2. MANAJEMEN HUBUNGAN
INDUSTRIAL
• Hubungan Industrial adalah hubungan yang dijalin
antara pekerja, pihak yang mempekerjakannya
(pengusaha), dan pemerintah.
• Tidak hanya identik dengan manajemen yang
menjalankan fungsinya untuk mengatur pekerjanya
saja.
• Hubungan industrial juga berkaitan dengan
fenomena baik itu didalam dan diluar tempat kerja.
3. FUNGSI DARI MASING-MASING
PIHAK
▶Pemerintah
Menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan
pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran
peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
▶Pekerja atau buruh dan serikat pekerja atau serikat buruhnya
Menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga
ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi
secara demokratis.
▶Pengusaha dan organisasi pengusahanya
Menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas
lapangan kerja, dan memberikan kesejahteraan pekerja atau
buruh secara terbuka, demokratis, dan berkeadilan
4. TUJUAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
▶Untuk menciptakan hubungan yang aman dan harmonis
antara para pihak yang ada di dalam hubungan idustrial
tersebut sehingga dapat meningkatkan produktivitas usaha.
▶Ada tiga unsur yang mendukung tercapainya tujuan
hubungan industrial, yaitu :
1. Hak dan kewajiban yang terjamin dan terlaksana
2. Apabila timbul perselisihan dapat diselesaikan secara
internal/bipartite
3. Mogok kerja oleh pekerja serta penutupan perusahaan
(lock out) oleh pengusaha, tidak perlu digunakan untuk
memaksakan kehendak masing‐masing, karena
perselisihan yang terjadi telah dapat diselesaikan dengan
baik.
5. SIKAP MENTAL DAN SOSIAL YANG
MENDUKUNG TERCAPAINYA TUJUAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL
• Memperlakukan pekerja sebagai mitra, dan memperlakukan
pengusaha sebagai investor
• Bersedia saling menerima dan meningkatkan hubungan
kemitraan antara pengusaha dan pekerja secara terbuka
• Selalu tanggap terhadap kondisi sosial, upah, produktivitas
dan kesejahteraan pekerja
• Saling mengembangkan forum komunikasi, musyawarah
dan kekeluargaan.
6. PRINSIP HUBUNGAN
INDUSTRIAL
▶Kepentingan bersama ;pengusaha, pekerja,
masyarakat dan pemerintah
▶Perusahaan merupakan sumber penghasilan
bagi banyak orang
▶hubungan fungsional dan pembagian tugas
kekeluargaan
▶Penciptaan ketenangan berusaha
▶Ketentraman bekerja
▶Peningkatan produktivitas dan Peningkatan
kesejahteraan bersama
7. KEPENTINGAN BERSAMA
▶ pengusaha dan pekerja, demikian pula pemerintah dan
masyarakat pada umumnya, sama-sama memiliki kepentingan
atas keberhasilan dan keberlangsungan perusahaan.
▶ Oleh sebab itu pengusaha dan pekerja harus mampu untuk
melakukan tanggung jawabnya secara maksimal dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya sehari-hari.
▶Pekerja atau serikat pekerja harus dapat membuang jauh-jauh
kesan bahwa perusahaan hanya untuk kepentingan pengusaha.
▶Demikian pula pengusaha harus menempatkan pekerja sebagai
partner dan harus membuang jauh-jauh kesan memberlakukan
pekerja hanya sebagai faktor produksi.
8. PERUSAHAAN MERUPAKAN SUMBER
PENGHASILAN BAGI BANYAK ORANG
• perusahaan merupakan sumber penghasilan bagi
banyak orang.
• Semakin banyak perusahaan yang membuka usaha
baru, maka semakin banyak pula kesempatan
lapangan kerja yang akan memberikan penghasilan
bagi banyak pekerja. Semakin banyak perusahaan
yang berhasil meningkatkan produktifitasnya, maka
semakin banyak pula pekerja yang meningkat
penghasilannya.
akan
akan
• Dengan demikian pendapatan nasional
meningkat dan kesejahteraan masyarakat
meningkat pula.
