ARIA FAJAR PUTRA PPKN 5.doc

TUGAS PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Hak Asasi Manusia dan rule of law
Disusun Oleh :
Aria Fajar Putra (23034033)
Dosen Pengampu: Drs. Syamsir, M.Si.,Ph.D
DEPARTEMEN FISIKA
Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam
2023

Artikel 1
Reformasi Penegakan HAM di Indonesia
Oleh: Abdurrahman Sayuti
Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang dimiliki oleh manusia sejak lahir atas pemberian
tuhan Yang Maha Esa. HAM menjadi ambigu ketika diletakkan pada kondisi kehidupan
berbangsa dan bernegara. Mengapa demikian, hal ini dipengaruhi oleh suatu sikap dimana
masyarakat menganggap bahwa HAM menyangkut semua aspek dalam diri setiap manusia.
Sehingga kemudian hal ini menjadi opini publik, sebagai contoh melakukan sesuatu yang tidak
wajar di depan umum dianggap sebagai suatu hak yang asasi. Ternyata keadaannya tidaklah
seperti itu, setiap orang diberi hak baik yang bersifat asasi maupun yang bersifat relatif.
Hak yang bersifat asasi adalah hak sipil, hak politik, hak ekonomi dan hak sosial budaya. Adapun
hak yang bersifat relatif adalah hak yang berasal dari pengembangan hak asasi diatas. Terkait
dengan hak yang bersifat relatif tentu saja harus memperhatikan hak relatif orang lain, karena
sesungguhnya hak kita dibatasi dengan kewajiban menghormati hak orang lain. Berbicara
mengenai hak asasi manusia tidak terlepas dari peran aktif sebuah negara.
Indonesia merdeka pada tanggal 17 agustus 1945 sebagai gerbang awal untuk melakukan
reformasi tataran kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbagai macam implikasi diharapkan
dapat mengubah bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Sebagai negara yang baru merdeka pada
waktu itu UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 agustus 1945 menjadi pondasi hukum
nasional. Walaupun Indonesia sudah merdeka, kondisi ini tidak serta merta mengakomodir
kebutuhan perangkat bernegara. Bicara hak asasi manusia pada waktu itu belum ada undang-
undang yang secara khusus mengaturnya.
Pasca kemerdekaan kita memasuki masa orde lama di bawah kepemimpinan presiden Soekarno,
perkembangan terhadap penghormatan hak asasi manusia belum menemukan langkah yang
konkrit, negara pada waktu itu masih sibuk melakukan penataan perangkat bernegara,

mengatasi masalah tekanan baik dari luar maupun dari dalam Indonesia sendiri. Kemudian pada
masa orde baru warna penegakan hak asasi manusia masih saja tidak mengalami
perkembangan, bahkan lebih parah, karena pada masa orde baru memerintah dengan otoriter.
Kendati pada orde baru HAM kurang berkembang, tahun 1990 an muncul Komisi Nasional Hak
Asasi manusia (Komnasham) sebagai konsekuensi Indonesia masuk dalam komite HAM PBB.
Oleh pemerintah Indonesia karena desakan dari dalam dan luar negeri. Akhirnya pemerintah
mengeluarkan kebijakan politik dalam rangkah perlindungan HAM dan pemerintah
memberlakukan undang-undang HAM serta mendirikan Komnasham.
Terkait dengan hukum tentu saja berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. HAM hari ini menjadi salah satu objek kajian yang menarik untuk diperhatikan.
Mengapa demikain hal ini disebabkan bahwa hampir semua kehidupan berbangsa dan
bernegara ini adalah untuk memenuhi HAM. HAM ini menjadi sebuah pekerjaan rumah yang
besar bagi bangsa dan negara, karena berhasil atau tidaknya suatu negara terlihat sejauh mana
penghormatan dan pemenuhan HAM di negara tersebut.
Indonesia sebagai negara yang berkembang tidak dapat dipungkiri akan rawan terhadap
pelanggaran HAM. Hal ini disebabkan oleh banyak hal, seperti masalah sosial, politik maupun
ekonomi. Antara masalah diatas saling mempengaruhi satu sama lainnya pelanggaran HAM
karena masalah sosial tidak menutup kemungkinan disebabkan oleh masalah politik dan
ekonomi. Kita memang perlu menyadari bahwa masalah penegakan hukum dindonesia masih
dalam tahap pembelajaran apalagi masalah penegakan HAM.
Dalam berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara kita seringkali menemukan
ketimpangan dalam proses penegakan hukum dan HAM. Kadang kala hukum yang ditegakkan,
namun disatu sisi mengabaikan HAM, begitu juga sebaliknya, HAM yng ditegakkan namun
mengabaikan hukum yang berlaku. Ketika terjadi hal demikian tidak hanya aparat penegak
hukum yang kesulitan, tetapi masyarakat lebih kesulitan lagi, karena berada dalam sistem
tersebut. Masalah hukum dan HAM ini memang menjadi sesuatu yang penting untuk dilakukan
kajian, baik secara normatif apalagi empirisnya.

