Dokumen tersebut membahas tentang materi bimtek (sertifikasi kompetensi dasar) CIO yang diselenggarakan oleh Kemkominfo. Materi bimtek tersebut meliputi strategi dan kebijakan TIK di pemerintahan, perencanaan sumber daya TIK, e-government, keamanan informasi, manajemen perubahan, manajemen proyek, dan enterprise architecture.

1. MATERI BIMTEK (sertifkasi kompetansi
KEMKOMINFO
dasar ) CIO
 Strategi dan Kebijakan
Teknologi Informasi di Pemerintahan
 Perencanaan Strategi Sumber Daya Teknologi Informasi serta
Kinerja Teknologi Informasi
 E-Government dan Pemanfaatan TIK bagi Pelayanan Publik
 Keamanan Informasi &
Penjaminan Informasi
 Manajemen Perubahan / Proses
 Manajemen Proyek dan Pengadaan
 Manajemen Investasi TI
Sektor Pemerintahan
 Enterprise Architecture
1

2. Strategi dan Kebijakan
Teknologi Informasi di Pemerintahan
MODUL 1
Tim Penyusun Modul Bimtek
Dan Sertifikasi Kompetensi Dasar
Government Chief Information Officer
Nama Pembicara 2012
Asal Kelompok Keilmuan
Asal Fakultas
Asal Institusi
 Alamat email pembicara
Kementerian Komunikasi dan Informatika
bekerja sama dengan
Institut Teknologi Bandung
Institut Teknologi Sepuluh November
Universitas Gajah Mada
Universitas Indonesia
KEMKOMINFO

3. Hasil pembelajaran Modul 1
KEMKOMINFO
 Hasil yang diharapkan dari peserta BIMTEK mampu:
 1. Memahami dasar pemikiran dari penggunaan TIK untuk
mencapai MDG;
 2. Mencari dan mendiskusikan contoh-contoh penerapan
TIK dalam sektor-sektor kunci pembangunan, khususnya
dalam pengentasan kemiskinan, pertanian, pendidikan,
kesehatan, gender, pemerintahan dan penatakelolaan,
serta bencana alam dan manajemen resiko;
 3. Mendiskusikan tantangan-tantangan dalam penerapan
TIK secara efektif untuk pembangunan; dan
 4. Mendiskusikan faktor-faktor kunci dalam perancangan
dan pengimplementasian TIK untuk program-program
pembangunan.
3

4. Agenda
KEMKOMINFO
 Clinger-Cohen
 TIK untuk Pembangunan (TIKP)
 Pemilihan Teknologi dan Konten
 Model Kebijakan TIK
 Penyusunan Kebijakan TIK Multistakeholder
 Unsur Kebijakan TIKP
 Peraturan Perundangan
 Peran CIO
4

5. Clinger-Cohen
KEMKOMINFO
 CIO merupakan posisi penting yang
menjadi jembatan antara pemerintah
dengan dunia swasta dan harus dapat
berbicara dengan keduanya. CIO juga
harus siap menghadapi perubahan yang
cepat (teknologi, regulasi, kebijakan, dan
politik) sambil tetap berfokus pada ruang
lingkup pekerjaan.
5

6. Teknologi Informasi dan Komunikasi
KEMKOMINFO
(TIK)
 TIK pada dasarnya adalah alat penanganan informasi —
terdiri dari seperangkat peralatan, aplikasi, dan layanan
yang digunakan untuk
menghasilkan, menyimpan, memroses, mendistribusikan,
dan saling bertukar informasi. Termasuk didalamnya TIK
―Lama‖ seperti radio, televisi dan telepon, serta TIK ―baru‖
yaitu komputer, satelit, teknologi nirkabel, dan Internet.
Alat-alat yang berbeda ini sekarang dapat bekerja
bersama-sama dan saling melengkapi untuk membentuk
―dunia berjaringan‖, seperangkat infrastruktur masif yang
menghubungkan jasa telepon, perangkat keras komputer
yang terstandarisasi, Internet, radio dan televisi, yang
menjangkau setiap sudut bumi ini
6

7. TIK untuk Pembangunan (TIKP)
KEMKOMINFO
 TIKP bukan hanya tentang membangun industri
atau sektor ekonomi, TIK tetapi juga mencakup
penggunaan TIK untuk meningkatkan pertumbuhan
ekonomi, dan juga pertumbuhan sosial dan politik.
 Penggunaan TIK untuk pembangunan
membutuhkan dorongan kebijakan publik yang
proaktif.
Kebijakan – ―rencana aksi yang seksama sebagai
pedoman pengambilan keputusan dan untuk mencapai
hasil yang rasional.‖
Kebijakan publik - ―Rangkaian aksi atau non-aksi yang
dipilih oleh otoritas publik untuk mengatasi masalah.‖ 7

8. Konvergensi
KEMKOMINFO
 Bergabungnya berbagai teknologi telekomunikasi
seperti media, teks, audio, grafis, animasi, dan video
sedemikian rupa sehingga semuanya tersedia dalam
sebuah platform bersama dengan tetap
memungkinkan pengguna untuk memilih
menggunakan beberapa media yang
dikombinasikan maupun secara terpisah sesuai
keinginan masing-masing.
 Campuran dan gabungan berbagai disiplin—
konvergensi ilmu-ilmu keteknikan dengan ilmu-ilmu
sosial dan prilaku.
8

9. Konvergensi
KEMKOMINFO
 Pengenalan TIK membutuhkan perubahan sosial
dan budaya yang signifikan dalam organisasi yang
telah terstruktur untuk memisahkan fungsi dan
tanggung jawab.
 Konvergensi atau aliansi nasional yang mencakup
pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil
dibutuhkan untuk memaksimalkan peluang yang
diciptakan oleh lingkungan baru yang dimotori TIK
untuk pembangunan nasional.
 Konvergensi berarti bergabungnya berbagai teknologi
telekomunikasi seperti
media, teks, audio, grafis, animasi, dan video sedemikian
rupa sehingga semuanya tersedia dalam sebuah platform
bersama dengan tetap memungkinkan pengguna untuk
memilih berinteraksi dengan kombinasi berbagai media. 9

10. Pemilihan Teknologi
KEMKOMINFO
 Apakah teknologi mudah disediakan? Apakah kondisi fisik
memungkinkan bagi teknologi yang dipilih (misal, listrik)?
 Langkah apa yang diambil untuk menjamin akses?
Dimanakah pusat teknologi diletakkan? Apakah lokasi
tersebut secara fisik dan sosial cocok dan aman bagi
kelompok yang ditargetkan, terutama perempuan, untuk
datang dan pergi tanpa membutuhkan banyak usaha dan
tidak mengganggu tanggung jawab mereka yang banyak?
 Siapa yang memiliki dan mengendalikan akses ke
teknologi?
 Berapakah harga dari teknologi yang dipasang dalam
artian pembiayaan dan usaha bagi lembaga dan bagi
pengguna? Apa sajakah yang menjadi opportunity costs?
 Seberapa mudahkah teknologi itu digunakan?
 Apakah teknologi tersebut interaktif? Bagaimana
interaktivitas itu dibangun?
10

11. Pemilihan Teknologi
KEMKOMINFO
 Apakah teknologi tersebut portable? Dapatkah dia
digunakan kapan saja, dimana saja, atau apakah dia
terikat tempat dan waktu, misalnya seperti televisi?
 Seberapa mudahkah untuk
memasang, merawat, memodifikasi, dan memperbaharui
teknologi tersebut? Siapa yang bertanggug jawab untuk
menjalankan fungsi-fungsi ini?
11

12. Pemilihan Konten
KEMKOMINFO
 Siapakah penggunanya dan apakah kebutuhan mereka —
misalkan, bagaimana profil penggunanya termasuk
kebutuhan, tingkatan, dan gaya belajar mereka? Untuk
siapakah konten tersebut cocok digunakan?
 Isu apakah —
sosial, budanya, ekonomi, agama, bahasa, dan gender —
yang ingin ditanggapi oleh konten?
 Apakah konten relevan bagi masyarakat? Sebagai
contoh, apakah relevan terhadap kebutuhan perempuan?
Apakah dia dikembangkan secara lokal? Dan peran apa
yang dimiliki wanita dalam mengembangkan konten
mereka sendiri?
 Bagaimana konten tersebut diatur?
 Apakah konten tersebut akurat dan up-to-date?
12

13. Pemilihan Konten
KEMKOMINFO
 Bagaimana teknologi tersebut dimodifikasi untuk
memudahkan pengguna dalam
memperhatikan, menggunakan, dan mengerti
kontennya?
 Apakah pembelajaran kelompok dan individual
didukung atau termasuk didalamnya?
 Apakah konten memberi
semangat, mempromosikan dan memfasilitasi
interaktivitas dan umpan balik?
 Sistem pendukung seperti apa, misalkan fasilitator
dan materi pembelajaran, yang telah diikutsertakan
dan disediakan?
 Mekanisme apa saja yang tersedia untuk perbaikan
dan modifikasi konten?
13

14. Pengembangan Kebijakan TIKP –
KEMKOMINFO Model Kebijakan TIK
 Kebijakan publik adalah apa yang diartikulasikan dalam
keputusan dan dokumen termasuk juga apa yang
diterapkan oleh pemerintah.
 Pembuatan kebijakan publik tidak muncul dalam
―kekosongan‖
Kebijakan baru selalu dibuat dalam batasan-batasan dari
kebijakan yang sudah ada.
Intervensi kebijakan disusun secara institusional, artinya
mereka berlandaskan pada, dan harus
memperhitungkan, struktur yang lebih dalam dari ‗multiple
enterprises‘.
 Solusi terbaik yang dapat diterima oleh semua
stakeholders
Kebijakan yang ada selalu menggambarkan keseimbangan 14

15. Pengembangan Kebijakan TIKP –
KEMKOMINFO
Model Kebijakan TIK
 Best Practices for Telecommunications Reform
• Pemerintah seharusnya tidak menjadi penyedia layanan
telekomunikasi.... Peranan pemerintah adalah menjadi
penanggungjawab perencanaan, strukturisasi, dan
pengaturan.
• Keberhasilan usaha akses universal akan sangat
bergantung pada suksesnya privatisasi dan persaingan.
 Faktor keuntungan yang paling signifikan dari investasi
rural lebih terkait pada variabel kebijakan (khususnya
interkoneksi dan tarif) ketimbang variabel risiko dan
keuangan.
• Diperlukan pengatur (regulator) yang independen, punya
dana cukup dan kompeten dari sisi teknis, untuk
memberikan lisensi, mendorong kompetisi, dan melindungi15

16. Pengembangan Kebijakan TIKP –
KEMKOMINFO
Model Kebijakan TIK
 Pasar itu penting; pasar membantu pengalokasian
sumber daya, memastikan sumber daya tersebut
tersebar merata, yang sangat penting ketika sumber
daya tersebut langka... [tetapi] sama pentingnya...
[adalah] memperkuat pemerintah dan
menetapkan, untuk setiap negara karena tiap negara
mencapai tingkat pengembangannya masing-masing
bagaimana bentuk kerja sama antara pemerintah dan
pasar
16

17. Latihan
KEMKOMINFO
 Buat kelompok kecil beranggotakan tiga sampai empat orang
dan diskusikan kombinasi TIK mana (termasuk didalamnya TIK
lama dan baru) yang paling bermanfaat dalam menyampaikan
pelayanan, dan meningkatkan partisipasi sosial diantara
kelompok populasi berikut (pilih salah satu):
 a. Petani
 b. Wanita di pedesaan
 c. Anak-anak di desa terpencil
 d. Pemuda putus sekolah
 Jelaskan dengan ringkas layanan apa saja yang menurut Anda
harus diberikan (misalkan, pelayanan
kesehatan, pendidikan, akses ke sumber pengetahuan), dan
jelaskan alasan pilihan TIK Anda untuk menyampaikan
pelayanan kepada kelompok populasi yang Anda pilih
17

18. Pengembangan Kebijakan TIKP –
KEMKOMINFO
Model Kebijakan TIK
 Peran LSM (menurut ADB)
Salah satu kekuatan LSM adalah menjembatani komunitas dan
merespon kebutuhan lokal.
NGO menggunakan pendekatan inovatif untuk pembangunan,
membantu memastikan proyek terimplementasi sesuai dengan yang
diharapkan, memelihara kelanjutan proyek, menyokong peningkatan
transparansi dan tata kelola yang baik, dan menyuarakan golongan
marginal dan/atau lemah
 Post Washington Consensus
Kosakata dalam paradigma kebijakan baru... termasuk masyarakat
madani, pembangunan institusi, jaringan keselamatan, dan
khususnya tata kelola, akan ditambahkan ke terminologi
konvensional Washington seperti ‗pasar terbuka‘, ‗deregulasi‘,
‗liberalisasi‘ dan ‗penyesuaian struktur‘. 18

19. Pengembangan Kebijakan TIKP –
KEMKOMINFO Penyusunan Kebijakan TIK Multi-stakeholder
 World Summit on the Information Society
Kebijakan yang menciptakan iklim yang mendukung
kestabilan, prediktabilitas dan persaingan sehat di semua tingkat
perlu dikembangkan dan diimplementasikan dalam cara yang
tidak hanya menarik investor swasta untuk pengembangan
infrastruktur TIK tetapi juga memungkinkan universal service
obligations dapat dicapai di area-area dimana kondisi pasar
tradisional tidak bekerja.
Pemerintah, dan juga sektor swasta, masyarakat
madani, PBB, dan organisasi internasional lainnya memiliki
peranan dan tanggung jawab penting pada pembangunan
Masyarakat Informasi dan, tentunya, dalam proses pengambilan
keputusan. Membangun Masyarakat Informasi yang berpusat
pada masyarakat adalah usaha bersama yang membutuhkan
kerjasama dan kemitraan diantara semua stakeholder.
19

20. Pengembangan Kebijakan TIKP –
KEMKOMINFO Penyusunan Kebijakan TIK Multi-stakeholder
 Stakeholder adalah ―setiap orang yang secara
signifikan memengaruhi atau terpengaruhi oleh
aktivitas pengambilan keputusan orang lain.”
 Kemitraan multi-stakeholder:
 Memajukan inklusifitas dan keseimbangan dalam
kebijakan dan implementasi TIK;
 Memperluas kemampuan analisis untuk menghadapi isu
kebijakan TIK;
 Memajukan mobilisasi dan partisipasi masyarakat umum;
 Memajukan pengembangan rencana aksi yang terfokus
dan holistik;
 Memupuk usaha berbagi keterampilan dan inovasi;
 Menyediakan platform penting untuk melatih ahli-ahli
baru;
 Menciptakan keseimbangan antara orientasi pasar dan
orientasi pengembangan; 20

21. Pengembangan Kebijakan TIKP –
Penyusunan Kebijakan TIK Multi-stakeholder
KEMKOMINFO
 Kemitraan multi-stakeholder dimana
 Pemerintah dapat menciptakan
kebijakan, peraturan, anggaran, dan pembangunan
kapasitas yang diinginkan.
 Sektor swasta dapat membangun infrastruktur dan
berinvestasi dalam pelayanan
 Masyarakat sipil dapat bekerja dengan komunitas
 Komunitas dapat memiliki dan mengendalikan inisiatif
21

22. Pengembangan Kebijakan TIKP –
KEMKOMINFO Penyusunan Kebijakan TIK Multi-stakeholder
 Mendorong tata kelola yang baik karena kemitraan
memberikan kesempatan bagi kelompok berbeda untuk
mengidentifikasi konflik, kesenjangan dan kesamaan
diantara kebijakan dan program mereka masing-
masing, dan untuk memperbaiki kelanjutan kerjasama
mereka;
 Memungkinkan partisipan untuk memperkuat sumber daya
finansialnya;
 Memotivasi baik para pemimpin dan yang tertinggal –
mengingat, kemitraan menciptakan platform untuk
mendorong mereka yang komitmennya terbatas dan untuk
menghadirkan aktor-aktor progresif bersama-sama;
 Memupuk kepemilikan dan komitmen akan tindakan; dan
 Membantu mengembangkan kepercayaan antar kelompok
yang biasanya saling mencurigai dan bermusuhan.
22

