Download to read offline
349046872-Hubungan-invgjvdustrial-ppt.ppt
- 1.
- 2. Eka RatnaDamayanti 110404010027 Fondy Isfanjaya 110404010058 Ignes Pricilia 110404010057 Jeli Dwi Kurniawati 110404010055 Nisanatun Munawaroh 110404010007 Rahmawati 110404010032 Yuni I Mustika Gani 110404010025 DISUSUN OLEH :
- 3. Menurut Mondy& Noe(2005), hubungan ketenaga- kerjaan internal adalah kegiatan sumber daya manusia yang terkait dengan gerakan pekerja dalam organisasi. Employee relations mencakup semua praktek yang mengimplementasikan filosofi dan kebijakan organisasi yang berkaitan dengan pekerja. Para manajer dan departemen SDM secara langsung mempengaruhi hubungan ketenagakerjaan melalui aktivitas komunikasi, penyuluhan dan penerapan disiplin. Di samping para manajer lini dan departemen SDM, Serikat Pekerja juga berperan penting dalam praktek- praktek hubungan industrial, meskipun kehadirannya tidak selalu dikehendaki oleh pihak manajemen PENGERTIAN
- 4. Menurut UUNo. 13/2003 tentang ketenagakerjaan, Hubungan Industrial Pancasila adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai nilai Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 5. TEORI HUBUNGAN INDUSTRIAL ALLABOUT INDUSTRIAL RELATION KONSEP HUBUNGAN INDUSTRIAL PELAKSANAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
- 6. Teori Unitarism Dalamteori unitarism, Organisasi dianggap sebagai sesuatu yang terintegrasi harmoni secara keseluruhan dengan idealnya sebagai satu keluarga yang bahagia, dimana manajemen dan anggota lainnya dari staff kesemuanya memiliki satu tujuan yang sama, menekankan kerjasama yang saling menguntungkan. Teori Pluralism Dalam pluralism organisasi dianggap sebagai terdiri dari bagian-bagian kelompok yang kuat dan berbeda , masing-masing dengan loyalitas sendiri yang sah dan dengan menetapkan tujuan mereka sendiri dan para pemimpin masing-masing. TEORI HUBUNGAN INDUSTRIAL
- 7. Teori Radikal Pandanganini terhadap hubungan industrial melihat pada sifat dari masyarakat kapitalis, di mana ada pembagian mendasar kepentingan antara modal dan tenaga kerja, dan melihat hubungan kerja terhadap sejarahnya. Sedangkan di Indonesia sendiri, tidak menganut sistem sebagaimana yang dianut oleh Negara ekonomi liberal, sosialis maupun negara ekonomi baru di ASIA. Sistem hubungan industrial di Indonesia telah dikembangkan menjadi hubungan industrial Pancasila karena setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus ditata sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 45.
- 8. Aspek Pembentukan Pengetahuan Hubunganindustrial merupakan bagian dari ilmu sosial, dan hal itu bertujuan untuk memahami hubungan ketenagakerjaan dan institusi-institusinya melalui penelitian dengan kualitas yang tinggi dan ketat Aspek Penyelesaian Masalah Hubungan industrial bertujuan untuk merancang kebijakan- kebijakan dan institusi- institusi untuk membantu hubungan ketenagakerjaan berjalan dengan lebih baik. KONSEP HUBUNGAN INDUSTRIAL
- 9. Aspek Etika IRmengandung prisip-prinsip norma yang kentara mengenai pekerja-pekerja dan hubungan ketenagakerjaannya, khususnya mengenai penolakan atas perlakuan kepada pekerja sebagai komoditi yang mengedepankan pandangan bahwa pekerja-pekerja sebagai manusia di dalam masyarakat demokrasi yang patut atas hak asasi manusia.
