Pedoman Kelitbangan dan Inovasi di Kabupaten - Kota

Pedoman Kelitbangan dan Inovasi
di Kabupaten / Kota
oleh :
MUH. MATTULA’ADA
[Pegawai Badan Litbang Kab. Pangkep]
ORCID : 0000-0002-9976-4873
ResearcherID : F-9810-2017
SSRN : 2682076
complete biodata : https://www.linkedin.com/in/mattula-ada-250178/

ch 1
BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAHPENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
https://www.linkedin.com/in/mattula-ada-250178/

Definisi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten / Kota
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten / Kota adalah :
Penyelenggara fungsi kelitbangan yang memiliki
tugas dan fungsi menyelenggarakan penelitian,
pengembangan, pengkajian, penerapan,
perekayasaan, pengoperasian, dan evaluasiperekayasaan, pengoperasian, dan evaluasi
kebijakan serta administrasi dan manajemen
kelitbangan di bidang penyelenggaraan
pemerintahan daerah kabupaten / kota
Permendagri 17/2016

Singkatan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Singkatan untuk Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah ada macam-
macam, yaitu:
i. BPPD
(terdapat pada Peraturan Bersama Menristek dan Mendagri Nomor
03/2012 dan 36/2012 ttg Penguatan Sistem Inovasi Daerah)
ii. Badan Litbang Daerah
(terdapat pada Permendagri No 17/2106 ttg Pedoman Penelitian dan
Pengembangan di Kemendagri dan Pemda)Pengembangan di Kemendagri dan Pemda)
iii. Balitbangda
(terdapat pada Permendagri No 17/2106 [lampiran] ttg Pedoman
Penelitian dan Pengembangan di Kemendagri dan Pemda)
iv. Dll
Pada Permendagri 17/2016 dikatakan lembaga dengan sebutan lainnya
yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan
Peraturan Bersama Menristek dan Mendagri No. 03/2012 dan 36/2012 & Permendagri 17/2016

Tugas
Balitbangda Kabupaten / Kota
Permendagri 17/2016

Wewenang dan Tanggung Jawab
Balitbangda Kabupaten / Kota
Permendagri 17/2016

ch 2
Jenis dan Tahapan
KelitbanganKelitbangan

Definisi Kelitbangan
Kelitbangan adalah kegiatan penelitian,
pengembangan, pengkajian, perekayasaan,
penerapan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan
yang merupakan rangkaian kegiatan ilmiah yang
bertujuan menghasilkan pemahaman baru dan
mengembangkan penerapan praktis, nilai, danmengembangkan penerapan praktis, nilai, dan
konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
dalam negeri di lingkungan Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintahan Daerah
Permendagri 17/2016

Jenis Kelitbangan
1. Kelitbangan Utama, yaitu kegiatan ilmiah yang bertujuan
menghasilkan pemahaman/cara baru dan/atau
mengembangkan penerapan praktisnya dalam konteks
ilmu pengetahuan dan teknologi lingkup penyelenggaraan
pemerintahan dalam negeri.
2. Kelitbangan Pendukung, yaitu kegiatan yang dilakukan
guna mendukung pelaksanaan kelitbangan utama
mencakup aspek kelembagaan, ketatalaksanaan,
sumberdaya manusia, serta sarana dan prasarana.
Permendagri 17/2016

Tahapan Umum Kelitbangan Utama
A. Perencanaan
B. Pelaksanaan
C. PemantauanC. Pemantauan
D. Evaluasi
E. Pelaporan
Permendagri 17/2016

Tahapan Khusus Kelitbangan Utama
Kelitbangan Utama Badan Litbang Daerah Kabupaten/Kota atau
lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi
kelitbangan dilaksanakan secara bertahap.
Tahapan sebagaimana dimaksud melalui:
a. perumusan kertas konsep ide (idea concept paper/ICP);a. perumusan kertas konsep ide (idea concept paper/ICP);
b. penyusunan kerangka acuan kerja (term of reference/ToR);
c. penyusunan rancangan penelitian (research design); dan
d. pelaporan akhir (final report).
Permendagri 17/2016

ch 3
TENAGA & PELAKU
KELITBANGANKELITBANGAN

Tenaga Kelitbangan
1. Penyelenggaraan kelitbangan pemerintahan dalam negeri di pemerintah daerah kabupaten/
kota dilakukan oleh:
a. pejabat fungsional keahlian yang berada pada perangkat daerah pelaksana kelitbangan
kabupaten/kota;
b. pejabat fungsional keterampilan dan/atau tenaga lainnya yang memiliki kompetensi,
diberi tugas dan tanggung jawab untuk melakukan kelitbangan yang ditunjuk oleh
pimpinan perangkat daerah pelaksana kelitbangan kabupaten/kota.
2. Penyelenggaraan kelitbangan dapat melibatkan:
a. Pejabat fungsional keahlian dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian;
b. Akademisi;
c. Tenaga ahli/pakar/profesi.
3. Tenaga lainnya meliputi:
a. pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan administrator, pengawas, dan pelaksana
di Badan Litbang Kabupaten/Kota atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyeleng-
garakan fungsi kelitbangan; dan
b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (PPPK) sesuai kebutuhan di Badan Litbang
Kabupaten/Kota atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi
kelitbangan.
4. Badan Litbang Kabupaten/Kota atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan
fungsi kelitbangan, dapat bekerja sama dengan lembaga itbang, perguruan tinggi, dan lembaga
lainnya dalam penyelenggaraan kelitbangan lingkup pemerintahan dalam negeri sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangundangan.
Permendagri 17/2016

Pelaku Kelitbangan
1. Majelis Pertimbangan
2. Tim Pengendali Mutu
3. Sekretariat Tim Pengendali Mutu
4. Tim Kelitbangan
a. Unsur Pelaksana
b. Unsur Penunjangb. Unsur Penunjang
5. Surveyor
6. Responden
7. Narasumber
Permendagri 17/2016

Majelis Pertimbangan (MP) Kabupaten / Kota
1. MP beranggotakan, Bupati/Walikota (Ketua), Sekretaris Daerah (Wakil Ketua),
Kepala Badan Litbang Kabupaten/Kota (Sekretaris), Pejabat Tinggi Pratama
(Anggota), dan Tenaga Ahli/Pakar/Praktisi (Anggota).
2. Majelis Pertimbangan Kabupaten/Kota mempunyai tugas:
a. memberikan arah dan kebijakan umum kelitbangan;
b. memberikan pertimbangan pemanfaatan kelitbangan; dan
c. memberikan dukungan pelaksanaan kelitbangan.
3. Dalam hal tertentu selaku Majelis Pertimbangan, Bupati/Walikota dan Sekretaris
Daerah dapat melimpahkan tugasnya kepada pejabat lain dibawahnya.
4. Dalam melaksanakan tugasnya, MP mengadakan sidang sekurangkurangnya setahun
sekali untuk menetapkan rencana seluruh kelitbangan.
5. Majelis pertimbangan Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan
Bupati/Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk.
Permendagri 17/2016

Tim Pengendali Mutu (TPM) Kabupaten / Kota
1. TPM dibentuk untuk setiap jenis kelitbangan yang beranggotakan Kepala Badan Litbang
Kab/Kota (Penanggung jawab), Sekretaris Badan Litbang Kab/Kota (Ketua), dan Tenaga
Ahli/Pakar/Praktisi dan Pimpinan/Administrator pada Lembaga yang menyelenggarakan
fungsi kelitbangan (Anggota).
2. Tim Pengendali Mutu Kabupaten/Kota mempunyai tugas:
a. Memberikan penilaian atas rangkaian kelitbangan;
b. Melakukan pengendalian sesuai dengan tahapan kelitbangan;
c. Memberikan saran dan masukan guna penyempurnaan kelitbangan;
d. Melaporkan hasil pengendalian mutu kelitbangan kepada Majelis
Pertimbangan.Pertimbangan.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, TPM dibantu oleh Sekretariat TPM.
4. Dalam melaksanakan tugasnya, TPM mengadakan sidang sesuai dengan kebutuhan masing-
masing kelitbangan.
5. Tim Pengendali Mutu ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota atau pejabat lain yang
ditunjuk.
Permendagri 17/2016

Sekretariat Tim Pengendali Mutu Kabupaten/Kota
1. Sekretariat TPM beranggotakan Administrator (Ketua), Pengawas
(Sekretaris), dan Pelaksana (Anggota) di lingkungan Badan Litbang
Kabupaten/Kota atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi
kelitbangan.
2. Sekretariat Tim Pengendali Mutu mempunyai tugas memberikan
dukungan administrasi terhadap kinerja Tim Pengendali Mutu dalamdukungan administrasi terhadap kinerja Tim Pengendali Mutu dalam
pengelolaan kelitbangan di lingkungan Badan Litbang Kabupaten/Kota
atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan.
3. Sekretariat Tim Pengendali Mutu ditetapkan dengan Keputusan
Bupati/Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk.
Permendagri 17/2016

Tim Kelitbangan Kabupaten / Kota
1. Tim kelitbangan terdiri atas Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang
2. Tim kelitbangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota2. Tim kelitbangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota
Permendagri 17/2016

Unsur Pelaksana Tim Kelitbangan Kabupaten / Kota
1. Unsur Pelaksana beranggotakan:
a. Pengarah, adalah Pejabat Fungsional Keahlian tingkat Madya atau Pejabat
Tinggi Pratama/Pejabat Administrator;
b. Ketua, adalah Pejabat Fungsional Keahlian atau Pejabat Administrator/
Pejabat Pengawas yang ditugaskan; dan
c. Anggota, adalah Pejabat Fungsional Keahlian atau Pejabat Administrator/
Pejabat Pengawas, Ahli/Pakar/Praktisi, dan tenaga lainnya.
2. Unsur Pelaksana mempunyai tugas:2. Unsur Pelaksana mempunyai tugas:
a. melaksanakan kelitbangan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan
kriteria yang ditetapkan;
b. melaporkan hasil pelaksanaan kelitbangan secara berkala kepada Kepala
Badan Litbang Kabupaten/Kota.
Permendagri 17/2016

