Pancasila merupakan sumber hukum dasar nasional dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Berdasarkan ketetapan MPR, Pancasila berfungsi sebagai asas kerohanian tertib hukum Indonesia dan menjadi dasar dalam menyusun peraturan perundang-undangan.

1. PANCASILA SEBAGAI SUMBER
HUKUM DASAR NEGARA INDONESIA

2. KELOMPOK 7
1. DHEASRIKA FERNANDA E (K8415019)
2. M ROBBY HARIDIAN (K8415039)
3. NENA PUJI ASTUTI (K8415044)
4. SYAIFUL QOWIY (K8415057)
5. YUNIA PUTRI S (K8415064)

3. Introduksi
1. Pancasila sebagai dasar negara sering disebut dasar falsafah negara, ideologi negara. Dalam
hal ini Pancasila dipergunakan sebagai dasar dalam mengatur penyelenggaraan
pemerintahan di dalam suatu negara.
2. Sebagai dasar negara, Pancasila dipergunakan untuk mengatur seluruh tatanan kehidupan
dalam berbangsa dan bernegara

4. Perundang-undangan terkait Pancasila sebagai Sumber
dari Segala Sumber Hukum di Indonesia
1. Ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966 (Ketetapan MPR No.V/MPR/1973, Ketetapan MPR No.IX/MPR/1978) yang
menjelaskan bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum Indonesia.
2. Ketetapan MPR No.III/MPR/2000 pasal 1 ayat (3) tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-
undangan yang menyatakan bahwa ”Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila”.
3. UU No.10 tahun 2004 pasal 2 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa
”Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan UUD 1945
yang menempatkan Pancasila sebagai dasar ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara, sehingga
setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung
dalam Pancasila”.

5. Alasan Pancasila Dijadikan Sumber dari Segala
Hukum di Indonesia
1. Norma hukum/pokok kaidah fundamental, mempunyai hakikat dan juga kedudukan yang
kuat, tetap, dan tidak berubah bagi negara yang terbentuk dengan perkataan lain
2. Bersifat mengikat dan memaksa
3. Merupakan jiwa dan kepribadian bangsa indonesia

6. Menurut Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 Pancasila merupakan "sumber hukum dasar
nasional". Dalam kedudukannya sebagai dasar negara maka Pancasila berfungsi sebagai
1. Sumber dari segala sumber hukum (sumber tertib hukum) indonesia. Dengan demikian pancasila
merupakan asas kerohanian tertib hukum indonesia dan menjadi dasar/sumber dalam menyusun
peraturan perundang-undangan, seperti UUD 1945, UU, Perpu, Keppres, dan Perda.
2. Mengandung suasana kebatinan (geistlichenhinterground) dari UUD 1945 yang dimana suasana kebatinan
tersebut bersifat filosofis, yuridis, politis, dan sosiologis
3. Cita-cita hukum bagi hukum dasar negara
4. Norma-norma yang mengharuskan UUD mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara
negara yang lainnya memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur;
5. Sumber semangat bagi UUD 1945, penyelenggara negara, pelaksana pemerintahan. MPR dengan
ketetapan no. XVIIV MPR/1998 telah mengembalikan kedudukan pancasila sebagai dasar negara RI.

7. Definisi Pancasila sebagai Sumber Hukum
dari Segala Hukum
1. Suatu dasar nilai dan norma dalam untuk mengatur pemerintahan negara
2. Sumber nilai untuk membentuk norma-norma hukum oleh negara
3. Sumber kaidah hukum negara yang secara konstitusional mengatur NKRI beserta seluruh unsur-
unsurnya
4. Sumber dasar yang memiliki kekuatan mengikat secara hukum
5. Pancasila menempati kedudukan tertinggi dalam tata perundang-undangan negara Republik
Indonesia. Segala peraturan, undang-undang, hukum positif harus bersumber dan ditujukan
demi terlaksananya (sekaligus pengamanan) Pancasila.

8. Pengamalan Pancasila Ditinjau dari Segi
Hukum
1. Sila pertama (KeTuhanan Yang Maha Esa)
2. Sila kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab)
3. Sila ketiga (Persatuan Indonesia)
4. Sila keempat (Kerakayatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/ Perwakilan)
5. Sila kelima (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia)