Recommended
More Related Content
Similar to Sarana Hubungan Industrial.pptx
Similar to Sarana Hubungan Industrial.pptx (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Sarana Hubungan Industrial.pptx
- 1. HUBUNGAN INDUSTRIAL Disampaikan dalam pembahasan UU no 13 Tahun 2003 Bab XI
- 2. 1.Pengertian dan istilah Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai nilai Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pengusaha adalah : – orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri; – orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; – orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia
- 4. Perusahaan adalah : a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- 5. FUNGSI UNSUR-UNSUR HUBUNGAN INDUSTRIAL • pemerintah mempunyai fungsi menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan • pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruhnya mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan, dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya. • pengusaha dan organisasi pengusahanya mempunyai fungsi menciptakan kemitraan, mengembang-kan usaha, memperluas lapangan kerja, dan memberikan kesejahteraan pekerja/buruh secara terbuka, demokratis, dan berkeadilan.
- 7. 2.A SERIKAT PEKERJA/ SERIKAT BURUH • Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya; • Serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan adalah serikat pekerja/serikat buruh yang didirikan oleh para pekerja/buruh di satu perusahaan atau di beberapa perusahaan; • Serikat pekerja/serikat buruh di luar perusahaan adalah serikat pekerja/serikat buruh yang didirikan oleh para pekerja/buruh yang tidak bekerja di perusahaan; • Federasi serikat pekerja/serikat buruh adalah gabungan serikat pekerja/serikat buruh; • Konfederasi serikat pekerja/serikat buruh adalah gabungan federasi serikat pekerja/serikat buruh;
- 8. TUJUAN • Memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya.
- 9. fungsi : a. sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industrial; b. sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerja sama di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya; c. sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya;
- 10. Proses pembentukan • Serikat pekerja/serikat buruh dibentuk oleh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang pekerja/buruh • Federasi serikat pekerja/serikat buruh dibentuk oleh sekurang- kurangnya 5 (lima) serikat pekerja/serikat buruh • Konfederasi serikat pekerja/serikat buruh dibentuk oleh sekuranq- kurangnya 3 (tiga) federasi serikat pekerja/serikat buruh
- 11. Setiap serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh harus memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Anggaran dasar sekurang-kurangnya harus memuat : a. nama dan lambang; b. dasar negara, asas, dan tujuan; c. tanggal pendirian; d. tempat kedudukan; e. keanggotaan dan kepengurusan;
- 12. PENCATATAN • Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah terbentuk memberitahukan secara tertulis kepada instansi pemerintah yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan setempat untuk dicatat
- 13. Keanggotaan • Seorang pekerja/buruh tidak boleh menjadi anggota lebih dari satu serikat pekerja/serikat buruh di satu perusahaan. • Dalam hal seorang pekerja/buruh dalam satu perusahaan ternyata tercatat pada lebih dari satu serikat pekerja/serikat buruh, yang bersangkutan harus menyatakan secara tertulis satu serikat pekerja/serikat buruh yang dipilihnya • Pekerja/buruh yang menduduki jabatan tertentu di dalam satu perusahaan dan jabatan itu menimbulkan pertentangan kepentingan antara pihak pengusaha dan pekerja/buruh, tidak boleh menjadi pengurus serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan yang bersangkutan
- 14. HAK SERIKAT PEKERJA/BURUH • membuat perjanjian kerja bersama dengan pengusaha; • mewakili pekerja/buruh dalam menyelesaikan perselisihan industrial • mewakili pekerja/buruh dalam lembaga ketenagakerjaan; • membentuk lembaga atau melakukan kegiatan yang berkaitan dengan usaha peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh; • melakukan kegiatan lainnya di bidang ketenagakerjaan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 15. KEWAJIBAN SERIKAT PEKERJA/BURUH • melindungi dan membela anggota dari pelanggaran hak-hak dan Memperjuangkan kepentingannya; • memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggota dan Keluarganya; • mempertanggungjawabkan kegiatan organisasi kepada anggotanya sesuai dengan anggaran dasar dan Anggaran rumah tangga.
