Pajak penghasilan pasal 23

2. PPh 23 & 26 2
PAJAK PENGHASILAN PASAL 23
Pajak yang dipotong atas penghasilan dengan nama dan
dalam bentuk apa pun yang berasal dari modal, penyerahan
jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah
dipotong PPh Pasal 21.

3. PEMOTONG PAJAK
BADAN PEMERINTAH
SUBYEK PAJAK BADAN DALAM NEGERI
BENTUK USAHA TETAP
PERWAKILAN PERUSAHAAN DALAM NEGERI LAINNYA
ORANG PRIBADI SEBAGAI WAJIB PAJAK TERTENTU YANG
DITUNJUK OLEH DIRJEN PAJAK (KPP)
• AKUNTAN, ARSITEK, NOTARIS, PPAT (KECUALI PPAT
CAMAT, PENGACARA, KONSULTAN YANG MELAKUKAN
PEKERJAAN BEBAS
• ORANG PRIBADI YANG MENJALANKAN USAHA YANG
MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN UNTUK PEMBAYARAN
BERUPA SEWA

4. TARIF & DASAR PEMOTONGAN
DEVIDEN
BUNGA TERMASUK PREMIUM
DISKONTO
IMBALAN SEHUBUNGAN
JAMINAN PENGEMBALIAN UANG
ROYALTI
HADIAH DAN PENGHARGAAN
SEHUBUNGAN KEGIATAN
SELAIN YANG TELAH DIPOTONG
PPH PASAL 21
BUNGA SIMPANAN YANG TELAH
DIBAYARKAN OLEH KOPERASI
(BERSIFAT FINAL)
SEWA DAN PENGHASILAN
LAIN SEHUBUNGAN DENGAN
PENGGUNAAN HARTA
IMBALAN : JASA TEKNIK, JASA
MANAJEMEN, JASA
KONSULTAN
JASA LAIN YANG DITETAPKAN
DIRJEN PAJAK SELAIN JASA
YANG TELAH DIPOTONG PPh
PASAL 21
TARIF 15 %
PENGHASILAN BRUTO
TARIF 2 %

5. Saat Terutang PPh Pasal 23
–Saat dibayarkan;
–Saat disediakan untuk
dibayarkan; dan
–Ketika pembayarannya telah
jatuh tempo.

6. DIKECUALIKAN DARI PEMOTONGAN PPh
PASAL 23
PENGHASILAN YANG DIBAYAR/TERUTANG KEPADA BANK
SEWA YANG DIBAYARKAN,TERUTANG SEHUBUNGAN DENGAN
SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI
DIVIDEN/BAGIAN LABA YANG DITERIMA/DIPEROLEH PT
SEBAGAI WP DN, KOPERASI, YAYASAN, ORGANISASI SEJENIS,
BUMN/BUMD DARI PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA
YANG DIDIRIKAN DAN BERKEDUDUKAN DI INDONESIA
BUNGA OBLIGASI YANG DITERIMA/DIPEROLEH PERUSAHAAN
REKSA DANA selama 5 fahun pertama sejak PENDIRIAN
BAGIAN LABA YANG DITERIMA/DIPEROLEH PERUSAHAAN
VENTURA
SHU KOPERASI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTANYA
BUNGA SIMPANAN YANG TIDAK MELEBIHI BATAS YANG
DITETAPKAN OLEH MENKEU YANG DIBAYARKAN OLEH
KOPERASI  maksimal Rp. 240.000/bulan

7. Contoh Soal
KAP Hadi dan Rekan memberikan jasa Pemeriksaan Akuntansi
(Audit) kepada PT. ANEKA SUMBER KENCANA. Nilai kontrak
kegiatan pemeriksaan ini adalah sebesar Rp. 100.000.000.
Untuk kegiatan pemeriksaan ini KAP HADI mengeluarkan
biaya-biaya sebagai berikut :
– Biaya Transportasi dan Akomodasi : Rp. 10.000.000
– Biaya Administrasi : Rp. 5.000.000
– FEE Akuntan/Tenaga Pelaksanaa : Rp. 35.000.000
– Biaya lainnya : Rp. 5.000.000
1.Berapakah Penerimaan Bersih KAP HADI setelah dikurangi
biaya-biaya dan pajak ?
2.Seandainya KAP Hadi mengharapkan besarnya penerimaan
bersih 50% dari nilai kontrak, berapakah nilai kontrak yang
seharusnya diajukan oleh PT HADI

8. PPh 23 & 26 8
YANG DIKECUALIKAN DARI PEMOTONGAN PPH PASAL 23
•Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
•Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna
usaha Dengan hak opsi;
•Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan
terbatas sebagai WP dalam negeri, koperasi, yayasan atau organisasi
sejenis, BUMN/D, dari penyertaan modal pada badan usaha yang
didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia;
•Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana;

9. PPh 23 & 26 9
YANG DIKECUALIKAN DARI PEMOTONGAN PPH PASAL 23
•Bagian laba yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura
dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha
atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan pasangan usaha
tersebut :
merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan
kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan oleh
Menteri Keuangan; dan
sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
•Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi yang dibayarkan oleh koperasi
kepada anggotanya;
•Bunga simpanan yang tidak melebihi jumlah sebesar Rp 240.000,00
setiap bulannya yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;

10. PPh 23 & 26 10
KAPAN SAAT TERUTANG, PENYETORAN
DAN PELAPORAN PPH PASAL 23?
PPh Pasal 23 terutang pada bulan
dilakukannya pembayaran atau pada bulan
terutangnya penghasilan yang bersangkutan.
PPh Pasal 23 harus disetorkan oleh Pemotong
Pajak selambat-lambatnya tanggal sepuluh
bulan takwim berikutnya setelah bulan saat
terutang pajak.
Selambat-lambatnya 20 hari setelah Masa
Pajak berakhir.
Saat
terutang.
Saat
Penyetoran.
Saat
Pelaporan.

