Cloudys04, profile picture
Uploaded byCloudys04
PPT, PDF8,580 views

pendidikan pancasila dan kewarganegaraan

Dokumen ini membahas pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Indonesia, dengan tujuan membantu mahasiswa memahami dan melaksanakan nilai-nilai Pancasila serta UUD 1945 dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara. Proses pembelajaran mencakup pengertian, tujuan, dan ruang lingkup PPKN, serta evaluasi pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai budaya dan ideologi bangsa. Selain itu, dijelaskan sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam merumuskan Pancasila dan kedudukannya sebagai dasar negara yang mencerminkan identitas nasional.

Embed presentation

Downloaded 105 times
1 / 102
2 / 102
Most read
3 / 102
4 / 102
5 / 102
6 / 102
7 / 102
8 / 102
9 / 102
10 / 102
11 / 102
12 / 102
13 / 102
14 / 102
15 / 102
16 / 102
17 / 102
18 / 102
19 / 102
20 / 102
21 / 102
Most read
22 / 102
23 / 102
24 / 102
25 / 102
26 / 102
27 / 102
28 / 102
29 / 102
30 / 102
31 / 102
32 / 102
33 / 102
34 / 102
35 / 102
36 / 102
37 / 102
38 / 102
39 / 102
40 / 102
41 / 102
42 / 102
43 / 102
44 / 102
45 / 102
46 / 102
47 / 102
48 / 102
49 / 102
50 / 102
51 / 102
52 / 102
53 / 102
54 / 102
55 / 102
56 / 102
57 / 102
58 / 102
59 / 102
60 / 102
61 / 102
62 / 102
63 / 102
64 / 102
65 / 102
Most read
66 / 102
67 / 102
68 / 102
69 / 102
70 / 102
71 / 102
72 / 102
73 / 102
74 / 102
75 / 102
76 / 102
77 / 102
78 / 102
79 / 102
80 / 102
81 / 102
82 / 102
83 / 102
84 / 102
85 / 102
86 / 102
87 / 102
88 / 102
89 / 102
90 / 102
91 / 102
92 / 102
93 / 102
94 / 102
95 / 102
96 / 102
97 / 102
98 / 102
99 / 102
100 / 102
101 / 102
102 / 102
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN/ PPKN Oleh : Suarny Amran,SH,MH.
Tujuan Pendidikan Pancasila • Peserta didik/mahasiswa dapat memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupan sebagai warga negara RI. • Menguasai pengetahuan dan pemahaman tentang beragam masalah dasar kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara yang hendak diatasi dengan penerapan pemikiran yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. • Memupuk sikap dan prilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma Pancasila, sehingga mampu menaggapi perubahan yang terjadi dalam rangka keteraduan Ipteks dan pembangunan. • Membantu mahasiswa dalam proses belajar, proses berfikir, memecahkan masalah dan mengambil keputusan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.
• Kompetensi yang diharapkan; mampu memahami, menganalisis dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat bangsa secara berkesinambungan dan konsisten dengan cita-cita dan tujuan nasional seperti yang digariskan dalam Pembukaan UUD 1945. Dapat menghayati filsafat dan Ideologi Pancasila sehingga menjiwai tingkah laku sebagai WNI dalam melaksanakan profesinya. • Dapat menjadikan warga negara Indonesia yang unggul menguasai Ipteks dan seni namun tidak kehilangan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia.
Garis Besar Proses Pembelajaran M.K Pancasila dan PPKN GBPP MK Pancasila 1. Memahami landasan dan tujuan Pendidikan Pancasila 2. Memahami dan menginternalisasikan nilai Sejarah Perjuangan Bangsa. 3. Memahami sistem ketatanegaraan RI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 4. Memahami dinamisasi pelaksanaan UUD1945 5. Memahami Pancasila sebagai sistem fisafat 6. Memahami Pancasila sebagai idilologi 7. Memahami Pancasila sebagai sistem etika 8. Memahami aktualisasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara.
Ruang Lingkup MK PPKN • Pendahuluan; Pengertian,Tujuan PPKN, Ruang lingkup, Sistem Evaluasi. • Negara dan Bangsa • Hak dan Kewajiban Warganegara • Hak Asasi Manusia • Demokrasi • Wawasan Nusantara • Ketahanan Nasional dan Bela Negara • Politik Nasional dan Strategi Nasional
• Literatur. 1. Santiaji Pancasila, Prof. Darji Darmodihardjo, S.H. Dkk. 2. Pendidikan Pancasila( SK Dirjen Dikti No.38/Dikti/Kep/2002), Drs.H.Kaelan,M.S. 3. Pendidikan Kewarganegaraan 4. UUD RI 1945 ( Amandemen oleh MPR), Sekretariat Jenderal MPR 2006.
Evaluasi :  UTS : 30 %  UAS : 35 %  TUGAS : 25 %  KEHADIRAN : 10 %
Tujuan Instruksional Umum MK PPKN • Terbentuk sikap dan cara berfikir komprehensif integral pada seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara • Menumbuhkan rasa cinta tanah air untuk membela keutuhan dan tegaknya negara /NKRI,serta keutuhan bangsa • Menumbuhkan wawasan warga negara dalam persahabatan, perdamaian dunia, kesadaran bela negara, sikap dan perilaku yang bersendikan nilai- nilai budaya bangsa
• MK Pengembangan Kepribadian meliputi ; Agama,Pancasila dan Pend. Kewarganegaraan • Dibeberapa negara didunia melaksanakan MK. General Education/Humanities ini melalui dunia pendidikan, seperti; Amerika Serikat mempunyai; History Humanity And Philosophy; Jepang mempunyai ; Japanese History, Ethis, Philosophy and Science Religion, Phillipina mempunyai; Family Planning,Taxtion And Land Reform, The Phillipina New Constitution, Study of Human Right .
LANDASAN PENDIDIKAN PANCASILA A. Pancasila ditinjau dari Landasan Historis • Bangsa Indonesia terbentuk melalui suatu proses yang cukup panjang sejak kerj. Kutai, Sriwijaya, Majapahit sampai datangnya bangsa lain yang menjajah Indonesia. Selama ratusan tahun bangsa Indonesia berjuang menemukan jati dirinya,yang digunakan sebagai filosofi hidup dan bangsa yang dirumuskan dan disahkan menjadi dasar negara Indonesia. Yang sekarang kita kenal sebagai Pancasila dan tiada lain sebagai nilai-nilai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. • Pada masa sebelum kemerdekaan sampai dengan kemerdekaan RI yaitu dalam ketatanegaraan RI dilakukan upaya menyusun rancangan UU Ketatanegaraan RI dalam sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) digunakan pertama kali istilah Pancasila oleh Ir. Soekarno dan Moch. Yamin.
• Istilah Pancasila digunakan untuk memberikan nama pada 5 (lima) Prinsip dasar kenegaraan Indonesia oleh Soekarno dan Moh. Yamin.`` • Pada tanggal 18 Agustus 1945 sehari setelah kemerdekaan/ Proklamasi RI. PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) menetapkan dan mensahkan UUD 1945 yang dikenal dengan UUD 1945. Dalam Pembukaan UUD’45 tercantum 5 (lima) dasar negara yang kini dikenal dengan sebutan Pancasila. Meskipun istilah Pancasila sendiri tidak tercantum di dalam UUD’45 tersebut.
B. Pancasila Sebagai Landasan Kultural Pancasila dalam hal ini berkaitan erat dengan budaya kehidupan bangsa Indonesia dan menentukan eksistensi bangsa Indonesia. Selain itu sikap mental, tingkah laku ataupun amal perbuatan setiap bangsa Indonesia harus mencerminkan dari sila-sila Pancasila, karena nilai-nilai budaya Pancasila ada dan tumbuh sebagai budaya bangsa Indonesia.
C. Pancasila sebagai Landasan Yuridis Sebagai landasan Yuridis Pancasila tercantum dalam Pembukaan UUD’45. Pancasila adalah dasar negara RI, hal ini berarti bahwa Pancasila dipergunakan sebagai dasar dan pedoman dalam mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Isi dan tujuan dari semua perundang-undangan di Indonesia harus berdasarkan Pancasila.
D. Pancasila sebagai Landasan Philosofis Falsafah berasal dari kata Yunani “philosophia”. • “Philos” berarti “mencintai” atau “mencari” • “Sophia” berarti “kebijaksanaan”/ “kebenaran” (wisdom). Secara harfiah falsafah berarti mencintai kebenaran.Istilah filsafat dalam bahasa arab adalah “falsafah”. Menurut al-farobi (ahli filsafah Islam) falsafat ialah ilmu pengetahuan tentang alam maujud bagaimana hakikat yang sebenarnya.
Pancasila sebagai Filsafat Negara Dalam hal ketatanegaraan terdapat 3 (tiga) faktor utama yang harus ada dan satu sama lain saling mempengaruhi dan mempunyai hubungan yang erat, yaitu : 1. Faktor Filsafat Negara 2. Faktor Konstitusi/ UUD 3. Faktor Garis Politik
1. Faktor Filsafat Negara • Dasar filasafat negara yang disebut juga dasar atau landasan ideal. Filsafat ini berakar pada pandangan hidup masyarakat yang mendukung negara tersebut. Sebagai contoh: Pancasila adalah dasar filsafat Negara RI yang berakar pada pandangan hidup, termasuk cita-cita ketatanegaraan, watak dan kepribadian bangsa Indonesia.
2. Faktor Konstitusi UUD • Ketentuan hukum mengenai struktur negara dan pemerintahannya, termasuk bentuk dan susunan negaranya, alat-alat perlengkapannya, tugas alat-alat perlengkapan tersebut, serta hubungan satu sama lain.
3. Faktor Garis Politik • Garis kebijaksanaan atau pengarahan jalannya pemerintahan negara, sehingga dapat dicapai tujuan negara dan ini berarti program kerja pemerintahan yang dilaksanakan terus menerus sesuai dengan tujuan negara menurut tertib hukum yang ditetapkan dalam UUD/ Konstitusi serta peraturan dibawahnya.
• Ketiga faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain. Faktor filsafsat memberi jiwa dan semangat, cita-cita dan pandangan hidup bagi struktur dan administrasi pemerintahan maupun bagi pengarahan yakni garis politik. Suatu struktur dan mekanisme pemerintahan harus sesuai dengan dasar filsafat negara dan tujuan negara yang akan dicapai melalui program kerja pemerintah. Peran ketiga faktor tersebut akan mempengaruhi terhadap kestabilan atau mantap atau tidaknya suatu negara dan jalannya pemerintahan.
• Secara kronologis Pancasila sebagai filsafat negara tumbuh dan berkembang sejalan dengan sejarah perjuangan Indonesia yang cukup panjang. • Lahirnya falsafah Pancasila tidak terlepas dari sejarah perjuangan bangsa ang telah dimulai sejak zaman kerajaan Sriwijaya, Majapahit, Mataram, yang mengalami masa pasang surut dan terpecah dengan masuknya bangsa barat. Pancasila Dalam Konteks Sejarah Perjuangan Bangsa
• Melalui perjuangan pergerakan nasional Budi Utomo tahun 1908 (melalui cita-cita politik yang dilaksanakan melalui pendidikan dan pengajaran) juga pergerakan nasional yang melahirkan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Serta pembentukan BPUPKI dengan panitia kerja (Panitia 9 sebagai Tim Perumus) yang menghasilkan naskah rancangan Pembukaan UUD’45 (tanggal 22 Juni 1945) yang terdiri dari 4 alinea. Kemudian dikenal sebagai “Piagam Jakarta” dalam rancangan inilah untuk pertama kalinya Pancasila dicantumkan sebagai Dasar Negara Indonesia. Dan selanjutnya ditetapkan dalam UUD’45 pada Pembukaan Alinea 4 (UUD’45 disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI).
• Usulan Rumusan dasar ketatanegaraan Indonesia oleh Muh. Yamin (20 Mei 1945): 1. Perikebangsaan 2. Perikemanusiaan 3. Periketuhanan 4. Perikerakyatan 5. Kesejahteraan Rakyat Lima prinsip tersebut diusulkan dalam rancangan UUD Indonesia pada alinea pembukaan dengan rumusan sebagai berikut : 1. Ketuhanan YME 2. Kebangsaan persatuan Indonesia 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Usulan dari Ir. Soekarno pada pidato sidang ke-3 BPUPKI (1 Juni 1945): 1. Kebangsaan Indonesia 2. Internalisme/ perikemanusiaan 3. Mufakat dan demokrasi 4. Kesejahteraan sosial 5. Ketuhanan yang berkebudayaan
• Rumusan Pancasila pada Piagam Jakarta (22 Juni 1945): 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
• Pancasila dalam dokumen sejarah a.l: 1. Pidato Muh. Yamin tanggal 29 Juni 1945 2. Pidato Soekarno tanggal 1 Juni 1945 3. Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 4. Dalam Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 5. Dalam alinea ke-4 Mukaddimah Konstitusi RIS tanggal 27 Desember 1945 6. Dalam alinea ke-4 Mukaddimah UUDS 1950 tanggal 17 Agustus 1950 7. Dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959
Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia Masa Sebelum Kemerdekaan Masa Sesudah Kemerdekaan Sebelum Penjajahan Masa Penjajahan Masa Kejayaan - Sriwijaya - Majapahit Belanda Jepang Pergerakan • Budi Utomo • Sumpah Pemuda • Serikat Islam Pergerakan • Putera • Peta 1945- 1950 1950- 1959 Orde Lama Orde Baru
Masa Sebelum Penjajahan Belanda • Tahun 400-600 M.: - KerajaanKutai (KALTIM): • Raja Kudungga • Raja Asywawaman • Raja Mulawarman (Prasasti Batu Tulis) - KerajaanTarumanegara (Bogor): • Raja Purnawarman(Prasasti Batu Tulis)
• Abad ke 13( Tahun 1227); Agama Islam masuk melalui Aceh dibawa pedagang Parsi dan Gujarat. Kerajaan pertama “Samudra Pasai”, kemudia disusul KerajaanIslam di Pulau Jawa, di Banten, Tuban, Gresik, Cirebon. • Abad ke 16; Masuk agama Kristen yang dibawa oleh pedagang Portugis danBelanda.
Masa kejayaan bangsa kita tampak pada: - Masa KerajaanSriwijaya - Masa Kerajaan Majapahit: SumpahPalapa – Patih Gajah Mada (untuk mempersatukan nusantara).
Masa setelah masuknya penjajahan Belanda: Melalui perdagangan bangsa Belanda membentuk VOC (Vereenigde Oost Indische Compania)sebagai bentuk kongsi dagang. Reaksi yang timbul: • Perlawanan di berbagai daerah seperti: - Di Mataram – Sultan Agung - Di Banten – Sultan Agung Tirtayasa
Kebangkitan Nasional • Pergerakan Nasional Budi Utomo (20 Mei 1908) Bergerak dibidang pendidikan dan pengajaran melalui program mengusahakan perbaikan pendidikan dan pengajaran. • Sumpah Pemuda (28 Oktober 1928) Mengumandangkan persatuan bangsa, tanah air, dan Bahasa Indonesia. Tokohnya: Muh. Yamin, Wangsanagara, Kuntjoro Purbopranoto.
Masa Penjajahan Jepang Setelah Jepang masuk ke Indonesia tahun 1942 berbagai kegiatan politik ataupun rapat-rapat dilarang, dikeluarkan pula peraturan membubarkan semua perkumpulan. Propaganda 3A Jepang yaitu Jepang Pelindung Asia, Cahaya Asia, dan Pemimpin Asia. Berkaitan dengan keinginan Jepang untuk menguasai Indonesia.
Tanggal 17 Agustus 1945 Puncak Pergerakan Hal ini merupakan kelanjutan dari perjuangan yang dilaksanakan berabad-abad lamanya. Pergerakan 17 Agustus 1945 seperti telah dicantumkan dalam pembukaan UUD 1945 kemerdekaan tersebut adalah hak segala bangsa, penjajahan tersebut tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan.
Masa 1945-1950 ( Revolusi Fisik) Masa bangsa Indonesia merebut memperbaiki kekuasaan terhadap penjajah. • 22 Agustus 1945 Terbentuk BKR (Badan Keamanan Rakyat) • 10 Nopember 1945 Perlawanan di Surabaya • 25 Maret 1947 Perjanjian Linggarjati (mendirikan negara federasi – Negara Indonesia Serikat)
• Terjadinya pemberontakan RMS (Republik Maluku Selatan), Tahun 1950 dibawah pimpinan Mr.Dr.Soumokil gerakan ini ingin melepaskan diri dari pemerintah RI. • 27 Desember 1949-17 Agustus 1950, masa Republik Indonesia Serikat (RIS). • 17 Agustus 1950 diubah kembali menjadi Negara Kesatuan, K/ bentuk negara ini lebih tepat u/ mempersatukan dan mempertahankan kesatuan bangsa dan negara Indonesia.
