Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdarakan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-beasrnya kemakmuran rakyat
Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdarakan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-beasrnya kemakmuran rakyat
Presentasi tentang surat berharga, didalamnya kami lebih berfokus pada Sertifikat Deposito dan Sertifikat Bank Indonesia. Semoga bermanfaat untuk pembelajarannya yaah
BEBERAPA KETENTUAN DALAM PANDUAN INI DAPAT BERUBAH MENGIKUTI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. WAJIB PAJAK YANG MEMERLUKAN BANTUAN DAPAT MENGHUBUNGI PETUGAS ACCOUNT REPRESENTATIVE (AR) YANG ADA DI SEKSI PENGAWASAN DAN KONSULTASI ATAU PETUGAS HELP DESK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK SETEMPAT ATAU KP2KP SETEMPAT
BEBERAPA KETENTUAN DALAM PANDUAN INI DAPAT BERUBAH MENGIKUTI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. WAJIB PAJAK YANG MEMERLUKAN BANTUAN DAPAT MENGHUBUNGI PETUGAS ACCOUNT REPRESENTATIVE (AR) YANG ADA DI SEKSI PENGAWASAN DAN KONSULTASI ATAU PETUGAS HELP DESK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK SETEMPAT ATAU KP2KP SETEMPAT
BEBERAPA KETENTUAN DALAM PANDUAN INI DAPAT BERUBAH MENGIKUTI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. WAJIB PAJAK YANG MEMERLUKAN BANTUAN DAPAT MENGHUBUNGI PETUGAS ACCOUNT REPRESENTATIVE (AR) YANG ADA DI SEKSI PENGAWASAN DAN KONSULTASI ATAU PETUGAS HELP DESK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK SETEMPAT ATAU KP2KP SETEMPAT
beberapa ketentuan dalam panduan ini dapat berubah mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
beberapa ketentuan dalam panduan ini dapat berubah mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.beberapa ketentuan dalam panduan ini dapat berubah mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.beberapa ketentuan dalam panduan ini dapat berubah mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.beberapa ketentuan dalam panduan ini dapat berubah mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.beberapa ketentuan dalam panduan ini dapat berubah mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PENERIMAAN PPnBM SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN APBNLailyAnandaPG
Pajak adalah sarana bagi pemerintah untuk memenuhi penerimaan pendapatan kas negara karena pajak merupakan sumber penerimaaan negara. Salah satu usaha untuk mengembangkan APBN adalah pemerintah akan meningkatkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dengan itu rakyat kecil tidak terbebani. Dengan demikian pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak didalam Daerah Pabean, Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara diatasnya serta tempat-tempat tertentu Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landas Kontinen yang didalamnya berlaku Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Jenis barang yang dikenakan atas barang mewah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2003 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah No. 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
Kata kunci : APBN, PPnBM
ppt perpajakan membahas tentang apa itu perpajakan dan task bagaimana menyelesaikan perhitungan dalam perpajakan
Definisi Pajak
Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Dari pengertian di atas dapat disimpulkan jika pajak merupakan kontribusi yang harus dilaksanakan wajib pajak. Namun, siapakah wajib pajak itu? Pasal 1 angka 2 UU KUP menjelaskan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Fungsi Pajak
Fungsi pajak secara umum ada 4, yakni :
Fungsi anggaran (budgetair) sebagai sumber dana bagi pemerintah, untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
Fungsi mengatur (regulerend) sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.
Stabilitas, pajak sebagai penerimaan negara dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah.
Redistribusi Pendapatan, penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
Baca juga Apa Perbedaan Pajak dan Subsidi?
Sistem Pemungutan Pajak
Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem (Mardiasmo, 2011: 7), yaitu sebagai berikut :
1. Official Assessment system
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
2. Self Assessment System
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.
3. With Holding System
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
Manfaat Pajak
Jenis-jenis pajak di Indonesia sangat banyak seperti pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN) serta pajak daerah. Kenapa kita harus membayar pajak? Apa sebenarnya manfaat pajak bagi masyarakat?
Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak.
Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa am
Dana desa adalah sebuah program, pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk mengalokasikan dana kepada desa-desa di seluruh Indonesia guna mendukung pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan di tingkat desa.
