Berikut latar belakang masalah yang saya buat berdasarkan informasi yang Anda berikan:Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Mikro dan Kecil. Peraturan ini memberikan fasilitas berupa pengenaan tarif final sebesar 1% untuk wajib pajak yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil. Sebelumnya, wajib pajak usaha mikro dan kecil harus men

PERBANDINGAN METODE PEMBUKUAN DENGAN
PP NO. 46 TAHUN 2013 DALAM RANGKA MENETAPKAN
BESARNYA PAJAK PENGHASILAN TERUTANG
(STUDI KASUS PADA PT. X)
SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Tugas Akademika Dan
Melengkapi Sebagian Dari Syarat-Syarat Guna Mencapai
Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi
Oleh
WIJI AMARTI
2011420029
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS DARMA PERSADA
JAKARTA
2015

LEMBAI*PERI{YATAAN
Yang bertandatangan di bawah ini:
Nama : Wiji Amarti
No.IndukMhs :2411420A29
Jurusan/Peminatan : Akuntansi/Perpajakan
Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis dengan judul PERBAITIDINGA|I
METODE PEMBT]KUAII DENGAN PP NO. 46 TAHI]N 2013 DALAM
uilCxa MENETAPKAIT BESARNYA PAJAK PENGHASILAIT
TERUTADTG (STt DI KASUS PADA PT. X) yang dibimbing oleh Bapak
Muharnmad Masdar, SE., Ak., M.Ak. adalah benar merupakan hasil karya sendiri
dan bukan maupakan jiplakan maupun mengcopy sebagian dari hasil karya orang
lain"
Apabila dikemudian hari te,myata diketemukan ketidaksesuaian dengan
pemyataan ini, maka saya bersedia mempertanggungianabkan.
Demikian pemyataan ini saya buat dengaii sesungguhnya di Jakarta pada tanggal
07 Agustus 2015.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI
Nama
No. Induk Mhs
Jurusan
Peminatan
Judul Skripsi
Wiji Amarti
2411420029
Akuntansi
Perpajakan
PERBAIYDINGAII METODE PEMBT'KUAhI
DENGAII PP NO. 46 TAIIT]N 2013 DALAM
RANGKA MEITETAPKATT BESARNYA PAJAK
PENGEASILAN TERUTAITG (STT'DI KASUS PADA
PT. X)
Telah diperiksa, dan disetujui untuk diajukan dan diujikan dalam sidang Ujian
Skripsi Sarjana tanggal 29 Agustus 2015
Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi
Jakart4 ll Agustus 2015
Pembimbing I
mts,N{si Muhammad Masdar, SE., Ak., M.Ak
lll

LEMBAR PENGESAIIAN SKRIPSI
Nama
No.Pokok
: Wiji Arnarti
: 2011424429
Jurusan/Perminatan : Akuntansi/Perpajakan
Judul Skripsi : PERBAITIDINGAN METODE PEMBTIKUAI{
DENGAIT PP NO. 46 TAIITTN 2013 DALAM
RANGKA MEITETAPKAII BESARIIYA PAJAK
PENGHASILAIT TERUTAI{G (STT}DI KASUS
PADAPT. x)
Telah diperiksq dikqii dan diqiikan dalam sidangUjian Skripsi Sa{ana tanggal29
Agustus 2015 dengan hasi1........
Jaka@ 29 Agustus 2015
Ketua Jurusan Akuntansi
(Ahmad Basid Hasibuaru SE, M.Si)
PAIilrIA PENGUJI SKRIPSI
No. NanraPenguji Jabatan Penguji Tanda Tangan
//1. M. Masdar, SE" Alc M.Ak Ketua Pengii- 4--.4'
2. Ahmad Basiat H&sibuan, SE" h,I.Si tuiggotFrknguji /&ff1
3. Jombrik, SE., MM Anggota Penguji w,q5
Dekan Fakultas Ekonomi I
(Sukardi, SE, MM)
lv

v
ABSTRAK
NIM : 2011420029, Judul Skripsi : PERBANDINGAN METODE
PEMBUKUAN DENGAN PP NO. 46 TAHUN 2013 DALAM RANGKA
MENETAPKAN BESARNYA PAJAK PENGHASILAN TERUTANG (STUDI
KASUS PADA PT. X)
Jumlah Hal : xii + 59 hal
Kata Kunci : Perbandingan Metode Pembukuan Dengan PP No. 46 Tahun 2013
Penelitian ini bertujuan untuk menetapkan besarnya Pajak Penghasilan
terutang menggunakan metode pembukuan dengan menggunakan tarif final 1%
yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.
Metode analisis data deskriptif kualitatif. Jenis data menggunakan data primer
dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghitungan PPh
terutang menggunakan tarif final 1% lebih menghemat pembayaran Pajak
Penghasilan serta menyederhanakan dan memudahkan dalam penghitungan,
penyetoran dan pelaporan dibandingkan dengan metode pembukuan.
Daftar Acuan: (2007 – 2014)
Jakarta, Agustus 2015
Wiji Amarti

vi
KATA PENGANTAR
Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT karena atas segala ridho dan
rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul
“PERBANDINGAN METODE PEMBUKUAN DENGAN PP NO. 46 TAHUN
2013 DALAM RANGKA MENETAPKAN BESARNYA PAJAK
PENGHASILAN TERUTANG (STUDI KASUS PADA PT. X).” dengan baik.
skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan untuk Jurusan Akuntansi,
Fakultas Ekonomi di Universitas Darma Persada Tahun ajaran 2015/2016.
Maksud dan tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai syarat kelulusan
program Strata satu (S1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Darma
Persada. Dan dimaksudkan agar mahasiswa dapat mempertanggung jawabkan
penelitian yang dibahasnya dengan sebaik-baiknya.
Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak dapat berbuat banyak tanpa
adanya dorongan moril dan spiritual dari pihak-pihak yang selalu ada disamping
penulis. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :
1. Keluarga, Mama dan Bapak, Semoga doa-doa kalian selama ini diijabah oleh-
Nya. Aamiin.
2. Bapak Ahmad Basid selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Darma Persada. Terima kasih atas bimbingannya dalam proses
penyusunan skripsi selama ini.
3. Bapak Masdar selaku dosen pembimbing yang selalu sabar membimbing
penulis dari awal pengajuan skripsi sampai selesai.

vii
4. Para dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Darma Persada
yang selama empat tahun ini membimbing penulis dalam perkuliahan.
5. Semua angkatan 2011 jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas
Darma Persada, terimakasih atas doa dan dukungannya selama empat tahun
ini.
6. Adik-adik di SKMI dan di Jurusan Akuntansi. Terima kasih doa dan
dukungannya.
Penulis menyadari bahwa skripsi yang telah disusun ini masih jauh dari kata
sempurna, dikarenakan masih terbatasnya wawasan dan pengetahuan yang
dimiliki penulis, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang
positif dalam mengembangkan penulisan selanjutnya agar lebih baik, dari pihak –
pihak yang ikut serta dalam penilaian proposal ini. Semoga skripsi ini dapat
memberikan manfaat di masa sekarang maupun masa depan nanti untuk berbagai
pihak. Aamiin.
Jakarta, 07 Agustus 2015
Wiji Amarti

viii
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL..................................................................................... i
LEMBAR PERNYATAAN ………………………………………………. ii
LEMBAR PERSETUJUAN……………………………………………….. iii
LEMBAR PENGESAHAN………………………………………………... iv
ABSTRAK…………………………………………………………………. v
KATA PENGANTAR................................................................................... vi
DAFTAR ISI................................................................................................. viii
DAFTAR TABEL…………………………………………………………. xi
DAFTAR GAMBAR………………………………………………………. xii
BAB I : PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah ...................................................... 1
1.2. Rumusan Masalah ............................................................... 4
1.3. Batasan Masalah………………………………………….. 4
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian…………….……............... 5
1.4.1. Tujuan Penelitian ………………………………… 5
1.4.2. Manfaat Penelitian ……………………………….. 5
BAB II : LANDASAN TEORI
2.1. Tinjauan Perpajakan ……………………………………… 6
2.1.1. Pengertian Perpajakan …………………………… 6
2.1.2. Ciri-Ciri Pajak …………………………………… 7

ix
2.1.3. Fungsi Pajak ……………………………………... 7
2.1.4. Sistem Pemungutan pajak ………………............. 9
2.1.5. Asas-Asas Pemungutan Pajak ………………....... 10
2.1.6. Jenis-Jenis Pajak ……………………………...… 13
2.2. Tinjauan Pajak Penghasilan ……………………………… 14
2.2.1. Pengertian Pajak Penghasilan ……………… 14
2.2.2. Dasar Hukum Pajak Penghasilan ………….. 14
2.2.3. Subjek Pajak Penghasilan …………………. 15
2.2.4. Bukan Subjek Pajak Penghasilan ………….. 19
2.2.5. Objek Pajak Penghasilan ………………….. 21
2.2.6. Bukan Objek Pajak Penghasilan …………... 23
2.2.7. Tarif Pajak …………………………………. 25
2.3. Tinjauan UMKM ………………………………………… 27
2.3.1. Pengertian UMKM ………………………… 27
2.3.2. Karakteristik UMKM ……………………….. 28
2.4. Tinjauan Pajak Penghasilan Final 1% …………………….. 28
2.4.1. Subjek Pajak Penghasilan Final 1% ………… 29
2.4.2. Bukan Subjek Pajak Penghasilan Final 1% …. 30
2.4.3. Objek Pajak Penghasilan Final 1% ………….. 31
2.4.4. Bukan Objek Pajak Penghasilan Final 1% …… 31
2.4.5. Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan 1% ……. 32
2.5. Tinjauan Pembukuan………………………………………. 33
2.6. Kerangka Berpikir ………………………………………….. 34

