Utang Pajak dan Hapusnya Utang Pajak

1. ““Utang Pajak sebagaiUtang Pajak sebagai
Dasar Penagihan Pajak”Dasar Penagihan Pajak”
Magdalena Siringoringo, SE,Magdalena Siringoringo, SE,
M.SiM.Si
Pertemuan 7
HUKUM PAJAK :

2. TOPIK BAHASANTOPIK BAHASAN
 ASAS-ASAS PENGENAAN PAJAKASAS-ASAS PENGENAAN PAJAK
 UTANG PAJAKUTANG PAJAK
 BERAKHIRNYA UTANG PAJAKBERAKHIRNYA UTANG PAJAK
 TARIF PAJAKTARIF PAJAK

3. ASAS-ASAS PENGENAAN PAJAKASAS-ASAS PENGENAAN PAJAK
 ASAS TEMPAT TINGGALASAS TEMPAT TINGGAL
 ASAS SUMBERASAS SUMBER
 ASAS KEBANGSAANASAS KEBANGSAAN

4. ASAS TEMPAT TINGGALASAS TEMPAT TINGGAL
 Asas pemungutan pajak yang didasarkan padaAsas pemungutan pajak yang didasarkan pada
tempat tinggal wajib pajak di suatu negaratempat tinggal wajib pajak di suatu negara
 Contoh : Pasal 2 UU PPh, subjek pajak dalamContoh : Pasal 2 UU PPh, subjek pajak dalam
negeri yaitu :negeri yaitu :
 Orang yang berada di Indonesia lebih dari 183 hariOrang yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari
dalam jangka waktu 12 bulandalam jangka waktu 12 bulan
 Badan yang didirikan(berkedudukan) di IndonesiaBadan yang didirikan(berkedudukan) di Indonesia
 Bentuk usaha tetapBentuk usaha tetap
 Seseorang atau badan berada di Indonesia menurutSeseorang atau badan berada di Indonesia menurut
keadaan sebenarnyakeadaan sebenarnya

5. ASAS SUMBERASAS SUMBER
 Suatu asas pemungutan pajak yangSuatu asas pemungutan pajak yang
digantungkan kepada adanya sesuatudigantungkan kepada adanya sesuatu
sumber di suatu negarasumber di suatu negara
 Contoh: Pasal 2 ayat 4 UU PPh, subjekContoh: Pasal 2 ayat 4 UU PPh, subjek
pajak luar negeri yaitu :pajak luar negeri yaitu :
 Subjek pajak yang tidak berkedudukan diSubjek pajak yang tidak berkedudukan di
Indonesia, tetapi menerima penghasilan dariIndonesia, tetapi menerima penghasilan dari
IndonesiaIndonesia

6. ASAS KEBANGSAANASAS KEBANGSAAN
 Suatu pajak yang dikenakan oleh suatuSuatu pajak yang dikenakan oleh suatu
negara pada orang-orang yang mempu-negara pada orang-orang yang mempu-
nyai kebangsaan dari negara itu.nyai kebangsaan dari negara itu.
 Contoh : Pemerintah Nederland pada PDContoh : Pemerintah Nederland pada PD
II memungut pajak penghasilan dariII memungut pajak penghasilan dari
semua orang yang berkebangsaansemua orang yang berkebangsaan
Belanda, meskipun bertempat tinggal diBelanda, meskipun bertempat tinggal di
luar negeri.luar negeri.

7. UTANG PAJAKUTANG PAJAK
SBG DASAR PEMUNGUTAN DANSBG DASAR PEMUNGUTAN DAN
PENAGIHANPENAGIHAN
 Utang Pajak MateriilUtang Pajak Materiil
 Utang Pajak FormilUtang Pajak Formil

8. UTANG PAJAK MATERIALUTANG PAJAK MATERIAL
 Utang pajak timbul karena bunyi UU tan-Utang pajak timbul karena bunyi UU tan-
pa diperlukan perbuatan manusia, asal di-pa diperlukan perbuatan manusia, asal di-
penuhi syarat terdapatnya suatu tatbes-penuhi syarat terdapatnya suatu tatbes-
tand (sasaran pengenaan pajak) yangtand (sasaran pengenaan pajak) yang
teridiri dari keadaan-keadaan, peristiwa-teridiri dari keadaan-keadaan, peristiwa-
peristiwa, dan perbuatan perbuatanperistiwa, dan perbuatan perbuatan
terten-tu yang menyebabkan terutangnyaterten-tu yang menyebabkan terutangnya
pajak.pajak.