- 10. a. Serikat Pekerja Ialahsuatu organisasi yang dibentuk oleh pekerja, dari pekerja dan untuk pekerja yang bertujuan untuk melindungi pekerja, memperjuangkan kepentingan pekerja serta merupakan salah satu pihak dalam bekerja sama dengan perusahaan. PELAKSANAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
- 11. Tujuan SerikatPekerja (Mondy, 2008)antara lain : Menjamin dan meningkatkan standar hidup dan status ekonomi dari para anggotanya. Meningkatkan dan menjamin keamanan individual dari ancaman-ancaman dan situasi- situasi yang bisa muncul karena fluktuasi pasar, perubahan teknologi, atau keputusan manajemen. Mempengaruhi hubungan kekuasaan dalam sistem sosial dalam cara-cara yang mendukung dan tidak merugikan perkembangan dan tujuan serikat pekerja. Memajukan kesejahteraan semua pihak yang bekerja untuk kehidupan, baik itu anggota serikat pekerja atau bukan. Menciptakan mekanisme untuk menangkal penggunaan kebijakan-kebijakan dan praktik- praktik yang subyektif dan sewenang-wenang di tempat kerja.
- 12. b. Organisasi Pengusaha Samahalnya dengan pekerja, para pengusaha juga mempunyai hak dan kebebasan untuk membentuk atau menjadi anggota organisasi atau asosiasi pengusaha. Asosiasi pengusaha sebagai organisasi atau perhimpunan wakil pimpinan perusahaan-perusahaan merupakan mitra kerja serikat pekerja dan Pemerintah dalam penanganan masalah-masalah ketenagakerjaan dan hubungan industrial. Asosiasi pengusaha dapat dibentuk menurut sektor industri atau jenis usaha, mulai dari tingkat lokal sampai ke tingkat kabupaten, propinsi hingga tingkat pusat atau tingkat nasional.
- 13. c. Lembaga KerjasamaBipartit Lembaga kerja sama bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh yang sudah tercatat instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja/buruh. Setiap perusahaan yang mempekerjakan 50 (lima puluh) orang pekerja/buruh atau lebih wajib membentuk lembaga kerja sama bipartit.
- 14. d. Lembaga kerjasama tripartit Lembaga kerja sama tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh dan pemerintah. Lembaga Kerja sama Tripartit terdiri dari: Lembaga Kerja sama Tripartit Nasional, Provinsi dan Kabupataen/Kota; dan Lembaga Kerja sama Tripartit Sektoral Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.
- 15. e. Perjanjian Kerja Bersama Adalahperjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. f. Peraturan Perundang-undang Ketenagakerjaan Pada dasarnya mencakup ketentuan sebelum bekerja, selama bekerja dan sesudah bekerja. Peraturan selama bekerja mencakup ketentuan jam kerja dan istirahat, pengupahan, perlindungan, penyelesaian perselisihan industrial dan lain-lain
- 16. g. Lembaga penyelesaian perselisihanhubungan industrial Perselisihan hubungan industrial diharapkan dapat diselesaikan melalui perundingan bipartit, Dalam hal perundingan bipartit gagal, maka penyelesaian dilakukan melalui mekanisme mediasi atau konsiliasi. Bila mediasi dan konsiliasi gagal, maka perselisihan hubungan industrial dapat dimintakan untuk diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial.
- 17. Adalah perbedaan pendapatyang mengakibatkan pertentangan antara Pengusaha atau gabungan Pengusaha dengan Pekerja/Buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat Buruh dalam satu perusahaan. PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
- 18. *Penyebab Terjadinya PerselisihanHubungan Industrial Perselisihan Hak yaitu perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Perselisihan Kepentingan yaitu perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai perbuatan dan/atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. `
- 19. Perselisihan PemutusanHubungan Kerja yaitu perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. Perselisihan Antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh Dalam Satu Perusahaan yaitu perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh lain hanya dalam satu perusahaan, karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak dan kewajiban keserikatpekerjaan.
- 20. *Model Penyelesaian PerselisihanHubungan Indutrial Mediasi Hubungan Industrial yaitu penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih Mediator yang netral. Konsiliasi Hubungan Industrial yaitu penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih Konsiliator yang netral.
- 21. Arbitrase HubunganIndustrial yaitu penyelesaian suatu perselisihan kepentingan dan perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh hanya dalam satu perusahaan, di luar Pengadilan Hubungan Industrial melalui kesepakatan tertulis dari para pihak yang berselisih untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada arbiter yang putusannya mengikat para pihak dan bersifat final. Pengadilan Hubungan Industrial yaitu pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial.
- 22. End Of Industrial Relation Topic THANKSFOR YOUR ATTENTION ^-^