• Tahun 1950 (tanggal 27September)Indonesia menjadi anggota PBB ke-60, bendera Indonesia berkibar disamping Negara lainnya.
Tahun 1950-1959 (Masa Survival) Pada masa ini kita mempertahankan negara kesatuan RI dari pemberontakan yang terjadi seperti: • PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia).dibawah pimpinan Ssyafrudin Prawiranegara Tahun 1958. • Pemberontak Aceh (1953), o/ Daud Beureuh (DI/TII) – Aceh sbg.bagian Negara Islam Indonesia. • Pemberontak DI/TII di Sulawesi Selatan – Kahar Muzakar (1952) • Permesta (Piagam Perjuangan Semesta) di Sulawesi 1958 – untuk melepaskan diri dari pem.pusat.
Masa Kembali ke UUD 1945 Alasan pemikiran pemerintah u/ kembali ke UUD 1945: 1. UUD 1945 merupakan dokumen historis atas dasar mana revolusi dimulai dan dapat digunakan sebagai landasan guna menyelesaikan revolusi pd tingkat saat itu/saat sekarang. 2. UUD 1945 adalah cukup demokrasi sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. 3. UUD 1945 lebih menjamin terlaksananya prinsip demokrasi terpimpin dan ekonomi terpimpin. 4. UUD 1945 menjamin adanya pemerintahan yg stabil selama setahun oleh karena kekuasaan DPR dibatasi (tidak dapat menjatuhkan Pemerintah/Presiden) kekuasaan tertinggi ditangan DPR .
Diktum Dekrit Presiden 5 Juli 1959 1. Menetapkan pembubaran konstituante. 2. Menetapkan UUD 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 3. Menetapkan tidak berlakunya lagi UUDS 1950. 4. Akan diselenggarakan dalam waktu yang sesingkat- singkatnya pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara yang terdiri dari anggota-anggota dewan perwakilan rakyat ditambah dengan utusan – utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan. 5. Akan diselenggarakan dalam waktu sesingkat- singkatnya pembentukan Dewan Pertimbangan Agung sementara.
Masa Orde Lama Terjadi penyimpangan sebagai berikut: • Pengangkatan Presiden seumur hidup. • Menyamakan kedudukan Pancasila dengan ajaran-ajaran Nasakom (yang mengajarkan bersatunya golongan nasionalis agama ekonomi). • Kedudukan MPRS dan DPR GR sejajar dengan kedudukan menteri: Dengan dmk MPRI berada dibawah Presiden.
Masa Orde Baru Lahirnya Supersemar (Surat Pemerintah Sebelas Maret) tanggal 11 Maret 1966. o/ Presiden Soekarno kepada Jendral Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk menjalin keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan Revolusi Indonesia. Masa Reformasi
• Kasus-kasus Tragedi Ambon, Poso, Sampit, Kalimantan Barat,Perpecahan di Aceh dan Irian Barat/Papua.
Kronologis Penyusunan Pancasila dan UUD 1945 • 17 Desember 1941 Meletus perang fasitik, sekutu dikalahkan oleh Jepang dengan membom Pearl Harbour sehingga daerah-daerah jajahan sekutu (AS, Inggris,Belanda) di fasifik dikursi o/ Jepang, termasuk Indonesia. • 8 Maret 1942 Jepang masuk ke Indonesia , setelah itu Jepang tahu apa yang menjadi keinginan bangsa Indonesia adalah kemerdekaan bangsa dan tanah air. • 28 Mei 1945 Untuk memenuhi janjinya, pemerintah Jepang membentuk suatu badan yang dinamakan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) / dokumen Ritzu Junbi Choosakai, yang bertugas menyelidiki segala sesuatu mengenai persiapan kemerdekaan Indonesia demi membentuk panitian kerja.
I. Panitia 9 Sebagai Perumus Naskah Rancangan Pembukaan UUD 1945 1. Ir. Soekarno (ketua) 2. Dr.M. Hatta 3. Mr. A.A. Maramis 4. Abikusno Tjokrosuyoso 5. Abdul Kohar Muzakhir 6. H. Agus Salim 7. Mr. Ahmad Subondjo 8. K.H.A.W. Hasyim 9. Mr. M.Yamin
Panitia 9 (Perumus) menghasilkan Naskah Rancangan Pembukaan UUD (Tgl 23 Juni 1945 yang terdiri dari 4 alinea, dikemudian dikenal dengan Piagam Jakarta dalam Rancangan Pembukaan UUD inilah untukPertama Kali Pancasila dicantumkan sebagai Dasar Negara Indonesia (dan diterima pada Sidang Pleno 16 Juli 1945
II. Panitia Perancang UUD 1. Marumis 2. Oho Iskandardinata 3. Poeroebejo 4. Agus Salim 5. Achmad Subendjo 6. Soeparno 7. Ny. Ulfah Santoso 8. Wachid Hasyim 9. Paradi Hantap 10. Ratu Hantory 11. Susanto 12. Sartono 13. Wongsangoro 14. Warjuningrat 15. Singgit 16. Tan Eng Hoa 17. Husein Dirja Ningrat 18. Sukimin 19. Soekarno (ketua) Tugas : Merancang UUD dengan membentuk Tim Kecil mengenai Muatan UUD seperti. Kedaulatan, Badan Pemusyawaratan Rakyat, Presiden, Menteri-Menteri, Dewan Pertimbangan Agung, Dewan Perwakilan Rakyat (Membahas Tentang Isi Batang Tubuh UUD)
III. Panitia Ekonomi dan Keuangan Diketua Oleh Drs. Moch Hatta IV. Panitia Pembela Tanah Air Diketua Oleh. Abikusno Tjokrosuyoso
• 17 Agustus 1945 : Proklamasi Kemerdekaan RI • 18 Agustus 1945 :Pengesahan UUD 1945, dengan keputusan sbb: a. Menetapkan dalam mensahkan Pembukaan UUD 1945, yang bahan-bahannya hampir seluruhnya diambil dari Rancangan Pembukaan UUD, yang disusun oleh Panitia Perumus pada Tgl 22 Juni 1945 (Piagam Jakarta) b. Menetapkan dan mensahkan UUD 1945 yang bahan- bahannya hampir seluruhnya diambil dari Rancangan UUD yang disusun oleh Panitia Perancang UUD pada Tgl 16 Juli 1945 c. Memilih Ketua PPKI Ir. Soekarno dan Wakil Ketua PPKI Drs. Moch Hatta Masing-masing menjadi Presiden dan Wakil Presiden RepublikIndonesia d. Pekerjaan Presiden untuk sementara dibantu oleh sebuah Komite Nasional
• 19 Agustus 1945 Sidang PPKI memutuskan: a. Pembentukan 12 Depertemen Negara b. Pembagian Wilayah Indonesia atau.8 Propinsi tiap Propinsi dibagi dalam Kresidenan- Kresidenan
Pancasila sebagai suatu sistem filsafat • Pancasila terdiri dari 5 sila yang pada hakikatnya merupakan sistem filsafat. • Sistem adalah: “Suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan , saling bekerjasama untuk satu tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh”. • Ciri-ciri sistem: 1. Satu kesatuan bagian-bagian 2. Bagian-bagian tersebut merupakan fungsi sendiri-sendiri 3. Saling berhubung, saling ketergantungan 4. Kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan bersama 5. Terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks (Shore & Vioich 1974,122)
Susunan Pancasila adalah sistem hirarkhis dari keliam sila Pancasila tersebut yang menunjukan satu rangkaian urutan yang terttinggi (sebagai satu totalitas) dengan uraian sebagai berikut: Sila kesatu”Ke-Tuhanan Yang Maha Esa” adalah menunjukan rangkaian tingkat baik dalam luas dan isi sifatnya. Meliputi dan menjiwai Sila kedua, ketiga, keempat dan kelima. Sila kedua “Kemanusiaan yang adil dan beradab” diliputi dan dijiwai sila kesatu, meliputi dan menjiwai sila ketiga, keempat dan kelima. Sila Ketiga “Persatuan Indonesia” diliputi dan dijiwai sila kesatu dan kedua, meliputi dan menjiwai sila keemat dan kelima. Sila Keempat “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” diliputi dan dijiwai sila kesatu, kedua, ketiga, meliputi dan menjiwai sila kelima. Sila Kelima “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, diliputi dan dijiwai sila kesatu, kedua, ketiga, dan keempat.
Kesimpulan • Pancasila adalah suatu sistem filsafat yang merupakan suatu kesatuan organis atau satu kesatuan yang bulat, antara sila yang satu tidak bisa dipisahkan dengan sila lainnya. • Antara sila yang satu dengan sila lainnya saling berhubungan atau senantiasa dikualifikasikan oleh sila-sila yang lainnya, berhubungan erat sehingga membentuk suatu struktur yang menyeluruh. • Pemikiran tentang manusia dengan Tuhan YME, hubungan antar sesama manusia dengan masyarakat dan negara. • Hal ini memberikan suatu pola pemikiran bangsa Indonesia yang menjadikan Pancasila sebagai sistem filsafat. Dengan demikian dalam Pancasila sebagai filsafat Bangsa Indonesia bahwa paham kemanusiaan, persatuan bangsa, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan tersebut, dilandasi atau diliputi dan dibimbing oleh Tuhan YME.
Paham integralistik dalam negara Indonesia hubungannya dengan penetapan dasar negara • Integralistik merupakan paham yang terdapat dalam Pancasila.Pola pikir integralistik yang disesuaikan dengan budaya bangsa Indonesia.Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dari kelima sila, masing-masing sila tidak berdiri sendiri-sendiri. Hal ini menggambarkan adanya pikiran persatuan atau pandangan integralistik sebagaimana tertuang dalam 4 pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 1945.
• Paham negara integralistik berdasar pada Pancasila berbeda dengan paham negara yang berdasarkan paham liberalisme yang dalam ketatanegaraan dan ekonominya berdasarkan kebebasan politik dan ekonomi. • Demikian pula pada paham materialime, yang semata-mata bersandar pada kebendaan (materi) menjadi sebab segala yang ada dan terjadi didunia ini. • Sedangkan pada paham komunisme,pahamyang bertujuan untuk menghapuskan hak milik perorangan dan dasarnya sama rata sama rasa. • Pada paham sosialisme paham dalam ketatanegaraannya berusaha agar harta/milik, industri, perusahaan menjadi milik negara.
• Dengan paham integralistik bangsa Indonesia dengan segala keaneka ragamannya telah membentuk suatu kesatua integrasi sebgai suatu bangsa yang merdeka yang dituangkan dalam Pokok Pikiran 1 (pertama)
• Secara yuridis-filosofis Pancasila sebagai dasar filsafat negara tercantum dalam Alinea IV UUD 1945; • … maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada, Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
• Kedudukan Pancasila merupakan sumber tertib hukum Indonesia yang terdaat dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 yang diwujudkan kedalam empat pokok pikiran yaitu: - Pokok pikiran pertama intinya “persatuan” Negara...melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan menjadikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
• Dalam pembukaan ini diterima aliran pengertian negara kesatuan, negara melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Dengan demikian segenap penyelenggara negara dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan perorangan dan golongan.
- Pokok Pikiran Kedua “Keadilan Sosial” Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Dengan demikian perlu diwujudkan negara bagi seluruh rakyat Indonesia atau hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan kedilan sosial dalam kehidupan masyarakat. - Pokok Pikiran Ketiga “Kedaulatan Rakyat” negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan. Oleh karenanya sistem negara yang bebrbentuk dalam UUD harus berdasar kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan/perwakilan. - Pokok pikiran keempat “Ketuhanan YME dan Kemanusiaan yang adil dan beradab” negara berdasar atas ke-Tuhanan YME menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh ......UUD harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang tengeh cita-cita .....rakyat yang luhur.
Pancasila Sebagai Idiologi Negara • Pengertian Ideologi berasldari kata Idein (Yunani) atau Idea yang berati : gagasan, bentuk,konsep, cita-cita, pengertian dasar. logos artinya : Ilmu, ajaran. secara hartiah ideologi diartikan sebagai ilmu tentang idea, cita-cita,gagasan atau buah pikiran
Dalam perkembangannya kemudian idiolosi menjadi berarti “sistem dasar tentang nilai-nilai dan tujuan serta sarana- sarana pokok-pokok untuk mencapainya” Dalam hubungannya dengan negara, ideologi diartikan samadengan weltanshauung atau sebagai konsensus mayoritas warga negara tentang nilai-nilai dasar yang ingin diwujudkan Penerapan idiologi dibidang kenegaraan termasuk kehidupan berpolitik, dimana idiologi mewarnai cara berpolitik. Idiologi bersifat asasi, sedangkan politik adalah kebijaksanaan atau pelaksanaan idiologi
Pancasila sebagai idiologi berarti bahwa idiologi Pancasila merupakan paduan gagasan dasar mengenai hidup dan kehidupan bangsa Indonesia dalam bernegara,berbangsa dan bermasyarakat. Pancasila bukanlah idiologi yang tertutup bagi ide baru dan realitas. Idiologi Pancasila mengakui adanya pergeseran dan perubahan nilai sebagai pertanda adanya dinamika masyarakat untuk mencapai kemajuan.
Pancasila adalah idiologi terbuka,berarti : Pancasila harus dikembangkan secara kreatif dan dinamis untuk dapat menjawab tantangan zaman yang terus berubah. Caranya: dengan mengembangkannya melalui konsensus nasional,melalui interprestasi yang kritis, menjadi idiologi yang dinamis sejalan dengan perkembangan kehidupan masyarakat,bangsa dan negara, sekaligus mengupayakan agar realita baru tersebut tetap dijiwai nilai-nilai Pancasila
Keterbukaan Pancasila bukan berarti mengubah nilai- nilai dasar yang terkandung di dalamnya,namun mengeksplisitkan wawasannya secara lebih konkrit untuk memecahkan masalah-masalah aktual yang senantiasa berkembang seiring dengan aspirasi perkembangan IPTEK serta jaman Bagi suatu bangsa dan negara,idiologi adalah wawasan,pandangan hidup atau falsafah kebangsaan dan kenegaraannya. Idiologi juga sebagai landasan negara dan sekaligus sebagai tujuan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara
Secara Struktural Pancasila sebagai idiologi terbuka memiliki 3 (tiga) dimensi yaitu : 1. Dimensi Idealistis, yaitu nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersifat sistematis, nasional dan menyeluruh, dimana hal ini terkandung dalam hakikat nilai-nilai Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusian, persatuan,kerakyatan dan keadila sosial. Nilai-nilai Pancasila yang hakikatnya bersumber pada filsafat nilai filosofis.
2. Dimensi Normatif, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalamPancasila perlu dijabarkan norma, sebagaimana terkandung dalam norma kenegaraan. Dalam hal ini Pancasila terkandung dalam Pembukaan UUD 45 yang merupakan norma tertib hukum tertinggi dalam ketatanegaraan Indonesia (Staatstumdamental norm). Pancasila sebagai idiologi yang dijabarkan ke dalam langkah yang operasional perlu memiliki norma yang jelas.
• Dimensi Realistis; adalah sebagai idiologi yang harus mampu mencerminkan realita hidup dan berkembang dalam masyarakat, dan dijabarkan dalam kehidupan masyarakat secara konkrit baik dalam kehidupan sehari-hari mupun dalam penyelenggaraan negara
Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa • Pandangan hidup suatu bangsa adalah : inti sari (kristalisasi) dan nilai-nilai yang dimiliki bangsa tersebut, dan yang diyakini kebenarannya berdasar pengalaman sejarah, serta yang telah menimbulkan tekad bangsa tersebut untuk mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. • Guna menentukan arah tujuan yang ingin dicapai oleh suatu bangsa dan negara, diperlukan pandangan hidup suatu bangsa. Dengan pandangan hidup ini suatu bangsa akan memandang persoalan yang akan dihadapinya dan sebagai penentu arah serta cara untuk memecahkan persoalan tadi.
