4. PPh ATAS BUNGA DEPOSITO/TABUNGAN, DISKONTO SBI DAN J AS
Dasar Hukum
• Undang-Undang No 36 Tahun 2008
• PP No. 131 Tahun 2000
• PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA
DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA
DISKONTO SERTIFIKAT BANK
INDONESIA
KMK No. 51/KMK.04/2001
PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS
BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA
DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA 4
5. • SIFAT PPh Deposito, Tabungan: Final
• Pemotong Pajak
• Bank termasuk Bank Indonesia yang membayarkan bunga
deposito dan tabungan serta diskonto SBI
• Bank dan Dana Pensiun yang pendiriannya telah disyahkan
oleh Menteri Keuangan
• Kantor Pusat Bank yang didirikan di Indonesia atas bunga
deposito dan tabungan yang ditempatkan diluar negeri
• Cabang Bank luar negeri di Indonesia atas bunga deposito
dan tabungan yang ditempatkan di luar negeri melalui
cabang luar negeri tersebut di Indonesia.
5
6. • Objek Pajak
• Bunga yang berasal dari deposito dan tabungan,
• Diskonto Serifikat Bank Indonesia (SBI),
• Tarif dan Sifat Pemotongan Pajak
PPh final sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto,
terhadap Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap;
• PPh final sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto
atau dengan tarif berdasarkan Perjanjian Penghindaran
Pajak Berganda yang berlaku, terhadap Wajib Pajak luar
negeri.
6
7. Pengecualian
• Penghasilan Yang Dikecualikan
• jumlah deposito dan tabungan serta Sertifikat Bank Indonesia
tersebut tidak melebihi Rp 7.500.000,-
• bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang
didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di
Indonesia;
• bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank
Indonesia yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang
pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan
• bunga tabungan pada bank yang ditunjuk Pemerintah dalam
rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana,
kaveling siap bangun
7
8. Contoh Perhitungan
• Tuan Budi menyimpan uang di Bank A berbentuk deposito
sebesar 100.000.000 dengan tingkat suku bunga 12 % per
tahun sehingga menerima bunga setiap bulan sebesar
1.000.000.
• Atas bunga sebesar 1.000.000 dipotong PPh Pasal 4 (2)
sebesar : 1.000.000 x 20 % = 200.000
• Uang yang diterima tuan budi dari bunga deposito per bulan
sebesar :1.000.000-200.000 = 800.000
8
9. Pajak Penghasilan atas Transaksi Penjualan
Saham di Bursa Efek
• (Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 jo
Keputusan Menteri Keuangan No.
282/KMK.04/1997 jo SE - 06/PJ.04/1997)
• Tarif Pemotongan
• Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari transaksi
penjualan saham di bursa efek dikenakan pajak bersifat
final.
• 0.1% (nol koma satu persen) dari jumlah bruto nilai transaksi
penjualan.
9
10. • Penyelenggara bursa efek wajib :
• Memotong PPh yang terutang melalui perantara
perdagangan efek pada saat pelunasan transaksi penjualan
saham = 0,1% x harga jual.
• Menyetor PPh ke bank persepsi atau Kantor Pos selambat-
lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah transaksi
penjualan saham.
• Melaporkan pemotongan dan penyetoran PPh ke KPP
setempat selambat-lambatnya tanggal 25 bulan yang sama
dengan bulan penyetoran.
10
11. Pajak Bunga Obligasi
• Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Pajak
Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi,
tanggal 9 Februari 2009
• Sifat Pemotongan atas penghasilan yang diterima
dan/atau diperoleh Wajib Pajak berupa Bunga Obligasi
dikenai pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final.
• Pengecualian
• Wajib Pajak dana pensiun yang pendirian atau
pembentukannya telah disahkan oleh Menteri
• Wajib Pajak bank yang didirikan di Indonesia atau cabang
bank luar negeri di Indonesia.
11
12. Tarif Final Bunga Obligasi
• Tarif PPh Final
• Bunga dari Obligasi dengan kupon sebesar:
• 15% (lima belas persen) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan
bentuk usaha tetap; dan
• 20% (dua puluh persen) atau sesuai dengan tarif
berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda
• diskonto dari 0bligasi dengan kupon sebesar:
• 15% (lima belas persen) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan
bentuk usaha tetap; dan
• 20% (dua puluh persen) atau sesuai dengan tarif
berdasarkan persetujuan penghindaran pajak
12
13. • diskonto dari Obligasi tanpa bunga sebesar:
• 15% (lima belas persen) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan
bentuk usaha tetap; dan
• 20% (dua puluh persen) atau sesuai dengan tarif
berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi
Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap,
• bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima dan/atau
diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada
Bapepam LK (nanti OJK)
• 0% (nol persen) untuk tahun 2009 -2010;
• 5% (lima persen) untuk tahun 2011-2013; dan
• 15% (lima belas persen) untuk tahun 2014 dan seterusnya.
13
14. Pemotong PPh Final
• penerbit Obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran
yang ditunjuk, atas bunga dan/ atau diskonto yang diterima
pemegang Obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo
• perusahaan efek, dealer, atau bank, selaku pedagang
perantara dan/atau pembeli, atas bunga dan diskonto yang
diterima penjual Obligasi pada saat tralisaksi.