23. Pengembangan Kebijakan TIKP –
KEMKOMINFO Penyusunan Kebijakan TIK Multi-stakeholder
 Analisis stakeholder ―mengacu pada sekumpulan perangkat
untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan stakeholder
berdasarkan atribut, hubungan, dan kepentingan yang
terkait pada isu atau sumber daya yang ada.‖
 Dalam melakukan analisis stakeholder, langkah-langkah
yang perlu diperhatikan:
 Identifikasi tujuan utama dari analisis.
 Membangun pemahaman akan sistem dan pembuat keputusan
dalam sistem.
 Identifikasi stakeholder utama.
 Investigasi kepentingan, karakteristik dan keadaan stakeholder.
 Identifikasi pola dan konteks interaksi antar stakeholder.
 Menetapkan pilihan-pilihan untuk manajemen.
23

24. Pengembangan Kebijakan TIKP –
KEMKOMINFO Penyusunan Kebijakan TIK Multi-stakeholder
 Aktivitas kelompok: Identifikasi para stakeholder
Kelas dibagi dalam kelompok
Setiap kelompok akan melakukan analisis
stakeholder untuk salah satu proyek TIKP berikut:
 e-Health atau Telemedicine
 e-Learning atau TIK untuk Pendidikan
 e-Agriculture atau TIK untuk Pembangunan Desa
 TIK dan Sumber Daya Alam
24

25. Beberapa faktor kunci yang berdampak
KEMKOMINFO pada kesuksesan/kegagalan
 Kejelasan mengenai hasil dan tujuan pembangunan
 Dikendalikan permintaan, bukan penawaran
 Sensitif terhadap kondisi dan keterbatasan
lokal, termasuk diantaranya infrastruktur, akses, relevansi
dan bahasa, kekuatan dan kesinambungan
 Berorientasi proses, bukan dikendalikan oleh durasi atau
hanya sekedar mencapai target
 Perubahan organisasi, tingkah laku dan sistematis adalah
faktor kunci
25

26. KEMKOMINFO
UNSUR KEBIJAKAN TIKP
26

27. Unsur-unsur Kebijakan TIKP
KEMKOMINFO
 Sasaran utama kebijakan nasional TIKP adalah untuk
menyeimbangkan manfaat dan risiko dari perluasan
penggunaan TIK yang konsisten dengan tujuan
pembangunan nasional.
 Membangun kebijakan nasional TIK bukanlah sebuah
aktivitas sekali saja.
 Korea
 Basic Informatization Promotion Plan (1996 – 2000) dengan visi untuk
mencapai tingkatan informatisasi tingkat dunia di tahun 2010;
 Cyber Korea 21 (1999-2002) dengan visi membangun masyarakat
berbasis pengetahuan yang terdepan;
 E- Korea vision 2007 (2002-2007) dengan visi Build e-Korea as the
global leader.
 Broadband IT Korea Vision 2007
27

28. Unsur-unsur Kebijakan TIKP –
KEMKOMINFO Pengembangan Kapasitas Manusia
 Teknologi apapun tidak akan cukup jika orang-orang
tidak memahami bagaimana cara memanfaatkannya
secara efektif dalam kehidupan atau pekerjaan
mereka.
 Penting bagi orang-orang untuk memahami potensi lebih luas dari
teknologi, sehingga pemakai mampu untuk menginovasi diri
mereka dan menggunakan teknologi dengan kreatif yang
mungkin tidak diimpikan oleh proyek atau kebijakan.
 Dua isu umum:
 Memastikan bahwa semua warga negara mempunyai
kemampuan dasar untuk berhasil di Era Informasi.
 Mengembangkan keahlian TIK spesialis sehingga sektor TIK
negara dan ekonomi pada umumnya berkembang secara terus
menerus.
28

