2. PENGERTIAN SERIKAT PEKERJA
Serikat Pekerja
Organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja, baik di
perusahaan maupun diluar perusahaan,
Bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung
jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan
Kepentingan pekerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerja
dan keluarganya.
- Pasal 1 ayat 1 UU NO:21/2000 -
3. Dasar Hukum Serikat Pekerja /Serikat Buruh di Indonesia
Undang-undang Dasar Negara RI Th. 1945
Piagam PBB tentang Hak2 azazi manusia Pasal 20 (ayat 1) dan pasal 23 (ayat 4)
UU No. 18 th. 1956 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 98 mengenai Hak berorganisasi dan
Berunding bersama
KePres No. 23 th. 1998 tentang Pengesahan Konvensi ILO NO. 87 tentang kebabasan
berserikat dan perlindungan hak berorganisasi
KeMenaker No. PER-201/MEN/1999 tentang Pendaftaran Serikat Pekerja
KepMenaker No. PER-16/MEN/2000 tentang tata cara Pendaftaran Serikat Pekerja
UU No. 21 th. 2000 tentang Serikat Pekerja (SP)
UU No. 13 th. 2003 tentang Ketenagakerjaan
UU No. 2 th. 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI)
Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Serikat Pekerja yg bersangkutan
9. Dampak serikat pekerja terhadap manajemen
(Pengusaha)
Setiap keputusan yang diambil oleh manajemen (pengusaha)
akan selalu berdampak kepada pekerja.
Serikat pekerja mempunyai hak untuk mengetahui rancangan
keputusan yang akan di ambil dengan memberikan masukan
ataupun menekan dan mempengaruhi kebijakan yang akan di
ambil bila itu berdampak buruk bagi pekerja.
10. Prinsip Serikat Pekerja
SUKA RELA DAN PERMANEN : serikat pekerja dalam proses perekrutan pekerja mempunyai
tuntutan dan kepentingan yang harus di lindungi dan diperjuangkan dan mereka
membutuhkan serta mengetahui bahwa hanya melalui serikat pekerja tuntutan dan
kepentingan dapat tercapai.sedangkan pengertian permanen berarti mempromosikan atau
menyampaikan tuntutan bersifat jangka panjang ( situasi dan orang mungkin berubah,tetapi
kebutuhan serikat pekerja adalah tetap sama.
KEMANDIRIAN : Serikat pekerja harus mandiri dan terbebas dari pengaruh atau kontrol
pemerintah,manajemen/perusahaan atau partai politik karena serikat pekerja adalah
organisasi dimana di kontrol oleh anggota dan dilaksanakan dan atas nama anggota serta di
biayai oleh anggota.
11. DEMOKRATIS : Serikat pekerja harus demokratis secara penuh.
KESATUAN : Serikat pekerja dengan sendirinya memberikan kekuatan utama dalam kesatuan ,
solidaritas , dan komitmen dari anggotanya.
SOLIDARITAS : Serikat pekerja tumbuh dan berkembang dengan subur karena prinsip
fundamental solidaritas “ ALL FOR ME “ and “ ONE FOR ALL.
12. PERAN DAN FUNGSI SERIKAT PEKERJA
Perlindungan
Peningkatan akan kondisi dan syarat kerja
Perjanjian kerja sama
Menangani keluh kesah anggota
Menyelesaikan perselisihan
Menyediakan manfaat lainnya ( untuk kesejahteraan anggota )
Sebagai suara pekerja
Menyediakan sarana komunikasi
Melakukan kerjasama dan menjalin solidaritas dengan pekerja atau serikat pekerja lainnya
baik secara nasional maupun internasional
Meningkatkan pelaksanaan hubungan industrial untuk menciptakan keharmonisan hubungan
antar pekerja, serikat pekerja dengan pengusaha / manajemen
13.
14.
15. Tipe Serikat Pekerja
Terdapat beberapa tipe dalam serikat karyawan, diantaranya yaitu:
1. Craft unions
2. Industrial Unions
3. Mixed Unions
16. 1. Craft unions
Craft unions adalah Serikat karyawan yang anggotanya terdiri dari para karyawan atau pekerja
yang mempunyai keterampilan yang sama, seperti misal tukang-tukang kayu.
17. 2. Industrial Unions
• Serikat karyawan yang dibentuk berdasarkan lokasi pekerjaan yang sama.
• Serikat ini terdiri dari pekerja yang tidak berketrampilan (unskilled) maupun yang
berketerampilan (skilled) dalam suatu perusahaan atau industri tertentu tanpa
memperhatikan sifat pekerjaan mereka.
18. 3. Mixed Unions
• Serikat karyawan yang mencakup para pekerja trampil, tidak terampil dan setengah trampil
dari suatu local tertentu tidak memandang dari industri mana.
• Bentuk serikat karyawan ini mengkombinasikan craft unions dan industrial unions.
19. Langkah-langkah Pihak Manajemen
Langkah-langkah Pihak Manajemen, yaitu:
1) Merancang pekerjaan-pekerjaan yang secara pribadi memuaskan para karyawan
2) Mengembangkan rencana yang memaksimumkan berbagai kesempatan individual.
3) Memilih karyawan yang qualified.
4) Menetapkan standar prestasi kerja yang adil dan obyektif.
