Dokumen tersebut membahas pentingnya kerjasama antara pemerintah dan swasta (KPBU) untuk mengembangkan infrastruktur di Indonesia. KPBU diperlukan karena anggaran pemerintah terbatas untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur yang besar, sementara partisipasi swasta dapat menarik lebih banyak investasi. Dokumen ini menjelaskan proses KPBU dan manfaatnya bagi pembangunan daerah.

1. edisi khusus Mei 2018 -media interaktif peduli infrastrukturdasar danpengembangan kawasansecaraterpadu
Setiap suksesi pergantian kepemimpinan baik
Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota pasti
banyak sekali warga atau rakyat yang berharap ada
perubahan yang cukup berarti bagi kemajuan dan
perkembangan daerahnya sehingga terlihat
peningkatan kesejahteraan dan
keadilan sosial.
Begitu pula para pengusaha,
pedagang UMKM, pegiat
koperasi, pengrajin kreatif,
inovator, pegiat seni budaya
dan investor juga
mengharapkan
peningkatan kualitas
infrastruktur baik itu infrastruktur dasar,
sosial-budaya, maupun ekonomi setelah para
Pimpinan tersebut memegang jabatan sesuai
dengan kewenangannya. Selama ini kinerja
pembangunan infrastruktur di Indonesia dinilai
masih lamban.
Solusi Pengembangan Kawasan di Indonesia
Harapan warga dan para investor ini sangat
realistis, jika kita tengok data dan fakta kondisi
infrastruktur di Indonesia, tentu Anda pun juga
berharap adanya perombakan besar-besaran di
negara ini. Masalah klasik
yang sudah puluhan tahun
selalu timbul hingga saat
ini di wajah infrastruktur
Indonesia adalah
Anggaran (Budget)
pemerintah yang
begitu minim untuk
pembangunan
infrastruktur sebagai
cermin perwujudan layanan publik atau
pengabdian kepada kebutuhan pokok
komunitasnya, lingkar budaya suku bangsanya
dan pemenuhan hajat hidup rakyatnya masih
kurang optimal.
Investasi Infrastruktur Skema KPBU
di Tengah Defisit Anggaran Pembangunan Melalui

2. Berbagai negara-negara melakukan investasi KPBU untuk alasan yang
berbeda-beda.
•Untuk memperoleh dana investasi tambahan. (Afrika Selatan)
•Untuk mengadakan jasa pelayanan umum yang belum tersedia. (Thailand)
•Untuk memperoleh teknologi baru dan yang sudah terbukti keunggulannya.
(Korea Selatan)
•Untuk memperbaiki tingkat efisiensi. (Amerika Serikat)
•Untuk meningkatkan kompetisi. (Inggris)
•Untuk meningkatkan transparansi proses pengadaan. (Filipina)
•Untuk menciptakan kesempatan kerja. (India)
Indonesia??? Hampir mencakup keseluruhan aspek di atas.
Darmin Nasution:
Dengan Infrastruktur
yang Kuat, Indonesia
akan Menjelma Menjadi
Raksasa Ekonomi
Terbesar Ketujuh di
Dunia Pada Tahun 2030,
dengan PDB Mencapai
US$ 4,5 Trilyun:
• Diperlukan sumber pendanaan alternatif
yang efektif pada sektor utama yang dianggap
penting dalam mencapai pertumbuhan
ekonomi nasional sebesar 7%
• Skema kemitraan antara pemerintah dan
badan usaha (KPBU) telah disiapkan untuk
mendorong dan memfasilitasi masuknya
investasi luar negeri untuk menggerakkan
produksi dalam negeri.
“Meskipun
demikian, kami
tetap
berkomitmen
untukmendukung
investor dalam
mengatasi
masalah ini
melalui enam paket kebijakan ekonomi yang baru
dikeluarkan, lengkap dengan skema kemitraan antara
pemerintah dan swasta, dan skema pendanaan yang
inovatif,” pungkasnya. Darmin menekankan, bahwa untuk
mewujudkan target pertumbuhan ekonomi Indonesia
sebesar 7% tujuh persen, Indonesia perlu memobilisasi
sumber pendanaan alternatif untuk proyek-proyek
infrastrukturnya. Hal ini merupakan sesuatu yang dapat
dicapai melalui kemitraan antara pemerintah dan badan
usaha (KPBU) atau Public-Private Partnership.
Mengapa Perlu Kerjasama Investasi KPBU?
2030: Menjadi Raksasa
Ekonomi Terbesar
edisi khusus Mei 2018 -media interaktif peduli infrastrukturdasar danpengembangan kawasansecaraterpadu

3. Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)
atau Public Private Partnership (PPP) adalah
penyediaan layanan publik yang dibiayai dan
dikelola oleh kemitraan antara pemerintah dan
satu atau lebih perusahaan swasta yang bergerak
dalam investasi, desain perencanaan dan
pelaksana konstruksi serta operator dan
maintenance.
Pertumbuhanpenduduk yang terus meningkat dan
kebutuhan infrastruktur publik semakin banyak
pula, sementara defisit anggaran baik pusat
maupun daerah terus menurun (APBN/APBD), hal
ini menggugah pemerintah untuk bermitra dengan
swasta untuk pelaksanaan proyek skala besar
yang memberi multiplier effect, terutama
infrastruktur yang menjadi tulang punggung
pertumbuhanekonomi.
Saat ini, pemerintah sedang bergiat menyiapkan pola
skema investasi infrastruktur KPBU untuk desain,
implementasi dan pengoperasian beberapa layanan
publik (air, listrik, jalan tol, kereta api, perumahan,
pelabuhan, kawasan industri, rumah sakit, kawasan
wisata, dll). Kemitraan ini melibatkan pembuat
kebijakan dengan pengetahuan yang holistik dan
komprehensif dari mulai Undang-undang, Perpres,
Permen dan skema investasi KPBU untuk pengelolaan
risiko dan akuntabilitasnya.
Mini Workshop ini bertujuan untuk
memperkenalkan kebijakan dengan kompleksitas
yang terkait dengan skema KPBU, model pelaksanaan
di lapangan, jenis kemitraan dan strukturnya,
pengaturan pendanaan dan pengelolaan KPBU untuk
memperoleh manfaat maksimal bagi rakyatnya.
H2O menyelenggarakan Mini Workshop KPBU/
Public-Private Partnership (PPP) untuk membantu
eksekutif administrasi publik, para perencana daerah
dan pengusaha konstruksi dapat menyiapkan
Infrastruktur Daerah yang dibutuhkan publik, Skema
Pola Kemitraan Pemerintah-Badan Usaha, Cara
Menyerap Dana Investasi Infrastruktur baik Dalam
Negeri maupun Luar Negeri.
Inovasi Infrastruktur Terpadu dengan
Skema KPBU atau PPP
edisi khusus Mei 2018 -media interaktif peduli infrastrukturdasar danpengembangan kawasansecaraterpadu

4.  Individu/Konsultan/Peneliti/Inovator/Inisiator/Sponsor
Pembangunan Daerah.
Direksi Perusahaan Developer/Kontraktor/Sub Kontraktor
yang berpengalaman minimal 5 tahun dan punya
Standarisasi/ Certified ISO dan OHSAS.
Kepala BKPMD/Bappeda Provinsi/Kabupaten dan Direksi
BUMD Provinsi/Daerah, Pejabat Kepala Bappeda / Dinas
PU / Dinas Perhubungan/ Dinas Perikanan / Dinas Perdagangan Industri /Dinas yang terkait
dengan Prioritas Pembangunan di Daerahnya.
 Lembaga keuangan regional, bank daerah, bank nasional, dan lembaga keuangan non bank yang
dapat sinergi untuk mengembangkan daerahnya dengan berkolaborasi dengan sumber keuangan
(sponsor/lender) internasional.
 Peserta dapat mengenali sekilas Proses Investasi Infrastruktur Skema KPBU (Kerjasama Pemerintah
dan Badan usaha) atau Public Private Partnership (PPP) dan Regulasinya.
- Sinergi APBN/APBD Mindset dan Non APBN Mindset
-Integrasi Kepentingan Daerah, Nasional, Regional dan Internasional
 Peserta mampu mengungkapkan Hambatan/Kendala pembangunan infrastruktur di daerah baik
secara internal maupun eksternal.
- -Apakah daerah tak pernah berubah, Mengapa?
-Bagaimana cara efektif pengembangan daerah?
 Peserta dapat mengidentifikasi Prioritas obyek infrastruktur yang akan dikerjakan di daerahnya
sesuai Kebutuhan masyarakat/publik/pasar.
- Mengidentifikasikebutuhanmendesakdanmendasarbagi
masyarakat/publik daerah? -
Cara mempercepat PengembanganDaerahMelalui Investasi
Pembangunan Infrastruktur Terpadu.
- Hari Pertama
10.00 – 12.00 – Pengenalan Proses Investasi Infrastruktur Skema KPBU
13.30 – 15.30 – Cara Penyiapan Perencanaan Proyek Skema KPBU secara Holistik
- Hari Kedua
10.00 – 12.00 – Sinergi Pusat-Pemda-Swasta Pengembangan Infrastruktur Terpadu
13.30 – 15.30 – Prioritas Perencanaan Pembangunan Skema KPBU
Jadwal & Waktu
Mitra yang hadir minimal 5 orang dan maksimal 20 orang, dan diwajibkan investasi learning Rp 9.639.000,-
per orang. Mitra akan mendapat sertifikat dari Panitia, investasi ini tidak termasuk biaya akomodasi,
transportasi dan konsumsi. Jika berminat silahkan kontak Saudara AS.Hariyanto di 0822 339 11139, dan
bukti transfer dapat diemail ke h2ocif@gmail.com. MiniWorkshop ini diselenggarakan dua kali dalam
setiap bulan yaitu hari Rabu dan Kamis di pekan pertama dan pekan ketiga.
Mitra yang diharapkan hadir
Manfaat Mini Workshop Investasi Infrastruktur Terpadu
Investasi & Certificate
edisi khusus Mei 2018 -media interaktif peduli infrastrukturdasar danpengembangan kawasansecaraterpadu