• Pengalaman hidup suatu bangsa lahir dan diambil dari pengalaman hidup dan sejarah bangsa tersebut. Didalamnya terkandung a.l; a. Cita-cita bangsa. b. Pikiran-pikiran yang mendalam, c. Gagasan mengenai wujud kehidupan yang baik.
Nilai-nilai dalam Pancasila Nilai : merupakan konsepsi abstak dalam diri manusia mengenai apa yang benar dan apa yang salah ( nilai kebenaran), apa yang indah dan yang buruk (nilai estetis), apa yang religius dan apa yang tidak religius ( nilai agama), apa yang baik dan apa yang buruk (nilai moral atau nilai etis ).
Menurut Prof.Notonegoro : ada 3 kelompok nilai: 1. Nilai material ; yaitu segala sesuatu yang berguna bagi umat manusia 2. Nilai vital; yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan dan aktivitas 3. Nilai kerohanian; yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia,terdiri dari: - nilai kebenaran yang bersumber kepada unsur akal, budi manusia - nilai keindahan, yang bersumber pada unsur manusia
• Nilai religius,merupakan nilai Ketuhanan, kerohanian yang tertinggi dan mutlak. Nilai religius ini bersumber pada kepercayaan dan keyakinan manusia. • Nilai kebenaran/nilai moral, yang bersumber pada unsur kehendak/kemauan manusia. • Dalam pelaksanaannya nilai-nilai tersebut dijabarkan dalam bentuk norma/kaidah, seperti : norma agama dengan sanksi agama. Norma kesusilaan dengan sanksi rasa susila, normasopan santun dengan sanksi sosial, norma hukum dengan sanksi hukum dari pemerintah
• Nilai pada hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu obyek. • Didalam nilai terkandung cita-cita, harapan- harapan,dan keharusan ( das Sollen). • Nilai sebagai das sollen (normatif) perlu direalisasikan dalam perbuatan sehari-hari yang merupakan fakta. • Nilai diformulasikan kedalam norma. • Norma hukum sifatnya memaksa dan dapat dipaksakan. .
Pancasila sebagai etika politik • Pengertian Etika • Pengertian Nilai, Norma dan Moral • Etika Politik • Nilai-nilai Pancasila sebagai sumber Etika Politik
Etika (Ethics)dapat diartikan sebagai berikut : Merupakan dasar moral yaitu nilai-nilai tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan berkaitan dengan hak dan kewajiban. Sebagai pedoman perilaku, sikap atau tindakan yang diterima dan diakui sehubungan dengan kegiatan manusia atau kelompok tertentu. Merupakan persoalan pendidikan, memberikan contoh yang benar dan pelayanan untuk mempraktekan perilaku moral dengan dialog yang jujur. Dengan ini etika merupakan proses pembelajaran mengenai benar dan salah dan kemudian melakukan hal yang benar. Etika dipandang sebagai ilmu tentang berperilaku mencakup aturan dasar yang dianut dalam hidup dan kehidupan.
Pengertian Politik Kata politik berasal dari kata” Politics ” “Suatu kegiatan/proses untu mencapai tujuan yang berkaitan dengan konsep negara( state) atau ketatanegaraan /kenegaraan, kekuasaan( power), pengambilan keputusan (decisionmaking), kebijaksanaan (policy), pembagian (distribution) serta alokasi ( allocation),( Budiardjo 1981 : 89)
• Etika Politik berdasarkan prinsip-prinsip etika penegakan dalam kehidupan berpolitik yang mencakup : legitimasi negara, hukum, kekuasaan dan penilaian terhadap legitimasi tersebut. • Pancasila sebagai sistem filsfat memenuhi tugas dalam hal tersebut.
Nilai-nilai Pancasila sebagai sumber Etika Politik • Bahwa pelaksanaan/penyelenggara negara yang berdasarkan etika politik: Menuntut agar kekuasaan dalam negara di jalankan berdasarkan : a. Asas legalitas (legitimasi hukum),yaitu sesuai dengan hukum yang berlaku b. Disahkan dan dijalankan secara demokrasi( lagitimasi demokrasi ) c. Dilaksanakan berdsarkan prinsip-prinsip moral (legitimasi moral )
• Pancasila sebagai sistem filsafat melaksankan 3 dasar tersebut, maka penyelenggara negara harus berpegang pada ke 3hal tersebut. • Etika politik harus dilaksanakan baik oleh individu maupun dalam penyelengaraan negara/pemerintahan ( pejabat eksekutif, legislatif, dan yudikatif)
Pancasila sebagai paradigma kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara • Pengertian Paradigma adalah : - sumber nilai, kerangka pikir, orientasi dasar, sumber asas, arah dan tujuan dari suatu perkembangan, perubahan serta proses dalam suatu bidang tertenru termasuk dalambidang pembangunan reformasi maupun dalam bidang pendididkan. - suatu asumsi-asumsi dasar dan asumsi-asumsi teoritis yang umum( merupakan sumber nilai), sehingga merupakan suatu sumber-sumber hukum. - Dengan demikian Pancasila digunakan sebagai dasar dan sumber nilai dan hukum dalam pembangunan serta reformasi (reformasi hukum, politik, ekonomi).
• Kampus sebagai Moral Force • Perguruan Tinggi memliki 3 tugas pokok yang disebut Tridharma Perguruan Tinggi yaitu : 1. Pendidikan 2. Penelitian 3. Pengabdian kepada masyarakat • Perguruan Tinggi dalam pengembangan ilmu tidak bebas nilai, tetapi terikat nilai, pendidikan tinggi haruslah menghasilkan ilmuwan, intelektualserta pakar yang bermoral Ketuhanan yang mengabdi pada kemanusiaan
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN RI DAN UUD 1945
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan RI • Pancasila sebagai staat fundamental norm tercantum dalam alinea IV Pembukaan UUD RI 1945. Pancasila sebagai filosofi negara. • Hubungan Pembukaan UUD RI 1945 dengan Batang Tubuh UUD 1945 yang mempunyai fungsi hubungan langsung yang bersifat kausal organis dengan batang tubuh UUD 1945, karena isi dalam Pembukaan dijabarkan ke dalam pasal-pasal UUD1945.
Hubungan Pancasila Dengan Pembukaan UUD RI 1945 • Secara formal yuridis Pancasila ditetapkan sebagai dasar filsafat Negara RI. Pancasila berkedudukan sebagai norma dasar hukum positif, yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945. • Secara material, Pancasila sebagai sumber tertib hukum Indonesia dan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental.
UUD RI 1945 • UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis • Hukum dasar tidak tertulis “Convensi” • Struktur Pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945:  Demokrasi Indonesia dan penjabarannya menurut UUD 1945 dalam sistem ketatanegaraan Indonesia  Sistem Pemerintahan Negara menurut UUD 1945(sistem kekuassan  Asas Otonomi  Hubungan antar lembaga negara
Kedudukan UUD 1945 • Sebagai hukum dasar yang tertulis • Sebagai dasar sumber hukum • Sebagai norma yang mengikat ; lembaga pemerintahan.lembaga masyarakat, warga negara. • Sebagai hukum yang menempati hirarkhi tertinggi dalam hukum tertulis negara(UU No 10 Tahun 2004/UU No 12 / 2011 ) • Sebagai alat pengotrol, pengecek terhadap produk hukum yang lebih rendah.
• UUD menurut sifat dan fungsinya adalah suatu naskah yang memaparkan kerangka dan tugas-tugas pokok badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok cara kerja badan-badan tersebut.
SIFAT UUD 1945 • Singkat ( Pembukaan 4 alinea, 37 Pasal, 4 Pasal Aturan Peralihan dan 2 ayat Tambahan • Memuat aturan pokok sebagai instruksi kepada pemerintah. • Luwes, supel artinya dinamis dan tidak mudah ketinggalan zaman • Mengandung semangat penyelengara negara yang baik. • Mengatur mekanisme dan sisitem pemerintahan dalamsuatunegara
Kesimpulan : • Sebagai hukum positif dalam tertib hukum Indonesia yang tertinggi, UUD bersifat tertulis, rumusannya harus jelas dan mengikat pemerintah sebagai penyelengara negara serta setiap warga negara. • Norma-norma/aturan dalam UUD harus dilaksanakan secara konstitusional
• Selain hukum dasar tertulis, terdapat “ konvensi” sebagai aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaan negara meskipun tidak tertulis. • Syarat konvensi ; - tidak bertentangan dengan UUD - sebagai pelengkap UUD, pengisi kekosongan karena UUD tidak mengatur - berlaku berulang-ulang dan dipelihara,merupakan kebiasaan dalam penyelenggaraan negara - tidak tertulis.
Negara dan Bangsa Pengertian • Negara adalah : suatu organisasi dari sekelompok manusia yang bersama sama mendiami suatu wilayah tertentu dan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tersebut.
Unsur-unsur Negara • Unsur Konstitutif; Unsur dasar negara yang bersifat kontitutif meliputi; wilayah udara, darat, laut, dan perasaan rakyat atau masyarakat dan pemerintahan yang berdaulat • Unsur Deklaratif; Unsur negara yang bersifat deklaratif meliputi unsur dasar konstitutif dan adanya tujuan negara serta pengkuan dari negaralain, secara de jure dan de facto
Tujuan Negara • Teori yang berdasarkan kekuasaan (machstaat); tujuan negara adalah untuk mencapai dan mempertahankan kekuasaan. • Teori yang mengutamakan kemakmuran negara( etatisme) • Teori yang mengutamakan kemakmuran orang perorangan (individu); negara melalui undang-undang menjamin kebebasan untuk mencapai kemakmuran individu (liberty liberal) • Teori tujuan negara yang mengutamakan kemakmuran rakyat dicapai secara adil( tipe negara hukum/material-social service state)
Tujuan bernegara bangsa Indonesia dimuat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke empat yaitu : a. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, b. memajukan kesejahteraan umum, c. mencerdaskan bangsa, d. ikut melaksanakan ketertiban dunia,berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadialn sosial Yang didasarkan pada/ diukur menurut ;1.Ketuhanan Yang Maha Esa,2. Kemanusiaan yang adildan beradab,3. Persatuan Indonesia, 4.Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawratan perwakilan dan,5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi teori kenegaraan kita dalam hal tujuan negara diarahkan pada segi-segi nasional dan internasional dengan berdasar pada Pancasila
Bentuk Negara • Negara Kesatuan (Unitary State); menghendaki satu negara yang bersatu atas dasar kesatuan • Negara Serikat (Federation); merupakan bentuk negara yang terdiri dari negara-negara bagian, tiap- tiap negara bagian mempunyai hak untuk membentuk, menyusun undang-undang dasar sendiri serta mengatur urusan rumah tangga pemerintahan secara bebas
• Negara Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk Republik (sistem kekuasaan negara). • Dalam Pembukaan UUD 1945 ditegaskan: “ Pemerintah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,Konstitusi Negara Indonesia berbentuk dalam suatu susunan Negara Republik , Negara Indonesia berdasarkan persatuan Indonesia” Menurut Prof Moh .Yamin negara Indonesia mempunyai corak istimewa 1. berbentuk Republik dan 2.mewujudkan unitarisme-berotonomi (dari atas sampai kebawah)
Paham Negara Persatuan • Hakekat negara persatuan  Negara yang merupakan suatu kesatuan dan unsur- unsur yang membentuknya yaitu rakyat yang terdiri atas berbagai macam etnis suku bangsa, golongan, kebudayaan, agama, wilayah-wilayah yang memiliki karakter dan sifat yang berbeda-beda.  Merupakan satu negara, satu rakyat, satu wilayah, dan tidak terbagi-bagi seperti halnya negara serikat, satu pemerintahan, satu tertib hukum nasional, satu bahasa,serta satu bangsa.
• Paham negara persatuan tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, … yaitu Negara Persatuan yaitu mengatasi segala paham golongan dan paham perorangan dan tidak berdasarkan individualisme pada negara liberalisme. • Makna persatuan dengan seloka Bhinneka Tunggal Ika • Paham negara kebangsaan berlandaskan Pancasila
Paham Negara Integralistik • Paham negara integralistik yang terkandung dalam Pancasila meletakkan asas kebersamaan hidup,keselarasan, dalam hubungan antar individu maupun masyarakat. Tidak mengenal dominasi mayoritas, tidak memihak kepada yang kuat, tidak mengenal tirani minoritas. Didalam terkandung nilai kebersamaan, kekeluargaan, ke”bhinneka-tunggal- ika”an.
Inti paham integralistik menurut Moh.Yamin • Negara merupakan suatu susunan masyarakat yang integral • Semua golongan bagian,bagian dan anggotanya berhubungan erat satudengan lainnya • Semua golongan, bagian dan anggotanya merupakan persatuan masyarakat yang organis. • Yang terpenting dalam kehidupan bersama adalah perhimpunan bangsa seluruhnya • Negara tidak memihak kepada sesuatu golongan atau perseorangan • Negara tidak menganggap kepentingan ssesorang sebagai pusat • Negara tidak hanya untuk menjamin kepentingan seseorang atau golongan saja • Negara menjamin kepentingan seluruhnya sebagai suatu kesatuan integral • Negara menjamin keselamatan hidup bangsa seluruhnya sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
• Paham /idiologi liberalisme berprinsip bahwa rakyat merupakan ikatan dan individu-individu yang bebas dantumbuhnya berdsarkan sintesa dari beberapa paham a.l. paham materialisme, rasionalisme, empirisme, dan individualisme. • Paham sosialime komunis (Karl Marx), memandang bahwa hakikat kebebasan dan hak individu itu tidak ada.pada hakikatnya manusia hanya sebagai mahluk sosial saja.dalam kehidupan masyarakat terjadi interaksi dialektis antara kelas kapitalis dan kelas proletar,buruh.
Tidak terjadinya fungsi pengawasan dan saling mengimbangi (checks and balances) pada institusi-institusi ketatanegaraan. Terjadinya penumpukan kekeuasaan pada yang berada ditangan MPR, sehingga menyebabkan kekeuasaan pemerintahan negara seakan-akan tidak memeiliki hubungan dengan rakyat. Terjadinya dominasi kekuasaan ditangan Presiden selaku eksekutif, baik di bidang legislatif maupun yudikatif yaitu adanya hak prerogatif (a.l. memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi ) dan kekuasaan membuat undang-undang. Hal ini tertulis dalam penjelasan UUD 1945 yang berbunyi Presiden penyelenggara pemerintah Negara yang tertinggidi bawah Majelis. UUD 1945 menagandung pasal-pasal yang terlalu luwes shingga dapat menimbulukan lebih dari satu tafsiran (multi tafsir), misal pasal 7 (sebelum diubah) yang berbunyi” Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatanya selama masa lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali”Kemudian Pasal 6 ayat (1) “Presiden ialah orang Indonesia asli”,yang memberikan arti yang beragam. LATAR BELAKANG PERUBAHAN UUD 1945
PENDAHULUAN NASKAH RESMI UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah (Risalah Rapat Paripurna ke-5 Sidang Tahunan MPR Tahun 2002 Sebagai Naskah Perbantuan Dan Kompilasi Tanpa Ada Opini) Naskah Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil Sidang Umum MPR Tahun 1999) Naskah Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil Sidang Tahunan MPR Tahun 2000) Naskah Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil Sidang Tahunan MPR Tahun 2001) Naskah Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil Sidang Tahunan MPR Tahun 2002) Naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat (sebagaimana tercantum dalam Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1959) 2

