Dokumen tersebut membahas tentang analisis hubungan industrial di PT PLN Distribusi Jawa Tengah dan DIY, Jatingaleh, Semarang. Dokumen tersebut menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka mengenai hubungan industrial, dan metode penelitian yang digunakan yaitu wawancara, kuesioner, dan dokumentasi.

1. ANALISIS HUBUNGAN
INDUSTRIAL DI PT PLN (PERSERO)
DISTRIBUSI JATENG DAN DIY,
JATINGALEH, SEMARANG
Disusun Oleh:
Lea Handayani S (12010112120034)
Ria Palupi (12010112130233)
Feliana Ade S. (12010112130310)
Haifa Hannum A. (12010112140313)
Marshellani M. A. (12010112140294)
Yuniati T.N. (12010110141088)

2. WINTERTemplate
01
BAB I
PENDAHULUAN

3. 02
1-1. Latar Belakang
Sumber daya manusia merupakan komponen terpenting dalam suatu
perusahaan. Tercapai tidaknya tujuan perusahaan juga sangat
dipengaruhi oleh karyawannya. Maka dari itu hubungan antara
perusahaan dan karyawan harus tetap terjalin dengan baik agar tujuan
perusahan dapat tercapai.
Namun sampai saat ini, masih banyak terjadi perselisihan atau konflik
antara pihak perusahaan dan karyawan. Penyelesaian konflik yang
terjadi antara pihak perusahaan dan karyawan harus cepat diatasi
supaya konflik yang terjadi tidak berdampak buruk terhadap kinerja
perusahaan. Hubungan industrial merupakan wadah yang dapat
menanggulangi dan menyelesaikan masalah antara karyawan,
perusahaan serta dibantu oleh pihak pemerintah.
Tujuan akhir pengaturan Hubungan Industrial adalah untuk
meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pekerja maupun
pengusaha. Kedua tujuan ini saling berkaitan, tidak terpisah, bahkan
saling mempengaruhi.

4. 031-2 Rumusan Masalah
Bedasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, rumusan masalah yang
akan di bahas dalam laporan penelitian ini adalah :
1. Bagaimana penerapan hubungan industrial di PT PLN (Persero) Distribusi
Jateng dan DIY, Jatingaleh?
2. Apa peran dari pihak perusahaan, pihak pekerja dan pihak pemerintah dalam
penerapan hubungan industrial di PT PLN (Persero) Distribusi Jateng dan
DIY, Jatingaleh ?
3. Saran apa saja yang digunakan di PT PLN (Persero) Distribusi Jateng dan
DIY, Jatingaleh dalam penerapan hubungan industrial?
4. Apa peran dari sarana hubungan industrial yang diterapkan di PT PLN
(Persero) Distribusi Jateng dan DIY, Jatingaleh?
5. Apakah kendala-kendala yang dialami dalam penerapan hubungan industrial
di PT PLN (Persero) Distribusi Jateng dan DIY, Jatingaleh dan bagaimana
penyelesaiannya?
6. Apakah hubungan industrial yang dijalankan sudah sesuai dengan tujuan dari
PT PLN (Persero) Distribusi Jateng dan DIY, Jatingaleh?

5. 041-3 Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui penerapan hubungan industrial di PT PLN
(Persero) Distribusi Jateng dan DIY, Jatingaleh.
2. Untuk mengetahui peran dari pihak perusahaan, pihak pekerja dan
pihak pemerintah dalam penerapan hubungan industrial di PT PLN
(Persero) Distribusi Jateng dan DIY, Jatingaleh.
3. Untuk mengetahui sarana yang digunakan dalam penerapan
hubungan industrial di PT PLN (Persero) Distribusi Jateng dan DIY,
Jatingaleh.
4. Untuk mengetahui peran dari sarana hubungan industrial yang
diterapkan di PT PLN (Persero) Distribusi Jateng dan DIY, Jatingaleh.
5. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dialami dalam penerapan
hubungan industrial di PT PLN (Persero) Distribusi Jateng dan DIY,
Jatingaleh beserta cara penyelesaiannya.
6. Untuk mengetahui kesesuaian antara hubungan industrial yang
dijalankan dengan tujuan dari PT PLN (Persero) Distribusi Jateng dan
DIY, Jatingaleh.

6. BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

7. Hubungan Industrial
Pengertian Hubungan Industrial
Hubungan industrial adalah hubungan antara pihak pengusaha,
karyawan dan pemerintah.
Tujuan pengembangan hubungan industrial adalah untuk menciptakan
hubungan yang aman dan harmonis antara pihak-pihak tersebut
sehingga dapat meningkatkan produktivitas usaha.

8. Berikut ini kepentingan-kepentingan antara :
Kepentingan Pengusaha Dalam Perusahaan
Kepentingan Pekerja Dalam Perusahaan
Kepentingan Masyarakat dan Pemerintah
Setiap usaha baik usaha kecil ataupun besar
selalu menyangkut kepentingan banyak orang
yakni pengusaha, pekerja dan masyarakat
pemasok bahan dan masyarakat konsumen, serta
pemerintah.

9. 1. Pengusaha, pekerja, pemerintah dan
masyarakat pada umumnya sama-sama
mempunyai kepentingan atas keberhasilan
dan kelangsungan perusahaan
2. Perusahaan merupakan sumber
penghasilan bagi banyak orang
3. Pengusaha dan pekerja mempunyai
hubungan fungsional dan masing-masing
mempunyai fungsi yang berbeda.
4. Pengusaha dan pekerja merupakan
anggota keluarga perusahaan
5. Tujuan pembinaan hubungan industrial
adalah menciptakan ketenangan berusaha
dan ketentraman bekerja
1. Pengusaha, pekerja, pemerintah dan
masyarakat pada umumnya sama-sama
mempunyai kepentingan atas keberhasilan
dan kelangsungan perusahaan
2. Perusahaan merupakan sumber
penghasilan bagi banyak orang
3. Pengusaha dan pekerja mempunyai
hubungan fungsional dan masing-masing
mempunyai fungsi yang berbeda.
4. Pengusaha dan pekerja merupakan
anggota keluarga perusahaan
5. Tujuan pembinaan hubungan industrial
adalah menciptakan ketenangan berusaha
dan ketentraman bekerja
Prinsip-prinsip
Hubungan Industrial
Terdapat dua masalah yang berkaitan
dengan ruang lingkup hubunganindustrial :
1.Man Power Marketing2.Man Power Management
Ruang Lingkup
Hubungan Industrial

10. 1. Peraturan Perusahaan
2. Lembaga Bipartit
3. Serikat Pekerja
4. Kesepakatan Kerja Bersama
5. Asosiasi Pengusaha
6. Lembaga Kerja Sama Tripatrit
7. Majelis Penyelesaian
Perselisihan Hubungan
Industria
8. Hukum Ketenagakerjaan
9. Pendidikan Hubungan
Industrial
Sarana Hubungan
Industrial

11. Peraturan Perusahaan
Peraturan perusahaan memuat
mengenai :
•Hari kerja, jam kerja dan waktu
lembur
•Waktu istirahat kerja dan cuti
•Skala upah, tunjangan dan bonus
•Program keselamatan dan dan
kesehatan kerja
•Ketentuan dan tindakan disiplin
•Perawatan kesehatan dan
pengobatan
•Program kesejahteraan pekerja
dan keluarga
Lembaga Bipartite
Lembaga atau forum bipartite
adalah forum konsultasi antara
wakil pengusaha dan wakil
pekerja.
Fungsi utama lembaga ini adalah
untuk menampung dan
menyelesaikan keluhan dan
tuntutan pekerja serta masalah-
masalh hubungan industrial pada
umumnya.

12. Serikat Pekerja
• Partisipasi pekerja dalam hubungan industrial dapat dilakukan secara
langsung dan atau melalui system perwakilan dalam bentuk serikat pekerja.
• Fungsi Serikat Pekerja
1. Menampung aspirasi dan keluhan pekerja
2. Menyalurkan aspirasi dan keluhan tersebut kepada manajemen atau
pengusaha baik secara langsung atau melalui Lembaga Bipartit
3. Mewakili pekerja di Lembaga Bipartit
4. Mewkaili pekerja di Tim Perunding untuk merumuskan Perjanjian Kerja
Bersama
5. Mewakili pekerja di lembaga-lembaga kerjasama ketenagakerjaan sesuai
dengan tingkatannya
6. Memperjuangkan hak dan kepentingan anggota
7. Membantu menyelesaikan perselisihan industrial

