Administrasi perpajakan

1. PENGERTIAN PAJAK
 Pajak adalah iuran rakyat pada kas negara
berdasarkan undang-undang (yang dapat
dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal
(kontraprestasi) yang langsung dapat
ditunjukkan dan yang digunakan untuk
membayar pengeluaran umum.
 Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak
rakyat kepada kas negara untuk membiayai
pengeluaran rutin dan “surplusnya” digunakan
untuk “public saving” yang merupakan sumber
utama untuk membiayai “public investment”.

2. UNSUR-UNSUR PAJAK
1. Iuran dari rakyat kepada negara
2. Berdasarkan undang-undang
3. Tanpa jasa timbal yang secara langsung
dapat ditunjuk
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga
negara

3. FUNGSI PAJAK
1. FUNGSI BUDGETAIR--Pajak sebagai
sumber dana bagi pemerintah untuk
membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. FUNGSI REGULEREND--Pajak berfungsi
sebagai alat untuk mengatur atau
melaksanakan kebijakan pemerintah dalam
bidang sosial dan ekonomi.

4. SYARAT-SYARAT
PEMUNGUTAN PAJAK
 Syarat keadilan
 Syarat yuridis
 Syarat ekonomis
 Syarat finansial
 Sistem pemungutan harus sederhana

5. TEORI PEMUNGUTAN PAJAK
1. TEORIASURANSI
2. TEORI KEPENTINGAN
3. TEORI DAYA PIKUL
4. TEORI BAKTI
5. TEORIASAS DAYA BELI

6. PENGELOMPOKKAN PAJAK
1. Menurut golongannya:
a. pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib
pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain,
contoh PPh.
b. PajakTidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat
dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, contoh PPn
2. Menurut Sifatnya:
a Pajak Subyektif, adalah pajak yang berpangkal pada subyeknya, yaitu
dengan memperhatikan keadaan diri wajib pajak
b. Pajak obyektif, adalah pajak yang berpangkal pada obyeknya, tanpa
memperhatikan keadaan diri wajib pajak
3. Menurut lembaga yang memungutnya:
a. pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pempus dan digunakan
untuk membiayai rumah tangga negara, contoh PPh, PPn, PPn-BM,
PBB, Bea materai
b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah
dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, contoh PKB,
BBNKB, Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Penerangan Jalan dll

7. KEDUDUKAN HUKUM PAJAK
1. Hukum perdata, mengatur hubungan antara
satu individu dengan individu lainnya
2. Hukum publik, mengatur hubungan antara
pemerintah dengan rakyatnya. Rinciannya:
a. Hukum tata negara
b. hukum tata usaha negara (hk admtif)
c. hukum pajak
d. hukum pidana

8. Hukum Pajak Materiil dan Hukum
Pajak Formil
Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (fiscus)
selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagaiWajib Pajak.
 Hukum pajak materiil, memuat norma2 yang menerangkan al
keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek
pajak), siapa yg dikebakan pajak (subjek pajak), berapa besar tarif,
timbul dan nhapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara
pemerintah danWP. Contoh: UU PPh
 Hukum Pajak formil, memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan
hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum
pajak materiil). Hukum ini memuat:
a. tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang
pajak
b. hak-hak fiskus
c. kewajibanWP

9. 10
Hukum Pajak
MATERIIL FORMIL
Mengatur materinya:
• Subjek
• Objek
• Tarif
Contoh:
•UU No 17 Th 2000 (PPh)
•UU No 18 Th 2000 (PPN)
•UU No 12 Th 1994 (PBB)
•UU No 20 Th 2000 (BPHTB)
•UU No 13 Th 1985 (Bea Meterai)
Mengatur acaranya:
•Cara mendata
•Cara menetapkan
•Cara membayar
•Cara melapor, dll
Contoh:
•UU No 16 Th 2000 (KUP)
•UU No 19 Th 1997
(Penagihan pajak)
Megatur Kewajiban dan
Hak
WAJIB PAJAK