29. Unsur-unsur Kebijakan TIKP –
KEMKOMINFO Pengembangan Kapasitas Manusia
 Keberhasilan dalam masyarakat informasi
membutuhkan keterampilan yang berbeda dengan
keterampilan yang dibutuhkan di masyarakat industri.
 Keterampilan Literasi TIK
 Standar Nasional Inggris untuk orang dewasa: kemampuan
membaca, menghitung, dan TIK
 ‗Keterampilan abad 21'
 Kreativitas, kemampuan memecahkan masalah, literasi
informasi, keterampilan berkomunikasi, dan keterampilan berpikir
lainnya yang lebih tinggi
29

30. Unsur-unsur Kebijakan TIKP –
KEMKOMINFO Pengembangan Kapasitas Manusia
 TIK dalam Pendidikan – Yang kita ketahui
 TIK dapat memberdayakan guru dan murid, mendorong perubahan
dan membantu pengembangan keterampilan abad 21.
 Tetapi TIK jarang dianggap sebagai pusat proses pembelajaran
(bahkan di negara–negara OECD).
 Do not put technology before education.
 Dampak positif TIK dalam pendidikan lebih terlihat saat dihubungkan
ke pedagogi.
 TIK kurang efektif (atau bahkan mungkin tidak efektif) saat tujuan
penggunaannya tidak jelas.
 Terjadi perbedaan pandangan antara pedagogi ‗baru‘ dan ujian
terstandarisasi dengan yang tradisional.
 Ketidakcocokan antara metode yang digunakan untuk mengukur
dampak dengan jenis pembelajaran yang dilakukan.
 Pengguna percaya bahwa TIK memberikan perbedaan positif.
30

31. Unsur-unsur Kebijakan TIKP –
KEMKOMINFO Pengembangan Kapasitas Manusia
 MEMBANGUN KETERAMPILAN TIK SPESIALIS
 Total kebutuhan profesional dalam industri suplai TIK diramalkan
terus naik tajam mencapai sekitar 17 juta di tahun 2010.
 Permintaan profesional di sektor pengguna TIK akan meningkat
lebih cepat sampai 73 juta di tahun 2010.
 'HOT SKILLS' di tahun 2010 adalah: enterprise architecture,
kepemimpinan proyek, rekayasa ulang proses bisnis,
perencanaan, penganggaran, dan penjadwalan proyek, third-
party provider manager, analisis sistem, perancangan sistem,
perancangan jaringan, audit sistem, perencanaan dan
manajemen keamanan TI, dan storage administrator
 'COLD SKILLS„: pemrograman, routine coding, pengujian sistem,
support dan helpdesk, dan legacy skills
 http://www.computerworld.com/action/article.do?command=
viewArticleBasic&articleId=112360&pageNumber=3
31

32. Unsur-unsur Kebijakan TIKP –
KEMKOMINFO Pengembangan Kapasitas Manusia
 MEMBANGUN KETERAMPILAN TIK SPESIALIS - Peran pemerintah
 Kontrol tegas pada mutu pendidikan yang diberikan dengan
pemantauan terus menerus akan kurikulum pendidikan TIK dan
pedagoginya, melalui otoritas nasional;
 Pendirian pusat sertifikasi keterampilan nasional dan regional
yang mengikuti pola ujian seorang akuntan tersertifikasi (yang
harus lulus untuk dapat menerima sertifikasi untuk praktek); dan
 Interaksi yang terus menerus antara industri TIK, pemerintah dan
institusi pendidikan dalam rangka mengembangkan dan
merancang kursus yang mengajarkan keterampilan dan
pengetahuan TIK yang sesuai, termasuk keterampilan kognitif.
32

33. Unsur-unsur Kebijakan TIKP –
KEMKOMINFO Membangun Industri TIK
 Tiga area:
 Pabrik TIK atau Perangkat Keras
 Sektor pabrik perangkat keras TIK adalah sektor industri
pabrikan yang paling besar dan paling cepat
perkembangannya di dunia
 Sebagian besar perkembangan terjadi di negara-negara
industri baru di Asia.
 Offshoring
 Pengembangan Piranti Lunak Global
 Contact Centers, Business Process Outsourcing (BPO)
 Industri Konten Dijital
33