Apa itu SP2DK Pajak?
SP2DK adalah singkatan dari Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pajak (KPP) kepada Wajib Pajak (WP). SP2DK juga sering disebut sebagai surat cinta pajak.
Apa yang harus dilakukan jika mendapatkan SP2DK?
Biasanya, setelah mengirimkan SPT PPh Badan, DJP akan mengirimkan SP2DK. Namun, jangan khawatir, dalam webinar ini, enforce A akan membahasnya. Kami akan memberikan tips tentang bagaimana cara menanggapi SP2DK dengan tepat agar kewajiban pajak dapat diselesaikan dengan baik dan perusahaan tetap efisien dalam biaya pajak. Kami juga akan memberikan tips tentang bagaimana mencegah diterbitkannya SP2DK.
Daftar isi enforce A webinar:
https://enforcea.com/
Dapat SP2DK,Harus Apa? enforce A
Apa Itu SP2DK? How It Works?
How to Response SP2DK?
SP2DK Risk Management & Planning
SP2DK? Surat Cinta DJP? Apa itu SP2DK?
How It Works?
Garis Waktu Kewajiban Pajak
Indikator Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak
SP2DK adalah bagian dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Pajak
Penelitian Kepatuhan Formal
Penelitian Kepatuhan Material
Jenis Penelitian Kepatuhan Material
Penelitian Komprehensif WP Strategis
Data dan/atau Keterangan dalam Penelitian Kepatuhan Material
Simpulan Hasil Penelitian Kepatuhan Material Umum di KPP
Pelaksanaan SP2DK
Penelitian atas Penjelasan Wajib Pajak
Penerbitan dan Penyampaian SP2DK
Kunjungan Dalam Rangka SP2DK
Pembahasan dan Penyelesaian SP2DK
How DJP Get Data?
Peta Kepatuhan dan Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi (DSP3)
Sumber Data SP2DK Ekualisasi
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Penghasilan PPh Badan vs DPP PPN
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Gaji , Bonus dll vs PPh Pasal 21
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Jasa, Sewa & Bunga vs PPh Pasal 23/2 & 4 Ayat (2)/15
Sumber Data SP2DK Mirroring
Sumber Data SP2DK Benchmark
Laporan Hasil P2DK (LHP2DK)
Simpulan dan Rekomendasi Tindak Lanjut LHP2DK
Tindak lanjut SP2DK
Kaidah utama SP2DK
How to Response SP2DK?
Bagaimana Menyusun Tanggapan SP2DK yang Baik
SP2DK Risk Management & Planning
Bagaimana menghindari adanya SP2DK?
Kaidah Manajemen Perpajakan yang Baik
Tax Risk Management enforce A APPTIMA
Tax Efficiency : How to Achieve It?
Tax Diagnostic enforce A Discon 20 % Free 1 month retainer advisory (worth IDR 15 million)
Corporate Tax Obligations Review (Tax Diagnostic) 2023 enforce A
Last but Important…
Bertanya atau konsultasi Tax Help via chat consulting Apps enforce A
Materi ini telah dibahas di channel youtube EnforceA Konsultan Pajak https://youtu.be/pbV7Y8y2wFE?si=SBEiNYL24pMPccLe
Produksi dalam pandangan islam dapat didefinisikan sebagai upaya manusia untuk
menghasilkkan barang dan jasa yang bermanfaat untuk dirinya sendiri dan masyarakat
secara umum, dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada dan melalui usaha
yang halal dan berkah. Dalam pandangan islam, tujuan produksi tidak hanya untuk
memenuhi kebutuhan materi manusia, tetapi juga untuk mencapai tujuan spiritual yang
lebih tinggi. Produksi yang dijalankan oleh umat islam harus mengarah pada kemaslahatan
bersama dan memperkuat tali persaudaraan antar sesama muslim.
Untuk mencapai tujuan tersebut, Islam menekankan prinsip-prinsip berikut :
Keadilan
1.
Kemaslahatan Bersama
2.
Etika dan Moralitas
3.
Keterkaitan antara Produksi dan Ibadah
4.
