Dokumen tersebut membahas tentang hukum pajak dan sejarah pajak di Indonesia dan dunia. Secara garis besar, dibahas tentang definisi pajak menurut para ahli, dasar hukum pajak di Indonesia, sejarah sistem pajak di berbagai negara sejak zaman dahulu hingga sekarang, serta reformasi sistem pajak di Indonesia.

2. AGENDA :AGENDA :
1.1. HUKUMHUKUM
2.2. PAJAKPAJAK
3.3. HUKUM PAJAKHUKUM PAJAK
4.4. DASAR HUKUM PAJAKDASAR HUKUM PAJAK
5.5. SEJARAH PAJAKSEJARAH PAJAK
- Dunia- Dunia
- Indonesia- Indonesia
6. FUNGSI PAJAK6. FUNGSI PAJAK
7. Kedudukan Hukum Pajak7. Kedudukan Hukum Pajak
8. Referensi Buku8. Referensi Buku

3. P A J A KP A J A K

4. DEFINISI PAJAK :DEFINISI PAJAK :
Mr. Dr. N.J FieldmannMr. Dr. N.J Fieldmann dalam bukunyadalam bukunya
yang berjudulyang berjudul De overheidsmiddelen vanDe overheidsmiddelen van
IndonesiaIndonesia, Leiden (1949),, Leiden (1949), pajak adalahpajak adalah
prestasi yang dipaksakan sepihak &prestasi yang dipaksakan sepihak &
terutang kepada penguasa ( menurutterutang kepada penguasa ( menurut
norma – norma yang ditetapkannyanorma – norma yang ditetapkannya
secara umum ), tanpa adanya kontra –secara umum ), tanpa adanya kontra –
prestasi, & semata – mata digunakanprestasi, & semata – mata digunakan
untuk menutup pengeluaran –untuk menutup pengeluaran –
pengeluaran umum.pengeluaran umum.

5.  Prof. Dr. M.J.H SmeetsProf. Dr. M.J.H Smeets dalam bukunyadalam bukunya
de Economische Betekenis derde Economische Betekenis der
BelastingenBelastingen, 1951,, 1951, pajak adalah prestasipajak adalah prestasi
kepada pemerintah yang terutang melaluikepada pemerintah yang terutang melalui
norma – norma umum dan yang dapatnorma – norma umum dan yang dapat
dipaksakan tanpa adanya kontra –dipaksakan tanpa adanya kontra –
prestasi yang dapat ditunjukkan dalamprestasi yang dapat ditunjukkan dalam
kasus yang bersifat individual yangkasus yang bersifat individual yang
maksudnya adalah untuk membiayaimaksudnya adalah untuk membiayai
pengeluaran pemerintah.pengeluaran pemerintah.

6.  Dr. Soeparman SoemahamidjajaDr. Soeparman Soemahamidjaja
dalam disertasinya yang berjudul “ Pajakdalam disertasinya yang berjudul “ Pajak
Berdasarkan Asas Gotong – Royong “,Berdasarkan Asas Gotong – Royong “,
Universitas Padjajaran, Bandung, 1964,Universitas Padjajaran, Bandung, 1964,
menyatakan bahwamenyatakan bahwa pajak adalah iuranpajak adalah iuran
wajib berupa uang atau barang yangwajib berupa uang atau barang yang
dipungut oleh penguasa berdasarkandipungut oleh penguasa berdasarkan
norma – norma hukum, guna menutupnorma – norma hukum, guna menutup
biaya produksi barang dan jasa kolektifbiaya produksi barang dan jasa kolektif
dalam mencapai kesejahteraan umumdalam mencapai kesejahteraan umum..

7.  Prof. Dr. P.J.A AdrianiProf. Dr. P.J.A Adriani beliau pernahbeliau pernah
menjabat guru besar hukum pajak padamenjabat guru besar hukum pajak pada
Universitas Amsterdam dan pemimpinUniversitas Amsterdam dan pemimpin
International Bureau of FiscalInternational Bureau of Fiscal
DocumentationDocumentation (IBFD) di Amsterdam(IBFD) di Amsterdam
 ““Pajak adalah iuran kepada negara (yangPajak adalah iuran kepada negara (yang
dapat dipaksakan) yang terutang olehdapat dipaksakan) yang terutang oleh
mereka yang wajib membayarnya menurutmereka yang wajib membayarnya menurut
peraturan, tanpa mendapat prestasiperaturan, tanpa mendapat prestasi
kembaliyang langsung dapat ditunjuk dankembaliyang langsung dapat ditunjuk dan
yang kegunaanya untuk membayaiyang kegunaanya untuk membayai
pengeluaran umum terkait dengan tugaspengeluaran umum terkait dengan tugas
negara dalam menyelenggaraannegara dalam menyelenggaraan
pemerintahan.”pemerintahan.”

