Perbandingan Pelaksanaan Demokrasi Dan HAM Pada Masa Orde Lama, Orde Baru, Dan Masa Revolusi

1. Perbandingan
Pelaksanaan Demokrasi Dan
HAM
Pada Masa Orde Lama, Orde
Baru, Dan Masa Revolusi
AVANDILIA
MAMOR BURHANUDIN

2. Dasar Teori Demokrasi Versi Hans Kelsen
Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat
dan untuk rakyat. Yang melaksanakan
kekuasaan Negara ialah wakil-wakil rakyat
yang terpilih. Dimana rakyat telah yakin,
bahwa segala kehendak dan kepentingannya
akan diperhatikan di dalam melaksanakan
kekuasaan Negara.

3. Lebih lanjut,
Samuel Huntington berpendapat Sistem
politik sebagai demokratis sejauh para
pembuat
keputusan kolektif yang paling kuat
dalam sistem itu di pilih melaui
pemilihan umum yang adil, jujur, dan
berkala dan didalam sistem itu para
calon bebas bersaing untuk
memperoleh suara dan hampir semua
penduduk dewasa berhak memberikan
suara.

4. Ada sebuah pegangan dalam memahami sikap Hans
Kelsen mengenai negara dengan bercirikan prinsip
demokrasi. Diantaranya yakni
• Adanya kehendak mayoritas dan kehendak minoritas
• Kehendak mayoritas tidak bisa menjadi dominasi
absolute
• Tidak ada pemaksaan dalam beragama dan
berkeyakinan
• Terdapat kebebasan berbicara, kebebasan pers, dan
pendapat untuk mengemukakan pendapat dijamin
keberadaannya, baik melalui konstitusi ataupun
melalui kesepakatan adat yang terjadi di sebuah
negara.

5. Pengertian HAM menurut pasal 1 ayat 1 UU No 39
Tahun 1999 mengenai HAM menyebutkan bahwa
Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang
melekat pada hakikat dan keberadaan manusia
sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan
merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati,
dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara,
hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi
kehormatan serta perlindungan harkat dan
martabat manusia.

6. Orde Lama dalam sejarah politik Indonesia
merujuk kepada masa pemerintahan Soekarno.
Istilah Orde Lama sebenarnya diciptakan oleh
pemerintahan Suharto yg menamakan diri sebagai
Orde Baru. Saat itu Orde Lama selalu dicitrakan
kondisi yang kurang baik.
Memang dalam periode sebelum th. 1966,
Indonesia adalah negara baru yg sedang mencari
bentuk jati dirinya, sehingga sering terjadi
pergolakan, pemberontakan. Dengan demikian
pemerintahan dengan demokrasi terpimpin
merupakan alternatif paling tepat saat itu.
Pengertian Orde Lama, Orde Baru Dan Reformasi

7. Orde Baru adalah sebutan bagi masa
pemerintahan Presiden Soeharto.Orde Baru
menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada
era pemerintahan Soekarno.
Masa Orde Baru berlangsung mulai dari 11 Maret
1966 sampai dengan 21 Mei. Pada tahun 1968,
MPR secara resmi melantik Soeharto untuk
masa jabatan 5 tahun sebagai presiden, dan dia
kemudian dilantik kembali secara berturut-turut
pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan
1998.

8. Mundurnya Soeharto dari jabatannya pada tahun
1998 merupakan tanda akhirnya Orde Baru,
untuk kemudian digantikan “Era Reformasi“.
Masih adanya tokoh-tokoh penting pada masa
Orde Baru dijajaran pemerintahan masa
Reformasi sering membuat beberapa orang
mengatakan bahwa Orde Baru belum berakhir.
Oleh karena itu Era Reformasi sering juga disebut
sebagai “Era Pasca Orde Baru”.

9. Pelaksanaan demokrasi pada masa orde lama, orde baru,
dan masa reformasi
ORDE LAMAPada masa ini, demokrasi yg digunakan adalah demokrasi
terpimpin. Dasar hukum pelaksanaan demokrasi ini ditetapkan
dengan Ketetapan MPRS No.VIII/MPRS/1965. Menurut Ketetapan
MPRS tersebut, prinsip penyelenggaraan demokrasi ini ialah
musyawarah mufakat
Ciri-ciri pemerintahan pada masa ini:
• Peran dominan presiden
• Terbatasnya partai-partai politik
• Berkembangnya pengaruh komunis
• Meluasnya peranan ABRI sebagai unsur-unsur sosial politik.
Selama pelaksanaan demokrasi terpimpin kecenderungan semua
keputusan hanya ada pada Pemimpin Besar Revolusi Ir. Sukarno.
Hal ini mengakibatkan rusaknya tatanan kekuasaan negara,
misalnya DPR dapat dibubarkan, Ketua MA, MPRS menjadi Menko,
pemimpin partai banyak yang ditangkapi.

10. ORDE BARU, Demokrasi yg berkembang adalah demokrasi
Pancasila sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 Alinea
keempat. Ciri umum demokrasi Pancasila, antara lain
• Mengutamakan musyawarah untuk mufakat.
• Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat.
Pelaksanaan demokrasi Pancasila pada orde baru antara lain
sebagai berikut
• Masih belum sesuai dengan jiwa dan semangat ciri-ciri
umum. Kekuasaan presiden begitu dominan baik dalam
suprastruktur politik maupun infrastruktur politik.
• Banyak terjadi manipulasi politik dan KKN yang telah
membudaya. Ini mengakibatkan negara Indonesia
terjerumus dalam berbagai krisis yang berkepanjangan.

11. MASA REFORMASI
Demokrasi yang dikembangkan adalah demokrasi dengan
mendasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, dengan
penyempurnaan pelaksanaannya dan perbaikan peraturan-
peraturan yang tidak demokratis, dengan meningkatkan
peran lembaga negara dengan menegaskan fungsi,
wewenang dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip
pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara
lembaga-lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.
Demokrasi Indonesia saat ini telah dimulai dengan
terbentuknya DPR – MPR hasil Pemilu 1999 yang telah
memilih presiden dan wakil presiden serta terbentuknya
lembaga-lembaga tinggi yang lain.

12. Gerakan Reformasi telah membawa perubahan
dalam bidang politik dan usaha penegakan
kedaulatan rakyat,serta meningkatkan peran
serta masyarakat dan mengurangi dominasi
pemerintah dalam kehidupan politik .
Orde reformasi : pemerintahan tidak punya
kebijakan (menuruti alur parpol di DPR),
pemerintahan lemah, dan muncul otonomi
daerah yang kebablasan, demokrasi Liberal
(neoliberaliseme), tidak jelas apa orientasinya
dan mau dibawa kemana bangsa ini.

13. Penegakan HAM pada masa orde lama, orde baru, dan
masa reformasi.
ORDE LAMA
Pada era orde lama situasi negara Indonesia diwarnai oleh berbagai
kemelut di tingkat elite pemerintahan sendiri. Situasi kacau dan
persaingan di antara elite politik dan militer akhirnya memuncak
pada peristiwa pembunuhan enam jenderal pada 1 Oktober 1965
yang kemudian diikuti dengan krisis politik dan kekacauan sosial.
Pada masa ini persoalan HAM tidak memperoleh perhatian berarti,
bahkan cenderung semakin jauh dari harapan karena lebih
menitikberatkan pada perjuangan revolusi. Sehingga banyak UU yg
dibuat atas nama revolusi yang telah dimanfaatkan oleh kekuasaan
pemerintah, seperti contoh UU No. 11/PNPS/1963 tentang
pemberantasan kegiatan subversi yang tidak sesuai dengan HAM.

14. Orde Baru membawa banyak perubahan positif pada penegakan HAM.
perubahan tersebut antara lain menyangkut
a. Politik
Salah satu kebijakan politik yg mendukung persamaan HAM terhadap masyarakat
Indonesia di dunia internasional adalah didaftarkannya Indonesia menjadi anggota
PBB lagi pada tanggal 19 September 1966. Ini menjadi langkah yang baik untuk
membawa masyarakat Indonesia pada keadilan dan kemakmuran.
b. Ekonomi
Orde Baru memilih perbaikan dan perkembangan ekonomi sebagai tujuan utamanya
Program transmigrasi, repelita, dan swasembada pangan mendorong masyarakat
untuk memperoleh kemakmuran dan hak hidup secara layak.
c. Pendidikan
Pemerintah Orde Baru dianggap sukses memerangi buta huruf dengan beberapa
program unggulan, yaitu gerakan wajib belajar dan gerakan nasional orang tua asuh
(GNOTA).

15. NAMUN
Aparat penegak HAM pada masa tersebut masih
dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah (tidak
independen).
Sehingga fungsi aparat yang seharusnya mengawasi
pelaksanan penegakan HAM dan menyelesaikan
kasusnya dibatasi oleh pemerintahan yang absolut
dan otoriter, serta tidak transparan dalam
menyelesaikan suatu kasus (dihalang-halangi oleh
kepentingan-kepentingan tertentu serta adanya
KKN).

16. Orde reformasi. Beberapa perubahan positif pada masa reformasi
Kebijakan dalam bidang politik . mengganti lima paket UU masa Orde
Baru dengan tiga UU politik yg lebih demokratis. Berikut ini tiga UU
tersebut.
- UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik.
- UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.
- UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan DPR/MPR.
Kebijakan ini membawa pengaruh pada Hak warga negara untuk
mendapatkan kedudukan di bidang politik dan pemerintahan menjadi
terbuka. DPR dan MPR mulai berfungsi dengan baik sebagai aspirasi
rakyat untuk memperoleh hak-hak mereka.
• Kebebasan menyampaikan pendapat dan pers
Reformasi dalam pers dilakukan dengan cara menyederhanakan
permohonan Surat Izin Usaha Penerbitan (SIUP). Dengan pers,
masyarakat dapat menyerukan aspirasi mereka. Hak masyarakat
untuk mendapatkan informasi secara jelas dan terbuka pun mulai
dibuka.