13. Tujuan Serikat Pekerja
• Keamanan Serikat Pekerja (Union Security). Serikat pekerja berupaya
menetapkan jaminan untuk diri mereka sendiri.
• Setelah tujuan utama yaitu keamanan yang terjamin, maka pekerja mulai
memperbaiki sebagian besar anggota mereka melalui gaji, jam dan
tunjangan untuk anggota-anggota. Persetujuan khusus tenaga kerja juga
memberikan serikat pekerja peran dalam aktivitas SDM missal
perekrutan, penyeleksian, kompensasi, promosi, dll.
Hak dan Kewajiban Serikat Pekerja
Hak:
•Membuat perjanjian kerja bersama dengan pengusaha
•Mewakili pekerja dalam menyelesaikan perselisihan industry
•Mewakili pekerja dalam lembaga ketenagakerjaan
•Membentuk lembaga atau melakukan kegiatan yang berkaitan dengan usaha
peningkatan kesejahteraan pekerja
Kewajiban:
•Melindungi dan membela anggota dari pelanggaran hak-hak dan
memperjuangkan kepentingannya
•Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggota dan keluarganya
•Mempertanggungjawabkan kegiatan organisasi kepada anggotanya sesuai
dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

14. Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
• Perusahaan memuat ketentuan mengenai kewenangan dan kewajiban
perngusaha, serta kewajiban dan hak pekerja.
• PKB berisi ketentuan mengenai waktu kerja dan waktu istirahat, pengupahan
dan jaminan social keselamtan dan kesehatankerja, tidakan pendisiplinan,
serikat pekerja, fasilitas yang disediakan untuk serikat pekerja, dan
pelaksanaan perundingan antara serikat pekerja dan pengusaha
Asosiasi Pengusaha
Mitra kerja serikat pekerja dan pemerintah dalam penanganan masalah-
masalah ketenagakerjaan dan hubungan industrial.
Lembaga Tripartit
Forum konsultasi antara wakil-wakil serikat pekerja, asosiasi pengusaha dan
pemerintah.

15. Pendidikan Hubungan Industrial
Dilakukan supaya mereka memahami prinsip-prinsip hubungan
industrial, peraturan perundangan ketenaga kerjaan, peran dan fungsi
lembaga-lembaga ketenagakerjaan, seta meningkatkan kemampuan
mereka berorganisasi, berunding bersama, dan menyelesaikan
perselisian hubungan industrial.
Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
apabila lembaga bipatrit dan tripatit tidak mampu menyelesaikan
masalah maka kasus dinyatakan sebagai perselisihan industrial dan
diminta untuk diselesaikan oleh lembaga atau Majelis Perselisihan
Hubungan Industrial.
Peraturan Perundangan Ketenagakerjaan
mencakup ketentuan sebelum bekerja, selama bekerja dan
sesudah bekerja.

16. Collective Bargaining
suatu proses dimana para wakil (representatip) dua kelompok
bertemu dan bermaksud untuk merundingkan (negosiasi)
suatu perjanjian yang mengatur hubungan hubungan kedua
pihak di waktu yang akan datang.
• Ada dua tipe dasar perundingan kolektip antara karyawan dan
manajemen: tradisional dan integratif.
• Tahap Perundingan Kolektif
1. Tahap perundingan negosiasi
2. Keberhasilan tahap keduaTahap ketiga merupakan kegiatan
kegiatan ‘follow up’

17. Pengaruh Hubungan Industrial Terhadap
Kinerja Manajer
• Manajer Puncak
berkaitan dengan pengambilan keputusan-keputusan yang
cakupannya luas.
• Manajer Menengah/Madya
berhubungan dengan wakil serikat pekerja terutama untuk bagian SDM
dan umum.
• Manajer Lini Pertama
manajer lini ini paling sering menerima keluha-keluhan dan sikap-sikap
baik kepuasan maupun ketidak-puasan dari para pelaksana.

18. Manajemen
Hubungan Kerja Industrial
Secara umum, manajemen hubungan industrial akan
menyangkut empat hal, yaitu membuat perencanaan,
pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian.

19. BAB III
METODE PENELITIAN

20. Waktu dan Tempat
• Hari / tanggal : Selasa, 14 April 2014
• Waktu : 13.30-15.30 WIB
• Tempat : PT PLN (Persero) Distribusi Jawa
Tengah dan DIY, Jatingaleh, Semarang.
Metode Penelitian
Penelitian ini bersifat eksploratoris, dengan menganalisis hubungan
industrial yang diterapkan di PT PLN (Persero) Distribusi Jawa
Tengah dan DIY.

21. Jenis Data
• Data Sekunder
Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek
penelitian/ narasumbernya. Dilihat dari sumber data, bahan tambahan yang berasal
dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari
arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi.
Data Primer
Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari
sumber asli atau tidak melalui media perantara. Data primer dapat
berupa opini subjek secara individual atau kelompok.

22. Metode Pengumpulan Data
1. Wawancara (Interview)
wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu
dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang
mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan
jawaban atas pertanyaan itu.
2. Kuesioner
Kuesioner merupakan metode pengumpulan data dengan memberikan
daftar pertanyaan tertulis yang diajukan oleh peneliti kepada responden.
3. Dokumentasi
Dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk mencari data mengenai
hal–hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar,
majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan lain sebagainya.
Dokumentasi dilakukan dengan cara mencatat dokumen atau arsip-arsip
yang berkaitan dan dibutuhkan pada penelitian ini serta bertujuan untuk
mencocokan dan melengkapi data primer, dalam hal ini adalah yang
berkaitan dengan hubungan industrial di PLN Jatingaleh, Semarang serta
dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

23. Daftar Pertanyaan dan Kuesioner
• Penerapan
1. Siapakah pihak yang bertanggung jawab dalam menjalankan penerapan
hubungan industrial di PT PLN (Persero) Distribusi Jateng dan DIY, Jatingaleh?
2. Sarana apa saja yang ada dalam hubungan industrial di perusahaan?
– Pihak Perusahaan
1. Apakah perusahaan telah memberikan informasi peraturan mengenai
hubungan industrial dengan baik?
2. Bagaimana cara sosialisasi mengenai hubungan industrial yang dilakukan
perusahaan kepada karyawannya?
­ Karyawan
1. Apakah karyawan mengetahui dan memahami fungsi dari menerapkan
hubungan industrial di perusahaan terutama serikat pekerja?
2. Sudahkah karyawan berpartisipasi dalam menerapkan hubungan industrial di
perusahaan?

24. −Pemerintah
1.Apakah pemerintah berperan aktif dalam intervensi mengenai hubungan
industrial di perusahaan?
2.Sudahkah pemerintah berpartisipasi dalam pengendalian ketika perusahaan
mengalami masalah, khususnya dalam hubungan industrial perusahaan?
•Kesesuaian dari hubungan industrial dengan tujuan PLN
1.Apakah hubungan industrial benar-benar sudah diterapkan di perusahaan
dengan kesesuaian tujuan perusahaan?
2.Apakah terdapat kesulitan dalam menyesuaikan penerapan hubungan industrial
dengan tujuan perusaan?
•Lembaga kerja sama
1. Adakah Perjanjian KerjaBersama yang ditetapkan dalam perusahaan?
2. Siapa saja pihak yang telah terlibat maupun berperan dalam pembuatan
Perjanjian Kerja Bersama?
3. Apakah manfaat dari adanya Perjanjian Kerja Bersama bagi perusahaan?
4. Adakah perjanjian kerja khusus selain Perjanjian Kerja Bersama?

25. BAB IV
HASIL PENELITIAN

26. Motto
Listrik untuk Kehidupan yang Lebih Baik
• Misi
1.Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait,
berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan
pemegang saham.
2.Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan
kualitas kehidupan masyarakat.
3.Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong
kegiatan ekonomi.
4.Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.
Visi
Diakui sebagai Perusahaan Kelas Dunia yang Bertumbuh kembang, Unggul dan
Terpercaya dengan bertumpu pada Potensi Insani.