Hal –hal mendasar dalam reformasi penegakan HAM di Indonesia, Pertama ; Subjek hukum,
Dalam hal ini subjek hukum adalah segala sesuatu yang mampu mendukung hak dan kewajiban.
Subjek hukum dipahami terbagi atas dua yaitu orang dan badan hukum. Orang sebagai subjek
hukum ada kemungkinan terlalu berlebihan menggunakan haknya sehingga melanggar hak
orang lain. Disamping itu ada kemungkinan juga tidak melakukan kewajiban yang seharusnya
dilakukan sehingga mengakibatkan haknya terpangkaskan. Dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara diharapkan antara hak dan kewajiban itu seimbang, seperti halnya dua sisi mata
uang yang saling memberi bentuk. Hak akan dihargai, jika kewajiban dilaksanakan begitu juga
sebaliknya. Subjek hukum selanjutnya adalah badan hukum secara hakikat komposisinya terdiri
dari kumpulan orang yang menghimpun diri dalam sutu wadah untuk melakukan suatu tujuan
bersama. Dewasa ini peran badan hukum dan keterlibatannya dalam proses penegakan HAM di
Indonesia sudah sangat banyak. Kedua ; Aparat penegak hukum, dalam praktek penegakan
hukum seringkali yang melakukan pelanggaran terhadap hukum itu adalah pihak yang mengerti
hukum. Keadaan seperti ini membuat jelek wajah hukum Indonesia. tidak jarang menimbulkan
sikap apatis dari masyarakat terkait apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Upaya
penegakan hukum tidak terlepas dari menghormati HAM. Setiap aparat penegak hukum
hendaknya memahami dan mengerti tugas dan fungsinya masing-masing. Kondisi ideal seperti
itulah yang diharapkan mampu memperbaiki hukum di Indonesia. Salah satu penyebab
bobroknya aparat penegak hukum di Indonesia mungkin karena sistem pendidikan yang tidak
mendukung. Sejak sekolah ditingkat dasar sampai perguruan tinggi iklim yang terbentuk adalah
budaya korup. Jika hukum itu ingin diterapkan secara baik, maka untuk kedepannya harus
dibentuk aparat penegak hukum yang berkarakter. Berkarakter dari segi ucapan,pikiran dan
perbuatan sehinggga memberikan angin segar dan perubahan hukum Indonesia yang lebih baik.
Ketiga Peraturan perundang-undangan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jenis dan hierarki Peraturan
Perundang-undangan terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi,
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Proses penegakan HAM tidak bisa dilihat secara parsial

