1. PAJAK PENGHASILAN ATAS
PENGHASILAN ATAS USAHA JASA KONSTRUKSI
DASAR HUKUM
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2008
BERLAKU PER 1 JANUARI 2008

2. PPEENNGGEERRTTIIAANN--PPEENNGGEERRTTIIAANN
Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan
konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa
konsultansi pengawasan konstruksi.
Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan
perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup
pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing
beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau
bentuk fisik lain.
Perencanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan
yang dinyatakan ahli yg profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yg
mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan
fisik lain.
Pelaksanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan
yang dinyatakan ahli yg p[rofesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yg
mampu menyelenggarakan kegiatannya utk mewujudkan suatu hasil
perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di
dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu penggabungan fungsi layanan
dlm model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan
(engineering, procurement and construction) serta model penggabungan
perencanaan dan pembangunan (design and build).

3. PPEENNGGEERRTTIIAANN--PPEENNGGEERRTTIIAANN
Pengawasan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau
badan yang dinyatakan ahli yg profesional di bidang pengawasan jasa
konstruksi, yg mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal
pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan
diserahterimakan.
Pengguna Jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk
usaha tetap yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
Penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan termasuk bentuk
usaha tetap, yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa
kontruksi baik sebagai perencana konstruksi, pelaksana konstruksi,
dan pengawas konstruksi maupun sub-subnya
Nilai Kontrak Jasa Konstruksi adalah nilai yang tercantum dalam suatu
kontrak jasa konstruksi secara keseluruhan

4. SUBJEK PAJAK
USAHA JASA KONSTRUKSI
SUBJEK PAJAK
WP Orang Pribadi WP Badan
BUT
YANG BERGERAK DI BIDANG
- JASA PERENCANAAN KONSTRUKSI
- JASA PELAKSANAAN KONSTRUKSI
- JASA PENGAWASAN KONSTRUKSI

5. TARIF DAN DASAR PENGENAAN PPh
USAHA JASA KONSTRUKSI
IMBALAN JASA
KONSTRUKSI
FINAL
YG MEMILIKI
PELAKSANAAN
KUALIFIKASI USAHA
MENENGAH ATAU
KUALIFIKASI BESAR
JASA
YG TIDAK MEMILIKI
KUALIFIKASI
USAHA
2% 4% 3% 4% 6%
DARI JUMLAH PEMBAYARAN ATAU JUMLAH PENERIMAAN YG
MERUPAKAN BAGIAN NILAI KONTRAK TIDAK TERMASUK PPN
YG MEMILIKI
KUALIFIKASI
USAHA KECIL
JASA
PERENCANAAN
& PENGAWASAN
YG TIDAK MEMILIKI
KUALIFIKASI
USAHA
YG MEMILIKI
KUALIFIKASI
USAHA

6. PELUNASAN PPh UUSSAAHHAA JJAASSAA KKOONNSSTTRRUUKKSSII
• BADAN PEMERINTAH,
• SUBJEK PAJAK BADAN DALAM
NEGERI,
• PENYELENGGARA KEGIATAN
• BUT
• KERJASAMA OPERASI
• PERWAKILAN PERUSAHAAN LUAR
NEGERI LAINNYA
• ORANG PRIBADI YANG DITETAPKAN
OLEH
DIRJEN PAJAK
PEMOTONGAN OLEH
PEMBERI HASIL
• ORANG PRIBADI
• BUKAN SUBJEK PAJAK
PENYETORAN SENDIRI OLEH
PEMBERI JASA
PEMBERI HASIL
PELUNASAN PPh MELALUI

7. KETENTUAN KHUSUS UNTUK BUT
OBJEK PPh
PASAL 26
ATAU
TAX TREATY
PENGHASILAN
DARI
JASA
KONSTRUKSI
FINAL BUT LABA LN

8. KETENTUAN KHUSUS LAINNYA
SELISIH
KEKURANGAN PPh
ATAS PENGHASILAN
DARI
JASA KONSTRUKSI
Disetor Sendiri
Oleh Penyedian Jasa
NILAI KONTRAK
JASA KONSTRUKSI
Tidak Dibayar Oleh
Penyedian Jasa
Tidak Terutang
PPh Final
Sepanjang dicatat sebagai piutang
yang tidak dapat ditagih & Telah
dilakukan upaya sebagaimana diatur
dalam Pasal 6 Ayat(1) huruf h UU PPh
PAJAK YG TERUTANG
DI LN ATAS
PENGHASILAN
DARI LN
Yang Diterima
Oleh penyedian jasa
Kredit Pajak
Berdasarkan
UU PPh
PENGHASILAN
LAIN
Dikenakan Tarif
Berdasarkan
UU PPh
Catatan :
Keuntungan/Selisih Kurs dari keg.Jasa Kons.
Termasuk dlm perhitungan Nilai Kontrak Jasa
Kons. Yg Dikenakan PPh yg bersifat Final

9. TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN
PELAPORAN PPh OLEH PEMBERI HASIL
PEMBERI HASIL WAJIB :
MEMOTONG PPh PADA SAAT PEMBAYARAN UANG MUKA DAN TERMIJN, DAN
MEMBERIKAN BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL ATAU BUKTI POTONG PPh
PASAL23
MENYETORKAN PPh YG TELAH DIPOTONG DENGAN MENGGUNAKAN SSP
PADA BANK PERSEPSI / KANTOR POS , SELAMBAT-LAMBATNYA TANGGAL 10
BULAN BERIKUTNYA SETELAH BULAN PEMBAYARAN IMBALAN
MELAPORKAN PEMOTONGAN/PENYETORAN KPD
KPP SETEMPAT, SELAMBAT-LAMBATNYA
TGL 20 BULAN BERIKUTNYA SETELAH BULAN
PEMBAYARAN IMBALAN
DENGAN
LAPORAN PEMOTONGAN/PENYETORAN PPh
ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA
KONSTRUKSI DENGAN DILAMPIRI :
- LEMBAR KE-3 SSP;
- LEMBAR KE-2 BUKTI PEMOTONGAN

10. TATA CARA PENYETORAN DAN
PELAPORAN PPh OLEH PEMBERI JASA
KEWAJIBAN PEMBERI JASA :
MENYETOR SENDIRI PPh TERUTANG KE BANK PERSEPSI/KANTOR
POS DENGAN SSP SELAMBAT-LAMBATNYA TANGGAL
15 BULAN BERIKUTNYA
MELAPORKAN PENYETORAN PPh KE KPP SELAMBAT-LAMBATNYA
TGL 20 BULAN BERIKUTNYA SETELAH BULAN DITERIMANYA
IMBALAN
LAPORAN BULANAN PPh BAGI
WP YANG BERGERAK DI BIDANG
USAHA JASA KONSTRUKSI
DILAMPIRI LEMBAR KE 3 SSP

11. KETENTUAN PERALIHAN
1. Terhadap kontrak yg ditandatangani sebelum tgl 1/1/2008 diatur :
a. pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak s.d tgl 31/12/08,
pengenaan PPh berdasarkan PP No.140 Tahun 2000 ttg PPh Atas
Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi;
b. untuk pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak setelah tgl
31/12/08, pengenaan PPh berdasarkan PP ini.
2. Kerugian dari usaha jasa konstruksi yang masih tersisa s.d Tahun 2008
hanya dapat dikompensasi s.d Tahun Pajak 2008

12. SSEEKKIIAANN