,- dikenakan PPh pasal 23 sebesar 2 %. (dilampiri SSP PPh pasal 23 yang distempel toko). • Setiap pembelian Jasa/Sewa lebih dari Rp. 2.000.000,- dikenakan PPN sebesar 10% dari DPP dan PPh pasal 23 sebesar 2% dari DPP (dilampiri Faktur Pajak, SSP PPN; SSP PPh pasal 23 yang distempel toko) • Khusus pembelian Konsumsi/Jasa catering berapapun nilainya dikenakan PPh pasal 23 sebesar 2 % dan tidak dikenakan PPN. • Apabila pembelian Konsumsi/ Jasa Catering tidak mempunyai NPWP maka dikenakan pajak 2 kali lipat atau 4% (dilampiri SSP PPh pasal 23). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Setiap pembelian barang atau jasa yang nilai akumulasinya Rp. 2.000.000,- ke atas dengan satu penyedia barang dalam jangka waktu satu bulan kalender, maka dikenakan PPN sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) disertai Faktur Pajak dan Surat Setor Pajak (SSP).
  • 16. 16 Audit & Evaluasi atas Penelitian dan Pengabdian Masyarakat TUJUAN AUDIT/EVALUASI Memberikan penilaian yang obyektif dan memberikan assurance terhadap : 1. Pengelolaan PPM; 2. Evaluasi PPM; 3. Pelaksanaan PPM; 4. Laporan dan hasil PPM. SUBSTANSI AUDIT/EVALUASI 1. Pengelolaan PPM; 2. Pendanaan dan Pembiayaan PPM; 3. Pelaksanaan PPM; 4. Penilaian Proposal PPM; 5. Penilaian Hasil & Luaran PPM; 6. Pertanggungjawaban dan Penatausahaan Hasil Kegiatan PPM;
  • 17. 17 Catatan Audit & Evaluasi atas Pengelolaan PPM pada PT Perguruan Tinggi & Pengelola 1. PT dan Lembaga Pengelola PPM belum melaksanakan kewajibanya sebagaimana diatur dalam Standar PPM. 2. Komite Penilaian/Reviewer belum melaksanakan kewajiban penilaian proposal & keluaran dengan opti mal. 3. Alokasi Dana PPM belum mengacu PMK tentang Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Keluaran Peneliti an (SBK SKP). 4. Dana pengelolaan manajemen PPM (seleksi usulan, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan disemin asi hasil) belum mengacu PMK tentang SBM. 5. Luaran PPM tidak mendukung capaian IKU Perguruan Tinggi. Pelaksana 1. Belum melaksanakan PPM sesuai jadwal yang sudah disepakai dalam PKS. 2. Belum melaksanakan & melaporkan kegiatan PPM sebagaimana tertuang didalam kontrak. 3. Belum memungut dan menyetorkan pajak dan sisa anggaran ke Kas Negara/BLU. 4. Belum menghasilkan luaran sebagaimana tertuang dalam proposal/kontrak. 5. Hasil PPM belum dapat dimanfaatkan oleh publik/masyarakat. 6. Bukti pertanggungjawaban penggunaan dana tidak lengkap/tidak dapat dipertanggungjawabkan