x
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN
3.1. Lokasi Penelitian ………………………………………….. 36
3.2. Jenis Data …………………………………………………. 36
3.3. Pengumpulan Data ………………………………………… 37
3.4. Analisis Data ………………………………………………. 38
BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN
4.1. Deskripsi Objek Penelitian…………………………………. 40
4.1.1. Sejarah Singkat PT. X………………………………... 40
4.1.2. Visi dan Misi PT. X………………………………….. 41
4.1.3. Struktur Organisasi PT. X…………………………… 42
4.2. Penyajian Data……………………………………………... 43
4.3. Analisis Data……………………………………………….. 53
4.2.1. Menghitung Besarnya Pajak Penghasilan Terutang
Menggunakan Metode Pembukuan …………………. 53
4.2.2. Menghitung Besarnya Pajak Penghasilan Terutang
Menggunakan Tarif Final 1%....................................... 55
4.4. Interprestasi Hasil…………………………………………. 56
4.5. Hasil Penelitian……………………………………………. 57
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. Kesimpulan……………………………………………….. 59
5.2. Saran………………………………………………………. 59
DAFTAR PUSTAKA

xi
DAFTAR TABEL
TABEL 2.1 Tarif PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Pasal 17……………… 26
TABEL 2.2 Karakteristik UMKM Berdasarkan Aset Dan Omzet……….. 28
TABEL 4.1 Peredaran Bruto PT.X Per Bulan Selama Tahun 2014……... 40
TABEL 4.2 Laporan Laba Rugi PT..…………………………………...... 41
TABEL 4.3 Neraca PT. X..………………………………………………. 42
TABEL 4.4 Daftar Penyusutan Aset PT. X……………………………… 43
TABEL 4.5 Daftar Kredit Pajak Dalam Negeri Bulan Jan-Mei 2014…… 44
TABEL 4.6 Daftar Kredit Pajak Dalam Negeri Bulan Juni-Juli 2014….. 45
TABEL 4.7 Daftar Kredit Pajak Dalam Negeri Bulan Agst-Sept 2014… 46
TABEL 4.8 Daftar Kredit Pajak Dalam Negeri Bulan Okt-Nov 2014…. 47
TABEL 4.9 Daftar Kredit Pajak Dalam Negeri Bulan Nov-Des 2014…. 48
TABEL 4.10 Daftar Kredit Pajak Dalam Negeri Bulan Desember 2014… 49
TABEL 4.11 Rekonsiliasi Fiskal Laporan Laba Rugi………………….... 50
TABEL 4.12 Penghitungan PPh Final 1%................................................ 52

xii
DAFTAR GAMBAR
GAMBAR 1 Mekanisme Penghitungan PPh Berdasarkan PP 46 Tahun
2013……...…………………………………………... 32
GAMBAR 2 Kerangka Berpikir…………………………………… 34
GAMBAR 3 Struktur Organisasi PT. X…………………………… 42

1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Pada suatu negara terdapat suatu sistem dimana setiap warga negara
berhak dikenakan pajak atas setiap penghasilan yang mereka terima. Dimana
pajak tersebut merupakan sumber utama penerimaan suatu negara, yang
secara keseluruhan belanja negara dalam APBN berasal dari pajak. Dan
tidak ada bedanya dengan Indonesia, pajak merupakan tiang yang kokoh
untuk selalu menegakkan keberlangsungan ekonomi negara ini. Penerimaan
pajak di Indonesia pada tahun 2013 mencapai 77,9% dari total penerimaan
negara pada APBN 2013.
Pemerintah selalu berupaya meningkatkan penerimaan pajak dengan
berbagai kebijakan. Termasuk dengan cara melakukan perubahan peraturan-
peraturan perpajakan agar meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam
melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dalam perpajakan yang bersifat
dinamis mengikuti perkembangan ekonomi dan sosial sebuah negara, perlu
dilakukan perbaikan dalam sistemik dan operasional. Dengan perbaikan
dalam dua aspek tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan potensi-potensi
yang ada secara optimal dan tidak melupakan asas keadilan sosial.
Salah satu upaya pemerintah yang menimbulkan pro kontra dalam hal
keadilan adalah pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.
Kebijakan mewajibkan para pelaku UMKM membayar pajak dengan tarif

2
1% dari omzet usaha yang dijalankannya. Gambaran dari reaksi masyarakat
adalah kepatuhan pajak. Menurut Jackson dan Millirion dalam Andarini,
2010, salah satu variabel non ekonomi kunci dari perilaku kepatuhan pajak
adalah dimensi keadilan pajak. Kepatuhan pajak sangat penting karena saat
mereka menganggap sistem pajak tidak adil, maka mereka cenderung
melakukan penghindaran pajak (tax evasion). Kebijakan pemerintah dalam
hal ini untuk pengusaha yang memiliki peredaran bruto dibawah Rp
4.800.000.000,- memang terlihat sangat memudahkan, akan tetapi ada
beberapa pihak yang merasa tidak adil atas penerapan kebijakan ini
dikarenakan oleh profit margin yang berbeda-beda dari setiap UMKM. Bagi
pengusaha yang omzetnya besar dan profit margin-nya pun besar tentu akan
senang dengan dikenakan tarif 1% saja, akan tetapi berbeda dengan
pengusaha yang profit margin-nya kecil walaupun omzetnya besar, mereka
akan merasa terbebani dengan tarif yang hanya sebesar 1% saja
(Syahdan:2013).
Peraturan Pemerintah ini diberlakukan karena bertujuan memberikan
kemudahan kepada wajib pajak yang menerima ataupun memperoleh
penghasilan dari usaha yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam
melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan yang
terutang. Sehingga tidak ada lagi alasan pengusaha UMKM untuk tidak
membayar kewajiban pajaknya. Pengenaan Pajak yang bersifat final ini,
didasarkan pada kesederhanaan dalam pemungutan pajak, pengurangan
beban administrasi bagi wajib pajak.

3
Sektor UMKM merupakan sebuah potensi yang harus dikembangkan
karena sektor ini terbukti memberikan kontribusi 58,92% terhadap Produk
Domestik Bruto (PDB). Staff ahli mentri koperasi dan UKM bidang
penerapan nilai dasar koperasi menyatakan jumlah UMKM di Indonesia kini
mencapai 57,9 juta pelaku. (Merdeka.com:2014)
Sebelum PP no. 46 diberlakukan, banyak dari pengusaha menggunakan
metode norma perhitungan penghasilan neto, ataupun metode pembukuan.
Dimana metode tersebut memiliki mekanisme perhitungan yang berbeda-
beda, dan juga besar pajak penghasilan terutang yang berbeda dikarenakan
dasar pengenaan pajak yang berbeda-beda. Seperti PT.X yang bergerak
dalam bidang jasa perbaikan elektro motor yang melakukan pembukuan
dalam hal manajemen keuangannya, walaupun masih belum menggunakan
sistem yang memadai dalam menyusun pembukuannya, PT. X tetap
melakukan pembukuan dengan teratur per bulannya. Begitupun dengan
melakukan kewajiban perpajakannya, walaupun PT. X masih tergolong
perusahaan kecil. Selama melaksanakan kewajiban perpajakannya, PT. X
menggunakan tarif pasal 31 E yang diatur dalam UU No. 36 tahun 2008 bagi
wajib pajak badan yang melakukan pembukuan. Akan tetapi dalam hal ini
perusahaan masih melibatkan konsultan pajak dikarenakan harus
mengkoreksi laporan keuangan yang telah disusunnya dan menentukan
besarnya pajak penghasilan terutang.
Oleh karena itu, dari masalah yang telah penulis sajikan, penulis akan
memperhitungkan besarnya pajak yang dibayarkan menggunakan

4
perbandingan dua kebijakan pemerintah tersebut, yaitu metode pembukuan
dengan tarif 1% PP No. 46 tahun 2013 pada pengusaha UMKM.
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik
melakukan penelitian dengan judul “Perbandingan Metode Pembukuan
Dengan PP No. 46 Tahun 2013 Dalam Rangka Menetapkan Besarnya
Pajak Penghasilan Terutang (Studi Kasus Pada PT. X). ”
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah di deskripsikan sebelumnya,
penulis merumuskan masalah sebagai berikut:
1. Seberapa besar pajak penghasilan terutang yang dibayarkan PT. X
dengan menggunakan metode pembukuan ?
2. Seberapa besar pajak penghasilan terutang yang dibayarkan PT. X
dengan menggunakan PP No. 46 tahun 2013?
3. Apakah dengan menggunakan PP No. 46 tahun 2013, pajak penghasilan
terutang yang dibayarkan PT. X lebih kecil dibandingkan dengan
menggunakan metode pembukuan?
1.3 Batasan Masalah
Dikarenakan adanya hal yang tidak dapat dipublish pada umum, maka
penulis berjanji pada pihak perusahaan untuk tidak mencantumkan nama
perusahaan pada penulisan ini.

5
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian
1.4.1 Tujuan Penelitian
1. Untuk menganalisis besarnya pajak penghasilan terutang yang
dibayarkan PT. X dengan menggunakan metode pembukuan.
2. Untuk menganalisis besarnya pajak penghasilan terutang yang
dibayarkan PT. X dengan menggunakan PP No. 46 tahun 2013.
3. Untuk menganalisis dengan menggunakan PP No. 46 tahun 2013, pajak
penghasilan terutang yang dibayarkan PT. X lebih kecil dibandingkan
dengan menggunakan metode pembukuan.
1.4.2 Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:
1. Manfaat Akademik
a. Sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang
berkorelasi dengan penelitian ini.
b. Sebagai materi pembelajaran bagi studi kasus perpajakan.
2. Manfaat Praktis
a. Sebagai bahan referensi bagi pihak yang berkepentingan, untuk
menindak lanjuti masalah penerapan PP No. 46 tahun 2013
tentang pajak penghasilan bagi pengusaha yang memiliki
peredaran bruto tertentu.
b. Sebagai bahan motivasi untuk berbagai pihak agar lebih
memperbaiki sistem dalam perpajakan.