2. KONSEP KONSUMSI DALAM ISLAM
Konsumsi dalam pandangan islam adalah suatu aktivitas mengeluarkan harta yang
dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Konsumsi dapat
dilakukan dengan cara yang halal maupun yang haram, oleh karena itu penting
bagi umat islam agar dapat memenuhi kebutuhannyha dengan cara yang halal
dan membawa berkah.
Konsumsi dalam Islam memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan
manusia. Dalam islam, konsumsi yang dilakukan dengan cara yang halal dan baik
akan membawa keberkahan dan mendatangkan rizki yang halal. Sebaliknya
konsumsi yang dilakukan dengan cara yang haram dan tidak baik akan membawa
malapetaka dan kehancuran. IInvestasi dalam pandangan Islam adalah upaya memanfaatkan harta dengan cara
menanamkan modal pada bidang-bidang usaha tertentu dengan harapan memperoleh
keuntungan dan berkembangnya usaha tersebut, sekaligus memberikan manfaat bagi
masyarakat.
Tujuan utama investasi dalam Islam adalah untuk memperoleh keuntungan yang halal
dan bermanfaat secara ekonomi serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
Investasi dalam Islam juga diharapkan dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi
dan mengurangi kemiskinan serta ketimpangan sosial. Selain itu, investasi juga dianggap
sebagai cara untuk menghargai dan memanfaatkan sumber daya yang diberikan oleh Allah
SWT.
PERAN INVESTASI DALAM
MEININGKATKAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT
Investasi memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Berikut adalah beberapa kontribusi investasi dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat:
a. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Investasi
b. Kontribusi Investasi dalam Menurunkan Tingkat Kemiskinan
c. Peningkatan Kesejahteraan Umum melalui Investasi
4. POTENSI INDUSTRI HALAL
Industri halal memiliki potensi pasar yang besar, terutama di negara-negara mayoritas
Muslim seperti Indonesia, Malaysia, dan Timur Tengah. Selain itu, produk halal juga diminati
oleh konsumen non-Muslim yang mencari produk yang berkualitas, aman dikonsumsi, dan
diproduksi dengan standar yang ketat. Beberapa faktor yang mempengaruhi potensi pasar
industri halal antara lain:
a. Ukuran Pasar Global Industri Halal.
b. Pertumbuhan Pasar Industri Halal.
c. permintaan Masyarakat akan Produk Halal.
3. 1. Official Assessment System
Sistem ini dikenal dengan istilah “sistem SKP” yaitu sistem pemungutan
pajak dimana wewenang untuk menetukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh
wajib pajak berada pada aparat pemungut pajak (fiskus).
2. Self Assessment System
Sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menghitung besarnya
pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak berada pada wajib pajak bersangkutan.
3. With Holding System
Sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya
pajak yang harus di bayarkan oleh wajib pajak tidak berada pada aparat pemungut
pajak maupun wajib pajak tidak berada pada aparat pemungut pajak maupun wajib
pajak melainkan berada pada pihak ketiga yang di tunjuk oleh menteri keuangan.
4. FALSAFAH DAN DASAR HUKUM PAJAK
FALSAFAH PAJAK
Falsafah pajak sesuai dengan falsafah bangsa dan Negara itu sendiri. Karena
falsafah bangsa Indonesia adalah Pancasila dengan sendirinya falsafah pajak
Indonesia juga bersandar pada Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan
Pancasila.
DASAR HUKUM PEMUNGUTAN PAJAK
Dasar hukum pemungutan pajak di Indonesia adalah pasal 23 ayat (2) UUD 1945.
Pasal tersebut menyatakan bahwa: “Segala pajak untuk keperluan negara
berdasarkan undang-undang”. Selanjutnya dalam memori penjelasannya disebutkan
bahwa: “….betapa caranya rakyat sebagai bangsa akan hidup dan dari mana
didapatnya belanja buat hidup harus ditetapkan oleh rakyat itu sendiri, dengan
perantara dewan perwakilannya”.