8. UU No. 28/2007 (KUP) Pasal 1 angka 1 : “
“PAJAK adalah kontribusi wajib pajak
kepada negara yang terutang oleh
orang pribadi atau badan yang
bersifat memaksa berdasarkan
undang-undang dengan tidak
mendapatkan imbalan secara
langung dan digunakan untuk
keperluan negara bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat”.

9. H U K U MH U K U M
PAJAKPAJAK

10. Hukum PajakHukum Pajak ::
Merupakan Pajak dalam Persepktif hukum,Merupakan Pajak dalam Persepktif hukum,
karena pajak itu sendiri dapat di lihat darikarena pajak itu sendiri dapat di lihat dari
perspektif atau pendekatan berbagai aspekperspektif atau pendekatan berbagai aspek
Misalnya :Misalnya :
- Melalui pendekatanMelalui pendekatan HukumHukum
- Melalui pendekatanMelalui pendekatan Sosial PolitikSosial Politik
- Melalui pendekatanMelalui pendekatan Ekonomi, keuangan NegaraEkonomi, keuangan Negara
- Melalui pendekatanMelalui pendekatan Manajemen & BisnisManajemen & Bisnis
- Melalui pendekatanMelalui pendekatan AkuntansiAkuntansi
- Melalui pendekatanMelalui pendekatan AdministrasiAdministrasi
- Melalui pendekatanMelalui pendekatan Teologis, FilsafatTeologis, Filsafat

11. Hukum PajakHukum Pajak : dari definisi pajak, maka: dari definisi pajak, maka
Pajak berkaitan dengan UU.Pajak berkaitan dengan UU.
Jadi Hukum Pajak adalah sekumpulanJadi Hukum Pajak adalah sekumpulan
peraturan pajak yang mengaturperaturan pajak yang mengatur
hubungan antara Pemerintah sebagaihubungan antara Pemerintah sebagai
pemungut pajak dan rakyat sebagaipemungut pajak dan rakyat sebagai
pembayar pajak.pembayar pajak.

12. Hukum PajakHukum Pajak : dari definisi pajak, maka: dari definisi pajak, maka
Pajak berkaitan dengan UU.Pajak berkaitan dengan UU.
Jadi Hukum Pajak adalah sekumpulanJadi Hukum Pajak adalah sekumpulan
peraturan pajak yang mengaturperaturan pajak yang mengatur
hubungan antara Pemerintah sebagaihubungan antara Pemerintah sebagai
pemungut pajak dan rakyat sebagaipemungut pajak dan rakyat sebagai
pembayar pajak.pembayar pajak.

13. Dasar HUKUM Pajak :Dasar HUKUM Pajak :
PANCASILA : Sila ke-5PANCASILA : Sila ke-5
““Keadilan sosial bagi seluruh rakyatKeadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia“.Indonesia“.
UUD 1945 Pasal 23AUUD 1945 Pasal 23A
""pajak dan pungutan lain yang bersifatpajak dan pungutan lain yang bersifat
memaksa untuk keperluan negara diaturmemaksa untuk keperluan negara diatur
dalam undang-undang.dalam undang-undang.""

14.  UUD 1945 Pasal 23A.UUD 1945 Pasal 23A.
 Slogan pada Revolusi di US (1775-Slogan pada Revolusi di US (1775-
1783) :1783) :
 ““No Taxation withoutNo Taxation without
Representation”Representation”
 ““Taxation without Representaion isTaxation without Representaion is
tyranny”.tyranny”.
 ““Taxation without Representaion isTaxation without Representaion is
Robbery”.Robbery”.