6
BAB II
LANDASAN TEORI
2.1 Tinjauan Perpajakan
2.1.1 Pengertian Perpajakan
Definisi perpajakan banyak dikemukakan oleh beberapa ahli perpajakan,
menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (2013:4), Pajak didefinisikan sebagai:
Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau
badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Menurut Adriani yang dikutip oleh Harjo (2012:4), pajak didefinisikan
sebagai:
Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang
oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak
mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang
gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung
dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.
Sedangkan pajak menurut Smeets yang dikutip oleh Waluyo (2010:3):
Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-
norma umum dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontra prestasi yang
dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai
pengeluaran pemerintahan.
Soeparman Soemahamidjaja dalam disertasinya yang dikutip oleh Harjo
(2012:4) mengemukakan bahwa:
Pajak adalah iuran wajib, berapa uang atau barang, yang dipungut oleh
penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutupi biaya produksi
barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

7
Dari beberapa definisi pajak yang dikemukakan oleh beberapa ahli
perpajakan diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib yang
terutang oleh wajib pajak orang pribadi ataupun badan yang tidak dapat
dirasakan langsung manfaatnya oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dan
pajak dalam sebuah negara digunakan dalam pengeluaran-pengeluaran
pemerintah untuk mencapai kesejahteraan masyarakatnya.
2.1.2 Ciri-Ciri Pajak
Berdasarkan Resmi (2014:2), ciri-ciri yang melekat pada pajak adalah:
1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta
aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi
individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah
daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila
dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai
public investment.
2.1.3 Fungsi Pajak
Fungsi pajak adalah kegunaan pokok dan manfaat pokok dari pajak itu
sendiri. Seperti yang dikutip oleh Harjo (2012:7), pada umumnya terdapat
dua macam fungsi pajak, yaitu:

8
1. Fungsi Budgetair (Fungsi Anggaran)
Fungsi anggaran disebut sebagai fungsi untuk memasukkan uang
sebanyak-banyaknya dalam kas negara, berdasarkan fungsi ini pemerintah
sebagai pihak yang membutuhkan dana untuk membiayai kepentingannya
memungut pajak dari pendududuknya melalui berbagai jenis pajak yang
diterapkan atas berbagai sendi kehidupan masyarakat sesuai dengan
undang-undang perpajakan yang berlaku.
2. Fungsi Regulerend (Fungsi Mengatur)
Fungsi ini adalah fungsi tambahan, yaitu fungsi dimana pajak
dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu.
Disebut fungsi tambahan karena fungsi ini bertindak sebagai pelengkap
dari fungsi utama pajak yakni fungsi budgetair. Dengan adanya fungsi ini
diharapkan pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan
pemerintahan suatu negara.
Sedangkan menurut Aristanti Widyaningsih yang dikutip oleh Harjo
(2012:9), terdapat lima fungsi pajak, yaitu:
1. Fungsi Penerimaan (Budgeter)
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi
pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Dalam APBN, pajak
merupakan sumber penerimaan dalam negeri.
2. Fungsi Mengatur (Regulator)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan
kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Misalnya PPnBM untuk barang-

9
barang mewah, hal ini dterapkan pemerintah dalam upaya mengatur agar
tingkat konsumsi barang-barang mewah dapat dikendalikan.
3. Fungsi stabilitas
Fungsi ini berhubungan dengan kebijakan untuk menjaga stabilitas harga
(melalui dana yang diperoleh dari pajak) sehingga laju inflasi dapat
dikendalikan.
4. Fungsi Redistribusi
Dalam fungsi redistribusi, lebih ditekankan unsur pemerataan dan
keadilan dalam mayarakat. Fungsi ini terlihat dari adanya lapisan tarif
dalam pengenaan pajak.
5. Fungsi Demokrasi
Pajak dalam fungsi demokrasi merupakan wujud sistem gotong royong.
Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada
masyarakat pembayar pajak.
2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak
1. Official Assessment System
Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan
untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya
sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
2. Self Assessment System
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam
menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

10
3. With Holding System
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga
yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib
pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang
berlaku.
2.1.5 Asas-Asas Pemungutan Pajak
Dalam pelaksanaannya, perpajakan tidaklah sesederhana menghimpun
dana masyarakat untuk dialokasikan ke kas negara. Pengenaan pajak yang
dipungut berdasarkan harta, kekayaan, dan juga penghasilan seseorang atau
badan yang didasari oleh undang-undang perpajakan. Agar dalam
pelaksanaannya tidak menimbulkan pro dan kontra maka dilakukan berbagai
pertimbangan atas penyusunan undang-undang perpajakan dengan
memperhatikan beberapa asas pemungutan pajak.
Asas pemungutan pajak yang dikemukakan beberapa ahli perpajakan
yang dikutip oleh Harjo (2012:21) menyatakan, teori asas pemungutan pajak
yang sangat terkenal dan dianut hingga saat ini salah satunya adalah teori
“Four common in taxation” atau “The four maxims” yang dikemukakan oleh
Adam Smith dalam bukunya “An inquiry in to the nature and cause of the
wealth of Nations”, yaitu:

11
1. Asas Equality (Asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas
keadilan)
Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan
kemampuan dan penghasilan wajib pajak (ability to payment), negara
tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.
2. Asas Certainty (Asas kepastian hukum)
Pajak dipungut secara pasti tanpa kesewenang-wenangan dalam arti
dalam melakukan pemungutan pajak harus dilakukan berdasarkan
undang-undang. Pajak bukanlah suatu asumsi namun pajak adalah suatu
kepastian.
3. Asas Convinience of Payment (Asas pemungutan pajak tepat waktu)
Asas ini disebut asas kesenangan, dimana pemungutan pajak harus
dilakukan pada saat yang tepat dan pada saat yang tidak menyulitkan
bagi wajib pajak.
4. Asas Economy (Asas ekonomis)
Asas ini mengamanatkan bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan
kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin,
demikian pula beban yang ditanggung wajib pajak. Jangan sampai terjadi
biaya pemungutan pajak yang timbul nilainya lebih besar daripada hasil
pemungutan pajaknya.
Menurut Adam Smith yang dikutip oleh Harjo (2012:22), asas keadilan
dalam pemungutan beban pajak pertama-tama hendaknya dibebankan kepada
masyarakat berdasarkan manfaat yang dinikmati oleh anggota masyarakat

12
yang bersangkutan. Apabila manfaat yang dinikmati tersebut tidak dapat
dipakai untuk membagi beban pajak yang diperlukan, maka anggota
masyarakat harus dikenakan pajak sebanding dengan kemampuan membayar
masing-masing, yaitu sebanding dengan penghasilan yang diperolehnya
berkat perlindungan pemerintah.
Sedangkan menurut Adolf Wagner, pakar perpajakan,yang dikutip oleh
Harjo (2012:22) menyatakan bahwa asas pemungutan pajak terdiri dari:
1. Asas Politik Finansial
Pajak yang dipungut oleh negara jumlahnya harus memadai sehingga
dapat membiayai atau mendorong semua kegiatan negara, sehingga
penyelenggaraan perpajakan harus teliti dan akurat menentukannya.
2. Asas Ekonomi
Penentuan objek pajak harus tepat, misalnya objek pajak atas barang-
barang mewah.
3. Asas Keadilan
Pungutan pajak harus berlaku secara umum tanpa adanya diskriminasi
diantara satu wajib pajak yang lain, dalam kondisi yang sama
diperlakukan pungutan pajak yang sama pula.
4. Asas Administrasi
Asas ini menyangkut tentang masalah kepastian perpajakan (kapan,
dimana harus membayar pajak), keluwesan penagihan (bagaimana cara
membayarnya) dan berapa biaya pajak yang harus dikeluarkan.

13
5. Asas Yuridis
Asas ini mengharuskan setiap pemungutan pajak oleh pemerintah harus
berdasarkan undang-undang.
2.1.6 Jenis-Jenis Pajak
Menurut Resmi (2014:7) tedapat berbagai jenis pajak yang dapat
dikelompokkan menjadi tiga yaitu pengelompokan menurut golongan,
menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.
1. Menurut Golongan
Pajak dikelompokkan menjadi dua:
a. Pajak Langsung
Pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan
tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak
lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan.
b. Pajak Tidak Langsung
Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada
orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat
suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan
terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.
2. Menurut Sifat
Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
a. Pajak Subjektif
Pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak
atau pengenaan pajak yang memerhatikan subjeknya.

14
b. Pajak Objektif
Pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda,
keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya
kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi
subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal.
3. Menurut Lembaga Pemungut
a. Pajak Negara (Pajak Pusat)
Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk
membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
b. Pajak Daerah
Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I
(pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.
2.2 Tinjauan Pajak Penghasilan
2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan
Pajak penghasilan adalah pajak yang dipotong terhadap subjek pajak atas
penghasilan yang diterima dengan nama dan dalam bentuk apapun dalam satu
tahun pajak berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku.
2.2.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan
Dasar hukum pelaksanaan kegiatan pemotongan pajak penghasilan diatur
oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2008 beserta peraturan turunannya tentang Pajak Penghasilan yakni

15
Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri Keuangan,
Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak, Keputusan
Direktur Jenderal Pajak serta Surat Edaran Direktur Jendral Pajak.
Dilakukannya penyempurnaan dan perubahan undang-undang Pajak
Penghasilan mempunyai tujuan antara lain:
1. Untuk lebih meningkatkan keadilan dalam pengenaan pajak
2. Untuk lebih memberikan kemudahan kepada wajib pajak
3. Untuk lebih memberikan kesederhanaan administrasi perpajakan
4. Untuk lebih memberikan kepastian hukum, konsistensi dan transparasi
5. Untuk lebih menunjang kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan
daya saing dalam menarik investasi langsung di Indonesia baik penanaman
modal asing maupun penanaman modal dalam negeri dalam berbagai
bidang usaha serta dalam daerah tertentu yang mendapat prioritas.
2.2.3 Subjek Pajak Penghasilan
Menurut Harjo (2012:74), subjek pajak adalah segala sesuatu yang dituju
oleh undang-undang perpajakan untuk dikenakan pajak, sehingga subjek pajak
penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai penghasilan untuk
dijadikan sasaran pengenaan pajak. Penghasilan yang akan dikenakan pajak
adalah penghasilan dalam bentuk dan nama apapun yang memenuhi syarat
objektif maupun syarat subjektif untuk dipotong pajak.
Pengertian wajib pajak menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2007 adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban

16
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan.
Berdasarkan pasal 2 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008, subjek pajak
dikelompokkan sebagai berikut:
1. Subjek Pajak Orang Pribadi
Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di
Indonesia ataupun di luar Indonesia.
2. Subjek Pajak Warisan yang Belum Terbagi
Dalam hal ini ahli waris sebagai subjek pajak pengganti yang berhak.
Dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari
warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.
3. Subjek Pajak Badan
Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya,
Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama
dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial
politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya
termasuk kontrak investasi politi, atau organisasi lainnya, lembaga, dan
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha
tetap.