Unsur Penunjang Tim Kelitbangan Kabupaten/Kota
1. Unsur Penunjang beranggotakan:
a. Penanggung Jawab, adalah Pejabat Administrator terkait;
b. Sekretaris, adalah Pejabat Pengawas terkait; dan
c. Anggota, adalah Pejabat Fungsional Keahlian atau Pejabat Administrator/
Pejabat Pengawas, ahli/pakar/praktisi, dan tenaga lainnya.
2. Unsur Penunjang mempunyai tugas:
a. memberikan dukungan percepatan penyelenggaraan kelitbangan;
b. memberikan pelayanan administratif dan manajerial, bantuan, dan
dorongan demi kelancaran kelitbangan;dorongan demi kelancaran kelitbangan;
c. memberikan peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada tim
pelaksana kelitbangan;
d. memberikan peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada
kabupaten/kota;
e. menjaga agar penyelenggaraan kelitbangan dapat dilakukan secara
efisien, efektif, ekonomis, produktif, dan berkelanjutan sesuai kaidah
ilmiah dan peraturan perundang-undangan; dan
f. melaporkan hasil fasilitasi kegiatan kelitbangan kepada Kepala Badan
Litbang Kabupaten/Kota.
Permendagri 17/2016

Surveyor
1. Surveyor adalah seseorang yang telah mengikuti pelatihan atau bimbingan
teknis pengumpulan data untuk setiap kelitbangan yang dilaksanakan dan
dinyatakan lulus serta memiliki sertifikat, bertugas mengumpulkan data
dalam mendukung kelitbangan.
2. Surveyor terdiri dari Pejabat Fungsional Keahlian dan/atau tenaga PNS dan
Non-PNS lainnya.
3. Uraian Tugas Surveyor:
a. Mengumpulkan data sesuai yang diminta dalam RD/IS;a. Mengumpulkan data sesuai yang diminta dalam RD/IS;
b. Menyusun laporan lokasi sesuai dengan Pedoman Kelitbangan;
c. Melengkapi data administrasi perjalanan dinas;
d. Menyerahkan laporan lokasi dan pertanggungjawaban perjalanan dinas
beserta kelengkapannya.
4. Untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan kelitbangan di daerah,
Kepala Daerah dapat menetapkan Surveyor di Kabupaten/Kota dengan
Keputusan Bupati/Walikota.
Permendagri 17/2016 & SE Kemendagri No. 070/1816/LITBANG

Responden
Responden adalah orang yang diminta memberikan
keterangan tentang sesuatu fakta/pendapat. Keterangan
tersebut dapat disampaikan dalam bentuk tulisan, yaitu
ketika mengisi angket/lisan ketika menjawab wawancaraketika mengisi angket/lisan ketika menjawab wawancara
Permendagri 17/2016

Narasumber
Narasumber adalah orang yang memberikan informasi
berdasarkan kepakaran, pengalaman atau kewenangan
yang dimiliknya. Narasumber bisa berasal dari pakar,
praktisi, atau pejabat yang berkompeten. Pemilihanpraktisi, atau pejabat yang berkompeten. Pemilihan
narasumber disesuaikan dengan topik
Permendagri 17/2016

ch 4
KEGIATAN
SEHUBUNGAN KELITBANGANSEHUBUNGAN KELITBANGAN

Kegiatan Kelitbangan Utama
1. Penelitian
2. Pengkajian
3. Pengembangan
4. Perekayasaan4. Perekayasaan
5. Penerapan
6. Pengoperasian
7. Evaluasi Kebijakan
Permendagri 17/2016

Kegiatan Kelitbangan Pendukung
a. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
b. Penguatan Ketatalaksanaan
c. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia
d. Peningkatan Kualitas Perencanaan dan
Evaluasi ProgramEvaluasi Program
e. Fasilitasi Inovasi Daerah
f. Pengembangan Basis Data Kelitbangan
g. Penguatan Kerjasama Kelitbangan
h. Pemenuhan Sumberdaya Organisasi Lainnya
Permendagri 17/2016

Kegiatan Penunjang Kelitbangan
Permendagri 17/2016

Arahan Mendagri Terhadap Kegiatan Kelitbangan
Tahun 2015-2019
SE Mendagri No. 070/7004/SJ

Arahan Mendagri Terhadap Perumusan RPJMD 2015-2019
Sehubungan Dengan Kelitbangan
SE Mendagri No. 070/7004/SJ

ch 5
BASIS DATA & FORMULIR

Basis Data Kelitbangan
1. Penyelenggaraan kelitbangan menggunakan basis data kelitbangan dengan sistem aplikasi kelitbangan
secara sistematis dan terintegrasi untuk memperoleh data yang terukur, akurat dan dimutakhirkan
secara berkala.
2. Sistem aplikasi kelitbangan adalah serangkaian perangkat teknologi informasi yang terkoneksi dengan
internet dan dikelola serta dimanfaatkan untuk pelaksanaan kelitbangan .
3. Pengelolaan basis data kelitbangan meliputi:
a. penyediaan basis data kelitbangan;
b. pendayagunaan basis data kelitbangan; dan
c. pengembangan basis data kelitbangan.
3. Penyediaan basis data kelitbangan melalui inventarisasi, kompilasi, verifikasi, validasi, dan penyajian.
4. Pendayagunaan basis data kelitbangan untuk:
a. sumber data kelitbangan;
b. penyediaan informasi guna pengambilan kebijakan yang bersifat segera/mendesak;
c. dasar penyusunan Rencana Kerja Kelitbangan;
d. publikasi dan/atau diseminasi untuk kepentingan kelitbangan.
5. Pengembangan basis data kelitbangan melalui:
a. pemutakhiran data dan informasi;
b. pengembangan variabel dan konten;
c. perluasan jaringan data;
d. pengembangan aplikasi basis data; dan
e. sistem keamanan data dan aplikasi.
Permendagri 17/2016

Formulir Kelitbangan
1. Untuk mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan
di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, maka disusun
formulir-formulir kelitbangan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 061-001 Tahun 2017 tentang Prosedur Kerja Administrasi
Pentahapan Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam NegeriPentahapan Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri
dan Pemerintahan daerah yang bertujuan agar lebih terstruktur,
terencana dan dapat dikendalikan dengan baik.
2. Pelaksanaan Prosedur Kerja Administrasi Pentahapan Penelitian dan
Pengembangan menggunakan aplikasi e-kelitbangan.
Kepmendagri 061-001/2017

ch 6
RENCANA KERJA KELITBANGAN
[RKK][RKK]

Dokumen Rencana Kerja Kelitbangan (RKK)
*) Rencana Induk Kelitbangan [RIK]
5 Tahun
*) Rencana Kerja Tahunan [RKT]
1 Tahun
Permendagri 17/2016

Pelaksanaan RKK
a. Pelaksanaan Rencana Kerja Kelitbangan
dilaksanakan oleh Badan Litbang yang
dilakukan dengan swakelola dan/atau kerja
sama dengan pihak lain sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan
b. Rencana Kerja Kelitbangan disusun dengan
memperhatikan arahan Majelis Pertimbangan
dengan mengikutsertakan para pemangku
kepentingan
Permendagri 17/2016

Aspek-Aspek Rencana Kerja Kelitbangan
A. Kebijakan dan Program Terkait
B. Metode
C. Waktu
D. Lokasi
E. Kelembagaan
F. Sumber Daya Manusia Aparatur
G. Sarana Prasarana
H. Fasilitas Pendukung
I. Pembiayaan
Permendagri 17/2016

Pedoman Penyusunan RKK
1. RPJMD
2. RIK Kemendagri
3. RIK Provinsi3. RIK Provinsi
4. RKPD
Permendagri 17/2016

Penetapan dan Waktu Penyusunan RIK
Rencana Induk Kelitbangan ditetapkan dengan
Peraturan Kepala Daerah dan disampaikan
kepada Gubernur melalui pimpinan Badan
Litbang Daerah Provinsi atau lembaga yang
menyelenggarakan fungsi kelitbangan sertamenyelenggarakan fungsi kelitbangan serta
wajib dimasukkan menjadi bagian dari
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) dan disusun paling lambat 3
(tiga) bulan sebelum ditetapkannya RPJMD
Permendagri 17/2016

Alur Pikir Penyusunan Rencana Induk
Permendagri 17/2016

Sistematika Penulisan Rencana Induk Kelitbangan
1. Halaman Sampul
2. Kata Pengantar Menteri Dalam Negeri/Kepala Daerah
3. Daftar Isi
4. Daftar Tabel
5. Daftar Gambar
6. BAB I. PENDAHULUAN6. BAB I. PENDAHULUAN
7. BAB II. GAMBARAN UMUM KELITBANGAN
8. BAB III ARAH KEBIJAKAN KELITBANGAN
9. BAB IV STRATEGI PELAKSANAAN
10. BAB V PENUTUP
Permendagri 17/2016

Waktu Penyusunan RKT
Rencana Kerja Tahunan disusun paling lambat
bulan Februari untuk dimasukan dalam
dokumen rencana kerja kementerian maupun
rencana kerja pemerintah daerah pada tahunrencana kerja pemerintah daerah pada tahun
berikutnya
Permendagri 17/2016

Pelaporan RKK
1. Hasil pemantauan dan evaluasi ditidaklanjuti dalam bentuk
pelaporan pelaksanaan Rencana Kerja Kelitbangan.
2. Pelaporan pelaksanaan Rencana Kerja Kelitbangan meliputi:
a. Laporan pelaksanaan Rencana Induk Kelitbangan, sebagai
bagian dari dokumen laporan pelaksanaan Rencana Strategis
atau RPJMD; dan
b. Laporan pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan, disusun sesuaib. Laporan pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan, disusun sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
3. Laporan Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten/Kota disampaikan
kepada Gubernur melalui Kepala Badan Litbang Provinsi atau
lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi
kelitbangan.
Permendagri 17/2016

ch 7
KELUARAN, HASIL,
dan PELAPORANdan PELAPORAN
KELITBANGAN

Keluaran Kelitbangan
Permendagri 17/2016

Hasil Kelitbangan
1. Hasil kelitbangan pemerintahan dalam negeri di pemerintahan daerah menjadi bahan
masukan perumusan kebijakan dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan dalam
negeri serta bahan rekomendasi kepada satuan kerja Unit Eselon I di Kementerian Dalam
Negeri dan perangkat daerah di provinsi dan kabupaten/kota.
2. Kelitbangan utama yang dihasilkan Badan Litbang Kabupaten/Kota atau lembaga dengan
sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan, berupa inovasi dan/atau invensi
diajukan ke Kementerian yang membidangi Perlindungan Kekayaan Intelektual untuk
mendapat Perlindungan Kekayaan Intelektual sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Perlindungan kekayaan intelektual didokumentasikan Badan Litbang Kabupaten/Kota atau
lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan.
4. Hasil kelitbangan Badan Litbang Kabupaten/Kota atau lembaga dengan sebutan lainnya yang
menyelenggarakan fungsi kelitbangan, dipublikasikan melalui majalah berkala ilmiah dan
laman internet.
Permendagri 17/2016

Pelaporan Kelitbangan
1. Pelaporan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan
dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu. Pelaporan program kerja
kelitbangan mengikuti pemantauan dan evaluasi yang dilakukan pada setiap aktivitas kelitbangan.
2. Laporan akhir ditindaklanjuti serta dilaporkan kepada Tim Pengendali Mutu, dan didokumentasikan
dalam basis data kelitbangan dalam bentuk softcopy dan/atau hardcopy. Laporan akhir kelitbangan
utama dilengkapi dengan risalah kebijakan yang memuat rekomendasi hasil kelitbangan yang
disampaikan oleh Badan Litbang Daerah Kab/Kota atau lembaga dengan sebutan lainnya yang
menyelenggarakan fungsi kelitbangan kepada Bupati/ Walikota dengan tembusan kepada pejabat
tinggi pratama dan administrator terkait di lingkungan kab/kota dan Pimpinan DPRD kab/kota.
2. Pelaporan rutin program kerja kelitbangan dilaksanakan secara berkala dan berjenjang. Berkala
dalam konteks ini adalah pelaporan setiap 3 (tiga) bulan (triwulan), 6 (enam) bulan (semester), atau
1 (satu) tahun (tahunan) sesuai tahapan pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan. Adapun
pelaksanaan pelaporan secara berjenjang adalah dari satu unit kerja kelitbangan paling bawahpelaksanaan pelaporan secara berjenjang adalah dari satu unit kerja kelitbangan paling bawah
dalam suatu organisasi sampai kepada pucuk pimpinan organisasi. Berjenjang juga mengandung arti
dari satu tingkat pemerintahan kepada tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. Laporan rutin tsb
diterima paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Selain laporan rutin, terdapat pula pelaporan
insidental yang disesuaikan dengan kebutuhan dan masalah yang dihadapi.
3. Pelaporan harus disampaikan melalui jurnal dan/atau media kelitbangan. Pelaporan dimaksudkan
agar organisasi melakukan desiminasi dan mengembangkan media penyebarluasan informasi
melalui laman internet sehingga informasi dapat diakses oleh masyarakat luas.
4. Format pelaporan yang berkualitas diperlukan dalam memberikan petunjuk dan informasi yang
memadai untuk memberikan masukan yang konstruktif korektif serta perumusan perencanaan
periode berikutnya secara cepat, tepat, dan akurat kepada pemangku kepentingan dalam proses
pengambilan keputusan.
Permendagri 17/2016

ch 8
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Penyelenggaraan Pemantauan dan Evaluasi Kelitbangan
1. Badan Litbang Daerah Kabupaten/Kota atau lembaga dengan
sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan
melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kelitbangan
di kabupaten/kota.
2. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kelitbangan dilakukan
terhadap:
a. rencana kerja kelitbangan;a. rencana kerja kelitbangan;
b. pelaksanaan kelitbangan; dan
c. hasil kelitbangan.
3. Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi belum diterapkan,
Menteri atau kepala daerah memberikan pembinaan kepada
perumus kebijakan atau regulasi.
Permendagri 17/2016

Tujuan Pemantauan dan Evaluasi Kelitbangan
1. Pemantauan rencana kerja kelitbangan dilakukan untuk mengamati
perkembangan pelaksanaan rencana kerja kelitbangan termasuk
terhadap perkembangan realisasi kegiatan, realisasi pencapaian
target keluaran (output), dan kendala yang dihadapi, serta
mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul
dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
2. Evaluasi dilakukan untuk membandingkan realisasi program kerja2. Evaluasi dilakukan untuk membandingkan realisasi program kerja
kelitbangan terhadap rencana kerja yang mencakup masukan
(input), keluaran (output) dan hasil (outcome).
3. Pemantauan dan evaluasi hasil kelitbangan dilakukan terhadap
pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan dalam penyusunan kebijakan
dan regulasi di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
Permendagri 17/2016

Pokok Perhatian
Dalam Pemantauan dan Evaluasi Kelitbangan
a. Kualitas tahapan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan,
perekayasaan, penerapan dan pengoperasian;
b. Penerapan dan pengunaan Standar Operasional Prosedural (SOP)
yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
c. Memastikan peran dan pelaku serta mekanisme pengambilanc. Memastikan peran dan pelaku serta mekanisme pengambilan
keputusan kelitbangan telah dilaksanakan sesuai petunjuk
teknisnya; dan
d. Pertanggungjawaban kelitbangan yang transparan, berdasarkan
tugas pokok dan fungsi serta kepakaran pelaku kelitbangan.
Permendagri 17/2016

Bentuk Pemantauan dan Evaluasi Kelitbangan
1. Pemantauan dan Evaluasi Internal :
a. Pemantauan dan Evaluasi oleh MP
b. Pemantauan dan Evaluasi oleh TPM
c. Pemantauan dan Evaluasi oleh Sekretariat TPM
d. Pemantauan dan Evaluasi oleh Unsur Pelaksanad. Pemantauan dan Evaluasi oleh Unsur Pelaksana
e. Pemantauan dan Evaluasi oleh Unsur Penunjang
f. Pemantauan dan Evaluasi oleh Peneliti
g. Pemantauan dan Evaluasi oleh Perekayasa
2. Pemantauan dan Evaluasi Eksternal
Permendagri 17/2016

Pemantauan dan Evaluasi oleh MP
MP bertanggungjawab untuk memastikan
dukungan dan pemanfaatan kelitbangan sesuai
dengan kebijakan umum Kementerian Dalamdengan kebijakan umum Kementerian Dalam
Negeri atau Pemerintahan Daerah.
Permendagri 17/2016

Pemantauan dan Evaluasi oleh TPM dan Sekretariat TPM
 TPM bertanggung jawab untuk
memastikan bahwa kelitbangan
telah berjalan sesuai rencana
dengan kualitas yang diharapkan.
 Sekretariat TPM bertanggung jawab
untuk memastikan kelitbangan telah
memperoleh dukungan administrasi
yang dibutuhkan.
Permendagri 17/2016

Pemantauan dan Evaluasi oleh Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang
 Unsur Pelaksana bertanggung jawab untuk
memastikan kelitbangan telah sesuai
dengan norma, standar, prosedur, dan
kriteria yang ditetapkan.
 Unsur Penunjang bertanggung jawab Unsur Penunjang bertanggung jawab
untuk memastikan kelitbangan telah
memperoleh dukungan pelayanan
administratif dan manajerial, bantuan, dan
dorongan.
Permendagri 17/2016

Pemantauan dan Evaluasi oleh Peneliti dan Perekayasa
 Peneliti bertanggung jawab untuk memastikan
kelitbangan yang dilaksanakannya sesuai dengan
prinsip-prinsip, etika dan standar operasional
prosedur peneliti.
 Perekayasa bertanggung jawab untuk memastikan
kelitbangan yang dilaksanakan sesuai dengan
prinsip-prinsip, etika dan standar operasional
prosedur perekayasa.
Permendagri 17/2016

Pemantauan dan Evaluasi Eksternal
Kegiatan pemantauan dan evaluasi yang
dilakukan secara independen oleh
lembaga/organisasi lain di luar para pelaku
kelitbangan seperti lembaga swadayakelitbangan seperti lembaga swadaya
masyarakat, media massa, auditor, dll
Permendagri 17/2016