More Related Content

PPTX
Ppt peradilan di indonesia
byHernaWati14
 
PPTX
Presentation konsultasi dan penyuluhan hukum
byNatalia Hera Setiyawati
 
PPT
Hukum Konstitusi
byTri Widodo W. UTOMO
 
PPTX
Konteks Dasar Sistem Pemerintahan Indonesia
byBayu Rizky Aditya
 
PPT
Pancasila sebagai dasar negara
bymeilina fitri
 
PPTX
Nasionalisme
byMuslihin Hilim
 
PPTX
Harmonisasi Hak & Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Pancasila
bynovipridayantiii
 
PDF
Ilmu negara
bysaid zulhelmi
 
Ppt peradilan di indonesia
byHernaWati14
 
Presentation konsultasi dan penyuluhan hukum
byNatalia Hera Setiyawati
 
Hukum Konstitusi
byTri Widodo W. UTOMO
 
Konteks Dasar Sistem Pemerintahan Indonesia
byBayu Rizky Aditya
 
Pancasila sebagai dasar negara
bymeilina fitri
 
Nasionalisme
byMuslihin Hilim
 
Harmonisasi Hak & Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Pancasila
bynovipridayantiii
 
Ilmu negara
bysaid zulhelmi
 

What's hot

PPTX
Presentasi penanganan pelanggaran pemilu
byBilly Adam Fisher
 
PDF
Peranan pemuda dalam pembinaan politik bangsa
bySyafrizal Helmi helmi
 
PDF
Peran Mahasiswa dalam Pesta Demokras
bySoeBadarId
 
PPTX
ISU STRATEGIS DAN POTENSI RAWAN PEMILU 2024.pptx
byBawasluPacitan
 
PPT
Asas Legalitas dan Retroaktif dalam HPI
byswirawan
 
PDF
Netralitas ASN dalam pemiluuuuuuuuuuuuuuuuu 2024.pdf
byRochmaHidayati2
 
PDF
Buku Guru PPKn Kelas IX Edisi Revisi 2018
byMuhamad Yogi
 
PPTX
Hukum acara perdata - Fungsi, tujuan, dan sumber hukum acara perdata (Idik Sa...
byIdik Saeful Bahri
 
PPTX
Peraturan Daerah (Perda)
byIzzatul Ulya
 
DOCX
Mahasiswa dan tanggung jawab sosial
byPergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)
 
PDF
Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)
byIbanez Sofadella
 
PPTX
Tujuan dan fungsi hukum p kn
byhutami mawdy
 
PPTX
1. perumusan UUD NRI Tahun 1945
byguruppkn11
 
PPTX
PEMILIH PEMULA
byAN ASYUF
 
PPTX
Bab ii kedudukan dan fungsi uud nkri 1945 dalam sistem hukum nasional
byTutikDaryatni
 
PPTX
Pemilu dan pemilukada berkualitas
byElection Commision
 
PPTX
Mekanisme pembentukan peraturan daerah
byArdi Susanto
 
PPTX
SEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIA
byBayu Rizky Aditya
 
PPTX
Mahasiswa & tanggung jawab sosial
bySabolah
 
PPTX
TRIAS POLITICA.pptx
byWahyuSaputra376866
 
Presentasi penanganan pelanggaran pemilu
byBilly Adam Fisher
 
Peranan pemuda dalam pembinaan politik bangsa
bySyafrizal Helmi helmi
 
Peran Mahasiswa dalam Pesta Demokras
bySoeBadarId
 
ISU STRATEGIS DAN POTENSI RAWAN PEMILU 2024.pptx
byBawasluPacitan
 
Asas Legalitas dan Retroaktif dalam HPI
byswirawan
 
Netralitas ASN dalam pemiluuuuuuuuuuuuuuuuu 2024.pdf
byRochmaHidayati2
 
Buku Guru PPKn Kelas IX Edisi Revisi 2018
byMuhamad Yogi
 
Hukum acara perdata - Fungsi, tujuan, dan sumber hukum acara perdata (Idik Sa...
byIdik Saeful Bahri
 
Peraturan Daerah (Perda)
byIzzatul Ulya
 
Mahasiswa dan tanggung jawab sosial
byPergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)
 
Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)
byIbanez Sofadella
 
Tujuan dan fungsi hukum p kn
byhutami mawdy
 
1. perumusan UUD NRI Tahun 1945
byguruppkn11
 
PEMILIH PEMULA
byAN ASYUF
 
Bab ii kedudukan dan fungsi uud nkri 1945 dalam sistem hukum nasional
byTutikDaryatni
 
Pemilu dan pemilukada berkualitas
byElection Commision
 
Mekanisme pembentukan peraturan daerah
byArdi Susanto
 
SEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIA
byBayu Rizky Aditya
 
Mahasiswa & tanggung jawab sosial
bySabolah
 
TRIAS POLITICA.pptx
byWahyuSaputra376866
 

Viewers also liked

PPTX
Presentasi Bela Negara
byazzam zukhrofani iman
 
PPTX
PPKN
byAjeng Portuna
 
PPTX
Pendidikan pendahuluan bela negara
byIkhsan D'Zuheldy
 
PPTX
Pertemuan 1 Dasar-dasar Pendidikan Pancasila secara historis, filosofis,
byEka Zay
 
PPT
bela-negara
bysuher lambang
 
PPTX
Pancasila sebagai sistem filsafat
byDavid Mandala Lubis
 
PPTX
power point bela negara
byputrireza
 
PDF
Modul PKN 2012
byHelvyEffendi
 
PPTX
Ppt pancasila dlm konteks ketatanegaraan
byrizka_pratiwi
 
DOCX
Pkn
byocha-RZ
 
PPT
Bab iv konstitusi
byNovii Kanadia
 
PPTX
Tugas ekonomi kel.1 kelas10.3
bykelas X.3
 
PPT
kelompok 2_AB4
byIndra Abdam Muwakhid
 
PDF
Pendidikan Pancasila - Pancasila dalam sejarah indonesia
byTri Maulidya
 
PDF
Tugas pendidikan pancasila dan kewarganegaraan
bysiti sangidah
 
PPTX
"KEDUDUKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR IDEOLOGI DALAM BERBANGSA DAN BERNEGARA"
byfillia1115500033
 
PPTX
Nilai nilai ideologi Pancasila
byMischaelle
 
PPT
Asal Mula Pancasila
byPet-pet
 
PPT
Part 10 kekuasaan dan politik
bysudarsono mr
 
PPTX
Hubungan Konstitusi dengan Dasar Negara di Indonesia
byFrestiany Regina Putri
 
Presentasi Bela Negara
byazzam zukhrofani iman
 
PPKN
byAjeng Portuna
 
Pendidikan pendahuluan bela negara
byIkhsan D'Zuheldy
 
Pertemuan 1 Dasar-dasar Pendidikan Pancasila secara historis, filosofis,
byEka Zay
 
bela-negara
bysuher lambang
 
Pancasila sebagai sistem filsafat
byDavid Mandala Lubis
 
power point bela negara
byputrireza
 
Modul PKN 2012
byHelvyEffendi
 
Ppt pancasila dlm konteks ketatanegaraan
byrizka_pratiwi
 
Pkn
byocha-RZ
 
Bab iv konstitusi
byNovii Kanadia
 
Tugas ekonomi kel.1 kelas10.3
bykelas X.3
 
kelompok 2_AB4
byIndra Abdam Muwakhid
 
Pendidikan Pancasila - Pancasila dalam sejarah indonesia
byTri Maulidya
 
Tugas pendidikan pancasila dan kewarganegaraan
bysiti sangidah
 
"KEDUDUKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR IDEOLOGI DALAM BERBANGSA DAN BERNEGARA"
byfillia1115500033
 
Nilai nilai ideologi Pancasila
byMischaelle
 
Asal Mula Pancasila
byPet-pet
 
Part 10 kekuasaan dan politik
bysudarsono mr
 
Hubungan Konstitusi dengan Dasar Negara di Indonesia
byFrestiany Regina Putri
 

Similar to pendidikan pancasila dan kewarganegaraan

PPT
PPKn
byMuhamad Yogi
 
PPT
Pendidikan pancasila-dan kewarganegaraan
byyanemayasari
 
PPTX
Materi 1-pengertian dan landasan pancasila
byAbdulMahmudASune
 
PPTX
Materi-1-Pengertian dan Landasan Pancasila.pptx
byssuser5aaed81
 
RTF
Makalah Pancasila Sebagai Dasar Negara
byprima1999
 
PPTX
Pengantar Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi minggu ke 1.pptx
byAsepArsyad
 
PPT
613589_1. Pancasila sbg Pendidikan Kepribadian.ppt
byadya1602
 
PPTX
Pendidikan pancasila : KEDUDUKAN PANCASILA, LATAR BELAKANG, DAN TUJUAN PENDII...
byKailifa Azzahra
 
PPT
Handout Pendidikan Pancasila
bySindianisa24
 
PPT
Pancasila adalah dasar filsafat negara Republik Indonesia
byputri894680
 
PPTX
Mk pancasila 1
byDwi Rahmalia
 
PDF
Materi pendidikan-pancasila-dan-kewarganegaraan-pkkmb
bySHAHEENASTORE
 
PPTX
Bab 1 arti penting pancasila dan kewarganegaraan rev sep 13
bymuliajayaabadi
 
PPTX
pengantar pendidikan pancasila
byRudi Wicaksana
 
PPT
Kuliah 3 filsafat pancasila bag 2
bypt.ccc
 
PPT
Bab I pancasila kita indonesia
byJalaludinJambei
 
PPTX
Pertemuan 1 Dasar-dasar Pendidikan Pancasila secara historis, filosofis,
byEka Zay
 
PPT
Pendidikan Pancasila
byWahyudi Wahyudi
 
PPT
Materi 2
byYogapratama123456
 
DOCX
Pancasila sebagai dasar negara
byRestu Waras Toto
 
PPKn
byMuhamad Yogi
 
Pendidikan pancasila-dan kewarganegaraan
byyanemayasari
 
Materi 1-pengertian dan landasan pancasila
byAbdulMahmudASune
 
Materi-1-Pengertian dan Landasan Pancasila.pptx
byssuser5aaed81
 
Makalah Pancasila Sebagai Dasar Negara
byprima1999
 
Pengantar Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi minggu ke 1.pptx
byAsepArsyad
 
613589_1. Pancasila sbg Pendidikan Kepribadian.ppt
byadya1602
 
Pendidikan pancasila : KEDUDUKAN PANCASILA, LATAR BELAKANG, DAN TUJUAN PENDII...
byKailifa Azzahra
 
Handout Pendidikan Pancasila
bySindianisa24
 
Pancasila adalah dasar filsafat negara Republik Indonesia
byputri894680
 
Mk pancasila 1
byDwi Rahmalia
 
Materi pendidikan-pancasila-dan-kewarganegaraan-pkkmb
bySHAHEENASTORE
 
Bab 1 arti penting pancasila dan kewarganegaraan rev sep 13
bymuliajayaabadi
 
pengantar pendidikan pancasila
byRudi Wicaksana
 
Kuliah 3 filsafat pancasila bag 2
bypt.ccc
 
Bab I pancasila kita indonesia
byJalaludinJambei
 
Pertemuan 1 Dasar-dasar Pendidikan Pancasila secara historis, filosofis,
byEka Zay
 
Pendidikan Pancasila
byWahyudi Wahyudi
 
Materi 2
byYogapratama123456
 
Pancasila sebagai dasar negara
byRestu Waras Toto
 

More from Cloudys04

PPTX
12 penyelesaian sengketa bisnis
byCloudys04
 
PPTX
11 hk. antimonopoli
byCloudys04
 
PPT
10 waralaba
byCloudys04
 
PPT
Statistik deskriptif(1)
byCloudys04
 
PPT
Kuliah 2 demand and supply
byCloudys04
 
PPTX
Ekonomi mikro syariah 2
byCloudys04
 
PPTX
Ekonomi mikro syariah 1qq konsumsi
byCloudys04
 
PPTX
02 hukum perdata
byCloudys04
 
PPT
Pbm. 9 2016 (pengantar manajemen oleh giffin ebert)
byCloudys04
 
PPTX
Pbm. 8 2016 (pengantar manajemen bisnis by giffin ebert)
byCloudys04
 
PPTX
integral (matematika bisnis)
byCloudys04
 
PPTX
diferensiasi majemuk (matematika bisnis)
byCloudys04
 
PPTX
matematika bisnis sampai dengan anilisis peluang pokok
byCloudys04
 
PPTX
kalimat yang efektif
byCloudys04
 
12 penyelesaian sengketa bisnis
byCloudys04
 
11 hk. antimonopoli
byCloudys04
 
10 waralaba
byCloudys04
 
Statistik deskriptif(1)
byCloudys04
 
Kuliah 2 demand and supply
byCloudys04
 
Ekonomi mikro syariah 2
byCloudys04
 
Ekonomi mikro syariah 1qq konsumsi
byCloudys04
 
02 hukum perdata
byCloudys04
 
Pbm. 9 2016 (pengantar manajemen oleh giffin ebert)
byCloudys04
 
Pbm. 8 2016 (pengantar manajemen bisnis by giffin ebert)
byCloudys04
 
integral (matematika bisnis)
byCloudys04
 
diferensiasi majemuk (matematika bisnis)
byCloudys04
 
matematika bisnis sampai dengan anilisis peluang pokok
byCloudys04
 
kalimat yang efektif
byCloudys04
 

Recently uploaded

PDF
Modul Ajar Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) Al-Qur’an Hadis Kelas 11
byModul Guruku
 
PDF
Modul Ajar PJOK Kelas 1 - Kurikulum Berbasis Cinta
byvisipintarClass
 
PDF
Modul Ajar IPAS Kelas 4 - Kurikulum Berbasis Cinta
byvisipintarClass
 
PDF
Modul Ajar Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) Bahasa Arab Kelas 11
byModul Guruku
 
PDF
Modul Ajar PJOK Kelas 3 - Kurikulum Berbasis Cinta
byvisipintarClass
 
DOCX
Modul Ajar Deep Learning SBK Seni Tari Kelas 12 Semester 2 Terbaru 2026
bywahyurestu63
 
PDF
Modul Ajar Matematika Kelas 9 - Kurikulum Berbasis Cinta
byvisipintarClass
 
PDF
Modul Ajar PJOK Kelas 6 - Kurikulum Berbasis Cinta
byvisipintarClass
 
PDF
(Deep Learning) Modul Ajar Prakarya Pengolahan Kelas 11 Kurikulum Merdeka
byModul Kelas
 
PPTX
Akibat Ketimpangan - Sosiologi kelas XII.pptx
byCitra Farinda Rufi, S. Sos.
 
PDF
Modul Ajar Matematika Kelas 7 - Kurikulum Berbasis Cinta
byvisipintarClass
 
PDF
RENCANA (di PPSDM_Cepu, 11-12 Feb'2026) + Link2 MATERI Pelatihan "INTEGRATED ...
byKanaidi ken
 
PPTX
PPT EKOSISTEM Bab 4 IPA Biologi Kelas X Kur Merdeka.pptx
byHomoDeus5
 
PDF
PPT PAI dan Budi Pekerti Kelas IX Bab 10 - Daulah Peradaban Daulah Safawi dan...
byidanurhayati94
 
PPTX
Peran Guru Wali dan Pemanfaatan Papan Interaktif Digital (PID) atau Interact...
byIwan Sukma Nur ichtiar
 
PDF
Modul Ajar KBC Akidah Akhlak Kelas 5 MI [MODULKELAS.COM]
byModul Kelas
 
PDF
Modul Ajar Deep Learning Prakarya Pengolahan Kelas 12 Kurikulum Merdeka
byModul Guruku
 
PDF
PPT PAI dan Budi Pekerti Kelas IX Bab 9 - Mazhab Fikih.pdf
byidanurhayati94
 
PPT
Materi Tarhib Ramadhan: Ramadhan Lebih Berkah
byasophia211292
 
PDF
(Deep Learning) Modul Ajar Prakarya Budidaya Kelas 12 Kurikulum Merdeka
byModul Kelas
 
Modul Ajar Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) Al-Qur’an Hadis Kelas 11
byModul Guruku
 
Modul Ajar PJOK Kelas 1 - Kurikulum Berbasis Cinta
byvisipintarClass
 
Modul Ajar IPAS Kelas 4 - Kurikulum Berbasis Cinta
byvisipintarClass
 
Modul Ajar Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) Bahasa Arab Kelas 11
byModul Guruku
 
Modul Ajar PJOK Kelas 3 - Kurikulum Berbasis Cinta
byvisipintarClass
 
Modul Ajar Deep Learning SBK Seni Tari Kelas 12 Semester 2 Terbaru 2026
bywahyurestu63
 
Modul Ajar Matematika Kelas 9 - Kurikulum Berbasis Cinta
byvisipintarClass
 
Modul Ajar PJOK Kelas 6 - Kurikulum Berbasis Cinta
byvisipintarClass
 
(Deep Learning) Modul Ajar Prakarya Pengolahan Kelas 11 Kurikulum Merdeka
byModul Kelas
 
Akibat Ketimpangan - Sosiologi kelas XII.pptx
byCitra Farinda Rufi, S. Sos.
 
Modul Ajar Matematika Kelas 7 - Kurikulum Berbasis Cinta
byvisipintarClass
 
RENCANA (di PPSDM_Cepu, 11-12 Feb'2026) + Link2 MATERI Pelatihan "INTEGRATED ...
byKanaidi ken
 
PPT EKOSISTEM Bab 4 IPA Biologi Kelas X Kur Merdeka.pptx
byHomoDeus5
 
PPT PAI dan Budi Pekerti Kelas IX Bab 10 - Daulah Peradaban Daulah Safawi dan...
byidanurhayati94
 
Peran Guru Wali dan Pemanfaatan Papan Interaktif Digital (PID) atau Interact...
byIwan Sukma Nur ichtiar
 
Modul Ajar KBC Akidah Akhlak Kelas 5 MI [MODULKELAS.COM]
byModul Kelas
 
Modul Ajar Deep Learning Prakarya Pengolahan Kelas 12 Kurikulum Merdeka
byModul Guruku
 
PPT PAI dan Budi Pekerti Kelas IX Bab 9 - Mazhab Fikih.pdf
byidanurhayati94
 
Materi Tarhib Ramadhan: Ramadhan Lebih Berkah
byasophia211292
 
(Deep Learning) Modul Ajar Prakarya Budidaya Kelas 12 Kurikulum Merdeka
byModul Kelas
 