17
4. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT)
Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang
pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang
berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas
bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di
Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia,
yang dapat berupa:
Tempat kedudukan manajemen;
a. Cabang perusahaan;
b. Kantor perwakilan;
c. Gedung kantor;
d. Pabrik;
e. Bengkel;
f. Gudang;
g. Ruang untuk promosi dan penjualan;
h. Pertambangan dan penggalian sumber alam;
i. Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
j. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
k. Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
l. Pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain,
sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu dua belas
bulam;

18
m. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya
tidak bebas;
n. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan
tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi
asuransi atau menanggung risiko di Indonesia;
o. Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimilki,
disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk
menjalankan kegiatan usaha melalui internet.
Subjek pajak penghasilan juga dikelompokkan dalam subjek pajak dalam
negeri dan subjek pajak luar negeri. Pengelompokkan tersebut diatur dalam
pasal 2 ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2008.
Subjek pajak dalam negeri, adalah:
1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang
berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas
bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di
Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
2. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit
tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
a. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
b. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

19
c. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah; dan pembukuannya diperiksa oleh aparat
pengawasan fungsional negara;
3. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang
berhak.
Subjek pajak luar negeri, adalah:
1. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi
yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu
dua belas bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat
kedudukan di Indonessia, yang menjalankan usaha atau melakukan
kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia;
2. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi
yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu
dua belas bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat
kedududkan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh
penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau
melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
2.2.4 Bukan Subjek Pajak Penghasilan
Menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak
Penghasilan, yang tidak termasuk Subjek pajak penghasilan adalah:
1. Kantor perwakilan negara asing;
2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatic dan konsulat atau pejabat-pejabat
lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka

20
yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan
syarat bukan Warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima
atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut
serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
3. Organisasi-organisasi internasional dengan syarat:
a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut, dan
b. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh
penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada
pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana pada
huruf c, dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan tidak
menjalankan usaha, kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh
penghasilan dari Indonesia. Organisasi internasional yang tidak termasuk
Subjek pajak sebagaimana dimaksud huruf c ditetapkan dengan Keputusan
Menteri Keuangan.
5. Organisasi-organisasi internasional yang berbentuk kerja sama teknik dan/
atau kebudayaan dengan syarat kerja sama teknik tersebut memberi
manfaat pada negara/pemerintah Indonesia dan tidak menjalankan
uaha/kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.
6. Dalam hal terdapat ketentuan perpajakan yang diatur dalam perjanjian
internasional yang berbeda dengan ketentuan perpajakan yang diatur
dalam UU PPh, perlakuan perpajakannya didasarkan pada ketentuan dalam
perjanjian tersebut sampai dengan berakhirnya perjanjian dimaksud,

21
dengan syarat perjanjian tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang
Perjanjian Internasional.
2.2.5 Objek Pajak Penghasilan
Penentuan objek pajak penghasilan diatur dalam Undang-Undang Nomor
36 Tahun 2008, yakni yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu
setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib
pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat
dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang
bersangkutan, dengan dan dalam bentuk apa pun.
Jenis penghasilan yang termasuk objek pajak adalah:
1. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
3. Laba usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta (capital gain).
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai
biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan
pengembalian utang.
7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun.
8. Royalti
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.

22
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala, misalnya tunjangan
seumur hidup yang dibayar secara berulang-ulang dalam jangka waktu
tertentu.
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah
tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
Penentuan objek pajak penghasilan Bentuk Usaha Tetap (BUT) diatur
dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 5, yakni yang menjadi
Objek pajak penghasilan Bentuk Usaha Tetap adalah:
1. Penghasilan dari usaha atau kegiatan Bentuk Usaha Tetap tersebut dan dari
harta yang dimiliki atau dikuasai.
2. Penghassilan kantor pusatnya dari usaha atau kegiatan, penjualan barang,
atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau
yang dilakukan oleh Bentuk Usaha Tetap di Indonesia karena pada
hakekatnya ussaha atau kegiatan tersebut termasuk dalam ruang lingkup
usaha atau kegiatan dapat dilakukan oleh Bentuk Usaha Tetap
(penghitungan berdasarkan force of attraction).
3. Penghasilan berupa dividen, bunga termasuk premium, diskonto dan
imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, royalti, sewa
(imbalan lainnya sehubungan dengan penggunaan harta), imbalan
sehubungan dengan jasa, pekerjaan (kegiatan), hadiah/penghargaan,
pensiunan/pembayaran berkala lainnya yang diterima oleh Kantor Pusat
(wajib pajak luar negeri) dari Indonesia, sepanjang hubungan efektif antara

23
Bentuk Usaha Tetapnya dengan harta atau kegiatan yang memberikan
penghasilan tersebut.
2.2.6 Bukan Objek Pajak Penghasilan
Terdapat beberapa penghasilan tertentu yang diterima oleh wajib pajak
yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan (bukan termasuk objek pajak)
seperti yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4
ayat (3) yaitu:
1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh Badan Amil
Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh
Pemerintah dan yang diterima oleh yang berhak serta harta hibahan yang
diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat,
dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau
pengusaha kecil termasuk Koperasi yang ditetapkan oleh Menteri
Keuangan; sepanjang tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan
atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
2. Warisan.
3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti
saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam
bentuk natura atau kenikmatan dari wajib pajak atau Pemerintah, kecuali
yang diberikan oleh bukan wajib pajak, wajib pajak yang dikenakan pajak
secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma penghitungan

24
khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 Undang-
Undang Pajak Penghasilan.
5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan
dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi
dwiguna dan asuransi beasiswa.
6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas
sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara
atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha
yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan beberapa
syarat tertentu.
7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah
disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja
maupun pegawai.
8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun salam bidang-
bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan
komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan,
perkumpulan, firma dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan
kontrak investasi kolektif.
10. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura
berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan
menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan
pasangan usaha tersebut:

25
a. Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah atau yang
menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan
atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
b. Sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia.
11. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur
lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
12. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang
bergerak dalam bidang pendidikan dan atau penelitian dan pengembangan,
yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan
kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan atau
penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat)
tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur
13. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial kepada wajib pajak tertentu, yang ketentuannya diatur
2.2.7 Tarif Pajak
Berdasarkan penelitian oleh Robert Galon Maschene dan Joel Rumanyika
yang berjudul “Business Constraints and Potential Growth of Small and
Medium Enterprises in Tanzania” menyebutkan bahwa UKM di Tanzania
terhambat pertumbuhannya dikarenakan tingginya tarif pajak disana, dan
mempengaruhi sebesar 26,7% . Untuk itulah tarif pajak perlu ditentukan untuk

26
pengenaan pajak, tentu saja dengan melalui pertimbangan asas-asas
pemungutan pajak.
Tarif pajak merupakan persentase tertentu yang digunakan untuk
menghitung besarnya PPh. Tarif PPh yang berlaku di Indonesia menurut
Waluyo (2010: 113) dikelompokkan menjadi tiga, yaitu tarif umum, tarif
khusus, dan tarif sesuai undang-undang.
1. Tarif umum
Tarif pajak ini mengikuti tarif pajak yang ditunjukkan dalam pasal 17
(Lapisan tarif) Undang-Undang Pajak Penghasilan dalam UU No. 7 tahun
1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir adalah dalam UU
No. 36 Tahun 2008. Tarif PPh untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri
(pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh), yaitu:
Tabel 2.1
Tarif PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Pasal 17
Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,- 5%
Diatas Rp 50.000.000,- sampai dengan
Rp 250.000.000,-
15%
Diatas Rp 250.000.000,- sampai dengan
Rp 500.000.000,-
25%
Diatas Rp 500.000.000,- 30%

27
2. Tarif khusus
Tarif pajak ini mengikuti tarif pajak yang ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah biasanya ditujukan pada penghasilan tertentu sebagai contoh
bunga deposito yang diikuti pula dengan pengenaannya yang bersifat final.
Dasar pengenaannya juga disebutkan sebagai contoh penghasilan bruto.
Tentu dalam hal ini tidak perlu mempertimbangkan unsur PTKP.
3. Tarif Sesuai Undang-Undang
Tarif ini sebelumnya untuk menjelaskan bahwa selain tarif sesuai pasal 17
UU PPh terdapat pula yang disebutkan dalam pasal 23 UU PPh ditetapkan
dengan tarif 15% demikian halnya juga tarif pasal 26 UU PPh ditetapkan
dengan tarif 20%.
2.3 Tinjauan UMKM
2.3.1 Pengertian UMKM
Definisi UMKM menurut Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah:
1. Usaha Mikro
Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan
yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam undang-
undang ini.
2. Usaha Kecil
Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh
perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau
bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian

28
baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha
besar yang memenuhi kriteria. Usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam
undang-undang ini.
3. Usaha Menengah
Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang
perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan
atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik
langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar
dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana
diatur dalam undang-undang ini.
2.3.2 Karakteristik UMKM
Tabel 2.2
Karakteristik UMKM Berdasarkan Aset dan Omzet
No. Uraian Aset Omzet
1. Usaha Mikro Maks. 50 Juta Maks. 300 juta
2. Usaha Kecil >50 juta – 500 juta >300 juta – 2,5
miliar
3. Usaha Menengah >500 juta – 10
miliar
>2,5 miliar – 50
miliar
2.4 Tinjauan Pajak Penghasilan Final 1%
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 yang mulai diberlakukan
bulan Juli 2013 mengatur tentang Pajak Penghasilan bagi penghasilan pengusaha
yang memiliki peredaran bruto tertentu. Maksud dari Peraturan Pemerintah (PP)

29
Nomor 46 Tahun 2013 terkandung tiga tujuan yaitu kemudahan dan
penyederhanaan aturan perpajakan, mengedukasi masyarakat untuk tertib
administrasi dan transparasi, serta memberikan kesempatan masyarakat untuk
berkontribusi dalam penyelenggaraan negara. Yang didasarkan oleh Pasal 17
ayat (7) UU PPh dan Pasal 4 ayat (2) huruf e Undang-Undang (UU) No 36
Tahun 2008 tentang pajak penghasilan (PPh) Pasal 17 ayat (7). Dengan
Peraturan Pemerintah tersebut dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas
penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sepanjang tidak
melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penjelasan
Pasal 17 ayat (7) UU PPh.
Inti dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yaitu pengenaan PPh
dengan tarif 1% dari penghasilan bruto (omzet) setiap bulan dari penghasilan
atas usaha yang dimiliki oleh wajib pajak yang peredaran brutonya tidak
melebihi Rp 4.800.000.000,- dalam satu Tahun Pajak.
2.4.1 Subjek Pajak Penghasilan Final 1%
Subjek pajak dari PP No. 46 Tahun 2013 yang dikenakan tarif pajak
sebesar 1% adalah sebagai berikut:
1. Wajib pajak orang pribadi dan badan kecuali Bentuk Usaha Tetap (BUT)..
2. Wajib pajak pada huruf (a) menerima penghasilan dari usaha tidak
termasuk penghasilan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan
peredaran bruto atau penghasilan bruto (omzet) tidak melebihi Rp
4.800.000.000,- untuk semua cabang dalam satu Tahun Pajak.

30
Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, meliputi hal-hal berikut:
a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas seperti pengacara, akuntan,
arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.
b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang
sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model,
peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari.
c. Olahragawan.
d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator.
e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah.
f. Agen iklan.
g. Pengawas atau pengelola proyek.
h. Perantara.
i. Petugas penjaja barang dagangan.
j. Agen asuransi.
k. Distributor perusahaan pemasaran berjenjang (multi level marketing) atau
penjualan langsung (direct selling) dan kegiatan sejenis lainnya.
2.4.2 Bukan Subjek Pajak Penghasilan Final 1%
Bukan Subjek pajak dari PP No. 46 Tahun 2013 yang dikenakan tarif
pajak sebesar 1% adalah sebagai berikut:
1. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan
dan/atau jasa yang dalam usahanya:
a. Menggunakan sarana aau prasarana yang dapat dibongkar pasang,
baik yang menetap maupun tidak menetap;

31
b. Menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum
yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.
2. Wajib pajak badan yang:
a. Belum beroperasi secara komersial;
b. Dalam jangka waktu satu tahun setelah beroperasi secara komersial
memperoleh peredaran bruto melebihi Rp 4.800.000.000,-
2.4.3 Objek Pajak Penghasilan Final 1%
Subjek pajak dari PP No. 46 Tahun 2013 adalah penghasilan dari usaha
yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto (omzet) yang
tidak melebihi Rp 4.800.000.000,- dalam satu Tahun Pajak. Peredaran bruto
(omzet) merupakan jumlah peredaran bruto (omzet) semua gerai/counter/outlet
atau sejenisnya baik pusat maupun cabangnya. Pajak yang terutang dan harus
dibayar adalah 1% dari jumlah peredaran bruto (omzet).
2.4.4 Bukan Objek Pajak Penghasilan Final 1%
Bukan Objek pajak dari PP No. 46 Tahun 2013 yang dikenakan tarif pajak
sebesar 1% adalah sebagai berikut:
1. Penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, seperti yang
ada dalam penjelasan pasal 2 ayat (2) PP No. 46 Tahun 2013.
2. Penghasilan dari usaha dagang dan jasa yang dikenai PPh Final pasal 4
ayat (2), seperti misalnya sewa kamar kos, sewa rumah, jasa konstruksi
(perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan), PPh usaha migas, dan lain
sebagainya yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah.

32
2.4.5 Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan 1%
Berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 bahwa tarif pajak penghasilan ini
bersifat final dan dikenakan tarif sebesar 1% yang dikalikan dengan
penghasilan bruto (omzet) sebulan atas usaha wajib pajak yang omzetnya
kurang dari Rp 4.800.000.000,- setahun dalam satu Tahun Pajak. Berikut
mekanisme penghitungan pajak penghasilan berdasarkan PP 46 Tahun 2013
yaitu:
Gambar 1. Mekanisme Penghitungan PPh Berdasarkan PP 46 Tahun 2013
Seperti yang dikutip oleh Resmi (2014:145), dasar pengenaan pajak yang
digunakan untuk menghitung PPh bersifat final 1% adalah:
1. Dasar pengenaan pajak adalah peredaran bruto dari usaha dalam satu tahun
pajak terakhir sebelum tahun pajak yang bersangkutan.
2. Dalam hal peredaran bruto kumulatif wajib pajak pada suatu bulan telah
melebihi jumlah Rp 4.800.000.000,- dalam suatu tahun pajak, wajib pajak
tetap dikenai PPh bersifat final 1% sampai dengan akhir tahun pajak yang
bersangkutan.
3. Dalam hal peredaran bruto wajib pajak telah melebihi jumlah Rp
4.800.000.000,- pada suatu tahun pajak, atas penghasilan yang diterima
atau diperoleh wajib pajak pada tahun pajak berikutnya dikenai tarif PPh
berdasar ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan.
PPh terutang sebulan = tarif x dasar pengenaan pajak sebulan
= 1% x peredaran bruto (omzet) per bulan

33
2.5 Tinjauan Pembukuan
Pembukuan merupakan hal yang wajib dilakukan oleh lembaga, perusahaan,
atau pengusaha skala kecil dan menengah dalam mengatur keuangannya, seperti
yang dikutip oleh Waluyo (2008:4) bahwa pasal 13 Undang-Undang Pajak
Perseroan Tahun 1995 menyatakan bahwa pihak pengurus perseroan,
perhimpunan, maskapai, lembaga, dan badan yang menjalankan perusahaan
yang labanya dikenakan pajak harus menyelenggarakan pembukuan di Indonesia
dengan cara sedemikian rupa, sehingga dari pembukuan tersebut dapat diketahui
laba yang dikenakan pajak. Demikian halnya dalam UU No. 28 tahun 2007
tentang Ketentuan Unum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagai
penyempurnaan perundang-undangan perpajakan sebelumnya, kewajiban
memang melekat pada setiap wajib pajak, tetapi undang-undang pajak juga
memberikan pembatasan bagi wajib pajak orang pribadi sebagai bentuk
toleransi.
Pengertian pembukuan sendiri sesuai dengan pasal 1 angka 29 Undang-
Undang KUP menyatakan bahwa pembukuan adalah suatu proses pencatatan
yang dilakukan secara teratur umtuk mengumpulkan data dan informasi
keuangan yang meliputi asset, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta
jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan
menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode
tahun pajak tersebut.
Berdasarkan Direktorat Jenderal Pajak (2013:68), yang wajib
menyelenggarakan pembukuan adalah:

34
1. Wajib pajak badan
2. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan
bebas, kecuali wajib pajak orang pribadi yang peredaran brutonya dalam
satu tahun kurang dari Rp 4.800.000.000,- (Empat Miliar Delapan Ratus
Juta Rupiah).
Sedangkan Tujuan Penyelenggaraan Pembukuan/Pencatatan adalah untuk
mempermudah dalam pengisian SPT:
1. Menentukan Penghasilan Kena Pajak.
2. Perhitungan PPn dan PPnBM.
3. Mengetahui posisi keuangan dan hasil kegiatan usaha /pekerjaan bebas.
2.6 Kerangka Berpikir
Gambar 2.
Wajib pajak orang pribadi maupun badan yang melakukan usaha dagang
atau jasa diwajibkan melakukan pencatatan ataupun pembukuan. Dimana wajib
pajak yang melakukan usaha sedangkan omzetnya masih kurang dari Rp
4.800.000.000,- dapat menggunakan beberapa metode yang diatur oleh undang-
undang perpajakan. Bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan pembukuan,
menggunakan tarif pasal 17 ayat 1a UU PPh. Sedangkan wajib pajak Badan
yang melakukan pembukuan, tarif yang digunakan adalah pasal 31E UU PPh,
Penghitungan Metode
Pembukuan
Penghitungan PP No. 46
Tahun 2013
Besarnya Pajak
Penghasilan
Terutang

35
mekasinme penghitungan menggunakan metode tersebut masih terbilang rumit,
dimana wajib pajak wajib menyusun Laporan Keuangan yang sebagian besar
harus dilakukan oleh para ahli akuntansi, dibandingkan dengan tarif final 1% PP
No. 46 tahun 2013 yang hanya mengkalikan peredaran bruto sebulan dengan
tarif 1%.
Dengan itu, penulis akan membandingkan besarnya pajak penghasilan
terutang yang dihitung menggunakan metode pembukuan dengan menggunakan
tarif PPh final 1% PP No. 46 Tahun 2013 pada PT. X.

36
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Lokasi Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang terdapat diatas mengenai perbandingan
besarnya pajak penghasilan yang terutang menggunakan metode pembukuan
dengan menggunakan perhitungan tarif 1% PP No. 46 Tahun 2013, maka
penulis menentukan akan melakukan penelitian di PT. X yang berlokasi di
Jakarta .
3.2 Jenis Data
Dalam proses pembuatan proposal penelitian, penulis menggunakan jenis
data sebagai berikut :
1. Data Primer
Widjono (2007:248) mendefinisikan bahwa:
Data Primer adalah bukti penulisan yang diperoleh di lapangan yang
dilakukan secara langsung oleh penulisnya. Untuk pembuktian suatu kasus
penulisan ilmiah (laporan), penulis harus mengumpulkan data atau informasi
secara cermat dan tuntas. Jika data tidak lengkap, kesimpulan yang dihasilkan
tidak valid (tidak sah).
Menurut Juliandi (2014:65):
Data Primer adalah data mentah yang diambil oleh peneliti sendiri (bukan
oleh orang lain) dari sumber utama guna kepentingan penelitiannya, dan data
tersebut sebelumnya tidak ada. Contoh data primer, adalah data yang
dikumpulkan melalui instrumen: wawancara/interview, angket/kuisioner,
pengamatan/observasi.
Sanusi (2012:104) mendefinisikan, “Data Primer adalah data yang pertama
kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti”.