27. Sejarah
• Berawal di akhir abad ke 19, perkembangan ketenagalistrikan di Indonesia
mulai ditingkatkan saat beberapa perusahaan asal Belanda yang bergerak
di bidang pabrik gula dan pabrik teh mendirikan pembangkit listrik untuk
keperluan sendiri.
• Antara tahun 1942-1945 terjadi peralihan pengelolaan perusahaan-
perusahaan Belanda tersebut oleh Jepang, setelah Belanda menyerah
kepada pasukan tentara Jepang di awal Perang Dunia II.
• Proses peralihan kekuasaan kembali terjadi di akhir Perang Dunia II
pada Agustus 1945, saat Jepang menyerah kepada Sekutu.
Kesempatan ini dimanfaatkan oleh para pemuda dan buruh listrik melalui
delegasi Buruh/Pegawai Listrik dan Gas yang bersama-sama dengan
Pimpinan KNI Pusat berinisiatif menghadap Presiden Soekarno untuk
menyerahkan perusahaan-perusahaan tersebut kepada Pemerintah
Republik Indonesia. Pada 27 Oktober 1945, Presiden Soekarno membentuk
Jawatan Listrik dan Gas di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan
Tenaga dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik sebesar 157,5 MW.

28. • Pada tanggal 1 Januari 1961, Jawatan Listrik dan Gas diubah menjadi BPU-
PLN (Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara) yang bergerak di
bidang listrik, gas dan kokas yang dibubarkan pada tanggal 1 Januari 1965.
Pada saat yang sama, 2 (dua) perusahaan negara yaitu Perusahaan Listrik
Negara (PLN) sebagai pengelola tenaga listrik milik negara dan Perusahaan
Gas Negara (PGN) sebagai pengelola gas diresmikan.
• Pada tahun 1972, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.17, status
Perusahaan Listrik Negara (PLN) ditetapkan sebagai Perusahaan Umum
Listrik Negara dan sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan
(PKUK) dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum.
• Seiring dengan kebijakan Pemerintah yang memberikan kesempatan
kepada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan listrik, maka
sejak tahun 1994 status PLN beralih dari Perusahaan Umum menjadi
Perusahaan Perseroan (Persero) dan juga sebagai PKUK dalam
menyediakan listrik bagi kepentingan umum hingga sekarang.

29. Penerapan Hubungan Industrial di PT. PLN
Distribusi Jateng & DIY, Jatingaleh, Semarang
• Penerapan hubungan industrial sudah berjalan dengan baik.
Terbukti dengan adanya sinkronisasi pembagian fungsi dan
wewenang diberbagai sarana hubungan industrial di PLN
Berdasarkan hasil penelitian dengan narasumber
Bapak Haryadi selaku manajer bagian sumber daya manusia
di PT. PLN Distribusi Jateng & DIY, Jatingaleh, Semarang, maka :
• Pihak yang bertanggung jawab dalam menjalankan penerapan
hubungan industrial adalah semua pihak yang berkontribusi
secara operasionaldi PLN Jatingaleh
(termasuk jajaran pimpinan sampai staff &karyawan)

30. Penerapan Hubungan Industrial di
PT. PLN Distribusi Jateng & DIY,
Jatingaleh, Semarang
• Adanya peraturan perusahaan yang termuat di dalam S.O.P, serta
penyesuaian peraturan kerja dengan UU Ketengakerjaan no 13 tahun
2003 (dan bila ada perubahan peraturan dari pusat ada sosialisasi
yang dilakukan semua pihak pimpinan dan manajemen SDM terhadap
karyawan dan staff melalui rapat, seminar, email,dsb)
• Adanya standar kerja di PLN bagi karyawannya yang dapat
berupa sertifikasi untuk semua profesi bagi karyawan intern maupun
ekstern(staff di lapangan), kualifikasi, pelatihan &keselamatan kerja,dsb
• Adanya morning coffee sebagai forum jajaran manajerial PLN
dalam melakukan pembahasan aturan baru dan masalah di perusahaan

31. Sarana – Sarana Hubungan Industrial
di PT. PLN Distribusi Jateng & DIY,
Jatingaleh, Semarang
1. Peraturan Perusahaan
2. PKB (Perjanjian Kerja Bersama)
3. Lembaga bipartid
4. Serikat Pekerja
5. Lembaga Tripartid
6. Lembaga Kerja Tripartid dan Majelis PPHI
7. UU Ketenagakerjaan