pendidikan pancasila dan kewarganegaraan

  • 1.
    PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN/PPKN Oleh : Suarny Amran,SH,MH.
  • 2.
    Tujuan Pendidikan Pancasila •Peserta didik/mahasiswa dapat memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupan sebagai warga negara RI. • Menguasai pengetahuan dan pemahaman tentang beragam masalah dasar kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara yang hendak diatasi dengan penerapan pemikiran yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. • Memupuk sikap dan prilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma Pancasila, sehingga mampu menaggapi perubahan yang terjadi dalam rangka keteraduan Ipteks dan pembangunan. • Membantu mahasiswa dalam proses belajar, proses berfikir, memecahkan masalah dan mengambil keputusan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.
  • 3.
    • Kompetensi yangdiharapkan; mampu memahami, menganalisis dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat bangsa secara berkesinambungan dan konsisten dengan cita-cita dan tujuan nasional seperti yang digariskan dalam Pembukaan UUD 1945. Dapat menghayati filsafat dan Ideologi Pancasila sehingga menjiwai tingkah laku sebagai WNI dalam melaksanakan profesinya. • Dapat menjadikan warga negara Indonesia yang unggul menguasai Ipteks dan seni namun tidak kehilangan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia.
  • 4.
    Garis Besar ProsesPembelajaran M.K Pancasila dan PPKN GBPP MK Pancasila 1. Memahami landasan dan tujuan Pendidikan Pancasila 2. Memahami dan menginternalisasikan nilai Sejarah Perjuangan Bangsa. 3. Memahami sistem ketatanegaraan RI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 4. Memahami dinamisasi pelaksanaan UUD1945 5. Memahami Pancasila sebagai sistem fisafat 6. Memahami Pancasila sebagai idilologi 7. Memahami Pancasila sebagai sistem etika 8. Memahami aktualisasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara.
  • 5.
    Ruang Lingkup MKPPKN • Pendahuluan; Pengertian,Tujuan PPKN, Ruang lingkup, Sistem Evaluasi. • Negara dan Bangsa • Hak dan Kewajiban Warganegara • Hak Asasi Manusia • Demokrasi • Wawasan Nusantara • Ketahanan Nasional dan Bela Negara • Politik Nasional dan Strategi Nasional
  • 6.
    • Literatur. 1. SantiajiPancasila, Prof. Darji Darmodihardjo, S.H. Dkk. 2. Pendidikan Pancasila( SK Dirjen Dikti No.38/Dikti/Kep/2002), Drs.H.Kaelan,M.S. 3. Pendidikan Kewarganegaraan 4. UUD RI 1945 ( Amandemen oleh MPR), Sekretariat Jenderal MPR 2006.
  • 7.
    Evaluasi :  UTS: 30 %  UAS : 35 %  TUGAS : 25 %  KEHADIRAN : 10 %
  • 8.
    Tujuan Instruksional UmumMK PPKN • Terbentuk sikap dan cara berfikir komprehensif integral pada seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara • Menumbuhkan rasa cinta tanah air untuk membela keutuhan dan tegaknya negara /NKRI,serta keutuhan bangsa • Menumbuhkan wawasan warga negara dalam persahabatan, perdamaian dunia, kesadaran bela negara, sikap dan perilaku yang bersendikan nilai- nilai budaya bangsa
  • 9.
    • MK PengembanganKepribadian meliputi ; Agama,Pancasila dan Pend. Kewarganegaraan • Dibeberapa negara didunia melaksanakan MK. General Education/Humanities ini melalui dunia pendidikan, seperti; Amerika Serikat mempunyai; History Humanity And Philosophy; Jepang mempunyai ; Japanese History, Ethis, Philosophy and Science Religion, Phillipina mempunyai; Family Planning,Taxtion And Land Reform, The Phillipina New Constitution, Study of Human Right .
  • 10.
    LANDASAN PENDIDIKAN PANCASILA A.Pancasila ditinjau dari Landasan Historis • Bangsa Indonesia terbentuk melalui suatu proses yang cukup panjang sejak kerj. Kutai, Sriwijaya, Majapahit sampai datangnya bangsa lain yang menjajah Indonesia. Selama ratusan tahun bangsa Indonesia berjuang menemukan jati dirinya,yang digunakan sebagai filosofi hidup dan bangsa yang dirumuskan dan disahkan menjadi dasar negara Indonesia. Yang sekarang kita kenal sebagai Pancasila dan tiada lain sebagai nilai-nilai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. • Pada masa sebelum kemerdekaan sampai dengan kemerdekaan RI yaitu dalam ketatanegaraan RI dilakukan upaya menyusun rancangan UU Ketatanegaraan RI dalam sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) digunakan pertama kali istilah Pancasila oleh Ir. Soekarno dan Moch. Yamin.
  • 11.
    • Istilah Pancasiladigunakan untuk memberikan nama pada 5 (lima) Prinsip dasar kenegaraan Indonesia oleh Soekarno dan Moh. Yamin.`` • Pada tanggal 18 Agustus 1945 sehari setelah kemerdekaan/ Proklamasi RI. PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) menetapkan dan mensahkan UUD 1945 yang dikenal dengan UUD 1945. Dalam Pembukaan UUD’45 tercantum 5 (lima) dasar negara yang kini dikenal dengan sebutan Pancasila. Meskipun istilah Pancasila sendiri tidak tercantum di dalam UUD’45 tersebut.
  • 12.
    B. Pancasila SebagaiLandasan Kultural Pancasila dalam hal ini berkaitan erat dengan budaya kehidupan bangsa Indonesia dan menentukan eksistensi bangsa Indonesia. Selain itu sikap mental, tingkah laku ataupun amal perbuatan setiap bangsa Indonesia harus mencerminkan dari sila-sila Pancasila, karena nilai-nilai budaya Pancasila ada dan tumbuh sebagai budaya bangsa Indonesia.
  • 13.
    C. Pancasila sebagaiLandasan Yuridis Sebagai landasan Yuridis Pancasila tercantum dalam Pembukaan UUD’45. Pancasila adalah dasar negara RI, hal ini berarti bahwa Pancasila dipergunakan sebagai dasar dan pedoman dalam mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Isi dan tujuan dari semua perundang-undangan di Indonesia harus berdasarkan Pancasila.
  • 14.
    D. Pancasila sebagaiLandasan Philosofis Falsafah berasal dari kata Yunani “philosophia”. • “Philos” berarti “mencintai” atau “mencari” • “Sophia” berarti “kebijaksanaan”/ “kebenaran” (wisdom). Secara harfiah falsafah berarti mencintai kebenaran.Istilah filsafat dalam bahasa arab adalah “falsafah”. Menurut al-farobi (ahli filsafah Islam) falsafat ialah ilmu pengetahuan tentang alam maujud bagaimana hakikat yang sebenarnya.
  • 15.
    Pancasila sebagai FilsafatNegara Dalam hal ketatanegaraan terdapat 3 (tiga) faktor utama yang harus ada dan satu sama lain saling mempengaruhi dan mempunyai hubungan yang erat, yaitu : 1. Faktor Filsafat Negara 2. Faktor Konstitusi/ UUD 3. Faktor Garis Politik
  • 16.
    1. Faktor FilsafatNegara • Dasar filasafat negara yang disebut juga dasar atau landasan ideal. Filsafat ini berakar pada pandangan hidup masyarakat yang mendukung negara tersebut. Sebagai contoh: Pancasila adalah dasar filsafat Negara RI yang berakar pada pandangan hidup, termasuk cita-cita ketatanegaraan, watak dan kepribadian bangsa Indonesia.
  • 17.
    2. Faktor KonstitusiUUD • Ketentuan hukum mengenai struktur negara dan pemerintahannya, termasuk bentuk dan susunan negaranya, alat-alat perlengkapannya, tugas alat-alat perlengkapan tersebut, serta hubungan satu sama lain.
  • 18.
    3. Faktor GarisPolitik • Garis kebijaksanaan atau pengarahan jalannya pemerintahan negara, sehingga dapat dicapai tujuan negara dan ini berarti program kerja pemerintahan yang dilaksanakan terus menerus sesuai dengan tujuan negara menurut tertib hukum yang ditetapkan dalam UUD/ Konstitusi serta peraturan dibawahnya.
  • 19.
    • Ketiga faktortersebut saling berkaitan satu sama lain. Faktor filsafsat memberi jiwa dan semangat, cita-cita dan pandangan hidup bagi struktur dan administrasi pemerintahan maupun bagi pengarahan yakni garis politik. Suatu struktur dan mekanisme pemerintahan harus sesuai dengan dasar filsafat negara dan tujuan negara yang akan dicapai melalui program kerja pemerintah. Peran ketiga faktor tersebut akan mempengaruhi terhadap kestabilan atau mantap atau tidaknya suatu negara dan jalannya pemerintahan.
  • 20.
    • Secara kronologisPancasila sebagai filsafat negara tumbuh dan berkembang sejalan dengan sejarah perjuangan Indonesia yang cukup panjang. • Lahirnya falsafah Pancasila tidak terlepas dari sejarah perjuangan bangsa ang telah dimulai sejak zaman kerajaan Sriwijaya, Majapahit, Mataram, yang mengalami masa pasang surut dan terpecah dengan masuknya bangsa barat. Pancasila Dalam Konteks Sejarah Perjuangan Bangsa
  • 21.
    • Melalui perjuanganpergerakan nasional Budi Utomo tahun 1908 (melalui cita-cita politik yang dilaksanakan melalui pendidikan dan pengajaran) juga pergerakan nasional yang melahirkan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Serta pembentukan BPUPKI dengan panitia kerja (Panitia 9 sebagai Tim Perumus) yang menghasilkan naskah rancangan Pembukaan UUD’45 (tanggal 22 Juni 1945) yang terdiri dari 4 alinea. Kemudian dikenal sebagai “Piagam Jakarta” dalam rancangan inilah untuk pertama kalinya Pancasila dicantumkan sebagai Dasar Negara Indonesia. Dan selanjutnya ditetapkan dalam UUD’45 pada Pembukaan Alinea 4 (UUD’45 disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI).
  • 22.
    • Usulan Rumusandasar ketatanegaraan Indonesia oleh Muh. Yamin (20 Mei 1945): 1. Perikebangsaan 2. Perikemanusiaan 3. Periketuhanan 4. Perikerakyatan 5. Kesejahteraan Rakyat Lima prinsip tersebut diusulkan dalam rancangan UUD Indonesia pada alinea pembukaan dengan rumusan sebagai berikut : 1. Ketuhanan YME 2. Kebangsaan persatuan Indonesia 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Usulan dari Ir. Soekarno pada pidato sidang ke-3 BPUPKI (1 Juni 1945): 1. Kebangsaan Indonesia 2. Internalisme/ perikemanusiaan 3. Mufakat dan demokrasi 4. Kesejahteraan sosial 5. Ketuhanan yang berkebudayaan
  • 23.
    • Rumusan Pancasilapada Piagam Jakarta (22 Juni 1945): 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
  • 24.
    • Pancasila dalamdokumen sejarah a.l: 1. Pidato Muh. Yamin tanggal 29 Juni 1945 2. Pidato Soekarno tanggal 1 Juni 1945 3. Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 4. Dalam Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 5. Dalam alinea ke-4 Mukaddimah Konstitusi RIS tanggal 27 Desember 1945 6. Dalam alinea ke-4 Mukaddimah UUDS 1950 tanggal 17 Agustus 1950 7. Dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959
  • 25.
    Sejarah Perjuangan BangsaIndonesia Masa Sebelum Kemerdekaan Masa Sesudah Kemerdekaan Sebelum Penjajahan Masa Penjajahan Masa Kejayaan - Sriwijaya - Majapahit Belanda Jepang Pergerakan • Budi Utomo • Sumpah Pemuda • Serikat Islam Pergerakan • Putera • Peta 1945- 1950 1950- 1959 Orde Lama Orde Baru
  • 26.
    Masa Sebelum PenjajahanBelanda • Tahun 400-600 M.: - KerajaanKutai (KALTIM): • Raja Kudungga • Raja Asywawaman • Raja Mulawarman (Prasasti Batu Tulis) - KerajaanTarumanegara (Bogor): • Raja Purnawarman(Prasasti Batu Tulis)
  • 27.
    • Abad ke13( Tahun 1227); Agama Islam masuk melalui Aceh dibawa pedagang Parsi dan Gujarat. Kerajaan pertama “Samudra Pasai”, kemudia disusul KerajaanIslam di Pulau Jawa, di Banten, Tuban, Gresik, Cirebon. • Abad ke 16; Masuk agama Kristen yang dibawa oleh pedagang Portugis danBelanda.
  • 28.
    Masa kejayaan bangsakita tampak pada: - Masa KerajaanSriwijaya - Masa Kerajaan Majapahit: SumpahPalapa – Patih Gajah Mada (untuk mempersatukan nusantara).
  • 29.
    Masa setelah masuknyapenjajahan Belanda: Melalui perdagangan bangsa Belanda membentuk VOC (Vereenigde Oost Indische Compania)sebagai bentuk kongsi dagang. Reaksi yang timbul: • Perlawanan di berbagai daerah seperti: - Di Mataram – Sultan Agung - Di Banten – Sultan Agung Tirtayasa
  • 30.
    Kebangkitan Nasional • PergerakanNasional Budi Utomo (20 Mei 1908) Bergerak dibidang pendidikan dan pengajaran melalui program mengusahakan perbaikan pendidikan dan pengajaran. • Sumpah Pemuda (28 Oktober 1928) Mengumandangkan persatuan bangsa, tanah air, dan Bahasa Indonesia. Tokohnya: Muh. Yamin, Wangsanagara, Kuntjoro Purbopranoto.
  • 31.
    Masa Penjajahan Jepang SetelahJepang masuk ke Indonesia tahun 1942 berbagai kegiatan politik ataupun rapat-rapat dilarang, dikeluarkan pula peraturan membubarkan semua perkumpulan. Propaganda 3A Jepang yaitu Jepang Pelindung Asia, Cahaya Asia, dan Pemimpin Asia. Berkaitan dengan keinginan Jepang untuk menguasai Indonesia.
  • 32.
    Tanggal 17 Agustus1945 Puncak Pergerakan Hal ini merupakan kelanjutan dari perjuangan yang dilaksanakan berabad-abad lamanya. Pergerakan 17 Agustus 1945 seperti telah dicantumkan dalam pembukaan UUD 1945 kemerdekaan tersebut adalah hak segala bangsa, penjajahan tersebut tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan.
  • 33.
    Masa 1945-1950 (Revolusi Fisik) Masa bangsa Indonesia merebut memperbaiki kekuasaan terhadap penjajah. • 22 Agustus 1945 Terbentuk BKR (Badan Keamanan Rakyat) • 10 Nopember 1945 Perlawanan di Surabaya • 25 Maret 1947 Perjanjian Linggarjati (mendirikan negara federasi – Negara Indonesia Serikat)
  • 34.
    • Terjadinya pemberontakanRMS (Republik Maluku Selatan), Tahun 1950 dibawah pimpinan Mr.Dr.Soumokil gerakan ini ingin melepaskan diri dari pemerintah RI. • 27 Desember 1949-17 Agustus 1950, masa Republik Indonesia Serikat (RIS). • 17 Agustus 1950 diubah kembali menjadi Negara Kesatuan, K/ bentuk negara ini lebih tepat u/ mempersatukan dan mempertahankan kesatuan bangsa dan negara Indonesia.
  • 35.
    • Tahun 1950(tanggal 27September)Indonesia menjadi anggota PBB ke-60, bendera Indonesia berkibar disamping Negara lainnya.
  • 36.
    Tahun 1950-1959 (MasaSurvival) Pada masa ini kita mempertahankan negara kesatuan RI dari pemberontakan yang terjadi seperti: • PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia).dibawah pimpinan Ssyafrudin Prawiranegara Tahun 1958. • Pemberontak Aceh (1953), o/ Daud Beureuh (DI/TII) – Aceh sbg.bagian Negara Islam Indonesia. • Pemberontak DI/TII di Sulawesi Selatan – Kahar Muzakar (1952) • Permesta (Piagam Perjuangan Semesta) di Sulawesi 1958 – untuk melepaskan diri dari pem.pusat.
  • 37.
    Masa Kembali keUUD 1945 Alasan pemikiran pemerintah u/ kembali ke UUD 1945: 1. UUD 1945 merupakan dokumen historis atas dasar mana revolusi dimulai dan dapat digunakan sebagai landasan guna menyelesaikan revolusi pd tingkat saat itu/saat sekarang. 2. UUD 1945 adalah cukup demokrasi sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. 3. UUD 1945 lebih menjamin terlaksananya prinsip demokrasi terpimpin dan ekonomi terpimpin. 4. UUD 1945 menjamin adanya pemerintahan yg stabil selama setahun oleh karena kekuasaan DPR dibatasi (tidak dapat menjatuhkan Pemerintah/Presiden) kekuasaan tertinggi ditangan DPR .
  • 38.
    Diktum Dekrit Presiden5 Juli 1959 1. Menetapkan pembubaran konstituante. 2. Menetapkan UUD 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 3. Menetapkan tidak berlakunya lagi UUDS 1950. 4. Akan diselenggarakan dalam waktu yang sesingkat- singkatnya pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara yang terdiri dari anggota-anggota dewan perwakilan rakyat ditambah dengan utusan – utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan. 5. Akan diselenggarakan dalam waktu sesingkat- singkatnya pembentukan Dewan Pertimbangan Agung sementara.
  • 39.
    Masa Orde Lama Terjadipenyimpangan sebagai berikut: • Pengangkatan Presiden seumur hidup. • Menyamakan kedudukan Pancasila dengan ajaran-ajaran Nasakom (yang mengajarkan bersatunya golongan nasionalis agama ekonomi). • Kedudukan MPRS dan DPR GR sejajar dengan kedudukan menteri: Dengan dmk MPRI berada dibawah Presiden.
  • 40.
    Masa Orde Baru LahirnyaSupersemar (Surat Pemerintah Sebelas Maret) tanggal 11 Maret 1966. o/ Presiden Soekarno kepada Jendral Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk menjalin keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan Revolusi Indonesia. Masa Reformasi
  • 41.
    • Kasus-kasus TragediAmbon, Poso, Sampit, Kalimantan Barat,Perpecahan di Aceh dan Irian Barat/Papua.
  • 42.
    Kronologis Penyusunan Pancasiladan UUD 1945 • 17 Desember 1941 Meletus perang fasitik, sekutu dikalahkan oleh Jepang dengan membom Pearl Harbour sehingga daerah-daerah jajahan sekutu (AS, Inggris,Belanda) di fasifik dikursi o/ Jepang, termasuk Indonesia. • 8 Maret 1942 Jepang masuk ke Indonesia , setelah itu Jepang tahu apa yang menjadi keinginan bangsa Indonesia adalah kemerdekaan bangsa dan tanah air. • 28 Mei 1945 Untuk memenuhi janjinya, pemerintah Jepang membentuk suatu badan yang dinamakan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) / dokumen Ritzu Junbi Choosakai, yang bertugas menyelidiki segala sesuatu mengenai persiapan kemerdekaan Indonesia demi membentuk panitian kerja.
  • 43.
    I. Panitia 9Sebagai Perumus Naskah Rancangan Pembukaan UUD 1945 1. Ir. Soekarno (ketua) 2. Dr.M. Hatta 3. Mr. A.A. Maramis 4. Abikusno Tjokrosuyoso 5. Abdul Kohar Muzakhir 6. H. Agus Salim 7. Mr. Ahmad Subondjo 8. K.H.A.W. Hasyim 9. Mr. M.Yamin
  • 44.
    Panitia 9 (Perumus)menghasilkan Naskah Rancangan Pembukaan UUD (Tgl 23 Juni 1945 yang terdiri dari 4 alinea, dikemudian dikenal dengan Piagam Jakarta dalam Rancangan Pembukaan UUD inilah untukPertama Kali Pancasila dicantumkan sebagai Dasar Negara Indonesia (dan diterima pada Sidang Pleno 16 Juli 1945
  • 45.
    II. Panitia PerancangUUD 1. Marumis 2. Oho Iskandardinata 3. Poeroebejo 4. Agus Salim 5. Achmad Subendjo 6. Soeparno 7. Ny. Ulfah Santoso 8. Wachid Hasyim 9. Paradi Hantap 10. Ratu Hantory 11. Susanto 12. Sartono 13. Wongsangoro 14. Warjuningrat 15. Singgit 16. Tan Eng Hoa 17. Husein Dirja Ningrat 18. Sukimin 19. Soekarno (ketua) Tugas : Merancang UUD dengan membentuk Tim Kecil mengenai Muatan UUD seperti. Kedaulatan, Badan Pemusyawaratan Rakyat, Presiden, Menteri-Menteri, Dewan Pertimbangan Agung, Dewan Perwakilan Rakyat (Membahas Tentang Isi Batang Tubuh UUD)
  • 46.
    III. Panitia Ekonomidan Keuangan Diketua Oleh Drs. Moch Hatta IV. Panitia Pembela Tanah Air Diketua Oleh. Abikusno Tjokrosuyoso
  • 47.