5. HAMBATANPEMUNGUTANPAJAK
Sudah sewajarnya masyarakat sadar akan kewajibannya, yaitu membayar pajak
dengan benar sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Namun
kenyataannya banyak hambatan dalam pelaksanaan pemungutan pajak,
hambatan tersebut dapat di bedakan sebagai berikut :
PERLAWANAN PASIF
Perlawanan yang terdiri dari
hambatan-hambatan yang
mempersulit pemungutan
pajak yang erat hubungannya
dengan struktur ekonomi,
perkembangan intelektual
dan moral penduduk, serta
sistem pemungutan pajak itu
sendiri.
PERLAWANAN AKTIF
Perlawanan aktif meliputi
semua usaha dan perbuatan
yang secara langsung di
tunjukan terhadap fiskus dan
bertujuan untuk menghindari
pajak.
7. STELSEL PEMUNGUTAN PAJAK
• STELSEL NYATA (RIIL STELSEL)
Stelsel ini mendasarkan pengenaan pajak pada penghasilan yang benar-brnar
diperoleh dalam setiap tahun pajak.
• STELSEL ANGGAPAN (FICTIVE STELSEL)
Stelsel ini bekerja dengan anggapan. Anggapan ini bermacam-macam jalan
pikirannya tergantung dari undang-undang yang mengaturnya.
• STELSEL CAMPURAN
Stelsel ini merupakan kombinasike kedua stelsel diatas. Pada awal tahun besarnya
pajak di hitung berdasarkan suatu anggapan kemudian di akhir tahun besarnya pajak
disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila pajak menurut kenyataanya
lebih besar dari pada menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambahkan
kekurangannya, dan sebaliknya.
8. DASAR PENGENAAN PAJAK
Dasar pengenaan pajak (tax rate)
atau objek pajak adalah keadaa,
perbuatan dan peristiwa-
peristiwa hukum yang harus di
kenakan pajak.
9. Tarif Pajak
TARIF PAJAKPROPORSIONAL atau SEPADAN
Yaitu tarif pemungutan pajak dengan menggunakan
presetase yang tetap (tidak berubah) berapapun jumlah
yang di gunakan sebagai dasar pengenaan pajak.
Contoh :
• Tarif Pajak Hotel dan Restoran adalah 10% dari
jumlah yang di bayarkan dalam rumah makan atau
rumah penginapan.
• Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% dari harga
jual atau jika mengenai jasa adalah 10% dari harga
pengganti.
10. TARIF PAJAK DEGRESIF atau MENURUN
Yaitu tarif pemungutan pajak dengan menggunakan presentase
yang semakin menurun dan semakin besarnya jumlah yang di
gunakan sebagai dasar pengenaan pajak.
Contoh :
Jumlah yang kena
pajak
• Rp 10.000.000,00
• Rp 30.000.000,00
• Rp 50.000.000,00
• Rp 70.000.000,00
Presentasi
Pemungutan
• 10%
• 9%
• 8%
• 7%
Besarnya Pajak
Terhutang
• Rp 1.000.000,00
• Rp 2.700.000,00
• Rp 4.000.000,00
• Rp 4.900.000,00
11. TARIF PAJAK PROGRESIF atau MENINGKAT
Yaitu tarif pemungutan pajak dengan menggunakan
prosentase yang semakin naik dengan semakin
besarnya jumlah yang di gunakan sebagai dasar
pengenaan pajak. Menurut pasal 17 UU No. 36 tahun
2008 tarif pajak yang di terapkan atas Penghasilan
Kena Pajak Bagi :
Wajib Pajak badan bagi dalam negeri dan bentuk
usaha tetap adalah 28%
12. TARIF PAJAKKONSTAN atauTETAP
Yaitu tarif pemungutan pajak dengan jumlah yang sama untuk setiap jumlah,
sehingga besarnya pajak terhutang tidak tergantung pada jumlah (nilai objek) yang
dikenakan pajak.
Contoh :
• Surat-surat berharga seperti : wesel,promes,dan askep yang harga nominalnya lebih
dari Rp. 250.000,00 tetapi tidak lebih dari Rp.1.000.000,00
• Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun, sepanjang harga nominalnya lebih dari
Rp.250.000,00 tetapi tidak lebih dari Rp. 1.000.000,00
• Cek dan Bilyet girom dengan harga nominal berapapun.