37
Data primer yang didapatkan penulis dari sumber objek penelitian yaitu
pada PT. X. Data yang diperoleh dalam melakukan penelitian didapat dari
wawancara pada pemilik atau karyawan pada perusahaan, yang setelah itu
diolah kembali oleh penulis.
2. Data Sekunder
Menurut Widjono (2007:248):
Data Sekunder ialah bukti teoretik yang diperoleh melalui studi pustaka.
Data ini mendasari kajian teoretik yang digunakan sebagai landasan kerangka
berpikir. Berdasarkan kajian teoretik ini dapat disusun hipotesis (kerangka
konsep) yang mendasari keseluruhan karangan. Oleh karena itu, data ini
tergolong penting dalam penulisan ilmiah.
Sedangkan menurut Juliandi (2014:66):
Data Sekunder adalah data yang sudah tersedia yang dikutip oleh peneliti
guna kepentingan penelitiannya. Data aslinya tidak diambil peneliti tetapi oleh
pihak lain. Contoh data sekunder adalah data yang dikumpulkan melalui studi
dokumentasi.
Sanusi (2012: 104) mendefinisikan, “Data Sekunder adalah data yang
sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain”.
Data sekunder yaitu data yang tidak perlu diolah lagi yang didapatkan
penulis dari berbagai sumber yang ada, seperti Laporan Keuangan PT. X yang
merupakan sebuah dokumentasi perusahaan, buku, jurnal penelitian maupun
undang-undang perpajakan, yang dipergunakan dalam penelitian.
3.3 Pengumpulan Data
Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan:

38
1. Wawancara
Wawancara dilakukan kepada pemilik maupun karyawan pada PT. X
sebagai bukti pendukung data penelitian yang akan menggambarkan
perpajakan yang diteliti oleh penulis.
2. Dokumentasi
Dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan dokumen-dokumen atau
bukti yang ada pada PT. X yang mendukung penelitian penulis.
3.4 Analisis Data
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik deskriptif
kualitatif adalah teknik analisis data dengan cara menggambarkan dan
menganalisis berdasarkan teori yang ada dan sesuai dengan kenyataan yang
terjadi di lapangan. Teknik ini digunakan untuk menganalisis perbandingan
antara metode pembukuan dengan menggunakan PP No. 46 tahun 2013 dengan
pedoman undang-undang perpajakan yang berlaku. Analisis data dalam
penelitian ini melalui beberapa langkah, yaitu sebagai berikut:
1. Menyajikan peredaran bruto perusahaan per bulan selama tahun 2014.
2. Menyajikan Laporan Keuangan tahun 2014 yang telah direkonsiliasi.
Dimana terdapat koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif, seperti
yang dikutip Resmi (2014:405) :
a. Perbedaan dimasukkan sebagai koreksi positif apabila:
1) Pendapatan menurut fiskal lebih besar daripada menurut akuntansi
atau suatu penghasilan diakui menurut fiskal tetapi tidak diakui
menurut akuntansi.

39
2) Biaya/pengeluaran menurut fiskal lebih kecil daripada menurut
akuntansi atau suatu biaya/pengeluaran tidak diakui menurut fiskal
tetapi diakui menurut akuntansi
b. Perbedaan dimasukkan sebagai koreksi negatif apabila:
1) Pendapatan menurut fiskal lebih kecil daripada menurut akuntansi
atau suatu penghasilan tidak diakui menurut fiskal (bukan objek
pajak) tetapi diakui menurut akuntansi.
2) Biaya/pengeluaran menurut fiskal lebih besar daripada menurut
akuntansi atau suatu biaya/pengeluaran diakui menurut fiskal tetapi
tidak diakui menurut akuntansi.
3) Suatu pendapatan telah dikenakan pajak penghasilan bersifat final.
3. Menghitung pajak penghasilan terutang menggunakan metode pembukuan.
4. Menghitung pajak penghasilan terutang menggunakan PP No. 46 Tahun
2013.
5. Melakukan perbandingan antara hasil penghitungan pajak penghasilan yang
terutang menggunakan metode pembukuan dengan pajak penghasilan yang
terutang menggunakan PP No. 46 Tahun 2013.

40
BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN
4.1 Deskripsi Objek Penelitian
4.1.1. Sejarah Singkat PT. X
PT. X merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa. Didirikan
oleh pemiliknya pada tahun 1998, dan resmi berbentuk badan pada tahun 2000.
Hingga saat ini PT. X memiliki 20 teknisi di workshop dan lima pegawai di
office. Kantor dan workshop berlokasi di Jakarta, PT. X melayani repairing,
service, rewinding, dan supplier. Terintegrasi dengan mesin-mesin pendukung
yang sangat menunjang dengan misi menjadi perusahaan yang solid dengan
mengutamakan kualitas produk, kuantitas, dan delivery yang tinggi dengan
komitmen maju bersama. Strategi yang diterapkan adalah mengoperasikan
workshop yang terintegrasi dengan efisien dan siap dengan pelayanan service
2×24 jam serta menjamin mutu garansi enam bulan demi kepuasan
pelanggannya.
Layanan repair yang ditawarkan PT. X terdiri dari: Electrical service (AC
Induction Motor High Voltage & Low Voltage, DC Motor & Generator, DC
Generator, VS Motor, Slip – ring Motor, Transformator, dll); Mechanical
service (Compressor, Vibrator, Chiller, Dynamic Balancing, Machining);
Spare part supply (Accessories, Bearing, DC Armathure Commutators, Slip –
ring, Terminal Box, Cooling Fan, Carbon Brush, Brush Holder, dll). PT. X

41
melayani servis dari beberapa bidang perusahaan, antara lain: industri
manufaktur, semen, pertambangan, gedung perhotelan, rumah sakit, dll.
4.1.2. Visi dan Misi PT. X
Visi:
Menjadi perusahaan swasta yang terkemuka di industri jasa, berkembang
secara berkesinambungan, memberikan kesejahteraan kepada karyawan
dan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance)
Misi:
1. Pelatihan dan rekruitmen sumber daya manusia yang tepat, untuk
menghasilkan tenaga kerja yang kompeten, berdedikasi dan
bersemangat tinggi sesuai budaya perusahaan.
2. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengambilan keputusan dan tata
kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).
3. Peningkatan kompetisi di era globalisasi lewat kerjasama dengan
perusahaan kontraktor nasional maupun internasional.
4. Pemberdayaan maksimal dari lima pilar usaha konstruksi: Pemasaran,
Operasional, Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Informasi.

42
4.1.3. Struktur Organisasi PT. X
Gambar 3.
Struktur Organisasi PT. X
Sumber: PT. X
Director
General Manager
Manager
Accounting
Manager Teknik
Administrasi
Kabag.
Mekanik
Kabag.
Elektrik
Teknisi
Mekanik
Teknisi
Elektrik

43
4.2 Penyajian Data
Tabel 4.1
Peredaran Bruto PT. X Per Bulan Selama Tahun 2014
Bulan Peredaran Bruto
Januari Rp 107.005.056,-
Februari Rp 69.660.817,-
Maret Rp 68.940.700,-
April Rp 95.757.332,-
Mei Rp 114.056.982,-
Juni Rp 170.696.216,-
Juli Rp 152.328.056,-
Agustus Rp 105.793.200,-
September Rp 115.267.084,-
Oktober Rp 217.261.399,-
November Rp 114.140.072,-
Desember Rp 158.082.086,-
Jumlah Rp 1.488.989.000,-
Sumber: PT. X

44
Tabel 4.2
PT. X
Laporan Laba Rugi
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2014
(Dalam Rupiah)
Pendapatan Usaha 1.488.989.000
Harga Pokok Penjualan:
Persediaan Awal 16.225.550
Pembelian 747.664.450
Persediaan Akhir (20.340.000)
Jumlah Harga Pokok Penjualan 743.550.000
Laba Bruto 745. 439.000
Biaya Umum Dan Administrasi:
Biaya Upah Kerja 266.400.000
Biaya Listrik 22.100.000
Biaya Telepon Dan Pulsa HP 18.320.000
Biaya Operasional Mobil: Bensin,
Service, Toll Dan Parkir
125.100.000
Biaya Operasional Motor: Bensin,
Service Dan Parkir
41.100.000
Biaya ATK 24.300.000
Biaya Pemeliharaan Bengkel Dan
Gedung
11.000.000
Biaya Peralatan Bengkel 35.000.000
Biaya Administrasi Dan Birokrasi
Internet
22.380.000
Biaya Kebersihan Dan Keamanan
Lingkungan
14.200.000
Biaya Dokumentasi 5.000.000
Biaya Penyusutan 24.210.000
Jumlah Biaya 609.110.000
Laba Neto 136.329.000
PPh Badan 17.041.125
Laba Setelah Pajak 119.287.875
Sumber: PT. X

45
Tabel 4.3
PT. X
Neraca
Per 31 Desember 2014
(Dalam Rupiah)
ASET:
Aset Lancar
Kas dan Setara kas 64.999.360
Piutang Usaha 237.398.000
Persediaan 20.340.000
Jumlah Aset lancar 322.737.360
Aset tetap 383.265.450
Tanah dan Bangunan 250.000.000
Aset Tetap Lainnya 133.265.450
Akumulasi Penyusutan (53.046.363)
Jumlah Aset Tetap 330.219.087
Jumlah Aset 652.956.447
KEWAJIBAN:
Kewajiban Lancar
Hutang Usaha 50.000.000
Hutang Pajak 317.406
Jumlah Kewajiban Lancar 50.317.406
EKUITAS
Modal Disetor 50.000.000
Tambahan Modal Disetor -
Laba Ditahan 433.351.166
Laba Tahun Berjalan 119.287.875
Jumlah Ekuitas 602.639.041
Jumlah Kewajiban 652.956.447
Sumber: PT. X