9. HUBUNGAN FUNGSIONAL DAN
PEMBAGIAN TUGAS KEKELUARGAAN
▶pengusaha dan pekerja mempunyai hubungan fungsional
dan masing-masing mempunyai fungsi dan tugas yang
berbeda dengan pembagian kerja dan tugas.
▶Pengusaha memiliki tugas dan fungsi sebagai penggerak,
membina dan mengawasi, pekerja memiliki tugas dan
fungsi melakukan pekerjaan operasional.
▶Pengusaha tidak melakukan eksploitasi atas pekerja dan
sebaliknya pekerja juga bekerja sesuai dengan waktu
tertentu dengan cukup waktu istirahat dan sesuai dengan
beban kerja yang wajar bagi kemanusiaan. Dalam hal ini
pekerja tidak mengabdi kapada pengusaha akan tetapi
pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.
10. PENCIPTAAN KETENANGAN
BERUSAHA
▶pengusaha dan pekerja merupakan anggota keluarga perusahaan.
▶ Sebagaimana pola hubungan sebuah keluarga, maka hubungan antara
pengusaha dengan pekerja harus dilandasi sikap saling mengasihi, saling
membantu dan saling mengerti.
▶ Pengusaha harus berusaha sejauh mungkin mengetahui kesulitan-kesulitan dan
keadaan yang dihadapi oleh pekerja, serta berusaha semaksimal mungkin untuk
dapat membantu dan menjadi solusi bagi kesulitannya.
▶ Bukan hanya menuntut pekerja memberikan yang terbaik bagi perusahaan tanpa
mau tahu segala keadaan dan kondisi yang dihadapi oleh pekerja.
▶Sebaliknya, pekerja harus juga memahami keterbatasan pengusaha.
▶ Apabila muncul permasalahan atau perselisihan antara pengusaha dengan
pekerja atau serikat pekerja hendaknya diselesaikan secara kekeluargaan dan
semaksimal mungkin harus dihindari penyelesaian secara bermusuhan.
11. KETENTRAMAN BEKERJA
• perlu dipahami pula bahwa tujuan dari pembinaan hubungan
industrial adalah menciptakan ketenangan berusaha dan
ketentraman dalam bekerja supaya dengan demikian dapat
meningkatkan produktivitas perusahaan.
• Untuk itu masing-masing pihak, perusahaan dan pekerja harus
mampu menjadi mitra sosial yang harmomis, masing-masing harus
mampu menjaga diri untuk tidak menjadi sumber masalah dan
perselisihan.
• Seandainya pun terjadi perbedaan pendapat, perbedaan persepsi
dan perbedaan kepentingan, haruslah diselesaikan secara
musyawarah mufakat, secara kekeluargaan tanpa mengganggu
proses produksi.
• Karena setiap gangguan pada proses produksi akhirnya akan
merugikan bukan hanya bagi pengusaha, namun juga bagi pekerjan
itu sendiri maupun masyarakat pada umumnya
12. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN BERSAMA
• Peningkatan produktivitas perusahaan haruslah mampu
meningkatkan kesejahteraan bersama, yakni kesejahteraan
pengusaha maupun kesejahteraan pekerja.
• Biasa kita temui pekerja yang bermalas-malasan, ketika ditanya
kenapa ? Maka jawabannya, “karena gajinya hanya untuk
pekerjaan yang seperti ini, tidak lebih”.
• Padahal semestinya pekerja yang berkeinginan untuk
mendapatkan upah lebih tinggi, maka ia harus bekerja keras
untuk mampu meningkakan produktivitas perusahaan sehingga
perusahaan akhirnya mampu memberikan upah yang sepadan
dengan usahanya itu.
• Jangan berharap perusahaan akan memberikan lebih dari
kontribusi yang telah diberikan pekerja terhadap perusahaannya.