15. Rakyat sebagai unsur suatu Negara harus tundukRakyat sebagai unsur suatu Negara harus tunduk
dan patuh terhadap pemerintah, hal inidan patuh terhadap pemerintah, hal ini
diungkapkan olehdiungkapkan oleh J.J. RousseauJ.J. Rousseau yangyang
menjelaskan mengapa masyarakat harus patuhmenjelaskan mengapa masyarakat harus patuh
kepada pemerintah. Penjelasan ini biasakepada pemerintah. Penjelasan ini biasa
disebut dengan “disebut dengan “Le Contract SocialLe Contract Social” atau” atau
perjanjian masyarakat.perjanjian masyarakat.
SEJARAH PAJAK DIDUNIA
Pajak sebenarnya sudah ada sejak dahulu
kala semenjak adanya pemerintahan atau
Negara diantaranya :

16. pada tahun 1638-1715 di perancis yang saat itupada tahun 1638-1715 di perancis yang saat itu
diperintah raja Lodwijk XIV yang menganut sistemdiperintah raja Lodwijk XIV yang menganut sistem
absolut monarchiabsolut monarchi
 pada tahun 509-27 SM jaman romawi biasa disebutpada tahun 509-27 SM jaman romawi biasa disebut
censorcensor atauatau questorquestor..
 Di Mesir saat pembangunan piramida, ada pungutanDi Mesir saat pembangunan piramida, ada pungutan
baik uang, harta benda maupun tenaga.Pada zamanbaik uang, harta benda maupun tenaga.Pada zaman
Firaun/Yusuf (3000 sm) : Pungutan 5% dari hasilFiraun/Yusuf (3000 sm) : Pungutan 5% dari hasil
pertanian.pertanian.
 Pada abad ke XIV di spanyol, yaituPada abad ke XIV di spanyol, yaitu pajak penjualanpajak penjualan
yang disebutyang disebut AlcabalaAlcabala
 Di inggris terdapatDi inggris terdapat TaxTax dandan import contributionimport contribution didi
perancis disebutperancis disebut droitdroit, di jerman ada, di jerman ada SteuerSteuer,, abagadeabagade,,
gebuhr, Tributo, Gravamengebuhr, Tributo, Gravamen, di spanyol terdapat, di spanyol terdapat tasa,tasa, didi
belanda terdapatbelanda terdapat belastingbelasting..
SEJARAH PAJAK DIDUNIA

17. SEJARAH PAJAK DI INDONESIA
Di Indonesia sudah ada sejak tahun 1311 oleh
kerajaan Majapahit yang saat itu di rajai oleh
Kertarajasa Jayawardhana (berdasarkan adanya
prasasti pembebasan pajak warga desa Adan-
Adan karena jasa kepada raja.)
Di Indonesia sudah lama dilakukan pungutan
berupa uang, upeti bahkan tenaga kerja/natura
kemudian bertambah lagi pada tahun 1602(VOC),
tahun 1830 sampai tahun 1870 (kultur steel),
oleh Raffles dan Ladrent pada tahun 1813 berupa
pajak rumah

18. Etimologis : PajakEtimologis : Pajak
 Pulau Jawa dikuasasi oleh pemerin-Pulau Jawa dikuasasi oleh pemerin-
tahan Kolonial Inggris dalam tahuntahan Kolonial Inggris dalam tahun
1811-18141811-1814
 Thomas Stamford RafflesThomas Stamford Raffles. Dimana pada tah. Dimana pada tah
un 1813 dikeluarkan peraturanun 1813 dikeluarkan peraturan
LandrentestelselLandrentestelsel.. Lantas pendudukLantas penduduk
menamakan pembayaranmenamakan pembayaran landrentelandrente
ituitu “pajeg”“pajeg”atauatau “duwit pajeg”“duwit pajeg” yangyang
berasal dari kata bahasa Jawaberasal dari kata bahasa Jawa
sebagaisebagai ”ajeg””ajeg”, artinya, artinya tetaptetap..

19. Jadi dengan “pajeg” atau “duwit pajeg” diartikassebagai jJadi dengan “pajeg” atau “duwit pajeg” diartikassebagai j
umlah uang yang tetap pada tiapumlah uang yang tetap pada tiap
tahunnya harus dibayar dalam jumlah yangtahunnya harus dibayar dalam jumlah yang
sama.sama.
Teori lain :Teori lain :
 istilahistilah “pajeg“pajeg” itu bermula dari bahasa Belanda“” itu bermula dari bahasa Belanda“pacht”pacht”
yang berartiyang berarti “sewa tanah”“sewa tanah” yang harusdibayar olehyang harusdibayar oleh
penduduk, terutama di Jawa pada zaman kolonialpenduduk, terutama di Jawa pada zaman kolonial
Belanda, hingga rakyat terbiasa menyebutBelanda, hingga rakyat terbiasa menyebut
pachtpacht lama-lama menjadilama-lama menjadi pajegpajeg..