34. Unsur-unsur Kebijakan TIKP –
KEMKOMINFO Membangun Industri TIK
 Industri Konten Digital
 konvergensi konten tradisional, media dan hiburan, piranti lunak
dan multimedia, serta perangkat keras elektronik dan
telekomunikasi.
 Diantaranya efek visual dan animasi (termasuk virtual reality dan
produk tiga dimensi), multimedia interaktif (seperti situs web, CD-
ROM), permainan komputer (termasuk yang online), multimedia
untuk pendidikan (e-learning), dan produksi TV dan film
dijital, dan pasca-produksi TV dan film.
 Pendapatan permainan komputer di tahun 2001 melebihi
penjualan tiket film box office dan mendekati pendapatan
global industri rekaman musik.
34

35. Pendekatan Penerapan TIK
KEMKOMINFO
 Terdapat dua pendekatan untuk penerapan TIK.
Pertama ialah langsung dan menargetkan sasaran
utama dan menggunakan TIK untuk secara
langsung menghubungkannya dengan penyedia
layanan. Kedua ialah tidak langsung dan
mendukung — misalnya menargetkan
pengembangan kebijakan, infrastruktur, konten, dan
sistem pendukung, yang kelak diharapkan
membantu pihak yang menjadi sasaran utama.
35

36. KEMKOMINFO
Dampak Peraturan Perundangan
bagi Lingkungan TI Pada Organisasi
Pemerintahan
36

37. Aneka Peraturan Perundangan
KEMKOMINFO
 Inpres Kebijakan Strategis Pengembangan E-
Government, No. 3 Tahun 2003
 UU Informasi & Transaksi Elektronik, no.11 tahun 2008
 UU Keterbukaan Informasi Publik, no.14 tahun 2008
 UU Pelayanan Publik, no.25 tahun 2009
 PP Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, no.60
tahun 2008
37

38. Dampak UU no.11 / 2008
KEMKOMINFO
Informasi & Transaksi Elektronik
 Harus hati-hati dalam mengelola sistem informasi
elektronik, esensinya keamanan komputer harus
diperhatikan
 Netralitas teknologi
 Pidana komputer:
pembajakan, pornografi, hacking, SARA, dsb.
 Pengakuan atas data elektronik, asal ada jaminan
keutuhan/keotentikan. Termasuk kontrak dan
transaksi elektronik
 Pengakuan terhadap digital signature
 Aneka asumsi dasar dalam dunia maya equivalen
dengan hukum perdata
38

39. Dampak UU no.14 / 2008
KEMKOMINFO
Keterbukaan Informasi Publik
 Berdampak pada apa yang sebaiknya ditampilkan
pada website, agar publik bisa akses langsung
tanpa harus merepotkan meminta (request) ke
pejabat terkait (khusus informasi non-rahasia)
39

40. Dampak UU no.25 / 2009
KEMKOMINFO
Pelayanan Publik
 Sistem Informasi & TI harus cukup handal untuk bisa
melayani kebutuhan pelayanan masyarakat
 Kehandalan pihak ketiga (vendor) yang
memberikan layanan TI harus bisa diuji dan
diperiksa, agar layanan publik tidak terputus
 Penciptaan model pelayanan masyarakat yang
baru, yang memanfaatkan saluran-saluran digital
baru untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas
pelayanan
40

41. Dampak PP.60 / 2009
KEMKOMINFO
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
 Apakah unit TI bisa membantu administrasi keuangan
lembaga agar laporan keuangannya bisa akurat dan
bisa dipercaya?
 Apakah unit TI bisa membangun sistem aplikasi
komputer yang membantu pengendalian proses kerja
satuan kerja, sehingga mengurangi resiko (bahkan
potensi korupsi), sehingga laporan keuangan lembaga
bisa menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)?
41

