perpajakan 1

1. PENGANTAR
PERPAJAKAN
Lusiana Putri Ahmadi,
S.E., M.Ak

2. DASAR-DASAR PERPAJAKAN
• Definisi dan Unsur Pajak
• Syarat Pemungutan Pajak
• Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak
• Kedudukan Hukum Pajak
• Hukum pajak Matriil dan Hukum Pajak Formal
• Pengelompokan Pajak
• Tata Cara Pemungutan Pajak
• Hambatan Pemungutan Pajak
• Tarif Pajak

3. DEFINISI DAN UNSUR PAJAK
Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan
digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat
yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara
langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk
kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah
untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena
dilaksanakan berdasarkan undang-undang.
Pajak Menurut UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas
UU No. 16 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada
negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan UU, dengan tidak mendapatakan imbalan secara langsung dan
digunkan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat.
Pengantar Perpajakan 3
Unsur Pajak Itu sendiri adalah
sebagai berikut.
✓ Kontribusi, Prestasi, Iuran yang
dibayarkan kepada penguasa /
Negara (yang berhak
memungut pajak hanyalah
Negara)
✓ Berdasarkan Undang-undang
serta aturan pelaksanaannya (
dapat dipaksakan)
✓ Tanpa jasa timbal (
kontraprestasi ) dari Negara
yang secara langsung dapat
ditunjukkan
✓ Digunakan untuk membiayai
rumah tangga Negara, yaitu
pengeluaran umum yang
bermanfaat bagi masyarakat
luas

4. FUNGSI PAJAK
Pengantar Perpajakan 4
FUNGSI
ANGGARAN
Sebagai salah satu
sumber dana bagi
pemerintah untuk
membiayai
pengeluaran-
pengeluarannya.
FUNGSI
MENGATUR
Alat untuk mengatur
atau melaksanakan
kebijaksanaan
pemerintah dalam
bidang sosial dan
ekonomi
FUNGSI
STABILITAS
Dengan adanya pajak,
pemerintah memiliki dana
untuk menjalankan
kebijakan yang
berhubngan dengan
stabilitas harga sehingga
inflasi dapat dikendalikan.
FUNSGI
REDISTRIBUSI
PENDAPATAN
Digunakan untuk
membiayai semua
kepentiingan umum,
termasuk pembangunan
yang bisa membuka
kesempatan kerja.

5. SYARAT PEMUNGUTAN PAJAK
5
SYARAT
KEADILAN
SYARAT YURIDIS
SYARAT
EKONOMIS
SYARAT
FINANSIAL
HARUS
SEDERHANA
Pemungutan Pajak
Harus Adil
Pemungutan Pajak
Harus Berdasarkan
Undang-Undang
Tidak Mengganggu
Perekonomian
Pemungutan Pajak
Harus Efisien
Sistem Pemungutan
Pajak Harus Sederhana

6. TEORI PEMUNGUTAN PAJAK
Teori Asuransi
Negara Melindungan keselamatan jiwa, harta benda, dan
hak-hak rakyatnya.
Teori Kepentingan
Pembagian Beban Pajak kepada rakyat didasarkan pada
kepentingan masing-masing orang.
Teori Daya Pikul
Beban Pajak untuk semua orang harus sama beratnya,
artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul
masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul bisa
menggunakan pendekatan objektif atau subjektif.

7. TEORI PEMUNGUTAN PAJAK
Teori Bakti
Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan
rakyat dengan negaranya.
Teori Asas Daya Beli
Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak.
Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari
rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara.

8. KEDUDUKAN HUKUM PAJAK
Hukum Perdata, mengatur hubungan antara satu
individu dengan individu lainnya.
Hukum Publik, mengatur hubungan antara
pemerintah denan rakyatnya. Hukum ini dapat dirinci
lagi sebagai berikut; hukum tata negara hukum tata
usaha, hukum pajak dan hukum pidana
8

9. HUKUM PAJAK MATERIIL
DAN HUKUM PAJAK FORMAL
Hukum Pajak Materiil
Memuat norma-norma yang menerangkan keadaan,
perbuatan, peristiwa hukum yang dikenakan pajak (objek-
objek), siapa yang dikenakan pajak (subjek), berapa besar
pajak yang dikenakan, segala sesuatu tentang timbul dan
hapusnya utang pajak dan hubungan hukum antara
pemerintah dan Wajib Pajak
Contoh: UU PPh, UU PPN
9