20. SEJARAH UU.PAJAK DI INDONESIA
Ordonansi Rumah Tangga
(Stbl 1908 No. 13)
Ordonansi Bea Balik Nama
(Stbl 1924 No. 291)
Ordonansi Pajak Upah
(Stbl 1934 No. 611)
Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor
(Stbl 1934 No. 718)
Aturan Bea Materai
(Stbl 1921 No. 498)
_____________
Ordonansi = Peraturan Pemerintah/kerajaan

21. Reformasi PajakReformasi Pajak
 Latar belakang:Latar belakang:
1.1. Sebelum tahun 1984Sebelum tahun 1984 terlalu bnykterlalu bnyk
UU yg membuat rakyat bingung.UU yg membuat rakyat bingung.
2.2. Pembuat membuat banyak uangPembuat membuat banyak uang
diusahakan diperoleh dr DN dlmdiusahakan diperoleh dr DN dlm
bentuk pajak.bentuk pajak.
3.3. Tk. pendidikan masyarat yg mshTk. pendidikan masyarat yg msh
rendahrendah butuh sistem yangbutuh sistem yang
sederhana, tegas dan lugassederhana, tegas dan lugas

22.  Sebab perombakan pajak : negara harusSebab perombakan pajak : negara harus
membangun dg kekuatan sendiri shg harusmembangun dg kekuatan sendiri shg harus
meningkatkan penerimaan negara darimeningkatkan penerimaan negara dari
sektor pajak.sektor pajak.
 Tujuan:Tujuan:
1.1. UU pajak nasional yg sesuai denganUU pajak nasional yg sesuai dengan
Pancasila& UUD 1945Pancasila& UUD 1945
2.2. Menciptakan masyarakat yang sadar akanMenciptakan masyarakat yang sadar akan
pajakpajak
3.3. Meningkatkan pembangunan denganMeningkatkan pembangunan dengan
meningkatkanmeningkatkan public savingpublic saving  pajakpajak

23. Tax ReformTax Reform
1.1.Kronologis Urutan UU KUP setelah era ReformasiKronologis Urutan UU KUP setelah era Reformasi
PerpajakanPerpajakan
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007
- Peraturan Pemerintah (Perpu) No. 5 tahun 2008 (karena ada- Peraturan Pemerintah (Perpu) No. 5 tahun 2008 (karena ada
Sunset Policy)Sunset Policy)
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009
2. Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan2. Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
SEJARAH UU.PAJAK DI INDONESIA

24. Tax ReformTax Reform
3.Kronologis Urutan UU PPN setelah era Reformasi3.Kronologis Urutan UU PPN setelah era Reformasi
PerpajakanPerpajakan
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 (Penetapan Pemberlakuan- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 (Penetapan Pemberlakuan
UU PPN)UU PPN)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009
4. Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan4. Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985
- Undang-- Undang-
5. Undang-Undang tentang Bea Meterai (BM)5. Undang-Undang tentang Bea Meterai (BM)
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985
Undang Nomor 12 Tahun 1994Undang Nomor 12 Tahun 1994
SEJARAH UU.PAJAK DI INDONESIA

25.  Tax ReformTax Reform
6. Undang-Undang tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan6. Undang-Undang tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB)Bangunan (BPHTB)
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 (Penetapan Pemberlakuan- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 (Penetapan Pemberlakuan
UU BPHTB)UU BPHTB)
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000
7. Undang-Undang tentang Penagihan Pajak dengan Surat7. Undang-Undang tentang Penagihan Pajak dengan Surat
Paksa (PPSP)Paksa (PPSP)
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000
8. Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak8. Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002
9. Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi9. Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi
DaerahDaerah
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
SEJARAH UU.PAJAK DI INDONESIA

26. 1. BUDGETAIR1. BUDGETAIR
Penerimaan NegaraPenerimaan Negara; memasukkan uang; memasukkan uang
sebanyak-banyaknya ke Kas Negara.sebanyak-banyaknya ke Kas Negara.
2. REGULEREND2. REGULEREND
MengaturMengatur;; pajak digunakan sebagai alatpajak digunakan sebagai alat
u/ mengatur masyarakat di bidangu/ mengatur masyarakat di bidang
ekonomi, sosial, politik dengan tujuanekonomi, sosial, politik dengan tujuan
tertentu.tertentu.
FUNGSI PAJAK

27. Kedudukan HUKUM PAJAK dalam Tata
Hukum di Indonesia Menurut Rochmat Soemitro
HUKUM
HUKUM
PRIVAT
HUKUM
PUBLIK
HUKUM
PERDATA
HUKUM
DAGANG
HUKUM
Tata Negara
HUKUM
PIDANA
HUKUM
Adm.Neg.
Hk.PAJAK
Hk. Kete-
ngkerjaan
Hk. Ke-
uangan
Neg,dll.

28. Menurut P.J.A. Adriani Hukum Pajak bukan bagian dari Hukum AdmMenurut P.J.A. Adriani Hukum Pajak bukan bagian dari Hukum Adm
Negara, Karena Hukum Pajak berdiri sendiri, maka :Negara, Karena Hukum Pajak berdiri sendiri, maka :
1.1. Tugas Hukum Pajak berbeda dengan Hukum Adm. Negara.Tugas Hukum Pajak berbeda dengan Hukum Adm. Negara.
2.2. Hukum Pajak dapat digunakan secara langsung sebagai politikHukum Pajak dapat digunakan secara langsung sebagai politik
PerekonomianPerekonomian
3.3. Hukum Pajak memiliki istilah & tata tertib tersendiri untuk bidangHukum Pajak memiliki istilah & tata tertib tersendiri untuk bidang
pekerjaannya.pekerjaannya.
Kedudukan HUKUM PAJAK dalam Tata
Hukum di Indonesia Menurut P.J.A. Adriani
HUKUM
HUKUM
PRIVAT
HUKUM
PUBLIK
HUKUM
PERDATA
HUKUM
DAGANG
HUKUM
Tata
Neg.
HUKUM
PIDANA
HUKUM
Adm.Neg
HUKUM
PAJAK

29. Refrensi Buku :Refrensi Buku :
Boediono, B.”Uraian Dasar Pajak Negara (Umum) & Administrasinya”.Boediono, B.”Uraian Dasar Pajak Negara (Umum) & Administrasinya”.
Jakarta : Berita Pajak, 1982.Jakarta : Berita Pajak, 1982.
Brotodihardjo, R.Santoso. “ Pangatar Ilmu Hukum Pajak”. Bandung :Brotodihardjo, R.Santoso. “ Pangatar Ilmu Hukum Pajak”. Bandung :
PT.Rafika Aditama, 1998.PT.Rafika Aditama, 1998.
Buana, Hadi. “ Peradilan Pajak : Sebagai Sistem Penyelesaiann SengketaBuana, Hadi. “ Peradilan Pajak : Sebagai Sistem Penyelesaiann Sengketa
Pajak Di Indonesia”. Jakarta :Pajak Di Indonesia”. Jakarta :
IHC, 2012.IHC, 2012.
Gade, Jamaludin & Muhamad. “ Hukum Pajak”.Jakarta :Gade, Jamaludin & Muhamad. “ Hukum Pajak”.Jakarta :
FE-UI, 2004.FE-UI, 2004.
Ilyas, Wirawan B & Richard Burton. “ Hukum Pajak”.Jakarta :Ilyas, Wirawan B & Richard Burton. “ Hukum Pajak”.Jakarta :
Salemba Empat, 2004.Salemba Empat, 2004.
Kurniawan, Anang Mury. “ Upaya Hukum Terkait denganKurniawan, Anang Mury. “ Upaya Hukum Terkait dengan
Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak”.Yogyakarta :Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak”.Yogyakarta :
Graha Ilmu, 2011.Graha Ilmu, 2011.

30. Muttaqin, Zainal.”Muttaqin, Zainal.”Tax AmnestyTax Amnesty Di Indonesia”. Bandung : PT.RafikaDi Indonesia”. Bandung : PT.Rafika
Aditama, 2013.Aditama, 2013.
Pandiangan, Liberty.” Modernisasi & Reformasi PelayananPandiangan, Liberty.” Modernisasi & Reformasi Pelayanan
Perpajakan”. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2008.Perpajakan”. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2008.
_______________ . “ Pemahaman Praktis UU.Perpajakan Indonesia_______________ . “ Pemahaman Praktis UU.Perpajakan Indonesia
Jakarta : Erlangga, 2002.Jakarta : Erlangga, 2002.
Pudyatmoko, Y. Sri. “ Penegakan & Perlindungan Hukum Di BidangPudyatmoko, Y. Sri. “ Penegakan & Perlindungan Hukum Di Bidang
Pajak”.Jakarta : Salemba Empat, 2007.Pajak”.Jakarta : Salemba Empat, 2007.
Purwanto, Wawan H. “Purwanto, Wawan H. “Turmoil of The Juristical politics inTurmoil of The Juristical politics in
Indonesia”. Jakarta : CMB Press, 2012.Indonesia”. Jakarta : CMB Press, 2012.
Rosdiana, Haula & Edi Slamet Irianto. “ Panduan Lengkap Tata CaraRosdiana, Haula & Edi Slamet Irianto. “ Panduan Lengkap Tata Cara
Perpajakan Di Indonesia”. Jakarta:Perpajakan Di Indonesia”. Jakarta:
Visimedia, 2011.Visimedia, 2011.

31. Saidi, M. Djafar. ”Hukum Acara Peradilan Pajak”. Jakarta : RajawaliSaidi, M. Djafar. ”Hukum Acara Peradilan Pajak”. Jakarta : Rajawali
Pers, 2013.Pers, 2013.
______________. “ Pembaruan Hukum Pajak “. Jakarta : Rajawali______________. “ Pembaruan Hukum Pajak “. Jakarta : Rajawali
Pers, 2011.Pers, 2011.
Saidi, M. Djafar & Eka Merdekawati Djafar.”Kejahatan Di BidangSaidi, M. Djafar & Eka Merdekawati Djafar.”Kejahatan Di Bidang
Perpajakan”. Jakarta : Rajawali Pers 2011.Perpajakan”. Jakarta : Rajawali Pers 2011.
Santoso, Hartiadi Budi.”Santoso, Hartiadi Budi.” Don’t Take Action Before Knowing The TaxDon’t Take Action Before Knowing The Tax
Implications ( Covering Important Subjects in Doing Business inImplications ( Covering Important Subjects in Doing Business in
Indonesia)”. Jakarta : Red & White Publishing, 2013.Indonesia)”. Jakarta : Red & White Publishing, 2013.
Siahaan, Marihot Pahala. Hukum Pajak Formal”. Yogyakarta : GrahaSiahaan, Marihot Pahala. Hukum Pajak Formal”. Yogyakarta : Graha
Ilmu, 2010.Ilmu, 2010.
________________“ Hukum Pajak Material”. Yogyakarta : Graha________________“ Hukum Pajak Material”. Yogyakarta : Graha
Ilmu, 2010.Ilmu, 2010.
Soemitro, H.Rochmat. “ Asas dan Dasar Perpajakan (Jil.1-3)”.Soemitro, H.Rochmat. “ Asas dan Dasar Perpajakan (Jil.1-3)”.
Bandung : PT.Rafika Aditama, 1998.Bandung : PT.Rafika Aditama, 1998.

32. Sommerfeld, Ray MSommerfeld, Ray M.” An Introduction to Taxation.” An Introduction to Taxation”. New York : HBJ,”. New York : HBJ,
1981.1981.
Suandy, Erly.”Hukum Pajak”. Jakarta : Salemba Empat, 2002.Suandy, Erly.”Hukum Pajak”. Jakarta : Salemba Empat, 2002.
Syofyan, Syofrin & Asyhar Hidayat. “ Hukum Pajak danSyofyan, Syofrin & Asyhar Hidayat. “ Hukum Pajak dan
Permasalahannya”. Bandung : PT.Rafika Aditama, 2003.Permasalahannya”. Bandung : PT.Rafika Aditama, 2003.
Tjia Siauw Jan.” Pengadilan Pajak : Upaya Hukum dan Keadilan BagiTjia Siauw Jan.” Pengadilan Pajak : Upaya Hukum dan Keadilan Bagi
Wajib Pajak”. Bandung : PT.Alumni, 2013.Wajib Pajak”. Bandung : PT.Alumni, 2013.
Waluyo, Bambang.” Tindak Pidana Perpajakan”. Jakarta : PT.Waluyo, Bambang.” Tindak Pidana Perpajakan”. Jakarta : PT.
Pradnya Paramita, 1994.Pradnya Paramita, 1994.
UU.KUPUU.KUP
UU.PPhUU.PPh
UU.PPNUU.PPN
UU.Bea MateraiUU.Bea Materai
UU.PBBUU.PBB
UU.BPHTBUU.BPHTB
UU.PPSPUU.PPSP
UU.Pengadilan PajakUU.Pengadilan Pajak