9. UTANG PAJAK FORMILUTANG PAJAK FORMIL
 Utang pajak yang timbul karena dikeluar-Utang pajak yang timbul karena dikeluar-
kannya Surat ketetapan Pajak (SKP) dankannya Surat ketetapan Pajak (SKP) dan
tidak melihat ada-tidaknya dasar penge-tidak melihat ada-tidaknya dasar penge-
naan pajak (tatbestand)naan pajak (tatbestand)
 SKP berfungsi sebagai:SKP berfungsi sebagai:
o Menimbulkan utang pajakMenimbulkan utang pajak
o Menentukan besarnya utang pajakMenentukan besarnya utang pajak
o Memberitahukan besarnya utang pajakMemberitahukan besarnya utang pajak
kepada Wajib Pajakkepada Wajib Pajak

10. BERAKHIRNYA UTANG PAJAKBERAKHIRNYA UTANG PAJAK
 PembayaranPembayaran
 KompensasiKompensasi
 DaluwarsaDaluwarsa
 PembebasanPembebasan
 PenghapusanPenghapusan

11. PEMBAYARANPEMBAYARAN
 Utang pajak yang melekat padaUtang pajak yang melekat pada
diri WP akan hapus dengan sen-diri WP akan hapus dengan sen-
dirinya jika telah ada pembayar-dirinya jika telah ada pembayar-
an sejumlah uang atas pajak yangan sejumlah uang atas pajak yang
terutangterutang

12. KOMPENSASIKOMPENSASI
 Timbul karena jumlah pembayaran pajakTimbul karena jumlah pembayaran pajak
melebihi jumlah pajak yang terutang.melebihi jumlah pajak yang terutang.
 Selisih lebih ini dapat dikompensasikanSelisih lebih ini dapat dikompensasikan
dengan utang pajak lainnya.dengan utang pajak lainnya.
 Kompensasi dibedakan menjadi :Kompensasi dibedakan menjadi :
 Kompensasi HorisontalKompensasi Horisontal
 Kompensasi VertikalKompensasi Vertikal

13. KOMPENSASI HORISONTALKOMPENSASI HORISONTAL
 Pengalihan kelebihan pembayaran suatuPengalihan kelebihan pembayaran suatu
jenis pajak pada tahun tertentu denganjenis pajak pada tahun tertentu dengan
utang pajak jenis yang sama pada tahunutang pajak jenis yang sama pada tahun
berikutnyaberikutnya
 Contoh:Contoh:
 Lebih Bayar PPh 2002Lebih Bayar PPh 2002untuk bayaruntuk bayar
utang PPh 2003utang PPh 2003

14. KOMPENSASI VERTIKALKOMPENSASI VERTIKAL
 Pengalihan kelebihan pembayaran suatuPengalihan kelebihan pembayaran suatu
jenis pajak tertentu dengan utang pajakjenis pajak tertentu dengan utang pajak
jenis lain pada tahun yang samajenis lain pada tahun yang sama
 Contoh:Contoh:
 Lebih Bayar PPh 2002Lebih Bayar PPh 2002untuk bayaruntuk bayar
utang PPN 2002utang PPN 2002

15. DALUWARSADALUWARSA
 Daluwarsa dalam Hukum PajakDaluwarsa dalam Hukum Pajak
merupakan masalahmerupakan masalah mengenai penagihanmengenai penagihan
utang-utang pajakutang-utang pajak..
 Daluwarsa hanya mengenai penagihanDaluwarsa hanya mengenai penagihan
pajak saja bukan mengenai hak untuk me-pajak saja bukan mengenai hak untuk me-
ngenakan pajakngenakan pajak
 Pajak yang sudah lewat waktu tidak dapatPajak yang sudah lewat waktu tidak dapat
dilakukan tindakan penagihan meskipundilakukan tindakan penagihan meskipun
dengan paksa.dengan paksa.