13. UNTUK MEWUJUDKAN HUBUNGAN YANG
HARMONIS DAN KONDUSIF ANTARA
PERUSAHAAN DENGAN KARYAWAN, MAKA
DIPERLUKAN SARANA-SARANA
• Lembaga kerja sama Bipartit
• Lembaga kerja sama Tripartit
• Organisasi Pekerja atau Serikat Pekerja/Buruh
• Organisasi Pengusaha
• Peraturan Perusahaan
• Perjanjian Kerja Bersama
• Lembaga keluh kesah & penyelesaian perselisihan
hubungan industrial
14. LEMBAGA BIPARTIT
• Forum komunikasi/konsultasi antara wakil pengusaha dan
wakil pekerja
• Wakil pekerja perlu diupayakan mewakili unit-unit kerja
dan kelompok golongan pekerja
• Fungsinya : untuk menampung dan menyelesaikan
keluhan dan tuntutan pekerja serta masalah-masalah
hubungan industrial,
• Juga dapat digunakan sebagai forum membahas
penyempurnaan peraturan perusahaan
15. LEMBAGA TRIPARTIT
Lembaga kerjasama Tripartit merupakan LKS yang anggota‐anggotanya
terdiri dari unsure-unsur pemerintahan, organisasi pekerja dan organisasi
pengusaha untuk saling bertukar informasi, berdialog, berkomunikasi,
berunding dan mengambil kesepakatan bersama secara consensus di bidang
hubungan industrial serta mengenai kebijakan ekonomi social pada
umumnya. Fungsi lembaga kerjasama Tripartit adalah sebagai FORUM
Komunikasi, Konsultasi dengan tugas utama menyatukan konsepsi, sikap
dan rencana dalam mengahadapi masalah‐masalah ketenagakerjaan, baik
berdimensi waktu saat sekarang yang telah timbul karena faktor-faktor yang
tidak diduga maupun untuk mengatasi hal‐hal yang akan datang.
16. PERANAN LEMBAGA KERJASAMA
TRIPARTIT
• Tukar Menukar informasi
• Konsultasi tripartite untuk merumuskan saran bagi
penetapan kebijakan oleh pejabat yang berwenan
• Konsultasi
• Negosiasi atau perundingan
• Lembaga Kerjasama Tripartit tertentu dapat menerbitkan
keputusan bersama sesuai dengan kewenangan yang
diberikan oleh peraturan perundangan-undangan, antara
lain panitia penyelesaian perselisihan perburuhan.
17. SERIKAT PEKERJA
• Merupakan perwujudan hak dan kebebasan
berorganisasi dan mengeluarkan pendapat bagi
pekerja
• Dalam perusahaan perlu di bentuk Serikat pekerja
untuk mengakomodasi hak mereka, karena
mempunyai peranan penting dalam perusahaan
• Kehadiran Serikat Pekerja di perusahaan sangat
penting dan strategis dalam pengembangan dan
pelaksanaan Hubungan Industrial.
18. ASOSIASI PENGUSAHA
▶ Merupakan organisasi pengusaha yang merupakan mitra kerja serikat pekerja,
pemerintah dalam menangani masalah-masalah ketenagakerjaan dan hubungan
industrial
▶ Dapat dibentuk berdasarkan sektor industri atau jenis usaha, dari tingkat lokal hingga
tingkat pusat
▶ Setiap pengusaha berhak untuk membentuk dan menjadi anggota organisasi pengusaha
yaitu Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) yang khusus menangani bidang
ketenagakerjaan dalam rangka pelaksanaan hubungan Industrial.
▶ Hal tersebut tercermin dari visinya yaitu terciptanya iklim usaha yang baik bagi dunia
usaha dan misinya adalah meningkatkan hubungan industrial yang harmonis terutama
ditingkat perusahaan, merepresentasikan dunia usaha Indonesia di lembaga
ketenagakerjaan, dan melindungi, membela dan memberdayakan seluruh pelaku usaha
khususnya anggota.
▶ Untuk menjadi anggota APINDO perusahaan dapat mendaftar di Dewan Pengurus
Kota/Kabupaten (DPK) atau di Dewan Pengurus Provinsi (DPP) atau di Dewan
Pengurus Nasional (DPN)
19. PERATURAN PERUSAHAAN
• Peraturan Perusahaan adalah suatu peraturan yang dibuat
secara tertulis yang memuat ketentuan-ketentuan tentang
syarat‐syarat kerja serta tata tertib perusahaan
• Memuat tentan hak dan kewajiban pekerja serta
kewenangan dan kewajiban pengusaha
• Ditetapkan oleh pengusaha sesudah mendirikan
perusahaan dan resmi mempekerjakan orang,
• Dibuat secara sepihak oleh pengusaha,
20. PERATURAN PERUSAHAAN
MEMUAT
• Hari kerja, jam kerja dan waktu kerja
• Waktu istirahat kerja dan cuti
• Skala upah, tunjangan dan bonus
• Program keselamatan dan kesehatan kerja
• Ketentuan dan tindakan disiplin
• Perawatan kesehatan dan pengobatan
• Program kesejahteraan pekerja dan keluarganya
21. PERJANJIAN KERJA BERSAMA
▶Perjanjian Kerja Bersama (PKB) adalah perjanjian yang
disusun oleh pengusaha dan serikat yang telah terdaftar yang
dilaksanakan secara musyawarah untuk mencapai
mufakat.Perjanjian kerja Bersama ini dibuat atas persetujuan
pemberi kerja dan Karyawan yang bersifat individual.
▶Pengaturan persyaratan kerja yang bersifat kolektif dapat
dalam bentuk Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian
Kerja Bersama (PKB).
▶Peraturan perusahaan sebagai hasil dari perundingan atau
kesepakatan antara pengusaha dengan wakil pekerja, ukan
terbentuk dari paksaan para pihak
▶Merupakan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja untuk
meningkatkan produktivitas
22. PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
• Tujuan dari pembinaan hubungan industrial adalah menciptakan
ketenangan berusaha dan ketentraman dalam bekerja supaya
dengan demikian dapat meningkatkan produktivitas perusahaan.
• Untuk itu masing-masing pihak, perusahaan dan pekerja harus
mampu menjadi mitra social yang harmomis, masing-masing
harus mampu menjaga diri untuk tidak menjadi sumber masalah
dan perselisihan.seandainya pun terjadi perbedaan pendapat,
perbedaan persepsi dan perbedaan kepentingan, haruslah
diselesaikan secara musyawarah mufakat, secara kekeluargaan
tanpa mengganggu proses produksi.
• Karena setiap gangguan pada proses produksi akhirnya akan
merugikan bukan hanya bagi pengusaha, namun juga bagi
pekerjan itu sendiri maupun masyarakat pada umumnya.
23. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERUSAHAAN
• Peningkatan produktivitas perusahaan haruslah mampu
meningkatkan kesejahteraan bersama, yakni kesejahteraan
pengusaha maupun kesejahteraan pekerja.
ketika
hanya
• Biasa kita temui pekerja yang bermalas-malasan,
ditanya kenapa? Maka jawabannya, “karena gajinya
untuk pekerjaan yang seperti ini, tidak lebih”.
• Padahal semestinya pekerja yang berkeinginan untuk
mendapatkan upah lebih tinggi, maka ia harus bekerja keras
untuk mampu meningkakan produktivitas perusahaan sehingga
perusahaan akhirnya mampu memberikan upah yang sepadan
dengan usahanya itu.
kontribusi yang telah diberikan pekerja
• Jangan berharap perusahaan akan memberikan lebih dari
terhadap
perusahaannya.
24. HUBUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA
• Hubungan Industrial Pancasila adalah suatu sistim hubungan
yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi
barang dan jasa (Pekerja, Pengusaha dan Pemerintah) yang
didasarkan atas nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari
keseluruhan sila-sila dari Pancasila dan UUD 1945, yang
tumbuh dan berkembang diatas kepribadian bangsa dan
kebudayaan Nasional Indonesia.