46
z;)
ti
F
ria
zd1
EitilF
Fi
A.
Lq
.a
Va

47
Tabel 4.5
PT. X
Kredit Pajak Dalam Negeri Bulan Januari-Mei 2014
No
.
Nama Pemotong/Pemungut Pajak
Objek
Pemotongan/Pemungutan Pajak
Penghasilan
yang
Dipotong
(Rp)
Tanggal
PemotonganJenis
Transaksi
Jumlah
(Rp)
1 PT. SKF INDONESIA Jasa Teknik 2,097,000 41,940 20/1/2014
2 PT. ASTRA HONDA MOTOR Jasa Teknik 1,150,000 23,000 28/1/2014
3 PT. ULTRA SAKTI Jasa Teknik 1,200,000 24,000 14/2/2014
4 PT. SKF INDONESIA Jasa Teknik 695,500 13,910 20/2/2014
5
PT. INDOFOOD SUKSES
MAKMUR TBK. Jasa Teknik 5,222,124 104,442 13/3/2014
6
PT. INDOFOOD SUKSES
7
PT. INDOFOOD SUKSES
8 PT. ULTRA SAKTI Jasa Teknik 350,000 7,000 24/3/2014
9
PT. INDOFOOD SUKSES
12
PT. INDOFOOD SUKSES
13
PT. INDOFOOD SUKSES
14
PT. INDOFOOD SUKSES
15
PT. INDOFOOD SUKSES
16
PT. INDOFOOD SUKSES
17
PT. INDOFOOD SUKSES
18
PT. INDOFOOD SUKSES
Sumber: PT. X

48
Tabel 4.6
PT. X
Kredit Pajak Dalam Negeri Bulan Juni-Juli 2014
No.
Nama Pemotong/Pemungut
Pajak
Objek
Penghasilan
yang
Dipotong
(Rp)
Tanggal
PemotonganJenis
Transaksi
Jumlah
(Rp)
21 PT. TANSRI GANI Jasa Teknik 3,015,000 60,300 31/5/2014
22
PT. INDOFOOD SUKSES
23
PT. INDOFOOD SUKSES
24
PT. INDOFOOD SUKSES
25
PT. INDOFOOD SUKSES
26
PT. INDOFOOD SUKSES
27 PT. PRIMA GRAHA CITRA Jasa Teknik 3,675,500 73,510 3/6/2014
30 PT. ABADI AKSARA Jasa Teknik 5,000,000 100,000 25/6/2014
31 PT. ASTRA HONDA MOTOR Jasa Teknik 1,320,000 26,400 30/6/2014
32
PT. INDOFOOD SUKSES
33
PT. INDOFOOD SUKSES
34
PT. INDOFOOD SUKSES
38 PT. TANSRI GANI Jasa Teknik 750,000 15,000 24/7/2014
Sumber: PT. X

49
Tabel 4.7
PT. X
Kredit Pajak Dalam Negeri Bulan Agustus-September 2014
No.
Pajak
Objek
Penghasilan
yang
Dipotong
(Rp)
Tanggal
PemotonganJenis
Transaksi
Jumlah
(Rp)
41
PT. INDOFOOD SUKSES
42
PT. SANGGAR SARANA
BAJA Jasa Teknik 7,745,000 154,900 31/7/2013
43
PT. INDOFOOD SUKSES
44
PT. INDOFOOD SUKSES
45
PT. INDOFOOD SUKSES
46
PT. INDOFOOD SUKSES
47
PT. INDOFOOD SUKSES
49
PT. INDOFOOD SUKSES
50
PT. INDOFOOD SUKSES
51
PT. INDOFOOD SUKSES
52
PT. INDOFOOD SUKSES
53
PT. INDOFOOD SUKSES
54
PT. INDOFOOD SUKSES
55
PT. INDOFOOD SUKSES
Sumber: PT. X

50
Tabel 4.8
PT. X
Kredit Pajak Dalam Negeri Bulan Oktober-November 2014
No.
Pajak
Objek
Penghasilan
Yang
Dipotong
(Rp)
Tanggal
Pemotonga
n
Jenis
Transaksi
Jumlah
(Rp)
57
PT. INDOFOOD SUKSES
58
PT. INDOFOOD SUKSES
59
PT. INDOFOOD SUKSES
60
PT. INDOFOOD SUKSES
61
PT. INDOFOOD SUKSES
62
PT. INDOFOOD SUKSES
63
PT. INDOFOOD SUKSES
64 PT. ASTRA HONDA MOTOR Jasa Teknik 420,000 8,400 8/10/2014
70
71
PT. INDOFOOD SUKSES
73
PT. INDOFOOD SUKSES
74
PT. INDOFOOD SUKSES
75
PT. INDOFOOD SUKSES
Sumber: PT. X

51
Tabel 4.9
PT. X
Kredit Pajak Dalam Negeri Bulan November-Desember 2014
No.
Pajak
Objek
Penghasilan
Yang
Dipotong
(Rp)
Tanggal
PemotonganJenis
Transaksi
Jumlah
(Rp)
76
PT. INDOFOOD SUKSES
MAKMUR TBK.
Jasa Teknik 6,962,832 139,257 14/11/2014
77
PT. INDOFOOD SUKSES
MAKMUR TBK.
Jasa Teknik 7,425,000 148,500 14/11/2014
81
PT. INDOFOOD SUKSES
MAKMUR TBK.
Jasa Teknik 10,444,248 208,885 1/12/2014
82
PT. INDOFOOD SUKSES
MAKMUR TBK.
Jasa Teknik 10,735,200 214,704 1/12/2014
83
PT. INDOFOOD SUKSES
MAKMUR TBK.
Jasa Teknik 3,950,100 79,002 4/12/2014
84
PT. INDOFOOD SUKSES
MAKMUR TBK.
Jasa Teknik 5,367,600 107,352 12/12/2014
85
PT. INDOFOOD SUKSES
MAKMUR TBK.
Jasa Teknik 3,000,000 60,000 12/12/2014
86
PT. INDOFOOD SUKSES
MAKMUR TBK.
Jasa Teknik 3,501,900 70,038 12/12/2014
87 PT. ASTRA HONDA MOTOR Jasa Teknik 660,000 13,200 17/12/2014
90 PT. GEMINI SINAR PERKASA Jasa Teknik 9,900,000 198,000 22/12/2014
91 PT. GEMINI SINAR PERKASA Jasa Teknik 9,600,000 192,000 22/12/2014
92
PT. INDOFOOD SUKSES
MAKMUR TBK.
Jasa Teknik 6,962,832 139,256 29/12/2014
Sumber: PT. X

52
Tabel 4.10
PT. X
Kredit Pajak Dalam Negeri Bulan Desember 2014
No.
Pajak
Objek
Penghasilan
Yang
Dipotong
(Rp)
Tanggal
PemotonganJenis
Transaksi
Jumlah (Rp)
93
PT. INDOFOOD SUKSES
94
PT. INDOFOOD SUKSES
96 PT. PRIMA GRAHA CITRA Jasa Teknik 2,000,000 40,000 31/12/2014
TOTAL 641,919,244 12,838,379
Sumber: PT. X

53
4.1 Analisis Data
4.2.1 Menghitung Besarnya Pajak Penghasilan Terutang Menggunakan
Metode Pembukuan
Tabel 4.11
PT. X
Rekonsiliasi Fiskal Penghitungan Laba Rugi
Tahun Pajak 2014
Keterangan
Menurut
Perusahaan
(Rp)
Koreksi
Fiskal
Positif
Koreksi
Fiskal
Negatif
Menurut
Fiskal
(Rp)
Pendapatan Usaha 1.488.989.000 - - 1.488.989.000
Harga Pokok Penjualan: - -
Persediaan Awal 16.225.550 - - 16.225.550
Pembelian 747.664.450 - - 747.664.450
Persediaan Akhir (20.340.000) - - (20.340.000)
Jumlah Harga Pokok Penjualan 743.550.000 - - 743.550.000
Laba Bruto 745. 439.000 - - 745. 439.000
- -
Biaya Umum Dan
Administrasi:
- -
Biaya Upah Kerja 266.400.000 - - 266.400.000
Biaya Listrik 22.100.000 - - 22.100.000
Biaya Telepon Dan Pulsa HP 18.320.000 - - 18.320.000
Biaya Operasional Mobil: Bensin,
Service, Toll Dan Parkir 125.100.000
- -
125.100.000
Biaya Operasional Motor: Bensin,
Service Dan Parkir 41.100.000
- -
41.100.000
Biaya ATK 24.300.000 - - 24.300.000
Biaya Pemeliharaan Bengkel Dan
Gedung 11.000.000
- -
11.000.000
Biaya Peralatan Bengkel 35.000.000 - - 35.000.000
Biaya Administrasi Dan Birokrasi
Internet 22.380.000
- -
22.380.000
Biaya Kebersihan Dan Keamanan
Lingkungan 14.200.000
- -
14.200.000
Biaya Dokumentasi 5.000.000 - - 5.000.000
Biaya Penyusutan 24.210.000 - - 24.210.000
Jumlah Biaya 609.110.000 - - 609.110.000
Laba Neto 136.329.000 - - 136.329.000
Sumber: PT. X

54
Keterangan:
Penyusutan aset bukan bangunan kelompok I menggunakan tarif 25%.
Dan kelompok II menggunakan tarif 12,5%. Sedangkan untuk aset berwujud
bangunan menggunakan tarif 5%.
Dalam hal wajib pajak badan yang memiliki peredaran bruto tidak
melebihi Rp 4.800.000.000,- , maka dikenakan tarif 12,5%. Maka besarnya
pajak penghasilan terutang sebagai berikut:
PPh terutang = Tarif × (Peredaran bruto - Biaya yang boleh
dikurangkan)
Tarif × {Peredaran bruto - (HPP - Biaya operasional)}
= 12,5% × {Rp 1.488.989.000 - (Rp 743.550.000 +
Rp 609.110.000)}
= 12,5% × (Rp 1.488.989.000 - Rp 1.352.660.000)
= 12,5% × Rp 136.329.000
= Rp 17.041.125,-
Dari penghitungan tersebut didapatkan besarnya pajak penghasilan
terutang untuk tahun 2014 adalah sebesar Rp 17.041.125,-. Dari PPh terutang
yang didapatkan, maka Penghasilan Neto setelah pajak yaitu:
Rp 136.329.000 - Rp 17.041.125 = Rp 119.287.875. Pada tahun 2014
terdapat kredit pajak dari jasa teknik yang dilakukan PT.X, untuk mengetahui
berapa besar pajak kurang bayar pada tahun 2014, maka:

55
PPh terutang kurang bayar = PPh terutang - Kredit Pajak
= Rp 17.041.125 - Rp 12.838.379
= Rp 4.202.746,-
Dari hasil penghitungan tersebut didapatkan PPh terutang kurang bayar tahun
2014 sebesar Rp 4.202.746,-.
4.2.2 Menghitung Besarnya Pajak Penghasilan Terutang Menggunakan
Tarif final 1%
Tabel 4.12
Penghitungan PPh Final 1%
Bulan Peredaran Bruto
Per bulan
(Rp)
Peredaran Bruto
Kumulatif
(Rp)
PPh terutang
Sebulan
(Rp)
(1% × Peredaran Bruto)
Januari 107.005.056 107.005.056 1.070.051
Februari 69.660.817 176.665.873 696.608
Maret 68.940.700 245.606.573 689.407
April 95.757.332 341.363.905 957.573
Mei 114.056.982 455.420.887 1.140.570
Juni 170.696.216 626.117.103 1.706.962
Juli 152.328.056 778.445.159 1.523.281
Agustus 105.793.200 884.238.359 1.057.932
September 115.267.084 999.505.443 1.152.671
Oktober 217.261.399 1.216.766.842 2.172.614
November 114.140.072 1.330.906.914 1.141.401
Desember 158.082.086 1.488.989.000 1.580.821
Jumlah Rp 1.488.989.000,- Rp 14.889.891,-
Hasil dari penghasilan bruto sebesar Rp 1.488.989.000,-, didapatkan dari
penghasilan bruto per bulan yang dikalikan dengan tarif 1%, sehingga

56
menghasilkan jumlah pajak penghasilan terutang dengan menggunakan
penghitungan Tarif Final 1% PP No. 46 Tahun 2013 sebesar Rp 14.889.891,-
4.2 Interprestasi Hasil
1. Besarnya pajak penghasilan terutang menggunakan metode pembukuan
adalah sebesar Rp 17.041.125,-. Hasil tersebut didapatkan dari menyusun
laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Laba Rugi dan Neraca Tahun
2014. Kemudian menghitung penghasilan neto dengan cara, peredaran
bruto sebesar Rp 1. 488.989.000,- dikurangi dengan harga pokok penjualan
sebesar Rp 743.550.000,- dan juga biaya-biaya operasional perusahaan
sebesar Rp 609.110.000,-. Biaya-biaya operasional perusahaan dalam
penghitungan ini harus mengikuti peraturan perpajakan yaitu UU No. 36
tahun 2008. Dimana biaya yang diakui dalam akuntansi belum tentu diakui
dalam fiskal dan membuat perbedaan laba menurut akuntansi dengan fiskal.
Dalam penghitungan laporan keuangan PT. X ini tidak terdapat perbedaan
dalam koreksi fiskal positif maupun koreksi fiskal negatif. Setelah didapat
hasil penghasilan neto sebesar Rp 136.329.000,-, penghasilan neto tersebut
dikalikan dengan tarif 12,5% pasal 31E ayat 1, yang merupakan tarif untuk
wajib pajak badan yang melakukan pembukuan dan peredaran brutonya
tidak melebihi Rp 4.800.000.000,-. Dan didapatkan hasil PPh terutang
sebesar Rp 17.041.125,-.
2. Peredaran bruto dari bulan Januari sampai dengan Desember 2014 sebesar
Rp 1.488.989.000,-, belum mencapai Rp 4.800.000.000,- ini berarti PT. X
dapat menerapkan PP No. 46 tahun 2013. Besarnya pajak penghasilan

57
terutang menggunakan perhitungan tarif final 1% yang diatur dalam PP No.
46 Tahun 2013 adalah sebesar Rp.14.889.891,-, hasil ini didapatkan dari
peredaran bruto setiap bulan yang dikalikan dengan tarif final 1%.
Peredaran bruto yang digunakan dalam penghitungan ini tidak perlu
dikurangi lagi dengan biaya-biaya operasional PT. X dan di rekonsiliasi
seperti pada metode pembukuan. PPh final 1% yang diatur PP No. 46 tahun
2013 ini tidak dapat dikurangkan dengan kredit pajak jasa teknik PPh pasal
23 seperti yang disajikan penulis diatas.
3. Pajak penghasilan terutang yang dihitung menggunakan metode pembukuan
menunjukkan hasil sebesar Rp 17.041.125,- sedangkan pajak penghasilan
terutang yang dihitung menggunakan tarif final 1% PP No. 46 tahun 2013
adalah sebesar Rp 14.889.891,-. Dari hasil tersebut terdapat selisih sebesar
Rp 2.151.234,- dalam penggunaan penghitungan PPh terutang diantara
kedua metode penghitungan tersebut. Dimana jumlah pajak penghasilan
terutang yang didapat dari penghitungan tarif final 1% PP No. 46 Tahun
2013 adalah sebesar Rp 14.889.891,- lebih kecil daripada menggunakan
metode pembukuan sebesar Rp 17.041.125,-.
4.3 Hasil Penelitian
Penghitungan pajak penghasilan terutang dengan menggunakan dua
penghitungan yang berbeda yaitu metode pembukuan dan tarif final 1% PP No.
46 Tahun 2013 ternyata menghasilkan selisih antara jumlah penghitungannya.
Selisih diantara keduanya yaitu sebesar Rp 2.151.234,-. Perbedaan tersebut
dikarenakan perbedaan pendapatan yang digunakan sebagai dasar pengenaan

58
pajak dan juga biaya-biaya yang berbeda menurut akuntansi dan fiskal.
Perbedaan yang sangat terlihat yaitu dari dasar pengenaan pajak, dimana metode
pembukuaan menggunakan penghasilan neto dimana penghasilan bruto
dikurangi dengan biaya-biaya operasional perusahaan, yang juga membutuhkan
penyusunan seputar keuangan dengan lebih detail. Sedangkan penghitungan PP
No. 46 Tahun 2013 hanya menggunakan penghasilan bruto per bulan yang
dikalikan dengan tarif tertentu sesuai dengan peraturan perpajakan, tanpa harus
menguranginya dengan biaya-biaya operasional perusahaan. Biaya-biaya
operasional perusahaan yang terkait juga dengan rekonsilisasi fiskal dapat
menyebabkan perbedaan laba. Laba dapat menurun maupun naik tergantung
dengan biaya-biaya yang digunakan oleh perusahaan. Dengan menggunakan PP
No. 46 tahun 2013, pajak penghasilan terutang yang dibayarkan lebih kecil yaitu
sebesar Rp 14.889.891,- dibandingkan menggunakan metode pembukuan yang
menghasilkan pajak penghasilan terutang sebesar Rp 17.041.125,-.

59
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan oleh penulis, maka penulis
mendapat kesimpulan bahwa:
1. Besarnya pajak penghasilan terutang yang harus dibayar oleh PT. X
menggunakan metode Pembukuan adalah sebesar Rp 17.041.125,-.
2. Besarnya pajak penghasilan terutang yang harus dibayar oleh PT. X
menggunakan PP No. 46 Tahun 2013 adalah sebesar Rp 14.889.891,-.
3. Dengan menggunakan PP No. 46 Tahun 2013, pajak penghasilan terutang
yang dibayarkan oleh PT. X lebih kecil dibandingkan menggunakan metode
pembukuan dengan penghematan sebesar Rp 2.151.234,- .
5.2 Saran
1. PT. X mengubah metode penghitungan menggunakan tarif final 1% atau
menggunakan PP No. 46 Tahun 2013. Dengan menggunakan tarif final 1%
PP No. 46 Tahun 2013, PPh yang terutang lebih kecil dan akan mengurangi
pengeluaran yang ada pada perusahaan.
2. Dengan menerapkan PP No. 46 Tahun 2013, PT. X dapat lebih mudah dan
sederhana dalam melakukan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan
pajak penghasilan yang terutang. Sehingga PT. X tidak perlu lagi
mempekerjakan atau menggunakan jasa ahli dalam mengelola pajak
terutangnya.

DAFTAR PUSTAKA
Direktorat Jenderal Pajak. Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta,
2013.
Harjo, Dwikora. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013.
Http://www.merdeka.com/uang/jumlah-umkm-indonesia-579-juta-terbanyak
dibanding-dengan-negara-lain.html(23 April 2015)
Juliandi, Azuar, Irfan, Saprinal Manurung. Metodologi Penelitian Bisnis: Konsep
Dan Aplikasi. Medan: UMSU Press, 2014.
Peraturan Perpajakan Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan
Pengusaha Dengan Peredaran Bruto Tertentu.
Resmi, Siti. Perpajakan:Teori dan Kasus. Edisi Delapan. Jakarta: Salemba
Empat,2014.
Sanusi, Anwar. Metodologi Penelitian Bisnis. Jakarta: Salemba Empat, 2012.
Syahdan, Saifhul Anuar, Asfida Parama Rani. Dimensi Keadilan Atas
Pemberlakuan PP No. 46 Tahun 2013 Dan Peningkatan Kepatuhan Wajib
Pajak. Jurnal Perpajakan, STIEI Kayutangi Banjarmasin, 2013.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Dan
Menengah.
Waluyo. Akuntansi Pajak. Jakarta: Salemba Empat, 2008.
Waluyo. Perpajakan Indonesia. Edisi Sembilan. Jakarta. Salemba Empat, 2010.
Widjono. Bahasa Indonesia: Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Di
Perguruan Tinggi. Jakarta: PT. Grasindo, 2007.

NamaMahasiswa
No. Induk Mhs.
Dosen Pembimbing
Mulai Bimbingan
Terakhir Bimbingan
LEMBAR KONST}LTASI
BIMBINGAN SKRIPSI MAI{ASISWA
Wiji Amarti
201t420029
MuhammadMasdar, SE., Ak., M.Ak
10 April2015
08 Agustus 2015
rakart4 8....*...8... *r,
Pembimbing,
I
I
Bab. lVlateri Bimbingan
l0 April2015
08 Mei 2015 Acc. Bab I-m
05 Mei 2015 Revisi Bab IV
01 Agustus 2015 Acc. Bab I-in
05 Agustus 2015 Acc. Bab Man Revisi Bab V
08 Agustus 2015
Mengetahui Kajur,
Ahmad Basid t{asibua4 SE., M.Si

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (20)

More from Uofa_Unsada

More from Uofa_Unsada (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (10)