tetapi harus secara universal. Keuniversalan penegakan HAM tersebut mencakup terkait
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam hal pembentukan
peraturan perundang-undangan mengenai HAM ini harus menjadi perhatian yang serius. Kita
mengakui peraturanperundang-undangan di Indonesia masih banyak kekurangan, perlu
perbaikan. Dapat disimpulkan bahwa dalam proses penegakan HAM di Indonesia harus di
dukung oleh banyak perangkat yang tersusun dalam sebuah sistem yang rapi.
HAM itu sendiri tersusun dalam sebuah sistem maka kemudian harus didukung oleh sistem
hukum yang baik. Berbicara penegakan HAM, berarti berbicara tentang harkat dan martabat
orang Indonesia, berbicara tentang cita-cita bangsa Indonesia yang di ikrarkan dalam
pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-4 yang
berbunyi “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan
untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan
keadilan sosial.

Ringkasan Artikel 1
tuhan Yang Maha Esa. Hak yang bersifat asasi adalah hak sipil, hak politik, hak ekonomi dan hak
sosial budaya. Adapun hak yang bersifat relatif adalah hak yang berasal dari pengembangan
hak asasi diatas. Indonesia merdeka pada tanggal 17 agustus 1945 sebagai gerbang awal untuk
melakukan reformasi tataran kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbagai macam implikasi
diharapkan dapat mengubah bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Sebagai negara yang baru
merdeka pada waktu itu UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 agustus 1945 menjadi
pondasi hukum nasional.
Kedua ; Aparat penegak hukum.HAM itu sendiri tersusun dalam sebuah sistem maka kemudian
harus didukung oleh sistem hukum yang baik.

Artikel 2
REFORMASI PENEGAKAN HAM DI INDONESIA
berbangsa dan bernegara. Mengapa demikian, hal ini dipengaruhi oleh suatu sikap dimana
masyarakat menganggap bahwa HAM menyangkut semua aspek dalam diri setiap manusia.
Sehingga kemudian hal ini menjadi opini publik, sebagai contoh melakukan sesuatu yang tidak
wajar di depan umum dianggap sebagai suatu hak yang asasi. Ternyata keadaannya tidaklah
seperti itu, setiap orang diberi hak baik yang bersifat asasi maupun yang bersifat relatif.
Hak yang bersifat asasi adalah hak sipil, hak politik, hak ekonomi dan hak sosial budaya.
Adapun hak yang bersifat relatif adalah hak yang berasal dari pengembangan hak asasi diatas.
Terkait dengan hak yang bersifat relatif tentu saja harus memperhatikan hak relatif orang lain,
karena sesungguhnya hak kita dibatasi dengan kewajiban menghormati hak orang
lain. Berbicara mengenai hak asasi manusia tidak terlepas dari peran aktif sebuah negara.
reformasi tataran kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbagai macam implikasi diharapkan
dapat mengubah bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Sebagai negara yang baru merdeka pada
nasional. Walaupun Indonesia sudah merdeka, kondisi ini tidak serta merta mengakomodir
kebutuhan perangkat bernegara. Bicara hak asasi manusia pada waktu itu belum ada undang-
undang yang secara khusus mengaturnya.
Pasca kemerdekaan kita memasuki masa orde lama di bawah kepemimpinan presiden
Soekarno, perkembangan terhadap penghormatan hak asasi manusia belum menemukan langkah
yang konkrit, negara pada waktu itu masih sibuk melakukan penataan perangkat bernegara,
mengatasi masalah tekanan baik dari luar maupun dari dalam Indonesia sendiri. Kemudian pada
masa orde baru warna penegakan hak asasi manusia masih saja tidak mengalami perkembangan,
bahkan lebih parah, karena pada masa orde baru memerintah dengan otoriter.
Kendati pada orde baru HAM kurang berkembang, tahun 1990 an muncul Komisi Nasional
Hak Asasi manusia (Komnasham) sebagai konsekuensi Indonesia masuk dalam komite HAM
PBB. Oleh pemerintah Indonesia karena desakan dari dalam dan luar negeri. Akhirnya
pemerintah mengeluarkan kebijakan politik dalam rangkah perlindungan HAM dan pemerintah
berlaku. HAM hari ini menjadi salah satu objek kajian yang menarik untuk diperhatikan.
Mengapa demikain hal ini disebabkan bahwa hampir semua kehidupan berbangsa dan bernegara
ini adalah untuk memenuhi HAM. HAM ini menjadi sebuah pekerjaan rumah yang besar bagi

bangsa dan negara, karena berhasil atau tidaknya suatu negara terlihat sejauh mana
penghormatan dan pemenuhan HAM di negara tersebut.
Indonesia sebagai negara yang berkembang tidak dapat dipungkiri akan rawan terhadap
pelanggaran HAM. Hal ini disebabkan oleh banyak hal, seperti masalah sosial, politik maupun
ekonomi. Antara masalah diatas saling mempengaruhi satu sama lainnya pelanggaran HAM
karena masalah sosial tidak menutup kemungkinan disebabkan oleh masalah politik dan
ekonomi. Kita memang perlu menyadari bahwa masalah penegakan hukum dindonesia masih
dalam tahap pembelajaran apalagi masalah penegakan HAM.
tersebut. Masalah hukum dan HAM ini memang menjadi sesuatu yang penting untuk dilakukan
kajian, baik secara normatif apalagi empirisnya.
Dalam hal ini subjek hukum adalah segala sesuatu yang mampu mendukung hak dan kewajiban.
Subjek hukum dipahami terbagi atas dua yaitu orang dan badan hukum. Orang sebagai subjek
hukum ada kemungkinan terlalu berlebihan menggunakan haknya sehingga melanggar hak orang
lain. Disamping itu ada kemungkinan juga tidak melakukan kewajiban yang seharusnya
dilakukan sehingga mengakibatkan haknya terpangkaskan. Dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara diharapkan antara hak dan kewajiban itu seimbang, seperti halnya dua sisi mata uang
yang saling memberi bentuk. Hak akan dihargai, jika kewajiban dilaksanakan begitu juga
sebaliknya. Subjek hukum selanjutnya adalah badan hukum secara hakikat komposisinya terdiri
dari kumpulan orang yang menghimpun diri dalam sutu wadah untuk melakukan suatu tujuan
bersama. Dewasa ini peran badan hukum dan keterlibatannya dalam proses penegakan HAM di
Indonesia sudah sangat banyak. Kedua ; Aparat penegak hukum, dalam praktek penegakan
hukum seringkali yang melakukan pelanggaran terhadap hukum itu adalah pihak yang mengerti
hukum. Keadaan seperti ini membuat jelek wajah hukum Indonesia. tidak jarang menimbulkan
sikap apatis dari masyarakat terkait apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Upaya
penegakan hukum tidak terlepas dari menghormati HAM. Setiap aparat penegak hukum
hendaknya memahami dan mengerti tugas dan fungsinya masing-masing.
Kondisi ideal seperti itulah yang diharapkan mampu memperbaiki hukum di Indonesia. Salah
satu penyebab bobroknya aparat penegak hukum di Indonesia mungkin karena sistem pendidikan
yang tidak mendukung. Sejak sekolah ditingkat dasar sampai perguruan tinggi iklim yang
terbentuk adalah budaya korup. Jika hukum itu ingin diterapkan secara baik, maka untuk
kedepannya harus dibentuk aparat penegak hukum yang berkarakter.
Berkarakter dari segi ucapan,pikiran dan perbuatan sehinggga memberikan angin segar dan
perubahan hukum Indonesia yang lebih baik. Ketiga Peraturan perundang-undangan,
berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan. Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri
atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota. Proses penegakan HAM tidak bisa dilihat secara parsial tetapi harus secara
universal.
Keuniversalan penegakan HAM tersebut mencakup terkait dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan
mengenai HAM ini harus menjadi perhatian yang serius. Kita mengakui peraturanperundang-
undangan di Indonesia masih banyak kekurangan, perlu perbaikan. Dapat disimpulkan bahwa
dalam proses penegakan HAM di Indonesia harus di dukung oleh banyak perangkat yang
tersusun dalam sebuah sistem yang rapi.
pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-4
yang berbunyi “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut
keadilan sosial.
SUMBERhttps://www.unja.ac.id/reformasi-penegakan-ham-di-indonesia/
Ringkasan Artikel 2
REFORMASI PENEGAKAN HAM DI INDONESIA
berbangsa dan bernegara.