10. Kewajiban dan Hak Wajib
Pajak
 Kewajiban
 Mendaftar
 Potong/pungut
 Setor
 Lapor
 Pembukuan
11
• Hak
– Mencabut pendaftaran
– Menunda penyampaian SPT
– Membetulkan SPT
– Menunda penyetoran
– Pengajuan keberatan dan banding

11. STELSEL PAJAK
1) Stelsel nyata – pengenaan pajak berdasarkan penghasilan
yang sebenarnya diterima sehingga pemungutannya baru
dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah
penghasilan sesungguhnya diketahui.
2) Stelsel anggapan – pengenaan pajak didasarkan pada
suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang.
Misalnya: penghasilan suatu tahun dianggap sama
dengantahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun
sudah dapat ditentukan besarnya pajak terutang untuk
tahun berjalan
3) Stelsel campuran – awal tahun dihitung berdasar
anggapan , akhir tahun disesuaikan dengan penghasilan
sesungguhnya diterima. Apabila kurang,WP harus
menambah atau apabila lebih dikembalikan.

12. ASAS PEMUNGUTAN PAJAK
1. ASAS DOMISILI—negara berhak mengenakan
pajak atas seluruh penghasilan WP yang
bertempat tinggal dlm wilayahnya, baik yang
berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini
berlakubagi WP dalam negeri.
2. ASAS SUMBER —negara berhak mengenakan
pajak terhadap penghasilan yang bersumber
dari wilayahnya tanpa memperhatikan tempat
tinggalWP.
3. ASAS KEBANGSAAN– pengenaan pajak
didasarkan pada kebangsaan atau
kewarganegaraan seseorang.

13. SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK
1. OFFICIAL ASSESSMENT SYSTEM – adalah suatu sistem
pemungutan yang memberi wewenang kepada
pemerintah (fiscus) untuk menentukan besarnya pajak
yang terutang olehWP
2. SELF ASSESSMENT SYSTEM – adalah suatu sistem
pemungutan pajak yang memberi wewenang kepadaWP
untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
3. WITH HOLDING SYSTEM – adalah sistem pemungutan
pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga
(bukan fiscus dan bukanWP) untuk menentukan besarnya
pajak yang terutang olehWP.

14. Timbul dan Hapusnya Utang Pajak
 Ada dua ajaran timbulnya utang pajak:
1. Ajaran formil, utang pajak timbul karena dikeluarkannya Surat
Ketetapan Pajak (SKP) oleh Fiskus. Ajaran ini diterapkan pada
officialAssessment System
2. Ajaran materil, utang pajak timbul karena berlakunya undang-
undang. Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan atau
perbuatan. Ajaran ini diterapkan pada self assessment system
 Hapusnya utang pajak dapat disebabkan beberapa hal:
1. Pembayaran
2. Kompensasi
3. Kadaluwarsa
4. Pembebasan dan penghapusan

15. HAMBATAN-HAMBATAN
PEMUNGUTAN PAJAK
1. PERLAWANAN FASIF --- sistem pemungutan pajak
yang sulit dipahami masyarakat, krisis ekonomi.
2. PERLAWANANAKTIF ---WP sengaja menghindari
pajak.
a. Tax Avoidance, usaha meringankan
beban pajak dengan tidak melanggar
UU
b. Tax Evasion, usaha meringankan
beban pajak dengan cara melanggar
UU

16. JENIS TARIF PAJAK
 Tarif Proporsional, tarif berupa persentase yang tetap
terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga
besarnya pajak yang terutang sebanding dengan
besarnya nilai yang dikenai pajak
 TarifTetap, tarif berupa jumlah yang tetap terhadap
berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya
pajak yang terutang tetap
 Tarif Progresif, persentase yang digunakan semakin
besar sesuai dengan jumlah yang dikenai pajak
 Tarif Degresif, persentase tarif yang digunakan semakin
kecil sesuai dengan bertambahnya jumlah yang dikenai
pajak

17. KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
PERPAJAKAN
Dasar Hukum:
1. UU No.6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
danTata Cara Perpajakan, UU No. 7 tentang
Pajak Penghasilan (PPh), UU No. 8 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan pajak
Penjualan atas barang Mewah
2. Perubahan oleh UU No. 9,10,11 tahun 1999
3.Terakhir perubahan oleh UU No. 16,17,18 tahun
2000

18. PENGERTIAN-PENGERTIAN
 Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan yang menurut
ketentuan peraturan per-uu-an perpajakan ditentukan untuk
melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak
atau pemotong pajak tertentu
 Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang
merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang
tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan
nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga,
bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya

19. PAJAK PENGHASILAN UMUM
 Dasar Hukum: UU No. 7Tahun 1983 tentang
Pajak Penghasilan yang terakhir diubah oleh
UU No. 17 tahun 2000
 Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh)
mengatur pajak atas penghasilan (laba) yang
diterima atau diperoleh orang pribadi
maupun badan

20. PAJAK PENGHASILAN
 PPH 21

21. SUBJEK PAJAK DAN WAJIB PAJAK
PENGHASILAN
1. a. Orang Pribadi
b.Warisan yang belum terbagi sebagai
satu kesatuan menggantikan yang berhak
2. Badan
3. Bentuk UsahaTetap

22. OBJEK PPh
 Objek PPH adalah penghasilan. Penghasilan
yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis
yang diterima atau diperolehWP, baik yang
berasal dari Indonesia maupun dari luar
Indonesia, yang dapat dipakai untuk
konsumsi atau menambah kekayaan WP ybs,
dengan nama dan bentuk apapun

23. Termasuk dalam pengertian
penghasilan adalah:
1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh
(Gaji,Upah, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dlm bentuk
lainnya, kecuali ditentukan lain oleh UU)
2. Hadiah dan penghargaan
3. Laba usaha
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta (hibah, bantuan atau sumbangan)
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya
6. Bunga
7. Deviden
8. Royalti
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
11. Keuntungan karena pembebasan utang
12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
14. Premi asuransi
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang
menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
16. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak

24. DASAR PENGENAAN PAJAK
 Penghasilan Kena Pajak (WP badan) =
Penghasilan Netto
 Penghasilan Kena Pajak (WP Orang Pribadi) =
Penghasilan Netto - PTKP

25. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK
(PTKP)
Besarnya PTKP setahun yang berlaku 2004 adalah:
1. Rp2.880.000,00 untuk diriWP orang pribadi
2. Rp1.440.000,00 tambahan untukWP yang kawin
3. Rp2.880.000,00 tanbahan untuk seorang istri yang penghasilannya
digabung dengan penghasilan suami, dengan syarat:
- Penghasilan istri tidak semata-mata diterima atau diperoleh dari satu
pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan dalam
UU PPh pasal 21, dan
- Pekerjaan istri tidak asda hubungannya dengan usaha atau pekerjaan
bebas suami atau anggota keluarga lain
4. Rp1.440.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan
keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat serta anak
angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya (maksimal 3 orang)

26. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)
Besarnya PTKP setahun yang berlaku 2005 adalah:
1. Rp 12.000.000,00 untuk diri WP orang pribadi
2. Rp 1.200.000,00 tambahan untuk WP yang kawin
3. Rp 1.200.000,00 tanbahan untuk seorang istri yang penghasilannya
digabung dengan penghasilan suami, dengan syarat:
- Penghasilan istri tidak semata-mata diterima atau diperoleh dari satu
pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan dalam
UU PPh pasal 21, dan
- Pekerjaan istri tidak asda hubungannya dengan usaha atau pekerjaan
bebas suami atau anggota keluarga lain
4. Rp1.200.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan
keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat serta anak
angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya (maksimal 3 orang)
Besarnya PTKP setahun yang berlaku 2006 adalah:
1. Rp 13.200.000,00 untuk diri WP orang pribadi
2. Rp 1.200.000,00 tambahan untuk WP yang kawin , anak mak 3

27. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK
(PTKP)
Besarnya PTKP setahun yang berlaku 2009 adalah:
1. Rp 15.840.000,00 untuk diri WP orang pribadi
2. Rp 1.320.000,00 tambahan untuk WP yang kawin
3. Rp 15.840.000,00 tanbahan untuk seorang istri yang penghasilannya
digabung dengan penghasilan suami, dengan syarat:
- Penghasilan istri tidak semata-mata diterima atau diperoleh dari satu
pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan
dalam UU PPh pasal 21, dan
- Pekerjaan istri tidak asda hubungannya dengan usaha atau
pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lain
4. Rp1.320.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah
dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat serta
anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya (maksimal 3
orang)

28. Tarif Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan
pasal 17 UU PPh, untuk WP orang pribadi dalam
negeri
Lapisan Penghasilan
Kena Pajak
Tarif Pajak
Sampai dengan Rp25 juta 5 % (lima persen)
Di atas Rp25 juta s.d. Rp50
juta
10 % (sepuluh persen)
Di atas Rp50 Juta s.d.
Rp100 juta
15 % (lima belas persen)
Di atas Rp100 juta s.d.
Rp200 juta
25 % (dua puluh lima
persen)
Di atas Rp200 Juta 35 % (tiga puluh lima
persen)

29. Tarif Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan pasal
17 UU PPh, untuk WP orang pribadi dalam negeri
mulai th pajak 2009, berlaku ( 1 januari 2009 )
Lapisan PKP Tarif Pajak
 Sampai dengan Rp50 juta = 5 % (lima
persen)
 Di atas Rp50 juta s.d. Rp250 juta = 10 % (sepuluh
persen)
 Di atas Rp250 Juta s.d.Rp500 juta= 15 % (lima belas
persen)
 Di atas Rp500 juta = 30 % (tigapuluh
persen)

30. Tarif Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan pasal 17 UU
PPh, untuk WP badan dalam negeri dan Badan Usaha Tetap
(BUT) sampai tahun 2009
Lapisan Penghasilan Kena
Pajak
Tarif Pajak
Sampai dengan Rp50 juta 10 % (sepuluh persen)
Di atas Rp50 juta s.d. Rp100
Juta
15 % (lima belas persen)
Diatas Rp100 juta 30 % (tiga puluh persen)

31. Tarif Pajak
28 % (duapuluh delapan persen)
th 2009
25 % (duapuluh lima persen)
th 2010
Tarip Tunggal untuk …….Tarif Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan
pasal 17 UU PPh, untuk WP badan dalam negeri dan Badan Usaha Tetap
(BUT) sampai tahun 2009

32. CARA MENGHITUNG PAJAK PENGHASILAN (PPh):
Pajak Penghasilan (Wajib Pajak badan):
= Penghasilan Kena Pajak x tarif pasal 17
= Penghasilan netto x tarif pasal 17
= (Penghasilan bruto – biaya yang diperkenankan UU PPh)
x tarif pasal 17
Pajak Penghasilan (WP orang pribadi):
= Penghasilan Kena Pajak x tarif pasal 17
= (Penghasilan netto – PTKP) x tarif pasal 17
= [ (Penghasilan bruto – biaya yang diperkenankan UU PPh)
– PTKP ] x tarif pasal 17

