tugas PIH

1. 2109112142
MariaDWINOVERINE Universitasriau
Fakultas Hukum
PENGANTAR ILMU HUKUM

2. Kodifikasihukum&
perkembangannyaserta
perisitwahukum
Here is where your presentation begins

3. 1.Kodifikasihukum&
perkembangannya

4. Pengertian kodifikasi hukum
Kodifikasi ialah pembukuan jenis-jenis hukum
tertentu dalam kitab Undang – Undang secara
sistematis dan lengkap. Kodifikasi hukum
timbul akibat adanya kesatuan dan kepastian
hukum. Kodifikasi hukum dibutuhkan untuk
menghimpun berbagai macam peraturan
perundang-undangan.

5. Pengertian kodifikasi
R.soeroso
Pipin syarifin
Kodifikasi Hukum adalah
pembukuan hukum dalam
suatu himpunan Undang-
Undang dalam materi yang
sama.
Surojo Wignjodipuro
Kodifikasi Hukum artinya
penyusunan peraturan hukum
secara sistematis, bulat dan
lengkap dalam suatu kitab
undang-undang oleh badan
pemerintah yang berwenang.
Kodifikasi ialah pengumpulan
berbagai peraturan
perundangan mengenai
mengenai sesuatu materi
tertentu dalam suatu buku
yang sistematis dan teratur,
atau pembukuan secara
teratur dan sistematis
daripada berbagai peraturan
hukum yang mengenai
sesuatu materi tertentu.

6. Unsur-unsurkodifikasi
misalnya : orang mau
mengadakan kodifikasi
mengenai bahan-bahan hukum
yang meliputi hukum perdata
saja, atau hukum pidana saja,
hukum acara dan sebagainya.
yaitu berarti teratur. Tiap-tiap
kodifikasi isinya disusun
sedemikian rupa, sehingga
mudah dicari sesuatu soal,
oleh karena telah disusun
secara rapi dan teratur.
Jenis-jenishukumtertentu SISTEMATIS lENGKAP
artinya segala sesuatu
harus dimuat, supaya
perundang-undangan
dapat meliputi peristiwa
apa saja yang dibawa ke
muka hakim.

7. Contoh kodifikasi hukum
Contoh
Kodifikasi
Hukum
Di Eropa
1. Curpus Iuris Civilis ( mengenai hukum
perdata) yang diusahakan oleh Kaisar
Justianianus dari kerajaan Romawi pada
tahun 527-565
2. Code Civil (mengenai hukum perdata)
yang disahkan oleh Kaisar Napoleon di
Prancis pada tahun 1804.
1. Kitab Undang-Undang Hukum
Sipil/Perdata (1 Mei 1848)
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(1 Januari 1918)
3. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
(1 Mei 1848).
Di Indonesia

8. Tujuan kodifikasi dari padahukum tertulis ialah untuk memperoleh:
1. Kepastian Hukum
- Bersifat mengikat dan berlaku bagi setiap individu.
2. Penyerdehanaan Hukum
- Simple dan sederhana, tidak bersifat ambigu, mudah dipahami, pasal tidak terlalu banyak,
sehingga tidak menimbulkan persepsi yang beragam pula-
Cara penyederhanaan hukum adalah dengan cara mengikuti aturan teknisdalam UU yang
bersangkutan, yakni UU no 12 tahun 2011.
3. Kesatuan Hukum
- Jika suatu hukum membahas tentang suau perkara, maka perkara itu sajayang dibahas, tidak
melebar ke perkara yang lainnya- Contoh : Hukum Bea dan
Cukai mengatur peraturan tentang kepabeanandan cukai saja, sedangkan pajak dan anggaran
negara tidak dibahas didalamnya.

9. Hukum tertulis Hukum tidak tertulis
Hukum tertulis adalah hukum yang
telah ditulis dan dicantumkan dalam
peraturan perundang-undangan
negara baik yang dikodifikasi
ataupun yang tidak dikodifikasi.
Contoh hukum Tertulis : hukum
perdata tertulis dalam KUH
Perdata, hukum pidana dituliskan
dalam KUHPidana.
Menurut Kansil hukum tak tertulis
merupakan hukum yang masih hidup
dalam keyakinan masyarakat. tetapi tidak
tertulis namun berlakunya ditaati seperti
perundang-undangan.
Hukum sebagai sebuah aturan memiliki
berbagai sumber. Menurut Kansil
sumberhukum ada 4 yaitu:
1. Undang-undang
2. Kebiasaan
3. Yurisprudensi
4. Ilmu pengetahuan
Ditinjau dari segi bentuknya, kodifikasi hukum dapat dibedakan atas:

10. diPrancis
diIndonesia
Begitu juga di Indonesia, sebelum
adanya kodifikasi hukum atau hukum
nasional yang berlaku adalah hukum
adat. Tiap-tiap daerah mempunyai
hukum adatnya sendiri-sendiri yang
berbeda antara satu daerah dengan
daerah lainnya, sehingga bagi
keseluruhan wilayah Indonesia tidak ada
kesatuan dan kepastian hukum.
Faktor pendorong diadakan kodifikasi hukum
di Prancis adalah untuk mengatasi tidak
adanya kepastian hukum dan kesatuan
hukum, karena di negara Prancis hukum yang
dipergunakan pada waktu itu sebelum code
civil adalah hukum kebiasaan atau hukum
adat yang berlaku untuk daerah masing-
masing. Antara daerah yang satu dengan
daerah yang lain hukum adatnya berbeda-
beda, sehingga penyelesaian perkara dan
putusan hakim akan berbeda pula.
Faktor pendorong diadakan kodifikasi hukum

11. Contoh hukum adat di indonesia
Tiap-tiap rechtgemeenschap memiliki hukum adatnya sendiri yang
berbeda dengan hukum adat di rechtsgemeenschap yang lain, sehingga
bagi keseluruhan wilayah Indonesia tidak ada kesatuan dan kepastian
hukum. Untuk ini dapat dibandingkan sebagai contoh masyarakat
hukum adat Tapanuli. Di sana menganut asas hukum adat garis
kebapakan atau patriarchaat; keturunan laki-laki yang pegang peranan,
warisanpun jatuh pada anak laki-laki sehingga anak perempuan tidak
mendapat apa-apa. Menurut paham mereka hal tersebut dibenarkan
karena apabila seorang anak perempuan kawin ia masuk marga calon
suaminya.

12. Sebaliknya adat di Sumatera Barat yang memegang garis
keturunan ibu, Ibulah yang pegang peranan. Anak laki-laki bila
kawin masuk keluarga isterinya, sehingga dapat dibenarkan
apabila anak laki-laki tertua diwajibkan untuk mengurus anak dan
harta kekayaan yang jatuh pada anak perempuan
Contoh hukum adat di indonesia

13. Di Jawa ada lain lagi, yakni merupakan jalan tengah antara adat Tapanuli
dan adat Sumatera Barat. Di Jawa dianut garis bapak dan garis ibu
(parental) kedua-duanya mempunyai tanggung jawab atas keluarganya,
pihakbapak mencari nafkah, pihak ibu mengatur rumah tangga ter-
masuk anak-anaknya. Mengenai warisanpun diberikan kepada anak laki-
laki maupun anak perempuan, meskipun cara pembagian sepikul
segendongan artinya anak laki-laki dapat 2 bagian, sedangkan anak
perempuan 1 bagian.
Contoh hukum adat di indonesia

14. 1.Legisme
- Hukum adalah
undang-undang
- Di luar undang-
undang tidak hukum
2.Freie Rechslehre
- Hukum ada di
dalam masyarakat
3.Rechsvinding
- Gabungan 2 aliran (
legisme & freie)
- Hukum diselaraskan
dengan hukum yang ada
di masyarakat
Aliran-aliranyangmuncul setelahkodifikasihukum :

15. 2.Peristiwa hukum

16. Peristiwa hukum menurut para ahli
1. Soedjono Dirjosisworo : Semua peristiwa yang dapat menimbulkan
akibat hukum antara pihak yang mempunyai hubungan hukum.
2. Surojo Wignjodipuro : Peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang
membawa akibat hukum yang diatur oleh hukum
3. Satjipto Rahardjo : Suatu kejadian dalam masyarakat yang
menggerakkan peraturan hukum tertentu sehingga ketentuan yang
tercantum didalamnya itu diwujudkan
4. Utrecht : Peristiwa yang dirumuskan didalamnya aturan hukum
5. Mr. L. J Van Apeldoorn : Peristiwa yang berdasarkan hukum yang
dapat menimbulkan dan menghapuskan hak