- 16. PERLINDUNGAN HAK BERORGANISASI Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara: a. melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi; b. tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh; c. melakukan intimidasi dalam bentuk apapun; d. melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/serikat buruh UU no 20 tahun 2000 Pasal 28
- 17. SANKSI • Barang siapa yang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dikenakan sanksi pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), • Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan
- 18. 2.B ORGANISASI PENGUSAHA • Organisasi Pengusaha adalah wadah persatuan dan kesatuan bagi pengusaha Indonesia yang didirikan secara sah atas dasar kesamaan tujuan, aspirasi, strata kepengurusan, atau ciri- ciri alamiah tertentu. UU no 1-1987 kamar dagang dan industri
- 19. • Kamar Dagang dan Industri adalah wadah bagi pengusaha Indonesia dan bergerak dalam bidang perekonomian • Dengan Undang-undang UU No 1-1987 ditetapkan adanya satu Kamar Dagang dan Industri yang merupakan wadah bagi pengusaha Indonesia, baik yang tidak bergabung maupun yang bergabung dalam organisasi pengusaha dan/atau organisasi perusahaan
- 20. Tujuan a. membina dan mengembangkan kemampuan, kegiatan, dan kepentingan pengusaha Indonesia di bidang usaha negara, usaha koperasi, dan usaha swasta dalam kedudukannya sebagai pelaku-pelaku ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan ekonomi dan dunia usaha nasional yang sehat dan tertib beradasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; b. menciptakan dan mengembangkan iklim dunia usaha yang memungkinkan keikutsertaan yang seluas-luasnya secara efektif dalam Pembangunan Nasional.
- 21. FUNGSI • Kamar Dagang dan Industri merupakan wadah komunikasi dan konsultasi antar pengusaha Indonesia dan antara pengusaha Indonesia dan Pemerintah mengenai hal hal yang berkaitan dengan masalah perdagangan, perindustrian, dan jasa
- 22. kegiatan-kegiatan KADIN 1. penyebarluasan informasi mengenai kebijaksanaan Pemerintah di bidang ekonomi kepada pengusaha Indonesia; 2. penyampaian informasi mengenai permasalahan dan perkembangan perekonomian dunia, yang dapat berpegaruh terhadap kehidupan ekonomi dan dunia usaha nasional, kepada Pemerintah dan para pengusaha; 3. penyaluran aspirasi dan kepentingan para pengusaha di bidang perdagangan, perindustrian, dan jasa dalam rangka keikutsertaannya dalam pembangunan di bidang ekonomi; 4. penyelenggaraan pdndidikan, latihan, dan kegiatan-kegiatan lain yang bermanfaat dalam rangka pembinaan dan pengembangan kemampuan pengusaha Indonesia; 5. penyelenggaraan dan peningkatan hubungan dan kerja sama yang saling menunjang dan saling menguntungkan antarpengusaha Indonesia, termasuk pengembangan keterkaitan antarbidang usaha industri dan bidang usaha sector ekonomi lainnya;
- 23. 2.C LKS BIPARTIT • Lembaga Kerja Sama Bipartit, yang selanjutnya disebut LKS Bipartit, adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh yang sudah tercatat di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja/buruh SERIKAT PEKERJA/BURUH PENGUSAHA LKS BIPARTIT
- 24. KETENTUAN PEMBENTUKAN • Setiap perusahaan yang mempekerjakan 50 (lima puluh) orang pekerja/ buruh atau lebih wajib membentuk lembaga kerja sama bipartit. • LKS Bipartit dibentuk oleh unsur pengusaha dan unsur pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh • LKS Bipartit dapat dibentuk di setiap cabang perusahaan
- 25. PEMBENTUKAN LKS BIPARTIT Paling lambat 14 hari Paling lambat 7 hari
- 26. KEPENGURUSAN • KETUA • WAKIL KETUA • SEKRETARIS • ANGGOTA Sekurang-kurangnya 6 orang Perbandingan masing- masing unsur 1:1 Masa jabatan pengurus 3 tahun Ketua harus dijabat bergantian dari masing- masing unsur