Indikator Pemantauan dan Evaluasi
Indikator pemantauan dan evaluasi dalam kelitbangan dilakukan untuk
menilai hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh Unsur
Pelaksana dan Unsur Penunjang, dan kinerja dari para pelaku kelitbangan
lainnya. Berikut indikatornya :
a. Indikator Input, digunakan untuk mengukur jumlah sumberdaya
(dana/anggaran, SDM, peralatan/sarana-prasarana, material
lainnya) yang digunakan untuk mencapai tujuan program.
b. Indikator Proses, untuk menggambarkan perkembangan/aktivitas
yang dilakukan/terjadi dalam pelaksanaan kegiatan.yang dilakukan/terjadi dalam pelaksanaan kegiatan.
c. Indikator Keluaran (Output), untuk mengukur keluaran yang
dihasilkan dari suatu kegiatan, sejauhmana terlaksana sesuai
rencana.
d. Indikator Hasil (Outcome), untuk menggambarkan hasil nyata dari
keluaran suatu kegiatan.
e. Indikator Dampak (Impact), digunakan untuk mengetahui sejauh
mana pencapaian tujuan umum dari program .
Permendagri 17/2016

ch 9
Pendanaan dan Fasilitas
Permendagri 17/2016

Pendanaan Kelitbangan
Biaya penyelenggaraan kelitbangan di pemerintahan daerah
bersumber dari:
a. Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN);
b. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD);
c. Pinjaman atau Hibah Luar Negeri (PHLN); dan
d. Sumber lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.
Permendagri 17/2016

STANDAR BIAYA KELUARAN (SBK) PENELITIAN T.A. 2018
Permenkeu No. 86/PMK.02/2017

Fasilitas Kelitbangan
Untuk mendukung pelaksanaan kelitbangan serta untuk menjamin
kualitas hasil kelitbangan lingkup pemerintahan dalam negeri oleh
Kemendagri dan Pemerintahan daerah, maka diperlukan sarana,
prasarana, dan fasilitas pendukung kelitbangan yang antara lain
mencakup ruang kantor, perlengkapan kantor dan kendaraan dinasmencakup ruang kantor, perlengkapan kantor dan kendaraan dinas
Permendagri 17/2016

ch 10
Mekanisme dan Pendayagunaan

Mekanisme Kelitbangan
Permendagri 17/2016

Definisi Penelitian
Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut
kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk
memperoleh informasi, data, dan keterangan yang
berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian
kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsikebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi
dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan
teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan
pemerintahan dalam negeri
Permendagri 17/2016

Waktu dan Tahapan Penelitian
Kegiatan penelitian dilaksanakan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan, dengan melalui
11 tahapan sub kegiatan dan 3 keluaran. Tahapan kegiatan tersebut dilakukan secara
berurutan, dengan alur kegiatan sebagaimana diagram berikut ini :
Permendagri 17/2016

Definisi Pengkajian
Pengkajian adalah penelitian terapan yang bertujuan memecahkan permasalahan
yang sedang berkembang yang dilakukan untuk mencapai tujuan jangka menengah
dan jangka panjang lembaga, yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan
dalam negeri. Kegiatan pengkajian dibagi menjadi 3 kategori, yakni:
i. Pengkajian strategis adalah suatu pengkajian yang dilakukan guna menganalisis
dan mengevaluasi suatu fenomena yang ruang lingkupnya berhubungan
dengan pembentukan suatu kebijakan pemerintahan dalam negeri.
ii. Pengkajian Aktual adalah suatu pengkajian yang dilakukan guna menganalisisii. Pengkajian Aktual adalah suatu pengkajian yang dilakukan guna menganalisis
dan mengevaluasi suatu fenomena yang ruang lingkupnya berhubungan
dengan berbagai kejadian terkini yang berpotensi mempengaruhi kinerja
pemerintahan dalam negeri.
iii. Pengkajian kompetitif adalah pengkajian yang dilakukan guna menganalisis dan
mengevaluasi suatu fenomena yang ruang lingkupnya berhubungan
dengan berbagai kebijakan pemerintahan dalam negeri, yang dilakukan secara
perorangan atau secara berkelompok.
Permendagri 17/2016

Waktu dan Tahapan Pengkajian Strategis
Kegiatan pengkajian strategis dilaksanakan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan
dengan melalui 11 tahapan sub kegiatan dan 3 keluaran. Tahapan kegiatan tersebut
dilakukan secara berurutan, dengan alur kegiatan sebagaimana diagram berikut ini:
Permendagri 17/2016

Waktu dan Tahapan Pengkajian Aktual
Kegiatan pengkajian aktual dilaksanakan dalam jangka waktu maksimal 1 bulan dengan melalui
6 tahapan sub kegiatan dan 3 keluaran. Tahapan kegiatan tersebut dilakukan secara berurutan,
dengan alur kegiatan sebagaimana diagram berikut ini:
Permendagri 17/2016

Waktu dan Tahapan Pengkajian Kompetitif
Pengkajian kompetitif dilaksanakan dalam jangka waktu maksimal 4 bulan dengan melalui
berurutan, dengan alur kegiatan sebagaimana diagram berikut ini:
Permendagri 17/2016

Definisi Pengembangan
Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan
dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah
dan teori ilmu pengetahuan yang terbukti kebena-
rannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan
aplikasi ilmu pengetahuan yang telah ada, atauaplikasi ilmu pengetahuan yang telah ada, atau
menghasilkan teknologi baru yang terkait dengan
penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri
Permendagri 17/2016

Waktu dan Tahapan Pengembangan
Kegiatan pengembangan dilaksanakan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan dengan
melalui 9 tahapan sub kegiatan dan 3 keluaran. Tahapan sub kegiatan tersebut dilakukan
secara berurutan, dengan alur kegiatan sebagaimana berikut ini:
Permendagri 17/2016

Definisi Perekayasaan
Perekayasaan adalah kegiatan penerapan ilmu
pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain
dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai,
produk, dan/atau proses produksi dengan
mempertimbangkan keterpaduan sudut pandangmempertimbangkan keterpaduan sudut pandang
dan/atau konteks teknikal, fungsional, bisnis, sosial
budaya, dan estetika yang terkait dengan
Permendagri 17/2016

Waktu dan Tahapan Perekayasaan
Kegiatan perekayasaan dilaksanakan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan dengan melalui
Permendagri 17/2016

Definisi Penerapan
Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian,
pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan
teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan
perekayasaan, inovasi, serta difusi teknologi yang
terkait dengan penyelenggaraan pemerintahanterkait dengan penyelenggaraan pemerintahan
dalam negeri
Permendagri 17/2016

Waktu dan Tahapan Penerapan
Kegiatan penerapan program atau peraturan dilaksanakan dalam jangka waktu maksimal 11 bulan
dengan melalui 7 tahapan sub kegiatan dan 3 keluaran. Tahapan kegiatan tersebut dilakukan secara
Permendagri 17/2016

Definisi Pengoperasian
Pengoperasian adalah uji operasional atas suatu
produk kebijakan, model, atau sistem kerekayasaan
yang telah melalui proses penerapan, melalui
kegiatan pendampingan dan supervisi gunakegiatan pendampingan dan supervisi guna
modifikasi dan penyempurnaan yang terkait
dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam
negeri
Permendagri 17/2016

Waktu dan Tahapan Pengoperasian
Kegiatan pengoperasian dilaksanakan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan dengan melalui
Permendagri 17/2016

Definisi Evaluasi Kebijakan
Evaluasi Kebijakan adalah suatu proses penilaian
yang sistematis melalui pengumpulan, analisis dan
interpretasi informasi untuk mengetahui tingkat
keberhasilan pelaksanaan kebijakan/program
dengan menggunakan kriteria/model tertentudengan menggunakan kriteria/model tertentu
untuk memperoleh rekomendasi dan
penyempurnaan yang terkait dengan
Permendagri 17/2016

Waktu dan Tahapan Evaluasi Kebijakan
Kegiatan evaluasi kebijakan, dilaksanakan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan dengan
melalui 10 tahapan sub kegiatan dan 3 keluaran. Tahapan kegiatan tersebut dilakukan secara
Permendagri 17/2016

ch 11
Karya Ilmiah Kelitbangan

Jenis Karya Ilmiah Kelitbangan
1. Kertas Kerja Konsep/Idea Concept Paper (ICP)
2. Term of Reference (ToR)
3. Desain Riset dan Instrumen Survei (DR/IS)
4. Laporan Pengumpulan Data
5. Paparan Draft Laporan Penelitian
6. Laporan Akhir Penelitian/Pengkajian
7. Makalah Seminar7. Makalah Seminar
8. Prosiding
9. Ringkasan Eksekutif
10. Jurnal Ilmiah
11. Naskah Akademik
12. Laporan Pelaksanaan Kegiatan
13. Dll
Permendagri 17/2016

Definisi Idea Concept Paper (ICP)
i. Idea Concept Paper (ICP) adalah konsep baru yang dibuat peneliti/ perekayasa
sehubungan dengan perbahan-perubahan cepat yang terjadi di bidang ilmu
pengetahuan dan teknologi dan dituangkan ke dalam ide-ide rencana usulan
kegiatan kelitbangan.
ii. ICP dibuat setelah arah kebijakan dan penyusunan program lingkup Badan
Penelitian dan Pengembangan Kemendagri telah ditetapkan dan sebelum
usulan kegiatan kelitbangan ditindaklanjuti dalam bentuk ToR. Karya ilmiah iniusulan kegiatan kelitbangan ditindaklanjuti dalam bentuk ToR. Karya ilmiah ini
berfungsi sebagai seleksi awal untuk membantu tim Majelis Pertimbangan
dalam mengeliminasi ide/usulan kelitbangan yang tidak/belum sesuai dengan
prioritas dan arah perencanaan program yang telah ditetapkan.
ii. Biasanya, ICP terdiri dari 3-4 halaman.
Permendagri 17/2016

