Dokumen tersebut membahas tentang implementasi negara hukum di era reformasi di Indonesia dan upaya-upaya yang dilakukan untuk memperbaiki penegakan hukum pasca reformasi, meliputi penataan sistem hukum, lembaga peradilan, kejaksaan, kepolisian, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

1. L/O/G/O
Implementasi Negara Hukum
di Era Reformasi
www.themegallery.com

2. L/O/G/O
Kelompok 7
Yuli Rahmawati (118000016)
Rizka Pratiwi Jaya (118000110)
Maylita Fatmayanti (118000119)
Sirajuddin Azhar (118000217)
www.themegallery.com

3. L/O/G/O Mantan-mantan Presiden
Republik Indonesia
www.themegallery.com

4. Implementasi Negara
Hukum di Indonesia
1 Sistem Hukum di Indonesia pada Era Reformasi
2 Kondisi Negara Indonesia Pasca Reformasi
3 Faktor-faktor yang menyebabkan menurunnya
kualitasPenegakkan Hukum di Indonesia
Pasca Reformasi
Upaya-upaya dalam Menegakkan Hukum di
4 Indonesia Pasca Reformasi
www.themegallery.com

5. Orde Lama
Mantan Presiden
pertama di Indonesia
dan
Pencetus lahirnya
Pancasila
www.themegallery.com

6. Orde Baru
Mantan Presiden
Kedua di Indonesia
dan
Identik dengan
Tragedi Trisakti
www.themegallery.com

7. Era Reformasi
Mantan Presiden
Ketiga di Indonesia
dan
Identik dengan
Reformasi
www.themegallery.com

8. Implementasi adalah
Pelaksanaan, penerapan
Negara Hukum Era Reformasi
Negara yang perubahan secara drastis
berdasarkan hukum, untuk perbaikan (bidang
tidak berdasarkan sosial, politik, dan agama)
kekuasaan, dan dalam suatu masyarakat
pemerintahannya atau negara. Namun
berdasarkan sistem Reformasi ini bukan
konstitusi (hukum merupakan suatu tujuan
dasar) bukan melainkan sebuah gerbang
absolutisme (kekuasaan dalam mewujudkan
yang tidak terbatas). negara yang lebih baik
dari sebelumnya
www.themegallery.com

9. Jadi, dapat disimpulkan bahwa
implementasi negara hukum di era
reformasi adalah penerapan
konstitusi dalam sebuah negara yang
berdasarkan hukum dasar
(perundang-undangan) sehingga
tidak bersifat absolutisme pada masa
setelah era orde baru.
www.themegallery.com

10. Amandemen Amandemen
Pertama Kedua
Dilakukan pada tanggal 19 Amandemen ini dilakukan 18
oktober 1999. Secara garis Agustus 2000. Secara garis
besar amandemen ini besar perubahan mengenai
ditujukan untuk mengurangi pemerintah daerah, wilayah
kewenangan presiden dan negara, DPR, warga negara
dan penduduk, hak azasi
lebih memberdayakan
manusia, pertahanan dan
peran DPR sebagai
keamanan negara, dan
lembaga eksekutif. Yang lambang negara serta lagu
diamanademen pada kali ini kebangsaan. Yang
adalah pasal 5, pasal7, diamanademen antara lain
pasal9, pasal13, pasal14, pasal 18 A-B, pasal 19, pasal
pasal15, pasal17, pasal20 20, pasal 22, pasal 25, pasal
dan pasal 21. 26, pasal 27, pasal 28 A-J,
pasal 30 dan pasal 36 A-C.
www.themegallery.com

11. Amandemen
Amandemen Ketiga
Keempat
Dilakukan dalam sidang
Ditetapkan pada 9 november umum MPR bulan agustus
2001. Secara garis besar 2002, meliputi hal-hal berikut:
amandemen meliputi:
Pemilihan presiden dan wakil
Kedaulatan ditangan rakyat
presiden secara langsung
dan dilakukan menurut UUD
(pasal 1 ayat2). (pasal6; pasal8).
Negara Indonesia adalah Pengangkatan DPD
negara hukum (pasal1 ayat (pasal22).
3). Pendidikan nasional
Tugas MPR mengubah dan (pasal31).
menetapkan undang-undang Kebudayaan nasional
(pasal2 ayat1). (paal32).
MPR melantik presiden dan Perekonomian nasioanl
wakil presiden (pasal3 ayat
(pasal33).
2)
Kesejahteraan sosial
(pasal34)
www.themegallery.com

12. Kondisi Hukum di Indonesia
Pasca Reformasi
Dapat dikatakan bahwa sesudah 11 tahun
masa reformasi ini, kita menghadapi keadaan
anomi dan anomali. Keadaan anomi
mencerminkan keadaan yang seolah-olah
ketiadaan norma (a-nomous), sedangkan
keadaan anomali menegaskan adanya
kekacauan struktural dan fungsional dalam
hubungan antara lembaga dan badan-badan
penyelenggara fungsi kekuasaan negara.
www.themegallery.com

13. Faktor-faktor penyebab menurunnya
penegakkan hukum di Indonesia
Lemahnya political will dan political action para
pemimpin negara ini, untuk menjadi hukum sebagai
panglima dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Rendahnya integritas
moral, kredibilitas, profesionalitas dan kesadaran
hukum aparat penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi
dan Advokat) dalam menegakkan hukum
Minimnya sarana dan prasana serta fasilitas yang
mendukung kelancaran proses penegakan hukum
www.themegallery.com

14. Faktor-faktor penyebab menurunnya
penegakkan hukum di Indonesia
Tingkat kesadaran dan budaya hukum masyarakat yang
masih rendah serta kurang respek terhadap hukum
Paradigma penegakan hukum masih positivis-legalistis
yang lebih mengutamakan tercapainya keadilan formal
(formal justice) daripada keadilan substansial (substantial
justice)
Kebijakan (policy) yang diambil oleh para pihak terkait
(stakeholders) dalam mengatasi persoalan penegakan
hukum masih bersifat parsial, tambal sulam, tidak
komprehensif dan tersistematis
www.themegallery.com

15. Ikon kasus
di negeri tercinta
Yang telah
mendewakan
Aggodo W.
sebagai aktor
Yang telah intelektualnya.
Peristiwa tersebut
menyeret menyebabkan
Wakil keluarnya Perpu
Kasus korupsi Presiden No.4 Tahun 2009
tentang Plt
di Dirjen pajak Boediono dan
Pimpinan KPK.
oleh sebesar 28 Menkeu Sri Berawal dari Perpu
Tertangkapnya Miliar yang juga Mulayani No.4 Tahun 2008
Nazaruddin dan telah menyeret tentang Jaring
Indrawati.
Angelina para petinggi- Pengaman Sistem
petinggi Polri. Keungan (JPSK)
Sondakh
www.themegallery.com

16. Upaya-upaya penegakkan hukum
di Indonesia pasca Reformasi
Melakukan pembenahan dan penataan terhadap sistem
hukum yang ada. Terkait dengan struktur sistem hukum,
perlu dilakukan penataan terhadap intitusi hukum yang
ada seperti lembaga peradilan, kejaksaan, kepolisian, dan
organisasi advokat. Selain itu perlu juga dilakukan
penataan terhadap institusi yang berfungsi melakukan
pengawasan terhadap lembaga hukum. Dan hal lain yang
sangat penting untuk segera dibenahi terkait dengan
struktur sistem hukum di Indonesia adalah birokrasi dan
administrasi lembaga penegak hukum.
www.themegallery.com

17. L/O/G/O
Thank You!
www.themegallery.com