1. Dokumen menjelaskan tentang PPh pasal 23 dan 26, termasuk subjek yang dikenakan pajak, objek pajak, tarif pajak, pengecualian, waktu terutang, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 23. 2. PPh pasal 23 dipotong pada penghasilan dari modal, jasa, dan kegiatan tertentu dengan tarif 15% dari bruto, kecuali penghasilan tertentu. 3. Pemotong pajak wajib memberikan bu

1. 1
PAJAK PENGHASILAN
PASAL 23 & 26

2. 2
PAJAK PENGHASILAN PASAL 23
Pajak yang dipotong atas penghasilan dengan nama dan
dalam bentuk apa pun yang berasal dari modal, penyerahan
jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah
dipotong PPh Pasal 21.

3. 3
PEMOTONG PPH PASAL 23
1. Badan pemerintah;
2. Subjek pajak badan dalam negeri;
3. Penyelenggara kegiatan;
4. Bentuk usaha tetap (BUT);
5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya;
6. Orang pribadi sebagai Wajib Pajak (WP) dalam negeri tertentu, yang
ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai Pemotong PPh
Pasal 23, yaitu :
a. Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan
konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas;
b. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang
menyelenggarakan pembukuan, atas pembayaran berupa sewa.

4. 4
PENERIMA PENGHASILAN YANG
DIPOTONG PPH PASAL 23
• WP dalam negeri;
• BUT.

5. 5
OBYEK PPH PASAL 23 DAN TARIFNYA
TARIF 15%
PENGHASILAN BRUTO
PERKIRAAN PENGHASILAN
NETO
•DIVIDEN;
•BUNGA,TERMASUK PREMIUM
•DISKONTO,
•IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN
JAMINAN PENGEMBALIAN UTANG
•ROYALTI;
HADIAH DAN PENGHARGAAN
SELAIN YANG TELAH DIPOTONG PPH
PASAL 21
BUNGA SIMPANAN YANG
DIBAYARKAN OLEH KOPERASI,
SEPANJANG JUMLAHNYA MELEBIHI
RP 144.000,00 SETIAP BULANNYA
SEWA DAN PENGHASILAN LAIN
SEHUBUNGAN DENGAN
PENGGUNAAN HARTA
IMBALAN JASA :
•TEKNIK
•MANAJEMEN
•KONSULTAN
JASA LAIN YANG DITETAPKAN
OLEH DIRJEN PAJAK SELAIN YANG
TELAH DIPOTONG PPh PASAL 21
IMBALAN JASA KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTASI SELAIN KONSULTASI
HUKUM DAN PAJAK DIATUR TERSENDIRI BERDASARKAN PASAL 4 AYAT 2

6. 6
YANG DIKECUALIKAN DARI PEMOTONGAN PPH PASAL 23
•Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
•Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna
usaha Dengan hak opsi;
•Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan
terbatas sebagai WP dalam negeri, koperasi, yayasan atau organisasi
sejenis, BUMN/D, dari penyertaan modal pada badan usaha yang
didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia;
•Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana;

7. 7
YANG DIKECUALIKAN DARI PEMOTONGAN PPH PASAL 23
•Bagian laba yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura
dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha
atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan pasangan usaha
tersebut :
merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan
kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan oleh
Menteri Keuangan; dan
sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
•Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi yang dibayarkan oleh koperasi
kepada anggotanya;
•Bunga simpanan yang tidak melebihi jumlah sebesar Rp 240.000,00
setiap bulannya yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;

8. 8
KAPAN SAAT TERUTANG, PENYETORAN
DAN PELAPORAN PPH PASAL 23?
PPh Pasal 23 terutang pada bulan
dilakukannya pembayaran atau pada bulan
terutangnya penghasilan yang bersangkutan.
PPh Pasal 23 harus disetorkan oleh Pemotong
Pajak selambat-lambatnya tanggal sepuluh
bulan takwim berikutnya setelah bulan saat
terutang pajak.
Selambat-lambatnya 20 hari setelah Masa
Pajak berakhir.
Saat
terutang.
Saat
Penyetoran.
Saat
Pelaporan.

9.  PPh pasal 23 atas Dividen
 PPh pasal 23 = 15% x Bruto
 PPh pasal 23 atas Bunga, Termasuk Premium,
Diskonto, dan Imbalan Sehubungan Dengan Jaminan
Pengembalian Utang
 Atas penghasilan berupa bunga dikenakan pemotongan PPh
pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto
 PPh pasal 23 = 15% x Bruto
 Atas penghasilan berupa bunga simpanan Kopersai yang
jumlahnya melebihi Rp. 240.000,- dikenakan pemotongan PPh
pasal 23 bersifat final ebesar 15% dari jumlah bruto
 PPh pasal 23 (final) = 15% x Bruto
9
Cara Menghitung PPh Pasal 23

10. Lanjutan….
  Cara menghitung PPh pasal 23 atas Royalti
 PPh pasal 23 = 15% x Bruto
  Cara menghitung pph pasal 23atas Hadiah dan Penghargaan
 PPh pasal 23 = 15% x Bruto
  Cara menghitung PPh pasal 23 atas sewa dan Penghasilan lain
sehubungan dengan Penggunaan Harta
 Sewa dan Penghasilan lain atas penggunaan harta khusus
angkutan darat sebesar 15% dan perkiraan penghasilan neto
adalah 20% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN
PPh pasal 23 = 15% x 20% x Bruto
10

11. Lanjutan….
Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan
penggunaan harta, kecuali sewa dan
penghasilan lain sehubungan dengan persewaan
tanah dan bangunan yang telah dikenakan Pajak
Penghasilan yang bersifat final berdasarkan PP
No. 29 tahun 1995 dan sewa dan penghasilan
lain sehubungan dengan penggunaan harta
khusus angkutan darat adalah sebesar 15% dari
perkiraan penghasilan netto. Besarnya
penghasilan neto adalah 40% dari jumlah bruto
tidak termasuk PPN
PPh pasal 23 = 15% x 40% x Bruto
11

12. 12
APA YANG HARUS DILAKUKAN PEMOTONG PPH
PASAL 23 KEPADA ORANG PRIBADI ATAU BADAN
YANG TELAH DIPOTONG PPH PASAL 23?
Pemotong Pajak harus memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23
(form KP. PPh 2.6/BP/95) kepada orang pribadi atau badan yang telah
dipotong PPh Pasal 23.