Sistematika Penulisan ICP
1) Halaman Sampul
2) Lembar Persetujuan
3) Halaman Judul
4) Daftar Isi
5) Latar Belakang5) Latar Belakang
6) Pertanyaan kelitbangan
7) Maksud dan Tujuan Kegiatan Kelitbangan
8) Sasaran
9) Keluaran Kelitbangan
Permendagri 17/2016

Definisi Term of Reference (ToR)
Term of Reference (ToR) adalah dokumen perencanaan yang
berisi penjelasan/keterangan mengenai apa, mengapa, siapa,
kapan, di mana, bagaimana dan berapa perkiraan biaya suatu
usulan kegiatan
Permendagri 17/2016

Sistematika Penulisan ToR
1) Halaman Sampul
3) Nama Kegiatan dan Judul
4) Unit Kerja
5) Nama Program
6) Nama Kegiatan
7) Latar belakang
8) Pokok Permasalahan/Rumusan Masalah
9) Maksud dan Tujuan9) Maksud dan Tujuan
10) Sasaran
11) Ruang Lingkup/Batasan Kegiatan
12) Keluaran (output) yang diharapkan
13) Penerima Manfaat
14) Waktu dan Pelaksanaan Kegiatan
15) Pembiayaan
16) Penutup
Permendagri 17/2016

Definisi Desain Riset dan Instrumen Survei
Desain Riset dan Instrumen Survei merupakan salah satu dokumen riset yang
wajib disiapkan oleh tim pelaksana kelitbangan ketika usulan kegiatan diterima
dan dinyatakan layak untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya
Permendagri 17/2016

Sistematika Penulisan DR/IS
1) Halaman Sampul
2) Lembar Pengesahan DR/IS
3) Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Gambar
4) BAB 1: PENDAHULUAN
5) BAB 2: TINJAUAN/TELAAHAN PUSTAKA
6) BAB 3: METODOLOGI
7) BAB 4: INSTRUMEN SURVEI
8) BAB 5: SURVEI PENDAHULUAN
9) Daftar Pustaka/Acuan
10) Lampiran
Permendagri 17/2016

Definisi Laporan Pengumpulan Data/Lokasi
Laporan Pengumpulan Data/Lokasi merupakan salah satu karya ilmiah yang
menjadi bagian dari proses penelitian atau pengkajian dan berisi tentang
uraian pelaksanaan pengumpulan data, mulai dari pelatihan surveyor sampai
dengan hasil/data dan informasi yang diperoleh
Permendagri 17/2016

Sistematika Penulisan Laporan Pengumpulan Data/Lokasi
1) Halaman sampul
3) Prakata
4) Daftar Isi
5) Daftar Tabel, Daftar Gambar
6) Daftar Lampiran6) Daftar Lampiran
7) BAB 1: Pendahuluan
8) Bab 2: Pelaksanaan Pelatihan Surveyor
9) Bab 3: Pelaksanaan Pengumpulan Data
10) Bab 4: Kesimpulan
11) Lampiran
Permendagri 17/2016

Definisi Paparan Draft Laporan Penelitian
Paparan Draft Laporan Penelitian merupakan ringkasan dari draft
laporan akhir penelitian/kelitbangan yang dipresentasikan dalam
bentuk power point
Permendagri 17/2016

Sistematika Penulisan Paparan Draft Laporan Penelitian
1) Pendahuluan
a. Latar belakang
b. Permasalahan
c. Maksud dan Tujuan
d. Ruang Lingkup Kegiatan
2) Landasan Teori
3) Metodologi3) Metodologi
a. Pendekatan penelitian
b. Tahapan pengumpulan data
c. Metode analisis data
4) Analisis Data
5) Hasil dan Pembahasan
6) Kesimpulan dan Saran
Permendagri 17/2016

Definisi Laporan Akhir Penelitian/Pengkajian
Laporan Akhir Penelitian/Pengkajian merupakan
salah satu produk akhir hasil kegiatan penelitian
dan pengkajian
Permendagri 17/2016Permendagri 17/2016

Sistematika Penulisan Laporan Akhir Penelitian/Pengkajian
1) Halaman Sampul
2) Halaman Judul
3) Halaman Hak Cipta
4) Lembar Persetujuan/Pengesahan
5) Ringkasan
6) Prakata
7) Daftar Isi
8) Daftar Tabel, Daftar Gambar, Daftar Singkatan, Daftar Lampiran
9) Bab 1: Pendahuluan9) Bab 1: Pendahuluan
10) Bab 2: Tinjauan Pustaka
11) Bab 3: Metodologi
12) Bab 4: Analisis Data
13) Bab 5: Hasil dan Pembahasan
14) Bab 6: Kesimpulan dan Saran
15) Daftar Pustaka
16) Lampiran
Permendagri 17/2016

Definisi Makalah/Seminar
a. Makalah/Seminar merupakan karya ilmiah yang
ditulis dari hasil penelitian atau dari hasil kajian
pustaka, suatu review, atau opini tentang topik
tertentu yang disajikan atau dipresentasikan
pada suatu seminar.
b. Panjang makalah biasanya antara 4000 – 5000
kata atau tidak lebih dari 12 halaman (tanpa
halaman sampul).
Permendagri 17/2016

Sistematika Penulisan Makalah Seminar
1) Judul Makalah
2) Nama Penulis
3) Lembaga/Unit kerja institusi penulis
4) Abstrak
5) Isi Makalah5) Isi Makalah
6) Daftar Pustaka
Permendagri 17/2016

Definisi Prosiding
Prosiding adalah kumpulan karya tulis
ilmiah yang diterbitkan sebagai hasil
suatu pertemuan ilmiah
Permendagri 17/2016

Sistematika Penulisan Prosiding
1) Halaman Sampul
2) Halaman Judul
4) Kata Pengantar
5) Daftar Isi
6) Laporan Panitia Penyelenggara
7) Kata Sambutan7) Kata Sambutan
8) Makalah Pendahuluan
9) Kumpulan makalah yang dipaparkan, terdiri dari:
a. Makalah Utama
b. Makalah Pendamping
10) Kesimpulan
Permendagri 17/2016

Definisi Kertas Kebijakan (Policy Brief)
*) Policy brief merupakan suatu media yang menguraikan dasar rasional
dalam pemilihan sebuah alternatif kebijakan tertentu atau rangkaian
tindakan dalam sebuah kebijakan saat ini. Biasanya digunakan dalam
proses advokasi kebijakan sebagai alat untuk meyakinkan para
pengambil kebijakan/kelompok sasaran mengenai urgensi masalah
saat ini dan kebutuhan untuk mengadopsi alternative yang disukai.
Oleh karena itu, bentuk media ini berfungi sebagai pendorong untuk
mengambil tindakan.
*) Policy brief banyak dipakai di semua negara di dunia dan bersifat fokus
pembahasan pada masalah dan kebijakan tertentu, professional (bukan
akademis), berbasis bukti, ringkas, mudah dipahami, mudah diakses,
ada muatan promosi, praktis dan layak.
*) Panjang policy brief paling banyak diuraikan dalam 2-4 halaman atau
antara 1000-1500 kata.
Permendagri 17/2016

Sistematika Penulisan
Kertas Kebijakan (Policy Brief)
1) Judul
2) Ringkasan
3) Pendahuluan
4) Metodologi
5) Hasil/Temuan5) Hasil/Temuan
6) Implikasi dan Rekomendasi
7) Daftar Pustaka
Permendagri 17/2016

Definisi Jurnal Ilmiah
*) Jurnal ilmiah merupakan terbitan berkala
yang berisi bahan ilmiah membahas suatu
topik tertentu.
*) Secara umum jurnal ilmiah panjangnya*) Secara umum jurnal ilmiah panjangnya
tidak lebih dari 25 halaman dengan font
12 spasi 1 (satu).
Permendagri 17/2016

Sistematika Penulisan Jurnal Ilmiah
1) Judul
2) Nama Penulis
3) Instansi/Lembaga Penulis
4) Abstrak dan Kata Kunci
5) Pendahuluan
6) Metode Penelitian6) Metode Penelitian
7) Hasil dan Pembahasan
8) Simpulan
9) Daftar Pustaka
Permendagri 17/2016

Definisi Naskah Akademik
Naskah akademik adalah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan
secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan
penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan,
objek, atau arah pengaturan substansi rancangan perundang-
undangan yang disusun melali suatu proses penelitian hukum danundangan yang disusun melali suatu proses penelitian hukum dan
penelitian lainnya secara cermat, komprehensif dan sistematis
Permendagri 17/2016

Sistematika Penulisan Naskah Akademik
1) Halaman Sampul
2) Halaman Judul
4) Halaman Persetujuan
5) Prakata
6) Daftar Isi
8) Bab 2: Asas-asas yang Digunakan dalam Penyusunan Norma
9) Bab 3: Materi Muatan RUU dan Keterkaitannya dengan Hukum Positif
10) Bab 4: Penutup
Permendagri 17/2016

Definisi Pedoman Umum/
Petunjuk Teknis Operasional (PTO)
Pedoman Umum/Petunjuk Teknis Operasional
(PTO) adalah karya ilmiah yang merupakan hasil
atau produk dari kegiatan perekayasaan dan
pengoperasianpengoperasian
Permendagri 17/2016

Pedoman Umum/Petunjuk Teknis Operasional (PTO)
1) Halaman Sampul
2) Halaman Judul
5) Ringkasan Eksekutif
6) Prakata
7) Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Gambar, Daftar Lampiran
9) Bab 2: Pelaku Kegiatan
10) Bab 3: Mekanisme Umum
11) Bab 4 – dst : Penjelasan Substansi dan Teknis
12) Penutup
13) Daftar Acuan
14) Lampiran
Permendagri 17/2016

Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
1) Judul
2) Pembukaan
3) Batang Tubuh
4) Penutup
3) Batang Tubuh
4) Penutup
5) Penjelasan (jika diperlukan)
6) Lampiran (jika diperlukan)
Permendagri 17/2016

Laporan Hasil Uji Coba Pedoman Umum/
Petunjuk Teknis Operasional
1) Halaman Sampul
2) Halaman Judul
5) Ringkasan Eksekutif
6) Prakata6) Prakata
7) Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Gambar, Daftar Lampiran
8) Pendahuluan
9) Desain Evaluasi
10) Kesimpulan
11) Lampiran
Permendagri 17/2016

Definisi Laporan Pelaksanaan Kegiatan
Laporan pelaksanaan kegiatan adalah salah satu
produk kegiatan yang harus disusun oleh tim
pelaksana kegiatan sebagai salah satu bentuk
pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatanpertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan
tersebut
Permendagri 17/2016

Etika Penyusunan Karya Ilmiah
Dalam dunia ilmiah, ada tiga jenis perbuatan tercela yang harus dihindari,
yaitu:
a. Fabrikasi
Data atau hasil penelitian dikarang atau dibuat-buat dan dicatat
dan/atau diumumkan tanpa pembuktian bahwa peneliti yang
bersangkutan telah melakukan proses penelitian.
b. Falsifikasi
Data atau hasil penelitian dipalsukan dengan mengubah atauData atau hasil penelitian dipalsukan dengan mengubah atau
melaporkan secara salah, termasuk membuang data yang
bertentangan secara sengaja untuk mengubah hasil. Pemalsuan juga
meliputi manipulasi bahan penelitian, peralatan, atau proses.
c. Plagiarisme
Gagasan atau kata-kata orang lain digunakan tanpa memberi
penghargaan atau pengakuan atas sumbernya.
Permendagri 17/2016

Jenis dan Ukuran Huruf
Penulisan Karya Ilmiah
Huruf yang dianjurkan dalam penulisan karya ilmiah adalah
Times New Roman dengan ukuran (font) 12 untuk teks. Judul Bab
menggunakan huruf kapital dengan jenis Times New Roman font 14
sedangkan judul subbab dan sub-subbab menggunakan jenis huruf
yang sama seperti teks yaitu Times New Roman dengan font 12.
Permendagri 17/2016

Jenis Kertas Karya Ilmiah
Karya ilmiah produk kelitbangan diketik menggunakan kertas HVS A4 70-
80 g berukuran 21 cm x 29.7 cm (8.27 x 11.69 inci).
Halaman sampul karya ilmiah kelitbangan khususnya yang merupakan
produk akhir seperti Laporan Akhir Penelitian/Pengkajian, Naskah
Akademik, Draft I Pedoman Umum Peraturan/Program, Net KonsepAkademik, Draft I Pedoman Umum Peraturan/Program, Net Konsep
Peraturan/Program Hasil Uji Publik/Pilot Project, dan Draft II Pedoman
Umum Peraturan/Program terbuat dari karton tebal dilapisi kertas linen
(sampul hardcover).
Permendagri 17/2016

Halaman Sampul
Halaman sampul memuat logo, judul kegiatan, unit kerja, dan tahun
pembuatan.
Judul diketik menggunakan huruf kapital, simetris di tengah (center),
tidak diperkenankan menggunakan singkatan kecuali nama atau istilah,
tidak disusun dalam kalimat tanya serta tidak ditutup dengan tanda bacatidak disusun dalam kalimat tanya serta tidak ditutup dengan tanda baca
apapun.
Informasi yang tercantum pada punggung halaman sampul menggunakan
huruf besar dan memuat jenis karya ilmiah kelitbangan, judul, unit kerja,
dan tahun pembuatan.
Permendagri 17/2016

Warna Sampul
Warna sampul karya ilmiah kelitbangan beragam bergantung pada jenis kegiatan
kelitbangan yang dilakukan, yaitu:
1) Idea Concept Paper (ICP) : Putih (RGB: 255,255,255)
2) Term of Reference (TOR) : Oranye Muda (RGB:255,160,122)
3) Desain Riset dan Instrumen Survei (DR/IS) : Kuning (RGB: 255,255,0)
4) Laporan Pengumpulan Data : Coklat (RGB:150,75,0)
5) Laporan Akhir Penelitian : Hitam (RGB: 0,0,0)
6) Laporan Kajian Strategis : Biru Tua (RGB: 0,0,139)6) Laporan Kajian Strategis : Biru Tua (RGB: 0,0,139)
7) Laporan Kajian Taktis : Biru Muda (RGB: 173,216,230)
8) Laporan Kajian Aktual : Oranye (RGB: 255,69,0)
9) Naskah Akademik : Merah Tua (RGB: 139,0,0)
10) Pedoman Umum/PTO : Abu-abu tua (RGB: 105,105,105)
11) Rancangan Peraturan Perundang-Undangan : Ungu Tua (RGB:128,0,128)
12) Laporan Hasil Uji Coba PTO/ Hasil Uji Publik RUU : Hijau Tua (RGB: 0,100,0)
13) Prosiding : Abu-abu Muda (RGB:211,211,211)
14) Laporan Pelaksanaan Kegiatan : Hijau Muda (RGB:152, 251,152)
Permendagri 17/2016

ch 12
Prinsip-Prinsip
Sehubungan KelitbanganSehubungan Kelitbangan

Prinsip-Prinsip Kelitbangan
Permendagri 17/2016

Prinsip-Prinsip Pemantauan dan Evaluasi
Permendagri 17/2016

Prinsip-Prinsip Pelaporan
Permendagri 17/2016

Beberapa Bagian Dari Penelitian Yang Rawan Pelanggaran
Permendagri 17/2016

Etika Publikasi Hasil Penelitian
Setelah selesai mengerjakan percobaan atau pengamatan,
mengolah dan menafsirkan data, peneliti harus menyebarkan
informasi tertulis dari hasil penelitiannya.
Informasi dari hasil pendalaman pemahaman ilmiah dan/atauInformasi dari hasil pendalaman pemahaman ilmiah dan/atau
pengetahuan baru yang diungkap dan diperolehnya dari hasil
penelitian tersebut hanya boleh dipublikasi sekali saja, tidak
boleh berulangulang.
Permendagri 17/2016

ch 13
INOVASIINOVASI

Definisi Inovasi
Inovasi adalah kegiatan penelitian,
pengembangan, penerapan, pengkajian,
perekayasaan, dan pengoperasian yang
selanjutnya disebut kelitbangan yang
bertujuan mengembangkan penerapanbertujuan mengembangkan penerapan
praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan
yang baru atau cara baru untuk menerapkan
ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah
ada ke dalam produk atau proses produksi
Peraturan Bersama Menristek dan Mendagri No. 03/2012 dan No. 36/2012

Misi Kelitbangan
Salah satu misi yang dibawa dalam setiap
kelitbangan adalah sebisa mungkin hasilnya
berupa (inovasi) yang dapat dimanfaatkan
oleh berbagai pemangku kepentingan untuk
dijadikan dasar perumusan kebijakandijadikan dasar perumusan kebijakan
Permendagri 17/2016

Pendampingan Badan Litbang
Pemanfaatan hasil kegiatan kelitbangan harus tetap dikawal oleh
institusi litbang agar tidak melenceng dari ide awalnya. Sehingga,
pendampingan institusi litbang kepada pemangku kepentingan
(user) menjadi sebuah keniscayaan.
Pendampingan, dalam konteks ini, dapat diartikan sebagai satu
interaksi yang terjadi terus-menerus antara institusi litbanginteraksi yang terjadi terus-menerus antara institusi litbang
(Badan Litbang Kemendagri dan Badan Litbang Daerah atau
sebutan lainnya) dengan komponen di lingkungan Kemendagri
atau satuan kerja perangkat daerah, hingga terjadi proses
perubahan kreatif dalam perumusan kebijakan yang diprakarsai
oleh komponen atau perangkat daerah yang bersangkutan.
Permendagri 17/2016

Tahap Pemanfaatan Keluaran Kelitbangan
Pendampingan pemanfaatan keluaran kelitbangan oleh komponen dan
perangkat daerah setidaknya akan melewati 4 (empat) tahap, yaitu:
inisiasi, internalisasi, institusionalisasi, dan keberlanjutan.
Permendagri 17/2016

Definisi Inisiasi
Inisiasi adalah tahap pertama dalam suatu
proses inovasi. Dalam konteks penyusunan
produk peraturan maupun program, inisiasi
dipahami sebagai proses kelitbangan yang
menghasilkan laporan akhir penelitian ataumenghasilkan laporan akhir penelitian atau
pengkajian, naskah akademis, draf peraturan
atau pedoman umum/petunjuk teknis
operasional dari sebuah program
Permendagri 17/2016

Definisi Internalisasi
Internalisasi adalah tahap kedua dalam suatu proses inovasi,
dimana keluaran kelitbangan dalam tahap inisiasi diharapkan
dapat diterapkan oleh komponen dan Perangkat Daerah.
Tahap ini merupakan tahap yang sangat penting, pada tahap
internalisasi dilakukan proses transfer pengetahuan dan
teknologi dari penanggung jawab inisiasi yaitu institusiteknologi dari penanggung jawab inisiasi yaitu institusi
kelitbangan kepada penanggung jawab internalisasi yaitu
institusi pelaksana (komponen dan Perangkat Daerah)
Permendagri 17/2016