14
15. Pajak Penghasilan Atas Hadiah Undian
• PPh atas hadiah undian adalah PPh yang dikenakan
terhadap orang pribadi atau badan yang menerima atau
memperoleh penghasilan berupa hadiah undian baik dalam
bentuk uang, barang maupun kenikmatan
• Pemotong/Pemungut PPh atas hadiah undian
• Orang Pribadi ;
• Badan ;
• Kepanitiaan ;
• Organisasi ;
• Pengusaha.
15
16. • Penyelenggara undian wajib membuat dan memberikan Bukti
Pemotongan PPh atas Hadiah Undian untuk setiap
pembayaran atau penyerahan hadiah undian yang bernilai
Rp 5.000.000,- atau lebih, dalam rangkap 3 :
• Atas hadiah undian yang bernilai kurang dari Rp 5.000.000,-
harus dibuatkan daftar nominatif tersendiri yang berisikan
nama pemenang dan besarnya nilai hadiah undian
16
17. PPh atas Return Reksadana
• Dalam Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2009
• Pengenaan PPh tersebut diterapkan secara bertahap, agar
memberi kelonggaran waktu sekaligus kesiapan transisi bagi
para nasabah reksa dana. Untuk 2009-2010, masih
dikenakan tarif 0%, mulai awal 2011 hingga 2013 dikenakan
tarif 5%, dan untuk tahun 2014 dan selanjutnya dikenakan
pajak 15%
17
18. PPh atas penghasilan Modal ventura
• Atas penghasilan perusahaan modal ventura dari transaksi
penjualan saham atau pengalihan
• penyertaan modal pada perusahaan pasangan usahanya
dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.
• Besarnya Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) adalah 0,1% (satu perseribu) dari jumlah bruto nilai
transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan
modal.
18
19. PPh atas Sewa Tanah & Bangunan
• Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
120/KMK.03/2002 Tentang Perubahan Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996Keputusan Direktur
Jenderal Pajak Nomor Kep – 227/PJ./2002 Tentang Tata
Cara Pemotongan Dan Pembayaran, Serta Pelaporan Pajak
Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan Atau Bangunan.
19
20. PPh atas Sewa Tanah & Bangunan
• Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
120/KMK.03/2002 Tentang Perubahan Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996Keputusan Direktur
Jenderal Pajak Nomor Kep – 227/PJ./2002 Tentang Tata
Cara Pemotongan Dan Pembayaran, Serta Pelaporan Pajak
Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan Atau Bangunan.
20
21. Ruang Lingkup Sewa Tanah & Bangunan
• Penghasilan berupa sewa atas tanah dan atau
bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun,
apartemen, kondominium, gedung perkantoran,
gedung pertokoan, atau gedung pertemuan
termasuk bagiannya, rumah kantor, toko, rumah
toko, gudang dan bangunan industri, dikenakan
Pajak Penghasilan yang bersifat final;
21
22. Objek dan Tarif
• Atas penghasilan dari persewaan tanah dan atau
bangunan dikenakan PPh final sebesar 10%
(sepuluh persen) dari jumlah bruto. Yang dimaksud
dengan jumlah bruto adalah semua jumlah yang
dibayarkan atau terutang oleh penyewa dengan
nama dan dalam bentuk apapun jug yang berkaitan
dengan tanah dan/atau bangunan yang disewakan
termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan,
biaya keamanan, biaya fasilitas lainnya dan “service
charge”
22
23. Ruang Lingkup Sewa Tanah & Bangunan
• Penghasilan berupa sewa atas tanah dan atau
bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun,
apartemen, kondominium, gedung perkantoran,
gedung pertokoan, atau gedung pertemuan
termasuk bagiannya, rumah kantor, toko, rumah
toko, gudang dan bangunan industri, dikenakan
Pajak Penghasilan yang bersifat final;
23
24. Pajak Penghasilan Atas J asa Konstruksi
• Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi
perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa
pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa
konsultansi pengawasan konstruksi;
• Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian
rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan
beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural,
sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan
• Perencanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang
pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di
bidang perencanaan jasa konstruksi
24
25. Ruang Lingkup Sewa Tanah & Bangunan
• Pelaksanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang
pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di
bidang pelaksanaan jasa konstruksi termasuk di dalamnya
pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu penggabungan fungsi
layanan dalam model penggabungan perencanaan,
pengadaan, dan pembangunan (engineering, procurement
and construction) serta model penggabungan perencanaan
dan pembangunan (design and build).
• Pengawasan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang
pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di
bidang pengawasan jasa konstruksi,
25
26. TARIF Pajak Konstruksi
• MEMILIKI KLASIF
• Bentuk Pekerjaan Usaha Tarif
Sifat
• Pelaksanaan Konstruk Kecil 2% Final
MB 3% Final
• Perencanaan dan Pengawasan KMB 4% Final
• TIDAK MEMILIKI KLASIF
• Bentuk Pekerjaan Tarif Sifat
• Pelaksanaan Konstruk 4% Final
• Perencanaan dan Pengawasan 6% Final
26