5) Melatih karyawan dan manajer untuk mencapai tingkat prestasi yang diharapkan.
6) Menilai dan menghargai perilaku atas dasar prestasi kerja nyata.
20. Perundingan Kolektif
• Perundingan kolektif adalah suatu proses dimana perwakilan manajemen dan serikat pekerja
yang bertemu untuk merundingkan suatu kesepakatan tenaga kerja.
• Perundingan kolektif ini akan memuat persetujuan tentang ketentuan khusus menyangkut
upah, jam, dan kondisi kerja.
21. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perundingan Kolektif
Faktor-faktor yang menjadi pengaruh dalam perundingan kolektif:
1. Cakupan Rundingan yaitu banyaknya buruh yang akan terkena hasil perundingan atau
perjanjian kerja, seperti dalam suatu departemen, devisi, perusahaan atau keseluruhan
karyawan dalam suatu industri.
2. Tekanan-tekanan perundingan serikat karyawan. Selain penggunaan taktik tawar-menawar,
ada tiga tipe tekanan yang lebih kuat yang kadang-kadang digunakan, yaitu pemogokan,
mencegah atua menghalangi karyawan-karyawan yang ingin masuk kerja sewaktu diadakan
pemogokan, dan boycotts.
22. 3. Serikat karyawan dan buruh sering lebih mempersilahkan intervensi pemerintah untuk
menyelesaikan berbagai masalah hubungan kerja mereka.
4. Kesediaan perusahaan untuk berunding secara terbuka dengan serikat karyawan ditentukan
oleh kemampuan atau kekuatan perusahaan, filsafat kepemimpinan, gaya manajemen dan
kemungkinan menggunakan alat-alat pemaksaan (missal: pemecatan, skorsing, demosi dan
sebagainya).
23. Teknik Manajemen Mempersiapkan Perundingan
1. Manajemen menyediakan data yang merupakan dasar dalam membangun posisi
perundingannya, berupa data upah dan tunjangan, serta perbandingan tarif upah local dan tarif
yang dibayar untuk pekerja yang sama dalam industri.
2. Survey sikap untuk menguji reaksi dari karyawan terhadap berbagai seksi kontrak yang
mungkin dirasakan manajemen menuntut perubahan dan konferensi tidak resmi dengan
pemimpin serikat pekerja setempat guna membahas efektivitas operasional dari kontrak dan
mengusulkan pemeriksaan percobaan tentang gagasan manajemen bagi perubahan.
24. Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
• Sebuah perusahaan akan berjalan dengan baik jika pengusaha dengan pegawainya memiliki
hubungan yang saling menghargai.
• Hubungan saling menghargai dapat tercipta melalui adanya Kesepakatan Kerja Bersama atau
Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
• PKB akan menjadi pedoman atau landasan dalam kerja sama bagi kedua belah pihak, dimana
PKB akan membantu mereka untuk menyelesaikan masalah/perselisihan dalam aktivitas
kerjanya.
25. Hubungan Pekerja dan Manajemen
• Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh
berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.
• Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku
dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha,
pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Repubik Indonesia Tahun 1945.
26. Perselisihan Hubungan Industrial
Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan
pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh
atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak,
perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta
perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.
27. Penyelesaian Hubungan Industrial
• Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib dilaksanakan secara
musyawarah dan mufakat.
• Seandainya penyelesaian ini tidak tercapai, maka penyelesaian dilakukan
melalui prosedur penyelesaian hubungan industrial yang diatur dengan
Undang-Undang. Saat ini sudah terdapat undang-undang yang mengaturnya
yakni UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial.
28. Tindakan Disiplin dan Pengaduan
• Disiplin karyawan dan prosedur menangani keluhan karyawan
digunakan oleh organisasi untuk memecahkan masalah-masalah
yang berkaitan dengan pelang-garan peraturan kerja
organisasional atau masalah kerja yang buruk.
• Apabila seorang karyawan mempunyai keluhan terhadap
organisasi atau manajemen, sewajarnya karyawan tersebut
menggunakan prosedur untuk menyelesaikan masalahnya.
29. Tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial
1. Bipatrit
Jangka waktu penyelesaian 30 hari kerja sejak tanggal dimulainya perundingan
Jika salah satu pihak menolak untuk berunding atau tidak ada kesepakatan maka bipatrit dianggap
gagal
2. Gagalnya Bipatrit
Salah satu atau kedua pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di
bidang ketenagakerjaan;
Instansi tersebut wajib menawarkan kepada para pihak untuk menyepakati memilih penyelesaian
melalui konsiliasi atau memilih arbitrase
30. 3. Jika para pihak tidak menetapkan pilihan maka dalam waktu 7 hari kerja instansi tersebut akan
melimpahkan penyelesaian perselisihan kepada mediator (mediasi).
4. Dalam hal penyelesaian melalui konsiliasi atau mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka salah satu
pihak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial.
33. DOA PENUTUP MAJELIS
إليك وأتوب أستغفرك ، أنت إال إله ال أن أشهد ، وبحمدك اللهم سبحانك
‘Subhanaka allahumma wa bihamdika, asyhadu an laa ilaaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.’
“Mahasuci Engkau ya Allah. Dan segala pujian terhatur untuk-Mu. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali
Engkau. Aku memohon ampun kepada-Mu dan aku bertobat kepada-Mu.”