Definisi Institusionalisasi
Institusionalisasi adalah tahap ketiga dari proses
inovasi. Pada proses ini institusi kelitbangan tidak
lagi terlibat. Pengorganisasian dan pelembagaan
keluaran kelitbangan sepenuhnya menjadi domain
dan tanggung jawab komponen atau Perangkatdan tanggung jawab komponen atau Perangkat
Daerah terkait. Institusi kelitbangan hanya sekadar
memantau dan atau melakukan pengkajian kembali
atas operasionalisasi keluaran kelitbangan yang
telah terlembaga
Permendagri 17/2016

Definisi Keberlanjutan
Keberlanjutan adalah tahap terakhir dari
proses inovasi yang berupa upaya
melanjutkan pemanfaatan keluaran
kelitbangan agar semakin berguna bagikelitbangan agar semakin berguna bagi
seluruh pemangku kepentingan, baik
internal maupun eksternal
Permendagri 17/2016

Pergeseran Tahap Inisiasi Menjadi Tahap Internalisasi
Permendagri 17/2016

Definisi Inovasi Daerah
Inovasi Daerah adalah semua bentuk
pembaharuan dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
pembaharuan dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
PPRI 38/2017

Tujuan dan Sasaran Inovasi Daerah
I. Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
II. Sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat
terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:
a. peningkatan Pelayanan Publik;
b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
c. peningkatan daya saing Daerah.
PPRI 38/2017

Prinsip Inovasi Daerah
Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip:
a. peningkatan efisiensi;
b. perbaikan efektivitas;
c. perbaikan kualitas pelayanan;
d. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
e. berorientasi kepada kepentingan umum;e. berorientasi kepada kepentingan umum;
f. dilakukan secara terbuka;
g. memenuhi nilai kepatutan; dan
h. dapat dipertanggungiawabkan hasilnya tidak
untuk kepentingan diri sendiri.
PPRI 38/2017

Bentuk dan Kriteria Inovasi Daerah
A. Inovasi Daerah berbentuk:
a. inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
b. inovasi Pelayanan Publik; dan/atau
c. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.
B. Kriteria Inovasi Daerah meliputi:
a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari
inovasi;inovasi;
b. memberi manfaat bagi Daerah danf atau masyarakat;
c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada
masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
d. merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah; dan
e. dapat direplikasi .
PPRI 38/2017

Inisiatif Inovasi Daerah
i. Usulan inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari: kepala Daerah; anggota DPRD;
ASN; Perangkat Daerah; dan anggota masyarakat.
ii. Inisiatif dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah yang sekurang-kurangnya
memuat:
a. bentuk Inovasi Daerah;
b. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
c. tujuan Inovasi Daerah;
d. manfaat yang diperoleh;
e. waktu uji coba Inovasi Daerah; dane. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
f. anggaran, jika diperlukan.
iii. Penilaian kelayakan proposal dilakukan oleh Balitbangda atau Tim Indenpenden
yang dikoordinir oleh Balitbangda yang dibentuk secara insidental pada saat
dibutuhkan (khusus inisiatif yang diajukan Kepala Daerah). Tim independen
beranggotakan unsur perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi sesuai dengan
kebutuhan.
PPRI 38/2017

Uji Coba Inovasi Daerah
i. Kepala Daerah menetapkan keputusan kepala Daerah mengenai Inovasi Daerah disertai dengan penetapan
Perangkat Daerah sesuai bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah. Keputusan
kepala Daerah tsb sekurang-kurangnya memuat:
a. Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah;
b. bentuk Inovasi Daerah;
c. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
d. tujuan Inovasi Daerah;
e. manfaat yang diperoleh;
f. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
g. anggaran, jika diperlukan.
ii. Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan secara berkala dan menyeluruh pelaksanaan dan hasil uji
coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan, serta
mendokumentasikannya untuk menilai perkembangan dan keberhasilan setiap tahapannya.
iii. Dalam hal uji coba Inovasi Daerah tidak berhasil, pelaksana Inovasi Daerah menghentikan pelaksanaan uji
coba Inovasi Daerah dan melaporkan kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan
pengembangan. Penghentian uji coba dilakukan atas persetujuan kepala Daerah dan diberitahukan kepada
Menteri.
iv. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan melakukan evaluasi menyeluruh
terhadap hasil tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah, dimana hasil evaluasi tsb disampaikan kepada
Kepala Daerah.
v. Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkandampak negatif kepada masyarakat, dan tidak
mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-
undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.
PPRI 38/2017

Penerapan Inovasi Daerah
i. Inovasi Daerah yang melalui uji coba atau tanpa melalui uji coba sebagaimana dimaksud
diterapkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
ii. Daerah yang berhasil menerapkan Inovasi Daerah dapat dijadikan rujukan bagi Daerah lain.
iii. Daerah lain dapat menerapkan Inovasi Daerah yang sudah didiseminasikan oleh Menteri.
iv. Penerapan hasil Inovasi Daerah ditetapkan dengan:
a.Perda, untuk penerapan Inovasi Daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada
masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran
pendapatan dan belanja Daerah; ataupendapatan dan belanja Daerah; atau
b.Perkada, untuk penerapan Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal
Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat,
pembatasan kepada masyarakat, dan atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan
belanja Daerah.
v. Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak
dapat dikomersialisasikan.
vi. Penerapan Inovasi Daerah dilaporkan oleh kepala Daerah kepada Menteri paling lambat 6
(enam) bulan sejak Perda atau Perkada ditetapkan.
PPRI 38/2017

Penilaian Inovasi Daerah
i. Menteri melakukan penilaian terhadap Daerah yang melaksanakan Inovasi Daerah
berdasarkan laporan dari kepala Daerah untuk memberikan penghargaan dan/atau insentif
kepada Pemerintah Daerah.
ii. Penilaian terhadap Daerah yang mengembangkan lnovasi Daerah didasarkan pada kriteria:
a. dampak Inovasi Daerah terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah dan Pelayanan Publik; dan
b. dapat diterapkan pada Daerah lain.
iii. Berdasarkan penilaian, Menteri menentukan penerima penghargaan dan/atau insentif Inovasi
Daerah kepada provinsi dan kabupaten/kota yang berhasil dalam penerapan Inovasi Daerah.
iv. Pemerintah Daerah memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada individu atauiv. Pemerintah Daerah memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada individu atau
Perangkat Daerah yang mengusulkan Inovasi Daerah yang berhasil diterapkan.
v. Dalam hal Inovasi Daerah diusulkan oleh ASN, pemberian penghargaan dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
vi. Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dapat memberikan penghargaan dan/atau
insentif kepada Pemerintah Daerah terhadap Inovasi Daerah sesuai dengan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangannya setelah berkoordinasi dengan Menteri.
vii. Dalam hal insentif diberikan dalam bentuk fiskal, pemberian insentif dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
PPRI 38/2017

Penganggaran Inovasi Daerah
i. Kegiatan Inovasi Daerah yang sudah ditetapkan oleh kepala Daerah dituangkan
dalam rencana kerja Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam anggaran
pendapatan dan belanja Daerah serta pendanaan lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangundangan.
ii. Dalam hal kegiatan Inovasi Daerah belum tertuang dalam rencana kerja
Pemerintah Daerah dan belum dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan
belanja Daerah tahun berjalan, kegiatan Inovasi Daerah dituangkan dalam
perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam anggaran
pendapatan dan belanja Daerah perubahan tahun berjalan.pendapatan dan belanja Daerah perubahan tahun berjalan.
iii. Penganggaran kegiatan Inovasi Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja
Daerah dianggarkan pada Perangkat Daerah yang akan melaksanakan kegiatan
Inovasi Daerah.
iv. Dalam hai Perangkat Daerah sudah mendapatkan anggaran untuk kegiatan
Inovasi Daerah tetapi kegiatan Inovasi Daerah dinyatakan tidak berhasil, alokasi
anggaran Inovasi Daerah tidak diberikan pada tahun anggaran berikutnya.
PPRI 38/2017

Informasi Inovasi Daerah
i. Pemerintah Daerah menyediakan informasi Inovasi Daerah
yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah, peningkatan Pelayanan Publik, dan
peningkatan potensi sumber daya Daerah.
ii. Informasi Inovasi Daerah dikelola dalam sistem informasi
Pemerintah Daerah yang dikelola secara terpusat oleh
kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan
dalam negeri.
PPRI 38/2017

Pembinaan dan Pengawasan Inovasi Daerah
i. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah
oleh kabupaten/kota secara umum dan teknis dilaksanakan
oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
ii. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerahii. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah
oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh
bupati/walikota.
PPRI 38/2017

Definisi Sistem Inovasi Daerah (SIDa)
Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIDa
adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk
menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar
institusi pemerintah, pemerintahan daerah, lembagainstitusi pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga
kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang
inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah

Ruang Lingkup Penguatan SIDa
Ruang lingkup penguatan SIDa meliputi:
a. Kebijakan penguatan SIDa;
b. Penataan unsur SIDa; dan
c. Pengembangan SIDa.c. Pengembangan SIDa.

Kebijakan Penguatan SIDa
i. Bupati/Walikota menetapkan kebijakan penguatan SIDa di
kabupaten/kota yang disusun oleh Tim Koordinasi.
ii. Kebijakan penguatan SIDa tercantum dalam :
a. Roadmap penguatan SIDa;
b. RPJMD; dan
c. RKPD.
iii. Bupati/Walikota melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergiiii. Bupati/Walikota melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi
kebijakan penguatan SIDa di kabupaten/kota yang meliputi :
a. melakukan identifikasi dan inventarisasi kebijakan penguatan SIDa;
b. melakukan analisis potensi sinergi kebijakan penguatan SIDa;dan
c.memadukan kebijakan-kebijakan antardaerah dan antara pemerintah
daerah dengan pemerintah pusat untuk penguatan SIDa.