- 27. TUJUAN • untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan di perusahaan
- 28. fungsi • sebagai forum komunikasi dan konsultasi antara pengusaha dengan wakil serikat pekerja/serikat buruh dan/atau wakil pekerja/buruh dalam rangka pengembangan hubungan industrial untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan perusahaan, termasuk kesejahteraan pekerja/buruh
- 29. TUGAS LKS BIPARTIR 1. melakukan pertemuan secara periodik (1kali sebulan) dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. 2. mengkomunikasikan kebijakan pengusaha dan aspirasi pekerja/buruh dalam rangka mencegah terjadinya permasalahan hubungan industrial di perusahaan. 3. menyampaikan saran, pertimbangan, dan pendapat kepada pengusaha, pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh dalam rangka penetapan dan pelaksanaan kebijakan perusahaan
- 30. PELAPORAN INSTANSI DIBIDANG KETENAGA KERJAAN kab/kota PIMPINAN PERUSAHAAN Pengurus LKS BIPARTIT Setiap ada kegiatan 6 bulan sekali 6 bulan sekali
- 31. 2.D LKS TRIPARTIT • Lembaga Kerja Sama Tripartit yang selanjutnya disebut LKS Tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenegakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur Pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/ serikat buruh LKS TRIPARTIT PEMERINTAH ORGANISASI PENGUSAHA SERIKAT PEKERJA
- 32. 2.E PERATURAN PERUSAHAAN • Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat syarat kerja dan tata tertib perusahaan
- 33. ketentuan • Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. • Kewajiban membuat peraturan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi perusahaan yang telah memiliki perjanjian kerja bersama.
- 34. Peraturan perusahaan sekurang-kurangnya memuat : a. hak dan kewajiban pengusaha; b. hak dan kewajiban pekerja/buruh; c. syarat kerja; d. tata tertib perusahaan; dan e. jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan Masa berlaku peraturan perusahaan paling lama 2 (dua) tahun dan wajib diperbaharui setelah habis masa berlakunya
- 35. 2.F PERJANJIAN KERJA BERSAMA • Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak
- 36. 1 perusahaan hanya ada 1 PKB Masa berlaku maksimal 2 tahun Dapat diperpanjang 1 tahun Perundingan berikutnya paling cepat 3 bulan sebelum masa berlaku PKB habis Apabila tidak ada kesepakatan perundingan, PKB tetap berlaku paling lama 1 tahun Dilakukan dengan musyawarah mufakat Tidak boleh diganti oleh Peraturan Perusahaan Lamanya perundingan disepakati dalam tata tertib perundingan
- 37. Perundingan pembuatan PKB dimulai dengan menyepakati tata tertib perundingan yang sekurang-kurangnya memuat a. tujuan pembuatan tata tertib; b. susunan tim perunding; c. lamanya masa perundingan; d. materi perundingan e. tempat perundingan; f. tata cara perundingan; g. cara penyelesaian apabila terjadi kebuntuan perundingan; h. sahnya perundingan; dan i. biaya perundingan.
- 38. 2.G PERATURAN PERUNDANGAN KETENAGA KERJAAN • UU no 13 tahun 2003 ketenaga kerjaan • UU no 21 tahun 200 • Dll
- 39. 2.H LEMBAGA PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL • LKS Bipartit • LKS Tripartit • PPHI (Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial) • MAHKAMAH AGUNG
- 40. 3. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/ buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan
Editor's Notes
- Uu no 13 tahun 2003 bagian 1.
- Uu no 13 tahun 2003 bab XI pasal 102
- Uu no 13 tahun 2003 pasal 103
- UU NOMOR 21 TAHUN 2000
- uu1-1987 kamar dagang dan industry
- PER.32/MEN/XII/2008
- PP no 46 TAHUN 2008
- UU NOMOR 2 TAHUN 2004 PENYELESAIAN PERSELISIHAN HI