16. PEMBEBASANPEMBEBASAN
 Jika utang pajak berakhir dengan ti-Jika utang pajak berakhir dengan ti-
dak semestinya tetapi karena ditiada-dak semestinya tetapi karena ditiada-
kan oleh fikus.kan oleh fikus.
 Pembebasan biasanya diberikan bu-Pembebasan biasanya diberikan bu-
kan terhadap pokok pajaknya tetapikan terhadap pokok pajaknya tetapi
terhadap saksi admnistrasi perpajak-terhadap saksi admnistrasi perpajak-
annya.annya.

17. PENGHAPUSANPENGHAPUSAN
 Penghapusan utang pajak samaPenghapusan utang pajak sama
sifatnya dengan pembebasan, ha-sifatnya dengan pembebasan, ha-
nya saja penghapusan ini diberik-nya saja penghapusan ini diberik-
an karena keadaan pribadi wajiban karena keadaan pribadi wajib
pajak.pajak.
 Misalnya: WP pailit atau bangkrutMisalnya: WP pailit atau bangkrut

18. TARIF PAJAKTARIF PAJAK
 Tarif ProporsionalTarif Proporsional
 Tarif ProgresifTarif Progresif
 Tarif DegresifTarif Degresif
 Tarif TetapTarif Tetap

19. TARIF PROPORSIONALTARIF PROPORSIONAL
Tarif pajak yang persentasenya tetap dan ti-
dak bergantung pada besarnya dasar penge-
naan pajak.
No.No. DasarDasar
PengenaanPengenaan
TarifTarif PajakPajak
11 Rp 10.000.000Rp 10.000.000 10%10% Rp 1.000.000Rp 1.000.000
22 Rp 20.000.000Rp 20.000.000 10%10% Rp 2.000.000Rp 2.000.000
33 Rp 30.000.000Rp 30.000.000 10%10% Rp 3.000.000Rp 3.000.000
44 Rp 40.000.000Rp 40.000.000 10%10% Rp 4.000.000Rp 4.000.000

20. TARIF PROGRESIFTARIF PROGRESIF
Tarif pajak yang persentasenya meningkat
sesuai dengan meningkatnya besarnya dasar
pengenaan pajak.
No.No. Dasar PengenaanDasar Pengenaan TarifTarif PajakPajak
11 Rp 10.000.000,00Rp 10.000.000,00 15%15% Rp 1.500.000Rp 1.500.000
22 Rp 20.000.000,00Rp 20.000.000,00 25%25% Rp 10.000.000Rp 10.000.000
33 Rp 40.000.000,00Rp 40.000.000,00 35%35% Rp 21.000.000Rp 21.000.000
44 Rp 80.000.000,00Rp 80.000.000,00 45%45% Rp 36.000.000Rp 36.000.000

21. TARIF DEGRESIFTARIF DEGRESIF
Tarif pajak yang persentasenya menurun
se-suai dengan meningkatnya besarnya
dasar pengenaan pajak.
No.No. DasarDasar
PengenaanPengenaan
TarifTarif PajakPajak
11 Rp 10.000.000,00Rp 10.000.000,00 25%25% Rp 2.500.000Rp 2.500.000
22 Rp 20.000.000,00Rp 20.000.000,00 20%20% Rp 4.000.000Rp 4.000.000
33 Rp 40.000.000,00Rp 40.000.000,00 15%15% Rp 6.000.000Rp 6.000.000
44 Rp 80.000.000,00Rp 80.000.000,00 10%10% Rp 8.000.000Rp 8.000.000

22. TARIF TETAPTARIF TETAP
Tarif pajak yang jumlah atau angkanya tetap, ti-
dak bergantung pada besarnya dasar pengenaan
pajak.
No.No. Dasar PengenaanDasar Pengenaan PajakPajak
11 Rp 10.000.000,00Rp 10.000.000,00 Rp 2.000.000Rp 2.000.000
22 Rp 20.000.000,00Rp 20.000.000,00 Rp 2.000.000Rp 2.000.000
33 Rp 40.000.000,00Rp 40.000.000,00 Rp 2.000.000Rp 2.000.000
44 Rp 80.000.000,00Rp 80.000.000,00 Rp 2.000.000Rp 2.000.000

23. Terima kasihTerima kasih