10. HUKUM PAJAK MATERIIL
DAN HUKUM PAJAK FORMAL
10
Hukum Pajak Formal
Memuat bentuk / tata cara untuk mewujudkan hukum pajak materiil
menjadi kenyataan, hukum pajak formal ini memuat:
a. Tata cara penetapan utang pajak
b. Hak-hak fiskus untuk mengawasi WP mengenai keadaan, perbuatan
dan peristiwa yang dapat menimbulkan utang pajak
c. Kewajiban WP
, misal penyelenggaraan pembukuan / pencatatan dan
hak-hak Wajib Pajak mengajukan keberatan dan banding
Contoh: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

11. PENGELOMPOKAN PAJAK
Pengantar Perpajakan 11
MENURUT GOLONGANNYA
• Pajak Langsung
• Pajak Tidak Langsung
MENURUT SIFATNYA
• Pajak Subjektif
• Pajak Objektif
MENURUT LEMBAGA
PEMUNGUTNYA
• Pajak pusat
• Pajak Daerah

12. TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
12
STELSEL PAJAK
• Stelsesl Nyata, pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan
yang nyata) sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada
akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya
diketahui.
• Stelsel Anggapan, Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan
yang diatur oleh undang-undang.
• Stelsel Campuran, stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel
nyata dan stelsel anggapan.

13. TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
13
ASAS PEMUNGUTAN PAJAK
• Asas domisili, negara berhak mengenakan pajak atas seluruh
penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik
penghasilan dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk
WP dalam negeri.
• Asas sumber, negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang
bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal WP.
• Asas Kebangsaan, pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan
suatu negara.

14. TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
14
SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK
• Official Assessment System; Sistem ini merupakan sistem
pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (
fiskus ) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang
• Self Assessment System; Sistem ini merupakan sistem pemungutan
pajak yang memberi wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab
kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan,
membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar
• Witholding Tax; Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak
yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau
memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak

15. TIMBUL DAN HAPUSNYA UTANG PAJAK
Pengantar Perpajakan 15
Ajaran Formal, utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat
ketetapan pajak oleh fiscus. Ajaran ini ditetapkan pada official
assessment system.
Ajaran Materiil, utang pajak timbul karena berlakunya undang-
undang. Ajaran ini ditetapkan pada self assessment system.
Sedangkan, terhapusnya utang pajak disebabkan oleh pembayaran,
kompensasi, dan pembebasan dan penghapusan.

16. HAMBATAN PEMUNGUTAN PAJAK
16
PERLAWANAN PASIF
• Perkembangan intelektual dan
moral masyarakat.
• Sistem perpajakan yang
mungkin sulit dipahami
masyarakat.
• Sistem control tidak dapat
dilakukan atau dilaksanakan
dengan baik.
PERLAWANAN AKTIF
• Tax avoidance
• Tax evasion.

17. TARIF PAJAK
Tarif Pajak Sebanding/Proporsional
Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah
yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang
proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak
Contoh: Untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah
pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 11%
Tarif Pajak Tetap
Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah
yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap
Contoh :
Besarnya tarif Bea Materai

18. TARIF PAJAK
Tarif Pajak Progresif
Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang
dikenai pajak semakin besar
Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi:
✓ Tarif progresif progresif: kenaikan persentase semakin besar
✓ Tarif progresif tetap: kenaikan persentase tetap
✓ Tarif progresif degresif: kenaikan persentase semakin kecil
Tarif Pajak Degresif
Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang
dikenai pajak semakin besar.

19. PAJAK NEGARA DAN PAJAK
DAERAH
• Pajak Negara
• Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

20. PAJAK NEGARA
20
PAJAK
PENGHASILAN
PPN DAN PPNBM BEA MATERAI
PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN
BPHTB

21. PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH
21
DASAR HUKUM
Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah

22. THANK YOU
Lusiana Putri Ahmadi
lusi@unusia.ac.id
082346314655