17. Pelanggaran penegakan HAM pada masa orde lama,
orde baru, dan masa reformasi
ORDE LAMA. Pelanggaran HAM di era Soekarno antaranya;
Soekarno berjalan sendiri dan mengangkat dirinya sebagai formatif
untuk membentuk kabinet tanpa adanya campur tangan partai
politik. Soekarno menutup media yg dianggap sebagai anti
revolusioner. Beberapa tokoh politik Islam dipenjarakan dan
partai Islam Masyumi dibekukan,dianggap mengancam stabiliti
bangsa dan kekuasaan Soekarno
Selama Orde lama kepimpinan dalam masyarakat Indonesia lebih
banyak mengandung sifat autoriter (memerintah tidak dengan
cara demokrasi, tetapi selalu memaksakan kehendak) daripada
demokrasi. Pada saat itu hanya ada tiga kekuatan iaitu PKI (Parti
Komunis Indonesia), ABRI (angkatan bersenjata republik
Indonesia) dan Soekarno sebagai pengimbang.

18. ORDE BARU
Banyak terjadi kasus pelanggaran HAM
terselubung yang tidak jelas kebenarannya
dan konon katanya justru melibatkan aparat
itu sendiri. Oleh karena itu fungsi aparat
penegak HAM pada masa ini terkesan hanya
formalitas dan tidak efektif. Contohnya pada
kasus yang dialami oleh Marsinah.

19. REFORMASI
Sekalipun terdapat berbagai pembenahan, di masa reformasi masih
terjadi banyak pelanggaran HAM. Dalam beberapa hal, HAM sudah
cukup ditegakkan. Tetapi dalam beberapa hal lain, pelanggaran HAM
justru semakin marak setelah masa reformasi berlangsung.
Berikut ini adalah beberapa kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada
masa reformasi.
Kebijakan Yang Anti Rakyat Miskin. Pemahaman yang lemah
terhadap hak asasi manusia, dan lemahnya komitmen untuk
menjalankan kewajiban menghormati, melindungi, dan memenuhi hak
telah berdampak pada meluasnya pelanggaran HAM, khususnya
terhadap warga yang lemah secara ekonomi, sosial dan politik. Ini
diperparah dengan kebijakan/strategi ekonomi pasar yang pro-modal
kuat

20. • Meningkatnya Pengangguran dan Masalah Perburuhan.
Alih-alih mengurangi jumlah pengangguran, justru PHK massa
dilegalkan. Akibat PHK tersebut, ribuan buruh ikut menambah
jumlah pengangguran. Seakan pemerintah melestarikan sistem
kontrak dan outsorcing dan mempertegas pelegalan PHK.
• Terabaikannya hak-hak dasar rakyat.
Masih tingginya tingkat kelaparan di masyarakat menunjukkan
ada yg tidak beres dengan kebijakan pembangunan.
Pemenuhan hak dasar rakyat merupakan salah satu komitmen yg
tertuang dalam Strategi Pembangunan Nasional 2004-2005.
Namun pada kenyataanya, implementasi kebijakan itu hingga
sekarang sepertinya belum berubah dimana pembangunan
masih menekankan pada pertumbuhan ekonomi, dengan
mengabaikan pemerataan dan keadilan.

21. ORDE LAMA Pada tahun 1960 presiden membubarkan DPR
hasil pemilu, dalam penjelasan UUD ditentukan bahwa
presiden tidak mempunyai wewenang untuk membubarkan
DPR
Dengan ketetapan MPRS No.III/MPRS/1963, Ir.Soekarno
diangkat presiden seumur hidup.
DPRGR yang mengganti DPR hasil pemilu ditonjolkan
perannya sebagai pembantu pemerintah sedangkan fungsi
kontrol ditiadakan
Menetapkan Penetapan Presiden (Penpres) yang memakai
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sebagai sumber hukum
Partai politik dan pers yg menyimpang dari rel revolusi tidak
dibenarkan

22. • ORDE BARU
1. Terjadi pemusatan di tangan Presiden, sehingga
pemerintahan dijalankan secara otoriter.
2. Berbagai lembaga kenegaraan hanya melayani
keinginan pemerintah (Presiden).
3. pemilu hanya menjadi sarana untuk mengukuhkan
kekuasaan Presiden, sehingga Presiden terus menerus
dipilih kembali.
4. penafsiran Pancasila, ditafsirkan sesuai keinginan
pemerintah untuk membenarkan tindakan-
tindakannya.

23. LANJUTAN
Pembatasan hak-hak politik rakyat, seperti hak
berserikat, berkumpul, dan berpendapat.
Terjadi Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) yang
luar biasa parahnya sehingga bisa merusak
segala aspek kehidupan, dan berakibat pada
terjadinya krisis multidimensi

24. REFORMASI
a. Sengketa politik berdampak pada ketidaktenangan
dan ketidakpastian akan stabilitas kehidupan
berbangsa dan bernegara,
b. Semakin banyaknya tindakan-tindakan yang
merugikan masyarakat, seperti kasus
korupsi semakin marak,
c. Semakin banyaknya tindakan kekerasan dan
pelanggaran hak asasi manusia,
d. Kemerosotan moral bangsa Indonesia, dikarenakan
kebebasan dibuka lebar tanpa mengimbangi
dengan adanya pengawasan.