11. PPh pasal 23 atas Dividen
– PPh pasal 23 = 15% x Bruto
PPh pasal 23 atas Bunga, Termasuk Premium,
Diskonto, dan Imbalan Sehubungan Dengan
Jaminan Pengembalian Utang
– Atas penghasilan berupa bunga dikenakan pemotongan PPh
pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto
PPh pasal 23 = 15% x Bruto
– Atas penghasilan berupa bunga simpanan Kopersai yang
jumlahnya melebihi Rp. 240.000,- dikenakan pemotongan PPh
pasal 23 bersifat final ebesar 15% dari jumlah bruto
PPh pasal 23 (final) = 15% x Bruto
PPh 23 & 26 11
Cara Menghitung PPh Pasal 23

12. Lanjutan….
 Cara menghitung PPh pasal 23 atas
Royalti
PPh pasal 23 = 15% x Bruto
 Cara menghitung pph pasal 23atas
Hadiah dan Penghargaan
PPh pasal 23 = 15% x Bruto
 Cara menghitung PPh pasal 23 atas sewa
dan Penghasilan lain sehubungan
dengan Penggunaan Harta
Sewa dan Penghasilan lain atas penggunaan harta khusus
angkutan darat sebesar 15% dan perkiraan penghasilan neto
adalah 20% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN
PPh pasal 23 = 15% x 20% x Bruto
PPh 23 & 26 12

13. Lanjutan….
– Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan
penggunaan harta, kecuali sewa dan
penghasilan lain sehubungan dengan persewaan
tanah dan bangunan yang telah dikenakan Pajak
Penghasilan yang bersifat final berdasarkan PP
No. 29 tahun 1995 dan sewa dan penghasilan
lain sehubungan dengan penggunaan harta
khusus angkutan darat adalah sebesar 15% dari
perkiraan penghasilan netto. Besarnya
penghasilan neto adalah 40% dari jumlah bruto
tidak termasuk PPN
PPh pasal 23 = 15% x 40% x Bruto
PPh 23 & 26 13

14. PPh 23 & 26 14
APA YANG HARUS DILAKUKAN PEMOTONG PPH
PASAL 23 KEPADA ORANG PRIBADI ATAU BADAN
YANG TELAH DIPOTONG PPH PASAL 23?
Pemotong Pajak harus memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23
(form KP. PPh 2.6/BP/95) kepada orang pribadi atau badan yang telah
dipotong PPh Pasal 23.

15. PPh 23 & 26 15
PAJAK PENGHASILAN PASAL 26
PPh yang dikenakan/dipotong atas penghasilan yang bersumber
dari Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP)
luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia.

16. PPh 23 & 26 16
SIAPA PEMOTONG PPH PASAL 26?
1. Badan Pemerintah;
2. Subjek Pajak dalam negeri;
3. Penyelenggara kegiatan;
4. BUT;
5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

17. PPh 23 & 26 17
OBYEK PPH PASAL 26 DAN BERAPA
TARIFNYA?
a. Dividen;
b. Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan
sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
c. Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan
dengan penggunaan harta;
d. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan
kegiatan;
e. Hadiah dan penghargaan dengan nama dan dalam
bentuk apa pun;
f. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya;
a. Penghasilan dari penjualan harta di Indonesia;
b. Premi asuransi dan premi reasuransi yang
dibayarkan langsung maupun melalui pialang
kepada perusahaan asuransi di luar negeri;
Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak
PPh dari suatu BUT di Indonesia.
20% dari perkiraan
penghasilan neto
20% (bersifat final)
dari jumlah
penghasilan bruto
20% dari PKP
dikurangi PPh BUT
Final

18. PPh 23 & 26 18
SAAT TERUTANG, PENYETORAN DAN
PELAPORAN PPH PASAL 26
Pada saat penghasilan dibayarkan atau terutang ,
yang mana terjadi lebih dahulu.
Saat Terutang
Saat Penyetoran
Saat Pelaporan
Paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya
setelah bulan saat terutangnya pajak
Paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir

19. PPh 23 & 26 19
KEWAJIBAN PEMOTONG PPH PASAL 26
Pemotong PPh Pasal 26 wajib membuat Bukti Pemotongan PPh
Pasal 26 rangkap 3 :
• Lembar pertama untuk Wajib Pajak luar negeri,
• Lembar kedua untuk Kantor Pelayanan Pajak,
• Lembar ketiga untuk arsip Pemotong.

20. PPh 23 & 26 20
YANG DIKECUALIKAN DARI PEMOTONGAN
PPH PASAL 26
1. Khusus untuk BUT dikecualikan dari pemotongan apabila penghasilan Kena
Pajak sesudah dikurangi Pajak Penghasilan dari BUT ditanamkan kembali di
Indonesia yang dapat menunjang kebijaksanaan Pemerintah dalam rangka
peningkatan dan pemerataan penanaman modal dengan syarat :
• Penanaman kembali dilakukan dalam bentuk penyertaan modal pada
perusahaan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri
atau peserta pendiri
• Penanaman kembali dilakukan dalam tahun berjalan atau selambat-
lambatnya tahun pajak berikutnya dari tahun pajak diterima atau diperoleh
penghasilan tersebut
• Tidak melakukan pengalihan atas penanaman kembali tersebut sekurang-
kurangnya dalam waktu 2 (dua) tahun sesudah perusahaan tempat
penanaman dilakukan, mulai berproduksi komersil.
2. Badan-badan Internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan