Dokumen tersebut membahas mengenai penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final di Indonesia. Terdapat 23 poin yang menjelaskan jenis penghasilan yang dikenakan pajak final beserta tarifnya dan ketentuan-ketentuannya. Beberapa contoh penghasilan yang dikenakan pajak final antara lain bunga deposito, hadiah undian, bunga obligasi, penghasilan perusahaan modal ventura, dan penghasilan dari sewa tanah dan bangunan.

1. Penghasilan yang dapat
dikenakan pajak bersifat
final

2. Pertimbangan antara lain:
 Dorongan investasi & tabungan masyarakat;
 kesederhanaan dalam pemungutan pajak;
 beban administrasi bagi WP maupun DJP;
 pemerataan dalam pengenaan pajaknya; dan
 perkembangan ekonomi dan moneter,
final
Ciri-Ciri PPh Final :
• Penghasilan tidak digabungkan dengan yang
dikenakan tarif umum
• Pajak yang dibayar/dipotong/dipungut tidak dapat
dikreditkan
• Biaya terkait 3M tidak dapat dikurangkan dalam
menghitung penghasilan netto
• Tarif tetap/sepadan kecuali pesangon progresif
• Dapat self assessment/withholding
Ps. 4(2)
Ps 15
Ps 19(1)
Ps. 21(1)
Ps. 22
Lihat form
spt

3. No Perihal Tarif Keterangan Dasar Hukum
1. Bunga deposito/
Tabungan Dan Diskonto
Sertifikat Bank Indonesia
(SBI)
10%
7,5%
2,5%
0%
7,5%
2,5%
0%
20%
Deposito dalam USD hasil DHE
1 bln / 3 bln / 6 bln / > 6 bln
Deposito dalam Rupiah hasil DHE 1 bln / 3 bln /
6 bln atau lebih
Jumlah bruto bagi Wajib Pajak Dalam Negeri
Jumlah bruto bagi WP Luar negeri atau tarif
berdasarkan perjanjian penghindaran pajak
berganda yang berlaku (P3B)
Pasal 4 ayat (2)
PP 123 / 2015
212/PMK.010/2
018
2. Hadiah Undian 25% Jumlah bruto nilai hadiah yang dibayarkan atau
nilai pasar hadiah berupa natura atau kenikmatan.
Pasal 4 ayat (2)
PP 132 / 2000
3. Bunga Obligasi 15%
20%
jumlah bruto bunga bagi WP DN
Bagi WP Luar Negeri /tarif P3B,
Pasal 4 ayat (2)
PP 55/2019
4. Diskonto Obligasi 15%
20%
dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di
atas harga perolehan Obligasi
bagi Wajib Pajak luar negeri atau P3B
Pasal 4 ayat (2)
PP 55/2019
5. bunga dan/atau diskonto
Obligasi WP reksadana
yang terdaftar pada OJK
5%
10%
tahun 2014 s.d. 2020
tahun 2021 dan seterusnya
Pasal 4 ayat (2)
PP 55/2019
6. Diskonto Surat
Perbendaharaan Negara
20% dari Diskonto SPN
Wajib Pajak dalam negeri dan BUT
WP Luar negeri / tarif P3B
Pasal 4 ayat (2)
PP 27 /2008
7. Penjualan Saham Pendiri
dan bukan Pendiri di
Bursa Efek
0,1%
0,5%
Jumlah bruto nilai transaksi
Tambahan PPh bagi pemilik saham pendiri, dari
nilai saham pada saat penawaran umum perdana
Psal 4 ayat (2)
PP 14/1997

4. No Perihal Tarif Keterangan Dasar Hukum
8. Penghasilan Perusahaan Modal
Ventura dari Transaksi Penjualan
Saham/Pengalihan Penyertaan
Modal Perusahaan Pasangan
Usaha
0,1% Jumlah bruto nilai transaksi Pasal 4 ayat
(2)
PP 4 / 1995
9. Penghasilan dari Pengalihan Hak
Atas Tanah dan/Atau Bangunan
2,5%
1%
0%
bruto nilai penjualan/pengalihan tanah
dan/atau bangunan .
Rumah susun dan rumah susun sederhana
Kepada Pemerintah untuk kepentingan
umum
Pasal 4 ayat (2)
PP 34/2016,
243/PMK.33/2
008;
10. Penghasilan yang diterima atau
diperoleh dari Persewaan Tanah
dan /atau Bangunan
10% Jumlah bruto nilai persewaan
tanah dan/atau bangunan baik yang
diterima /diperoleh WP Orang Pribadi
maupun WP Badan
Pasal 4 ayat (2)
PP 34 / 2017
120/KMK.03/
2002
11. Bunga Simpanan Anggota
Koperasi
0 %
10 %
s/d Rp.240.000,00 per bulan
Lebih dari Rp.240.000,00 per bulan
Pasal 4 ayat (2)
PP 15 /2009
12. Deviden yang diterima Orang
Pribadi
Bukan
Objek
10%
Dari Bruto Pasal 4 ayat (2)
UU nomor 11
PP 19 / 2009
13. Usaha Jasa Kontruksi
bersertifikat kualifikasi kecil dan
nilai pengadaan < 1 M
2%
4%
3%
4%
6%
Pelaksanan kontruksi kualifikasi kecil
Pelaksanan kontruksi non kualifikasi
Pelaksanan kontruksi selain diatas .
Perencanaan / pengawasan yg memiliki
kualifikasi
Perencanaan/pengawasan non kualifikasi
Pasal 4 ayat (2)
PP 40 / 2009
14. Atas Peredaran Usaha Tertentu 0,5% Peredaran Bruto Pasal 4 ayat (2)
PP 23 / 2018

5. No Perihal Tarif Keterangan Dasar Hukum
15. Penghasilan Wajib Pajak yang
bergerak dibidang usaha pelayaran
dalam negeri.
1,2% Peredaran bruto
(Norma Khusus)
Pasal 15
416/KMK.04/ 1996
16. Penghasilan Wajib Pajak yang
bergerak di bidang usaha
penerbangan dalam negeri
1,8% Peredaran bruto
(Norma Khusus)
*tidak final
Pasal 15
475/KMK.04/ 1996
17. Penghasilan Wajib Pajak yang
bergerak di bidang usaha pelayaran
atau penerbangan luar negeri
2,64% Peredaran bruto
(Norma Khusus)
Pasal 15
417/KMK.04/ 1996
18. Penghasilan WP luar negeri yang
mempunyai kantor perwakilan
dagang di Indonesia
0,44% Nilai ekspor bruto
(Norma Khusus)
Pasal 15
634/KMK.04/
1994
19. Revaluasi Aktiva Tetap 10% Selisih lebih penilaian kembali
aktiva tetap
Pasal 19
79/PMK.03/2008
20. Honorarium /imbalan atas beban
APBN/APBD yang diterima Pejabat
Negara,PNS,angg. TNI , POLRI dan
pensiunan.
0%
5%
15%
Gol I, II, Tamtama dan Bintara
Gol III dan Perwira Pertama
Pejabat Negara, Gol IV, Pemen &
Pati
Pasal 21 ayat (1)
PP 80 / 2010
21. Uang pesangon, yang dibayarkan
sekaligus
0%
5%
15%
25%
Ph bruto s.d Rp. 50 juta
Rp.50 juta s.d. Rp.100 juta
Rp.100 juta s.d Rp.500 juta
diatas Rp.500 juta
Pasal 21
PP No. 68/ 2009;
22. Uang manfaat pensiun;
Tunjangan hari tua atau Jaminan Hari
Tua yang dibayarkan sekaligus
0%
5%
s.d Rp. 50 juta
Penghasilan bruto diatas
Rp.50 juta
Pasal 21
PP No. 68/ 2009;
23. Penyalur/ Dealer/Agen
Produk Pertamina Dan Premix
0,3%
0,25%
0,3%
Penjualan SPBU Swasta
Penjualan SPBU Pertamina
Penjualan minyak Tanah
Pasal 22
PMK-
34/PMK.010/2017

6. Bunga deposito dan Tabungan serta
Diskonto SBI
Dikecualikan dari pemotongan PPh
• Jumlah Deposito dan Tabungan serta SBI < Rp.
7.500.000
• Diterima atau diperoleh Bank di Indonesia
• Diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang disahkan
oleh Menteri Keuangan
• Bunga Tabungan untuk kepemilikan rumah
sedarhana dan sangat sederhana.

7. Hadiah Undian
Hadiah atau penghargaan perlombaan, penghargaan dan hadiah
sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan lainnya
• Orang Pribadi dikenakan PPh Pasal 21
• BUT dikenakan PPh Pasal 26 atau tarif P3B
• Badan dikenakan PPh Pasal 23

8. Bunga atau Diskonto Obligasi yang
diperdagangkan di bursa Efek
Dikecualikan dari pemotongan
• Diterima atau diperoleh Bank di Indonesia
• Diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang disahkan oleh
Menteri Keuangan
Pemotong PPh
• Emiten (Penerbit Obligasi)
• Perusahaan efek, dealer atau bank selaku pedagang
perantara

9. Perusahaan Modal Ventura
Syarat dikenakan PPh Final
• Perusahaan Pasangan usaha merupakan pengusaha kecil,
menengah atau yang melakukan kegiatan dalam sektor-
sektor usaha yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yaitu
perusahaan yang penjualan bersihnya setahun tidak
melebihi Rp. 50.000.000.000,00
• Perusahaan Pasangan usaha sahamnya tidak
diperdagangkan di bursa efek di Indonesia

10. Diskonto Surat Perbendaharaan Negara
Dikecualikan dari pemotongan
• Diterima atau diperoleh Bank di Indonesia
• Diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang disahkan oleh
Menteri Keuangan
• Reksadana yang terdaftar di Bapepam LK selama 5 tahun
Pemotong PPh
• Emiten (Penerbit SPN)
• Perusahaan efek atau bank selaku pedagang perantara