33. CONTOH PENGHITUNGAN:
PT Kolor Ijo, sepanjang tahun 2003 mempunyai penghasilan kena pajak sebesar
Rp154.168.900,00. besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar atau terutang
Oleh PT Kolor Ijo adalah:
PKP Rp154.168.000,00
PPh yang harus dibayar:
10% x Rp50 Juta Rp 5.000.000,00
15% x Rp50 juta Rp 7.000.000,00
30% x Rp54.168.000,00 Rp 16.250.000,00
Jumlah Rp 28.750.000,00
Gunawan pada tahun 2003 mempunyai PKP sebesar Rp54.168.975,00. Besarnya
PPh yang harus dibayar atau terutang oleh Gunawan adalah:
PKP Rp54.168.000,00
PPh yang harus dibayar:
5% x Rp25 Juta Rp1.250.000,00
10% x Rp25 Juta Rp2.500.000,00
15% x Rp4.168.000,00 Rp 625.200,00
Jumlah Rp4.375.200,00

34. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
 PPh Pasal 21 adalah Pajak Penghasilan yang
dipungut sehubungan dengan pekerjaan,
jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh WP
orang pribadi adalah pajak atas penghasilan
berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan,
dan pembayaran lain dengan nama dan
dalam bentuk apapun sehubungan dengan
pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan

35. WAJIB PAJAK PPh PASAL 21
 Pejabat Negara
 Pegawai Negeri Sipil (PNS)
 Pegawai
 PegawaiTetap
 Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri
 Pegawai Lepas
 Penerima Pensiun
 Penerima Honorarium
 Penerima Upah

36. OBJEK PPh PASAL 21
 Gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium, premi bulanan, uang
lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan
istri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan,
tunjangan khusus, tunjangan transfort, tunjangan pajak, tunjangan
iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, beasiswa, hadiah, premi
asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja, dan penghasilan teratur
lainnya dengan nama apapun
 Jasprod, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya,
tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan
sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan
sekali dalam setahun
 Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan
 Uang tebusan pensiun, uangTabungan HariTua atauTunjangan Hari
Tua (THT), uang pesangon, dan pembayaran lain sejenis

37. a. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan
dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, bea
siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan
sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang
dilakukan oleh WP dalam negeri, misalnya pengacara,
arsitek, akuntan, dokter, pemain musik, pembawa acara,
penyanyi, pelawak, bintang film, olahragawan, pengajar,
penceramah, moderator, peneliti, pemberi jasa
komputer/elektronik/pemasaran, agen iklan, distributor
perusahaan MLM, dsb
b. Gaji, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan lain yang
terkait dengan gaji yang diterima oleh Pejabat negara
dan PNS
c. Uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang
sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh
pensiunan termasuk janda atau duda dan atau anak-
anaknya
d. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan
lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh

38. BIAYA JABATAN
DAN BIAYA PENSIUN
 Biaya jabatan adalah biaya untuk mendapatkan,
menagih, dan memelihara penghasilan yang
besarnya 5 % dari penghasilan bruto, setinggi-
tingginya Rp1.296.000,00 setahun atau
Rp108.000,00 sebulan
 Biaya pensiun adalah biaya untuk mendapatkan,
menagih, dan memelihara uang pensiun yang
besarnya 5 % dari penghasilan bruto berupa
uang pensiun setinggi-tingginya Rp432.000,00
setahun atau Rp36.000,00 sebulan

39. TARIF PAJAK DAN PENERAPANNYA
PPh pasal 21 = PKP x tarif ps 17 UU
PPh
Pegawai tetap, Penerima Pensiun
bulanan, Pegawai tidak tetap,
pemagang, dan calon pegawai,
Distributor MLM dan kegiatan sejenis
lainnya
PPh pasal 21 = PB x tarif ps 17 UU
PPh
Honorarium, uang saku, hadiah,
beasiswa, komisi, jasprod,tantiem,
gratifikasi, bonus, penarikan dana dari
dana pensiun
PPh pasal 21 = (PB x 50 %) x 15 % Pengacara, dokter, akuntan, arsitek,
konsultan, notaris, penilai, dan
aktuaris
PPh pasal 21 sehari = (PB sehari –
Rp24.000,00) x 5 %
Tarif sebesar 5% diterapkan atas upah
haria, upah mingguan, upah satuan,
upah borongan, dan uang saku harian
yang jumlahnya melebihi Rp24.000,00
sehari tetapi tidak melebihi
Rp240.000,00 dalam satu bulan
takwim dan atau tidak dibayarkan
secara bulanan

40. CARA MENGHITUNG
PPh PASAL 21
Cara menghitung PPh pasal 21 bulanan atas penghasilan teratur pegawai tetap:
1. Untuk menghitung PPh pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap, terlebih dahulu
dicari penghasilan netto sebulan. Penghasilan netto sebulan diperoleh dengan cara
mengurangi penghasilan bruto dengan biaya jabatan, iuran pensiun, iuranTHT atau
Tunjangan HariTua yang dibayar oleh pegawai, kemudian disetahunkan
2. a. Untuk memperoleh penghasilan netto setahun penghasilan netto sebulan dikalikan
12
b. Dalam hal seorang pegawai tetap kewajiban pajak subjektifnya sebagai WP pajak
dalam negeri sudah ada sejak awal tahun, tetapi mulai bekerja setelah bulan Januari,
maka penghasilan netto yang disetahunkan tersebut dihitung dengan mengalikan
penghasilan netto sebulan dengan banyaknya bulan sejak pegawai yang
bersangkutan mulai bekerja s/d bln desember
c. Penghasilan netto yang disetahunkan pada huruf a atau b di atas, selanjutnya
dikurangi dengan PTKP untuk memperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP). Atas dasar
PKP tsb kemudian dihitung PPh pasal 21 setahun
d. Untuk memperoleh jumlah PPh pasal 21 sebulan. Jumlah PPh pasal 21 setahun atas
penghasilansebagaimana dimaksud pada huruf a dibagi dengan 12
e. Untuk memperoleh jumlah PPh Ps 21sebulan atas penghasilan sebagaimana
dimaksud pada huruf b, jumlah PPh ps 21 setahun dibagi dengan banyaknya bulan
pegawai ybs bekerja

41. 3. a. Apabila pajak yang terutang oleh pemberi kerja
tidak didasarkan atas masa gaji sebulan, maka
untuk penghitungan PPh ps 21 jumlah penghasilan
tsb terlebih dahulu dijadikan penghasilan bulanan
dengan menggunakan faktor perkalian sbb: 1) gaji
utk masa seminggu dikalikan dengan 4, 2)Gaji utk
masa sehari dikalikan dengan 26.
b. Selanjutnya dilakukan penghitungan PPh ps 21
sebulan dengan cara seperti angka 2 di atas
c. PPh ps 21 atas penghasilan seminggu dihitung
berdasarkan PPh ps 21 sebulan pada huruf b dibagi
4, sedangkan PPh ps 21 atas penghasilan sehari
dihitung berdasarkan PPh ps 21 sebulan pada huruf
b dibagi 26

42. 4. Jika kepada pegawai disamping dibayar gaji bulanan juga dibayar kenaikan gaji
yang berlaku surut (rapel), misalnya untuk 4 (empat) bulan, maka penghitungan
PPh ps 21 atas rapel tsb adalah sbb:
a. rapel dibagi dengan banyaknya bulan perolehan rapel tsb (dalam hal ini 4
bulan)
b. hasil pembagian rapel tsb ditambahkan pada gaji setiap bulan sebelum adanya
kenaikan gaji yang sudah dikenakan pemotongan PPh ps 21
c. PPh ps 21 atas gaji untuk bulan-bulan setelah ada kenaikan, dihitung kembali
atas dasar gaji baru setelah ada kenaikan
d. PPh ps 21 terutang atas tanbahan gaji untuk bulan-bulan dimaksud adalah
selisih antara jumlah pajak yang dihitung berdasarkan huruf c dikurangi jumlah
pajak yang telah dipotong berdasarkan huruf b
5. Apabila kepada pegawai disamping dibayar gaji yang didasarkan masa gaji kurang
dari satu bulan juga dibayar gaji lain mengenai masa yang lebih lama dari satu
bulan (rapel) seperti tersebut pada angka 4, maka cara penghitungan PPh ps 21-
nya adalah sesuai dengan yang telah ditetapkan pada angka 4 dengan
memperhatikan ketentuan pada angka 3
6. Pemotongan PPh ps 21 atas lembur dan penghasilan lain yang sejenis yang
diterima atau diperoleh pegawai bersamaan dengan gaji bulanannya, yaitu
dengan menggabungkannya pada gaji bulanannya

43. 7. Penghitungan PPh ps 21 atas uang pensiun bulanan yang diterima atau
diperoleh penerima pensiun pada tahun pertama adalah sbb:
a. terlebih dahulu dihitung penghasilan netto sebulan yang diperoleh
dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya pensiun,
kemudian dikalikan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan
menerima pensiun s./d bln desember
b. penghasilan netto yang disetahunkan tsb ditambah dg penghasilan netto
dalam tahun ybs yang diterima atau diperoleh dari pemberi kerja
pegawai ybs pensiun sesuai dg yg tercantum dlm bukti pemotongan PPh
ps 21 sebelum pensiun
c. untuk menghitung PKP, jumlah penghasilan pada huruf b tsb dikurangi
dg PTKP, dan selanjutnya dihitung PPh ps 21 atas PKP tsb
d. PPh ps 21 atas uang pensiun dalam tahun ybs dihitung dengan cara
mengurangi PPh ps 21 pada huruf c dengan PPh ps 21 yang terutang
dari pemberi kerja sebelum pegawai ybs pensiun sesuai dengan yang
tercantum dalam bukti pemotongan PPh ps 21 sebelum pensiun
e. PPh ps 21 atas uang pensiun bulanan adalah sebesar PPh ps 21 seperti
tersebut pada huruf d dibagi dengan banyaknya bulan sebagaimana
pada huruf a
8. Penghitungan PPh ps 21 atas uang pensiun bulanan untuk tahun kedua
dan selanjutnya adalah sbb:
a. terlebih dahulu dihitung penghasilan netto sebulan yang diperoleh dg
cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya pensiun
b.selanjutnya PPh ps 21 dihitung dg cara seperti tsb pada angka 2 huruf
a, c, dan d

44. Cara menghitung PPh pasal 21 atas Penghasilan Tidak Teratur
1. Apabila kepada pegawai tetap diberikan jasa produksi, tantiem, gratifikasi,
bonus, premi, tunjangan hari raya, dan penghasilan lain semacam itu yang
sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali setahun, maka PPh ps 21
dihitung dan dipotong dengan cara sbb:
a. dihitung PPh ps 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan ditambah
dengan penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi, dsb
b. dihitung PPh ps 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan tanpa
tantiem, jasa produksi, dsb
c. selisih antara PPh ps 21 menurut penghitungan huruf a dan huruf b adalah
PPh ps 21 atas penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi, dsb
2. Dalam hal penerimaan penghasilan tsb pada angka 1 adalah mantan pegawai,
maka PPh ps 21 dihitung dg cara menerapkan tarif pasal 17 UU PPh atas jumlah
PB
3. Untuk perusahaan yang masuk program jamsostek, premi asuransi kecelakaan
kerja, premi asuransi kematian yang dibayar oleh pemberi kerja merupakan
penghasilan bagi pegawai. Ketentuan sama diberlakukan juga bagi premi
asuransi kesehatan, , kecelakaan kerja, jiwa, dwiguna, dan asuransi bea siswa
yang dibayarkan oleh pemberi kerja untuk pegawai kepada perusahaan
asuransi lainnya. Dalam menghitung PPh ps 21, premi tsb digabungkan dg
penghasilan bruto yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pegawai
4. Atas penarikan dana dari dana pensiun lembaga keuangan oleh peserta
program pensiun dipotong PPh ps 21 oleh dana pensiun lembaga keuangan ybs
dari jumlah bruto yang dibayarkan tanpa memperhatikan penghasilan lainnya
dari peserta ybs