42. KEMKOMINFO
Dampak Standar Internasional
42

43. Dampak standar internasional
KEMKOMINFO
 ISO 20000
 Berikan jaminan layanan yang tidak terputus, dan dapat
dipercaya kehandalannya
 ISO 27001
 Amankan lingkungan TI organisasi
 ISO 38500
 Harus ada tata kelola TI yang jelas: siapa bertanggung
jawab thdp apa, ada rencana, penjaminan
sistem, kepatuhan hukum, dsb.
43

44. KEMKOMINFO
Peran
Chief Information Officer
Disarikan dari:
“Managing IT Function” (Gottschalk, 2004)
44

45. Definisi menurut Gottschalk
KEMKOMINFO
 CIO dapat didefinisikan sebagai “pejabat (eksekutif)
tertinggi TI yang umumnya menunjukkan peran
manajerial”
 CIO dalam tugasnya harus memiliki:
 komunikasi yang efektif dengan manajemen puncak,
 perspektif korporasi yang luas dalam mengelola sumber
daya informasi,
 Memberi kontribusi pada strategi organisasi, dan
 tanggung jawab untuk perencanaan IT untuk mengatasi
lingkungan yang dinamis.
45

46. Siapa yang bisa disebut CIO?
KEMKOMINFO (menurut Gottschalk)
 Pejabat tertinggi bidang teknologi informasi
 Melapor tidak lebih dari dua tingkat dari pimpinan
tertinggi organisasi
 Bertanggung jawab pada pengelolaan: sistem
informasi, operasi komputer, telekomunikasidan
jaringan, otomatisasi kantor, komputasi end-
user, help desk, perangkat lunak komputer dan
aplikasi
 Memiliki tanggung jawab untuk strategis IS / IT
perencanaan.
46

47. Kenapa CIO penting?
KEMKOMINFO CIO dibaca: “pimpinan unit TI”
 Pertama, akuntabilitas meningkat ketika seorang
eksekutif tunggal yang bertanggung jawab untuk
kebutuhan pengolahan organisasi.
 Kedua, adanya posisi CIO memfasilitasi kesenjangan
antara strategi organisasi dan IT, yang telah lama
dianggap masalah
47

48. Apa masalah yang dihadapi oleh
KEMKOMINFO CIO (Earl & Feeny, 1994)?
 “CIO memiliki pekerjaan sulit menjalankan fungsi dapak
organisasi yangmenggunakan banyak sumber
daya, tetapi sulit memberikan bukti yang bisa terukur
nilainya.
 Supaya unit TIK dianggap sebagai „aset‟ oleh
organisasi, CIO harus menganggap pekerjaan mereka
sebagai pekerjaan untuk menciptakan nilai tambah di
bidang-bidang (segmen) tertentu dari organisasi.”
48

49. CIO Roles in Different Area
KEMKOMINFO
49

50. Kepemimpinan Eksekutif TI
KEMKOMINFO
Menurut Computer Science Corporation (1996)
 Sebagai Arsitek Utama: kemungkinan masa depan
desain untuk bisnis
 Pemimpin Perubahan: mengelola sumber daya untuk
mencapai implementasi yang optimal di masa depan.
 Pengembang Produk : membantu menentukan posisi
perusahaan dalam era digital.
 Provokator Teknologi : memasukkan TI dalam strategi
bisnis
 Pelatih (edukator) orang-orang lain dalam organisasi
50

51. Masalah dengan CIO?
KEMKOMINFO
 CIO mungkin tidak benar-benar memiliki pengaruh
yang strategis pada manajemen puncak
 CIO pengaruhnya sedikit pada masalah operasional
dan taktis dari pengguna
 Harapan yang terlalu tinggi bahwa sistem komputer
strategis yang baru tidak dapat direalisasikan oleh
CIO
51

52. KEMKOMINFO
TERIMA KASIH
Alamat kontak penyelenggara :
Puslitbang Literasi dan Profesi SDM Kominfo
Jln Medan Merdeka Barat 9 Jakarta 10110
Tlp : 021 3856068 Email : puslitbang.litprof@mail.kominfo.go.id
52