Roadmap Penguatan SIDa
i. Bupati/walikota menugaskan tim koordinasi melakukan penyusunan
Roadmap penguatan SIDa.
ii. Roadmap penguatan SIDa memuat:
a. kondisi SIDa saat ini:
b. tantangan dan peluang SIDa
c. kondisi SIDa yang akan dicapai:
d. arah kebijakan dan strategi penguatan SIDa:
e. fokus dan program prioritas SIDa; dan
f. rencana aksi penguatan SIDa.f. rencana aksi penguatan SIDa.
iii. Roadmap penguatan SIDa mengakomodasi seluruh program dan kegiatan
yang didanai dari APBD dan lainlain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.
iv. Roadmap penguatan SIDa harus diintegrasikan ke dalam dokumen RPJMD.
v. Rencana aksi penguatan SIDa yang tertuang dalam Roadmap penguatan SIDa
harus diintegrasikan ke dalam dokumen RKPD.

Penataan Unsur SIDa
i. Bupati/walikota melaksanakan penataan unsur SIDa di kabupaten/kota yang
didelegasikan kepada tim koordinasi.
ii. Unsur SIDa meliputi: Kelembagaan SIDa; Jaringan SIDa; dan Sumber daya SIDa.
iii. Kelembagaan SIDa terdiri atas:
a. lembaga/organisasi;
b. peraturan; dan
c. norma/etika/budaya.
iv. Penataan jaringan SIDa dilakukan melalui:iv. Penataan jaringan SIDa dilakukan melalui:
a. komunikasi intensif antara lembaga SIDa;
b. mobilisasi sumber daya manusia; dan
c. optimalisasi pendayagunaan HKI, informasi, sarana dan prasarana ilmu
pengetahuan dan teknologi.
v. Sumber daya SIDa terdiri dari:
a. kepakaran, keahlian, kompetensi, keterampilan manusia dan pengorganisasiannya;
b. kekayaan intelektual dan informasi; dan
c. sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pengembangan SIDa
i. Bupati/Walikota melaksanakan pengembangan SIDa di kabupaten/kota yang
didelegasikan kepada tim koordinasi.
ii. Pengembangan SIDa meliputi kegiatan:
a. Pembangunan komitmen dan konsensus unsur-unsur SIDa di daerah;
b. Pemetaan potensi dan analisis SIDa; dan
c. Pemberlanjutan penguatan SIDa.
iii. Pembangunan komitmen dan konsensus unsur-unsur SIDa di daerah dilakukan melalui
sosialisasi, fasilitasi, dan alokasi sumber daya.
iv. Pemetaan potensi dan analisis SIDa dilakukan melalui:
a. identifikasi dan pengumpulan data;
b. pemetaan; dan
c. analisis faktor kebijakan, unsur SIDa, program dan kegiatan.
v. Pemberlanjutan penguatan SIDa dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan
penguatan SIDa.

Tim Koordinasi Penguatan SIDa Kabupaten/Kota
i. Tim Koordinasi Penguatan SIDa dikoordinir oleh Balitbangda, mempunyai tugas:
a. menyusun dokumen Roadmap penguatan SIDa;
b. mengintregrasikan program SIDa dalam dokumen RPJMD;
c. melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi SIDa;
d. melakukan penataan unsur SIDa di daerah;
e. melakukan pengembangan SIDa di daerah;
f. memersiapkan rumusan kebijakan penguatan SIDa di daerah;
g. mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan penguatan SIDa di daerah;
h. melakukan monitoring dan evaluasi; dan
i. melaporkan hasil pelaksanaan penguatan SIDa.
ii. Tim Koordinasi Penguatan SIDa Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Keputusanii. Tim Koordinasi Penguatan SIDa Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Daerah terdiri dari:
Pengarah : Kepala Daerah
Ketua : Sekretaris Daerah
Sekretaris : Kepala Balitbangda
Anggota : 1. KepalaDinas/Badan/Kantor yang terkait
2. Lembaga/Organisasi lainnya yang terkait
iii. Tim Koordinasi Penguatan SIDa Kabupaten/Kota melakukan koordinasi paling sedikit
satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan untuk menerpadukan SIDa dengan
sistem inovasi nasional di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Pembinaan dan Pengawasan Penguatan SIDa
i. Bupati/walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan penguatan SIDa di
kabupaten/kota yang meliputi:
a. koordinasi penguatan SIDa;
b. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan penguatan SIDa;
c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penguatan SIDa;
d. pendidikan dan pelatihan;
e. melaksanakan kegiatan kelitbangan dalam rangka penguatan SIDa; dan
f. perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penguatan SIDa.
ii. Pengawasan penguatan SIDa meliputi:ii. Pengawasan penguatan SIDa meliputi:
a. pengawasan secara berkala terhadap pelaksanan penguatan SIDa antar susunan
pemerintahan yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Nasional kepada Tim Koordinasi
Provinsi dan Tim Koordinasi Provinsi kepada Tim Koordinasi Kabupaten/Kota dengan
periode setiap 6 bulan dan setiap akhir tahun anggaran; dan
b. pengawasan secara tentatif terhadap pelaksanan penguatan SIDa antar susunan
pemerintahan dilakukan oleh Tim Koordinasi Nasional kepada Tim Koordinasi Provinsi
dan Tim Koordinasi Provinsi kepada Tim Koordinasi Kabupaten/Kota pada waktu
tertentu sesuai kebutuhan.

Pendanaan dan Pelaporan Penguatan SIDa
i. Pendanaan penguatan SIDa bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
ii. Bupati/Walikota melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penguatanii. Bupati/Walikota melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penguatan
SIDa kabupaten/kota kepada Menteri Negara Riset dan Teknologi,
melalui Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri
selama satu kali dalam satu tahun.

ch 14
DEFINISI LAIN
SEHUBUNGANSEHUBUNGAN
KELITBANGAN & INOVASI

Arti Ilmiah, Ilmu, dan Metode Ilmiah
i. Ilmiah adalah bersifat ilmu; secara ilmu pengetahuan;
memenuhi syarat (kaidah) ilmu pengetahuan.
ii. Ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun
secara bersistem menurut metode tertentu, yang dapat
digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidangdigunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang
(pengetahuan) itu.
iii. Metode ilmiah adalah set metodologi dan teknik keilmuan
yang berupaya untuk mencari atau merevisi pengetahuan
baru dengan sistem ketat investigasi fenomena.
KBBI, Wikipedia

Arti Sistematis
Sistematis adalah segala usaha untuk menguraikan
dan merumuskan sesuatu dalam hubungan yang
teratur dan logis sehingga membentuk suatu sistem
yang berarti secara utuh, menyeluruh, terpadu,yang berarti secara utuh, menyeluruh, terpadu,
mampu menjelaskan rangkaian sebab akibat
menyangkut obyeknya
Wikipedia

Arti Empiris
Empiris yaitu berdasarkan pengalaman
(terutama yang diperoleh dari
penemuan, percobaan, pengamatanpenemuan, percobaan, pengamatan
yang telah dilakukan)
KBBI

Arti Replikasi
Replikasi berasal dari kata replika yang artinya
duplikat atau tiruan.
Dapat direplikasi adalah bahwa Inovasi Daerah yang
telah berhasil diterapkan oleh suatu Daerah dapattelah berhasil diterapkan oleh suatu Daerah dapat
diterapkan pada Daerah lain.
KBBI, PP 38/2017

Arti Diseminasi
Diseminasi (Bahasa Inggris: Dissemination)
adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada
kelompok target atau individu agar mereka
memperoleh informasi, timbul kesadaran,
menerima, dan akhirnya memanfaatkanmenerima, dan akhirnya memanfaatkan
informasi tersebut. Diseminasi adalah proses
penyebaran inovasi yang direncanakan,
diarahkan, dan dikelola.
dynastyuzays.blogspot

ch 15
RENCANA AKSIRENCANA AKSI

Tindakan yang Seharusnya Dilakukan
1. Bentuk MP, TPM, Sekretariat TPM, Tim Kelitbangan, dan Surveyor
2. Lakukan Observasi Untuk Menemukan Permasalahan
3. Buat Isu-Isu Strategis Berdasarkan Permasalahan Yang Ada
Tertuang dalam RIK dan Roadmap penguatan SIDa
4. Tentukan Prioritas Pengerjaan Kegiatan Berdasarkan Isu Strategis
5. Tunjuk Penanggung Jawab Kegiatan5. Tunjuk Penanggung Jawab Kegiatan
6. Tentukan Jenis Kegiatan :
*) Kelitbangan Utama Penelitian, Pengembangan, Penerapan, dll
*) Kelitbangan Pendukung Kesekretariatan, Fasilitasi Inovasi, Bimtek, dll
7. Buat SK Tim dan Pembagian Tugas Tim
8. Lakukan Tahapan Aksi berdasarkan Jenis Kegiatan
9. Buat milestone dan masukkan ke dalam ToR dan DR/IS
10. Masukkan kegiatan studi banding ke dalam milestone, ToR dan DR/IS
(bila diperlukan)

Definisi Milestone
Milestone berasal dari Bahasa Inggris yang artinya
“tonggak pencapaian” atau secara harfiah berarti
tonggak penanda jarak

Contoh Tabel Milestone

TERIMA KASIH
atas perhatiannya
Semoga Tuhan memberkati aktivitas kita

Pedoman Kelitbangan dan Inovasi di Kabupaten - Kota

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Pedoman Kelitbangan dan Inovasi di Kabupaten - Kota

Similar to Pedoman Kelitbangan dan Inovasi di Kabupaten - Kota (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (8)

Pedoman Kelitbangan dan Inovasi di Kabupaten - Kota