17. Peristiwa atau kejadian hukum atau rechtsfeit
merupakan segala peristiwa yang terjadi dalam
masyarakat yang menimbulkan akibat yang
diatur oleh hukum. Dengan demikian peristiwa
hukum dalam masyarakat itu banyak sekali
macamnya dan terus-menerus terjadi tanpa
bisa dihitung berapa banyaknya.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa

18. Macam-macamperistiwahukum
Peristiwa Hukum sendiri
dapat dibagi menjadi
beberapa golongan yaitu :
1
2
3
4
Peristiwa menurut hukum dan
melanggar hukum
Peristiwa hukum tunggal dan
peristiwa hukum majemuk
Peristiwa hukum sepintas dan
peristiwa terus-menerus
Peristiwa hukum positif dan
peristiwa hukum negatif

19. Peristiwa menurut hukum Peristiwa melanggar hukum
Peristiwa menurut hukum adalah
peristiwa yang dianggap oleh hukum
sebagai peristiwa hukum dan terdiri dari
aturan-aturan di dalamnya. Contoh :
kelahiran, kematian, pendudukan tanah,
dan pencemaran tanah, lingkungan
hidup, jual-beli, sewa-menyewa,
pemberian kredit, pembukaan rekening
bank, perjanjian negara, pembunuhan
dan lain-lain.
Peristiwa melanggar hukum adalah
peristiwa yang oleh aturan hukum
ditetapkan sebagai peristiwa yang
melanggar hukum. Contoh:
pembunuhan , korupsi,pencurian,
perampokan , pencemaran lingkungan
1.Peristiwa menurut hukum dan melanggar hukum

20. 2. Peristiwa hukum tunggal dan peristiwa hukum majemuk
- Peristiwa hukum tunggal, terdiri dari satu
peristiwa saja atau menyangkut satupelaku
hukum. Contoh : hibah ( pemberian)
- Perisitiwa hukum majemuk, terdiri lebih
dari satu peristiwa atau peristiwa
hukumyang terdiri lebih dari satu pelaku
hukum.Contoh : dalam kegiatan jual-beli,
akan terjadi tawar-menawar,penyerahan
barang dari penjual dan penerimaan barang
oleh si pembeli

21. 3. Peristiwa hukum sepintas dan peristiwa terus-menerus
- Peristiwa hukum sepintas adalah peristiwa
hukum yang terjadi di waktu tertentu dan
kondisi tertentu dan tidak berlangsung lama
serta cenderung tidak berkelanjutan.Contoh:
Pembatalan perjanjian, tawar-menawar-
- Perisitwa hukum terus-menerus adalah
perisitiwa yang terjadi secara berkelanjutan
dan bertahan dalam waktu yang cukup lama.
Contoh: Perjanjian sewa-menyewa yang bisa
berlangsung sampai bertahun-tahun

22. Peristiwa hukum positif peristiwa hukum negatif
Peristiwa hukum positif adalah
peristiwa yang oleh hukum
dianggap dapat menguntungkan
seseorang, kelompok, organisasi
atau instansi. Contohnya : gerakan
emansipasi wanita.
Peristiwa hukum negative adalah
peristiwa yang oleh hukum
dianggap dapat merugikan
seseorang, kelompok , organisasi
ataui nstansi. Contohnya : korupsi ,
pencucian uang , membunuh ,
merampok dan sebagainya.
4.Peristiwa hukum positif dan peristiwa hukum negatif

23. Peristiwa hukum menurut isinya

24. Daftar pustaka
• Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum ; Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum
Indonesia, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
• Hadisoeprapto, Hartono. 1993. Pengantar Tata Hukum Indonesia. Yogyakarta : Liberty.
• Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2016
• Kansil, C.S.T Dan Kansil, Cristine, 2003. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Cetakan
Kedua, Balai Pustaka. Jakarta.
• Lukman, Santoso, and Yahyanto Yahyanto. 2016. Pengantar Ilmu Hukum. Setara Press.
• Mahanani, Anajeng Esri Edhi. 2014. “Peranan Politik Hukum Dalam Upaya Kodifikasi Dan Unifikasi
Hukum Guna Pembangunan Hukum Nasional Yang Sesuai Dengan Pancasila Serta Prinsip
Kebhinekaan Di Indonesia.” Res Publica 1 (1): 24–41.
• Silpiintansuseno7. 2017. “Kodifikasi Dan Unifikasi Hukum.”
https://silpiintansuseno7.wordpress.com/2017/07/06/kodifikasi-dan-unifikasi-hukum/.
• Sudarsono, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

25. Sekian dan terima kasih