Hak yang bersifat asasi adalah hak sipil, hak politik, hak ekonomi dan hak sosial budaya.
Adapun hak yang bersifat relatif adalah hak yang berasal dari pengembangan hak asasi diatas.
Berbicara mengenai hak asasi manusia tidak terlepas dari peran aktif sebuah negara.
reformasi tataran kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai negara yang baru merdeka pada
nasional.
Pasca kemerdekaan kita memasuki masa orde lama di bawah kepemimpinan presiden
Soekarno, perkembangan terhadap penghormatan hak asasi manusia belum menemukan langkah
yang konkrit, negara pada waktu itu masih sibuk melakukan penataan perangkat bernegara,
mengatasi masalah tekanan baik dari luar maupun dari dalam Indonesia sendiri. Kendati pada
orde baru HAM kurang berkembang, tahun 1990 an muncul Komisi Nasional Hak Asasi manusia
sebagai konsekuensi Indonesia masuk dalam komite HAM PBB. Akhirnya pemerintah
mengeluarkan kebijakan politik dalam rangkah perlindungan HAM dan pemerintah
berlaku. HAM hari ini menjadi salah satu objek kajian yang menarik untuk diperhatikan. HAM
ini menjadi sebuah pekerjaan rumah yang besar bagi bangsa dan negara, karena berhasil atau
tidaknya suatu negara terlihat sejauh mana penghormatan dan pemenuhan HAM inegaratersebut.
Antara masalah diatas saling mempengaruhi satu sama lainnya pelanggaran HAM karena
masalah sosial tidak menutup kemungkinan disebabkan oleh masalah politik dan ekonomi.
tersebut. Subjek hukum dipahami terbagi atas dua yaitu orang dan badan hukum.
Orang sebagai subjek hukum ada kemungkinan terlalu berlebihan menggunakan haknya
sehingga melanggar hak orang lain. Disamping itu ada kemungkinan juga tidak melakukan
kewajiban yang seharusnya dilakukan sehingga mengakibatkan haknya terpangkaskan. Subjek
hukum selanjutnya adalah badan hukum secara hakikat komposisinya terdiri dari kumpulan
orang yang menghimpun diri dalam sutu wadah untuk melakukan suatu tujuan bersama. Dewasa
ini peran badan hukum dan keterlibatannya dalam proses penegakan HAM di Indonesia sudah
sangat banyak. Kedua ; Aparat penegak hukum, dalam praktek penegakan hukum seringkali
yang melakukan pelanggaran terhadap hukum itu adalah pihak yang mengerti hukum.
Kondisi ideal seperti itulah yang diharapkan mampu memperbaiki hukum di Indonesia. Salah
satu penyebab bobroknya aparat penegak hukum di Indonesia mungkin karena sistem pendidikan
yang tidak mendukung. Berkarakter dari segi ucapan,pikiran dan perbuatan sehinggga
memberikan angin segar dan perubahan hukum Indonesia yang lebih baik. Ketiga Peraturan
perundang-undangan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan. Keuniversalan penegakan HAM tersebut mencakup terkait
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam hal pembentukan
peraturan perundang-undangan mengenai HAM ini harus menjadi perhatian yang serius..
pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-4
yang berbunyi “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut
keadilan sosial.

ARIA FAJAR PUTRA PPKN 5.doc

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to ARIA FAJAR PUTRA PPKN 5.doc

Similar to ARIA FAJAR PUTRA PPKN 5.doc (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (16)

ARIA FAJAR PUTRA PPKN 5.doc