32. PEMERINTAH SEBAGAI MITRA PLN
Komisaris PT PLN dan pemerintah berperan mengatur kenaikan gaji yang telah
disesuaikan sesuai tingkatan atau level dan masa jabatannya.
Selain itu pemerintah juga memantau laporan kinerja di PLN pusat
maupun laporan kinerja dari PLN di setiap daerah di Indonesia
yang sudah terstruktur dan nantinya disetor ke pusat, untuk dievaluasi

33. Peran Pihak Eksternal (masyarakat terhadap PLN)
Service Legal Agree yang memuat persetujuan atau kesepakatan layanan
Sebagai contoh, adanya batas waktu dan prosedur pelayanan dalam
mengatasi masalah gangguan pemadaman listrik yang telah ditentukan
dalam kesepakatan tersebut oleh pihak PLN.
Walaupun masyarakat tidak terlibat dalam pembuatan kesepakatan tersebut,
namun semua aturan yang menyangkut pelayanan ke masyarakat sudah
diatur dalam perjanjian Service Legal Agree.

34. KENDALA DAN CARA PENYELESAIANNYA
Kendala yang umunya terjadi di PLN adalah kendala internal,
yaitu permasalahan ketidakdisiplinan karyawan dan konflik
antar karyawan.
Pelanggaran dan hukuman pada tingkat pegawai dibagai
menjadi 3 kategori:
Ringan yaitu pelanggaran yang dilakukan karyawan ketika sekali tidak masuk kerja.
Hukumannya adalah karyawan secara langsung akan mendapat teguran
dari atasannya.
Sedang misalnya karyawan tidak masuk kerja beberapa hari tanpa ada keterangan.
Hukumannya adalah karyawan mendapat surat peringatan dari
pihak yang berwenang.
Berat, misalnya karyawan yang terbukti menggunakan narkoba atau
obat-obat terlarang. Pelanggaran ini ditindaklanjuti dengan dibentuknya
tim investigasi dari pihak dari Serikat Pekerja dan pihak manajemen
yang seolah - olah melakukan advokasi terhadap karyawan, dan ada
juga penerpan sanksi yang telah ditetapkan dalam peraturan
perusahaan maupun PKB. (tindakan lainnya PHK oleh keputusan
pihak manajemen PLN bila sudah tidak dapat ditolerir)

35. Kesesuaian penerapan hubungan industrial
dengan tujuan perusahaan
Menurut Bapak Haryadi selaku manajer bagian sumber
daya manusia di PT. PLN Distribusi Jateng & DIY,
Jatingaleh, Semarang
Kesesuaian peraturan dan kebijakan mengenai
hubungan industrial dengan tujuan PLN telah
sesuai. Namun tetap ada usaha dari pihak
manajemen untuk meningkatkan keserasian dalam
pelaksanaanya yang diimbangi dengan kerjasama
dengan berbagai lembaga,
maupun Serikat Pekerja

36. BAB V
PENUTUP DAN KESIMPULAN

37. Kesimpulan
Secara teori, penerapan hubungan industrial di PT. PLN Distribusi Jateng dan
DIY, Jatingaleh, Semarang, sudah sesuai dengan tujuan perusahaan. Sarana-
sarana hubungan industrial seperti peraturan perusahaan, lembaga bipatrit,
serikat pekerja, PKB, lembaga tipatrit, lembaga penyelesaian hubungan
industrial, dan lain-lain juga sudah difungsikan. Selain itu, segala sesuatu yang
berkaitan dengan hak dan kewajiban dari pihak perusahaan, pekerja dan
pemerintah sudah berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan
ketenagakerjaan.
Untuk kendala yang terjadi di perusahaan merupakan suatu hal yang maklum.
Dalam menyelesaiakan kendala dan masalahpun dengan menerapkan sarana-
sarana hubungan industrial yang ada di perusahaan. Seperti lembaga bipatrit dan
tripatrit, serta PKB

38. Lampiran

39. TERIMA KASIH
MATUR NUWUN
THANK YOU
감사합니
ありがとう
MERCI