• Sejalan dengan pengertian di atas, sila-sila dari Pancasila yang
melandasi Hubungan Industrial Pancasila adalah merupakan
suatu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Sila yang satu
tidak lebih menonjol peranannya dari sila yang lain. Dalam
membahas suatu sila sebagai dasar, tidak boleh terlepas dari
sila yang lain, karena Pancasila harus dilaksanakan dan
diamalkan secara bulat dan utuh.
25. HIP BERDASARKAN SILA I
• Pengusaha dan pekerja harus sama-sama menerima
dan percaya bahwa perusahaan adalah berkat Tuhan
YME dan merupakan kesempatan yang diberikan
kepada mereka,
• Pengusaha dan pekerja harus sama-sama
menghormati kebebasan beragama dan beribadah
dan menjaga kerukunan beragama,
• Pengusaha tidak diperkenankan bertindak
diskriminasi
26. HIP BERDASARKAN SILA II
• Pekerja tidak diperlakukan hanya sebagai faktor
produksi, tetapi diperlakukan sebagai individu yang
memiliki harga diri, kehormatan,
• Pekerja mempunyai keterbatana fisik dan mental,
sehingga pekerja membutuhkan waktu istirahat,
• Pengusaha harus memberikan konstribusi jasa kerja
27. HIP BERDASARKAN SILA III
• Setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan,
• Pengusaha dan pekerja harus saling membangun
kebersamaan, meningkatkan rasa tanah air dan
masyarakat,
• Menempatkan kepentingan negara dan rakyat di atas
kepentingan pribadi
28. HIP BERDASARKAN SILA IV
• Pengusaha memberikan kesempatan memilih wakilnya
untuk berhubungan dengan pengusaha untuk
memperjuangkan kepentingan pekerja,
• Hak pekerja membentuk serikat pekerja,
• Pengusaha perlu menyediakan waktu untuk mendengar
saran dan keluahan pekerja,
• Pengusaha dan pekerja harus membuka diri untuk
berdialog dan mengutamakan permusyawaratan dalam
membuat keputusan.
29. HIP BERDASARKAN SILA V
• Para pekerja harus diperlakukan adil,
• Pengusaha dan pekerja harus sama meningkatkan
hasil perusahaan supaya dapat meningkatkan
kesejahteraan pengusaha, pekerja dan keluarganya,
• Setiap orang menerima imbalan sesuai dengan
fungsinya, kemampuan dan konstribusi terhadap
peningkatan perusahaan.
30. TUJUAN HIP
• Adalah mengemban cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Negara
Republik Indonesia 17 Agustus 1945 di dalam Pembangunan
Nasional, ikut mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur
yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial.
• Tujuan tersebut dicapai melalui penciptaan ketenangan,
ketentraman, ketertiban, kegairahan kerja serta ketenangan
usaha, meningkatkan produksi atau produktivitas dan
meningkatkan kesejahteraan pekerja serta derajatnya sesuai
dengan martabat manusia.
31. LEMBAGA PENYELESAIAN PERSELISIHAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL
Perselisihan Hubungan Industrial, yaitu suatu kondisi
dimana terdapatnya perbedaan pendapat
mengakibatkan pertentangan kepentingan
Pengusaha dengan Karyawan karena
yang
antara
adanya
perselisihan mengenai hak, kepentingan, Pemutusan
Hubungan Kerja (“PHK”) atau perjanjian kerjasama
33. PENDIDIKAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL
• Penyuluhan dan pendidikan mengenai
hubungan industrial pancasila ini perlu
• Agar falsafah hubungan industrial pancasila
dipahami oleh masyarakat, maka falsafah itu
disebarluaskan baik melalui penyuluhan
maupun melalui pendidikan.
dilakukan baik kepada pekerja/serikat pekerja
maupun pengusaha dan juga aparat
pemerintah.