    • 17 Agustus1945 : Proklamasi Kemerdekaan RI • 18 Agustus 1945 :Pengesahan UUD 1945, dengan keputusan sbb: a. Menetapkan dalam mensahkan Pembukaan UUD 1945, yang bahan-bahannya hampir seluruhnya diambil dari Rancangan Pembukaan UUD, yang disusun oleh Panitia Perumus pada Tgl 22 Juni 1945 (Piagam Jakarta) b. Menetapkan dan mensahkan UUD 1945 yang bahan- bahannya hampir seluruhnya diambil dari Rancangan UUD yang disusun oleh Panitia Perancang UUD pada Tgl 16 Juli 1945 c. Memilih Ketua PPKI Ir. Soekarno dan Wakil Ketua PPKI Drs. Moch Hatta Masing-masing menjadi Presiden dan Wakil Presiden RepublikIndonesia d. Pekerjaan Presiden untuk sementara dibantu oleh sebuah Komite Nasional
  • 48.
    • 19 Agustus1945 Sidang PPKI memutuskan: a. Pembentukan 12 Depertemen Negara b. Pembagian Wilayah Indonesia atau.8 Propinsi tiap Propinsi dibagi dalam Kresidenan- Kresidenan
  • 49.
    Pancasila sebagai suatusistem filsafat • Pancasila terdiri dari 5 sila yang pada hakikatnya merupakan sistem filsafat. • Sistem adalah: “Suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan , saling bekerjasama untuk satu tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh”. • Ciri-ciri sistem: 1. Satu kesatuan bagian-bagian 2. Bagian-bagian tersebut merupakan fungsi sendiri-sendiri 3. Saling berhubung, saling ketergantungan 4. Kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan bersama 5. Terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks (Shore & Vioich 1974,122)
  • 50.
    Susunan Pancasila adalahsistem hirarkhis dari keliam sila Pancasila tersebut yang menunjukan satu rangkaian urutan yang terttinggi (sebagai satu totalitas) dengan uraian sebagai berikut: Sila kesatu”Ke-Tuhanan Yang Maha Esa” adalah menunjukan rangkaian tingkat baik dalam luas dan isi sifatnya. Meliputi dan menjiwai Sila kedua, ketiga, keempat dan kelima. Sila kedua “Kemanusiaan yang adil dan beradab” diliputi dan dijiwai sila kesatu, meliputi dan menjiwai sila ketiga, keempat dan kelima. Sila Ketiga “Persatuan Indonesia” diliputi dan dijiwai sila kesatu dan kedua, meliputi dan menjiwai sila keemat dan kelima. Sila Keempat “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” diliputi dan dijiwai sila kesatu, kedua, ketiga, meliputi dan menjiwai sila kelima. Sila Kelima “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, diliputi dan dijiwai sila kesatu, kedua, ketiga, dan keempat.
  • 51.
    Kesimpulan • Pancasila adalahsuatu sistem filsafat yang merupakan suatu kesatuan organis atau satu kesatuan yang bulat, antara sila yang satu tidak bisa dipisahkan dengan sila lainnya. • Antara sila yang satu dengan sila lainnya saling berhubungan atau senantiasa dikualifikasikan oleh sila-sila yang lainnya, berhubungan erat sehingga membentuk suatu struktur yang menyeluruh. • Pemikiran tentang manusia dengan Tuhan YME, hubungan antar sesama manusia dengan masyarakat dan negara. • Hal ini memberikan suatu pola pemikiran bangsa Indonesia yang menjadikan Pancasila sebagai sistem filsafat. Dengan demikian dalam Pancasila sebagai filsafat Bangsa Indonesia bahwa paham kemanusiaan, persatuan bangsa, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan tersebut, dilandasi atau diliputi dan dibimbing oleh Tuhan YME.
  • 52.
    Paham integralistik dalamnegara Indonesia hubungannya dengan penetapan dasar negara • Integralistik merupakan paham yang terdapat dalam Pancasila.Pola pikir integralistik yang disesuaikan dengan budaya bangsa Indonesia.Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dari kelima sila, masing-masing sila tidak berdiri sendiri-sendiri. Hal ini menggambarkan adanya pikiran persatuan atau pandangan integralistik sebagaimana tertuang dalam 4 pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 1945.
  • 53.
    • Paham negaraintegralistik berdasar pada Pancasila berbeda dengan paham negara yang berdasarkan paham liberalisme yang dalam ketatanegaraan dan ekonominya berdasarkan kebebasan politik dan ekonomi. • Demikian pula pada paham materialime, yang semata-mata bersandar pada kebendaan (materi) menjadi sebab segala yang ada dan terjadi didunia ini. • Sedangkan pada paham komunisme,pahamyang bertujuan untuk menghapuskan hak milik perorangan dan dasarnya sama rata sama rasa. • Pada paham sosialisme paham dalam ketatanegaraannya berusaha agar harta/milik, industri, perusahaan menjadi milik negara.
  • 54.
    • Dengan pahamintegralistik bangsa Indonesia dengan segala keaneka ragamannya telah membentuk suatu kesatua integrasi sebgai suatu bangsa yang merdeka yang dituangkan dalam Pokok Pikiran 1 (pertama)
  • 55.
    • Secara yuridis-filosofisPancasila sebagai dasar filsafat negara tercantum dalam Alinea IV UUD 1945; • … maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada, Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
  • 56.
    • Kedudukan Pancasilamerupakan sumber tertib hukum Indonesia yang terdaat dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 yang diwujudkan kedalam empat pokok pikiran yaitu: - Pokok pikiran pertama intinya “persatuan” Negara...melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan menjadikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
  • 57.
    • Dalam pembukaanini diterima aliran pengertian negara kesatuan, negara melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Dengan demikian segenap penyelenggara negara dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan perorangan dan golongan.
  • 58.
    - Pokok PikiranKedua “Keadilan Sosial” Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Dengan demikian perlu diwujudkan negara bagi seluruh rakyat Indonesia atau hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan kedilan sosial dalam kehidupan masyarakat. - Pokok Pikiran Ketiga “Kedaulatan Rakyat” negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan. Oleh karenanya sistem negara yang bebrbentuk dalam UUD harus berdasar kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan/perwakilan. - Pokok pikiran keempat “Ketuhanan YME dan Kemanusiaan yang adil dan beradab” negara berdasar atas ke-Tuhanan YME menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh ......UUD harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang tengeh cita-cita .....rakyat yang luhur.
  • 59.
    Pancasila Sebagai IdiologiNegara • Pengertian Ideologi berasldari kata Idein (Yunani) atau Idea yang berati : gagasan, bentuk,konsep, cita-cita, pengertian dasar. logos artinya : Ilmu, ajaran. secara hartiah ideologi diartikan sebagai ilmu tentang idea, cita-cita,gagasan atau buah pikiran
  • 60.
    Dalam perkembangannya kemudianidiolosi menjadi berarti “sistem dasar tentang nilai-nilai dan tujuan serta sarana- sarana pokok-pokok untuk mencapainya” Dalam hubungannya dengan negara, ideologi diartikan samadengan weltanshauung atau sebagai konsensus mayoritas warga negara tentang nilai-nilai dasar yang ingin diwujudkan Penerapan idiologi dibidang kenegaraan termasuk kehidupan berpolitik, dimana idiologi mewarnai cara berpolitik. Idiologi bersifat asasi, sedangkan politik adalah kebijaksanaan atau pelaksanaan idiologi
  • 61.
    Pancasila sebagai idiologiberarti bahwa idiologi Pancasila merupakan paduan gagasan dasar mengenai hidup dan kehidupan bangsa Indonesia dalam bernegara,berbangsa dan bermasyarakat. Pancasila bukanlah idiologi yang tertutup bagi ide baru dan realitas. Idiologi Pancasila mengakui adanya pergeseran dan perubahan nilai sebagai pertanda adanya dinamika masyarakat untuk mencapai kemajuan.
  • 62.
    Pancasila adalah idiologiterbuka,berarti : Pancasila harus dikembangkan secara kreatif dan dinamis untuk dapat menjawab tantangan zaman yang terus berubah. Caranya: dengan mengembangkannya melalui konsensus nasional,melalui interprestasi yang kritis, menjadi idiologi yang dinamis sejalan dengan perkembangan kehidupan masyarakat,bangsa dan negara, sekaligus mengupayakan agar realita baru tersebut tetap dijiwai nilai-nilai Pancasila
  • 63.
    Keterbukaan Pancasila bukanberarti mengubah nilai- nilai dasar yang terkandung di dalamnya,namun mengeksplisitkan wawasannya secara lebih konkrit untuk memecahkan masalah-masalah aktual yang senantiasa berkembang seiring dengan aspirasi perkembangan IPTEK serta jaman Bagi suatu bangsa dan negara,idiologi adalah wawasan,pandangan hidup atau falsafah kebangsaan dan kenegaraannya. Idiologi juga sebagai landasan negara dan sekaligus sebagai tujuan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara
  • 64.
    Secara Struktural Pancasilasebagai idiologi terbuka memiliki 3 (tiga) dimensi yaitu : 1. Dimensi Idealistis, yaitu nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersifat sistematis, nasional dan menyeluruh, dimana hal ini terkandung dalam hakikat nilai-nilai Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusian, persatuan,kerakyatan dan keadila sosial. Nilai-nilai Pancasila yang hakikatnya bersumber pada filsafat nilai filosofis.
  • 65.
    2. Dimensi Normatif,yaitu nilai-nilai yang terkandung dalamPancasila perlu dijabarkan norma, sebagaimana terkandung dalam norma kenegaraan. Dalam hal ini Pancasila terkandung dalam Pembukaan UUD 45 yang merupakan norma tertib hukum tertinggi dalam ketatanegaraan Indonesia (Staatstumdamental norm). Pancasila sebagai idiologi yang dijabarkan ke dalam langkah yang operasional perlu memiliki norma yang jelas.
  • 66.
    • Dimensi Realistis; adalahsebagai idiologi yang harus mampu mencerminkan realita hidup dan berkembang dalam masyarakat, dan dijabarkan dalam kehidupan masyarakat secara konkrit baik dalam kehidupan sehari-hari mupun dalam penyelenggaraan negara
  • 67.
    Pancasila Sebagai PandanganHidup Bangsa • Pandangan hidup suatu bangsa adalah : inti sari (kristalisasi) dan nilai-nilai yang dimiliki bangsa tersebut, dan yang diyakini kebenarannya berdasar pengalaman sejarah, serta yang telah menimbulkan tekad bangsa tersebut untuk mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. • Guna menentukan arah tujuan yang ingin dicapai oleh suatu bangsa dan negara, diperlukan pandangan hidup suatu bangsa. Dengan pandangan hidup ini suatu bangsa akan memandang persoalan yang akan dihadapinya dan sebagai penentu arah serta cara untuk memecahkan persoalan tadi.
  • 68.
    • Pengalaman hidupsuatu bangsa lahir dan diambil dari pengalaman hidup dan sejarah bangsa tersebut. Didalamnya terkandung a.l; a. Cita-cita bangsa. b. Pikiran-pikiran yang mendalam, c. Gagasan mengenai wujud kehidupan yang baik.
  • 69.
    Nilai-nilai dalam Pancasila Nilai: merupakan konsepsi abstak dalam diri manusia mengenai apa yang benar dan apa yang salah ( nilai kebenaran), apa yang indah dan yang buruk (nilai estetis), apa yang religius dan apa yang tidak religius ( nilai agama), apa yang baik dan apa yang buruk (nilai moral atau nilai etis ).
  • 70.
    Menurut Prof.Notonegoro : ada3 kelompok nilai: 1. Nilai material ; yaitu segala sesuatu yang berguna bagi umat manusia 2. Nilai vital; yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan dan aktivitas 3. Nilai kerohanian; yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia,terdiri dari: - nilai kebenaran yang bersumber kepada unsur akal, budi manusia - nilai keindahan, yang bersumber pada unsur manusia
  • 71.
    • Nilai religius,merupakannilai Ketuhanan, kerohanian yang tertinggi dan mutlak. Nilai religius ini bersumber pada kepercayaan dan keyakinan manusia. • Nilai kebenaran/nilai moral, yang bersumber pada unsur kehendak/kemauan manusia. • Dalam pelaksanaannya nilai-nilai tersebut dijabarkan dalam bentuk norma/kaidah, seperti : norma agama dengan sanksi agama. Norma kesusilaan dengan sanksi rasa susila, normasopan santun dengan sanksi sosial, norma hukum dengan sanksi hukum dari pemerintah
  • 72.
    • Nilai padahakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu obyek. • Didalam nilai terkandung cita-cita, harapan- harapan,dan keharusan ( das Sollen). • Nilai sebagai das sollen (normatif) perlu direalisasikan dalam perbuatan sehari-hari yang merupakan fakta. • Nilai diformulasikan kedalam norma. • Norma hukum sifatnya memaksa dan dapat dipaksakan. .
  • 73.
    Pancasila sebagai etikapolitik • Pengertian Etika • Pengertian Nilai, Norma dan Moral • Etika Politik • Nilai-nilai Pancasila sebagai sumber Etika Politik
  • 74.
    Etika (Ethics)dapat diartikansebagai berikut : Merupakan dasar moral yaitu nilai-nilai tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan berkaitan dengan hak dan kewajiban. Sebagai pedoman perilaku, sikap atau tindakan yang diterima dan diakui sehubungan dengan kegiatan manusia atau kelompok tertentu. Merupakan persoalan pendidikan, memberikan contoh yang benar dan pelayanan untuk mempraktekan perilaku moral dengan dialog yang jujur. Dengan ini etika merupakan proses pembelajaran mengenai benar dan salah dan kemudian melakukan hal yang benar. Etika dipandang sebagai ilmu tentang berperilaku mencakup aturan dasar yang dianut dalam hidup dan kehidupan.
  • 75.
    Pengertian Politik Kata politikberasal dari kata” Politics ” “Suatu kegiatan/proses untu mencapai tujuan yang berkaitan dengan konsep negara( state) atau ketatanegaraan /kenegaraan, kekuasaan( power), pengambilan keputusan (decisionmaking), kebijaksanaan (policy), pembagian (distribution) serta alokasi ( allocation),( Budiardjo 1981 : 89)
  • 76.
    • Etika Politikberdasarkan prinsip-prinsip etika penegakan dalam kehidupan berpolitik yang mencakup : legitimasi negara, hukum, kekuasaan dan penilaian terhadap legitimasi tersebut. • Pancasila sebagai sistem filsfat memenuhi tugas dalam hal tersebut.
  • 77.
    Nilai-nilai Pancasila sebagai sumberEtika Politik • Bahwa pelaksanaan/penyelenggara negara yang berdasarkan etika politik: Menuntut agar kekuasaan dalam negara di jalankan berdasarkan : a. Asas legalitas (legitimasi hukum),yaitu sesuai dengan hukum yang berlaku b. Disahkan dan dijalankan secara demokrasi( lagitimasi demokrasi ) c. Dilaksanakan berdsarkan prinsip-prinsip moral (legitimasi moral )
  • 78.
    • Pancasila sebagaisistem filsafat melaksankan 3 dasar tersebut, maka penyelenggara negara harus berpegang pada ke 3hal tersebut. • Etika politik harus dilaksanakan baik oleh individu maupun dalam penyelengaraan negara/pemerintahan ( pejabat eksekutif, legislatif, dan yudikatif)
  • 79.
    Pancasila sebagai paradigmakehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara • Pengertian Paradigma adalah : - sumber nilai, kerangka pikir, orientasi dasar, sumber asas, arah dan tujuan dari suatu perkembangan, perubahan serta proses dalam suatu bidang tertenru termasuk dalambidang pembangunan reformasi maupun dalam bidang pendididkan. - suatu asumsi-asumsi dasar dan asumsi-asumsi teoritis yang umum( merupakan sumber nilai), sehingga merupakan suatu sumber-sumber hukum. - Dengan demikian Pancasila digunakan sebagai dasar dan sumber nilai dan hukum dalam pembangunan serta reformasi (reformasi hukum, politik, ekonomi).
  • 80.
    • Kampus sebagaiMoral Force • Perguruan Tinggi memliki 3 tugas pokok yang disebut Tridharma Perguruan Tinggi yaitu : 1. Pendidikan 2. Penelitian 3. Pengabdian kepada masyarakat • Perguruan Tinggi dalam pengembangan ilmu tidak bebas nilai, tetapi terikat nilai, pendidikan tinggi haruslah menghasilkan ilmuwan, intelektualserta pakar yang bermoral Ketuhanan yang mengabdi pada kemanusiaan
  • 81.
  • 82.
    Pancasila dalam konteksketatanegaraan RI • Pancasila sebagai staat fundamental norm tercantum dalam alinea IV Pembukaan UUD RI 1945. Pancasila sebagai filosofi negara. • Hubungan Pembukaan UUD RI 1945 dengan Batang Tubuh UUD 1945 yang mempunyai fungsi hubungan langsung yang bersifat kausal organis dengan batang tubuh UUD 1945, karena isi dalam Pembukaan dijabarkan ke dalam pasal-pasal UUD1945.
  • 83.
    Hubungan Pancasila DenganPembukaan UUD RI 1945 • Secara formal yuridis Pancasila ditetapkan sebagai dasar filsafat Negara RI. Pancasila berkedudukan sebagai norma dasar hukum positif, yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945. • Secara material, Pancasila sebagai sumber tertib hukum Indonesia dan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental.
  • 84.
    UUD RI 1945 •UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis • Hukum dasar tidak tertulis “Convensi” • Struktur Pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945:  Demokrasi Indonesia dan penjabarannya menurut UUD 1945 dalam sistem ketatanegaraan Indonesia  Sistem Pemerintahan Negara menurut UUD 1945(sistem kekuassan  Asas Otonomi  Hubungan antar lembaga negara
  • 85.
    Kedudukan UUD 1945 •Sebagai hukum dasar yang tertulis • Sebagai dasar sumber hukum • Sebagai norma yang mengikat ; lembaga pemerintahan.lembaga masyarakat, warga negara. • Sebagai hukum yang menempati hirarkhi tertinggi dalam hukum tertulis negara(UU No 10 Tahun 2004/UU No 12 / 2011 ) • Sebagai alat pengotrol, pengecek terhadap produk hukum yang lebih rendah.
  • 86.
    • UUD menurutsifat dan fungsinya adalah suatu naskah yang memaparkan kerangka dan tugas-tugas pokok badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok cara kerja badan-badan tersebut.
  • 87.
    SIFAT UUD 1945 •Singkat ( Pembukaan 4 alinea, 37 Pasal, 4 Pasal Aturan Peralihan dan 2 ayat Tambahan • Memuat aturan pokok sebagai instruksi kepada pemerintah. • Luwes, supel artinya dinamis dan tidak mudah ketinggalan zaman • Mengandung semangat penyelengara negara yang baik. • Mengatur mekanisme dan sisitem pemerintahan dalamsuatunegara
  • 88.
    Kesimpulan : • Sebagaihukum positif dalam tertib hukum Indonesia yang tertinggi, UUD bersifat tertulis, rumusannya harus jelas dan mengikat pemerintah sebagai penyelengara negara serta setiap warga negara. • Norma-norma/aturan dalam UUD harus dilaksanakan secara konstitusional
  • 89.
    • Selain hukumdasar tertulis, terdapat “ konvensi” sebagai aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaan negara meskipun tidak tertulis. • Syarat konvensi ; - tidak bertentangan dengan UUD - sebagai pelengkap UUD, pengisi kekosongan karena UUD tidak mengatur - berlaku berulang-ulang dan dipelihara,merupakan kebiasaan dalam penyelenggaraan negara - tidak tertulis.
  • 90.
    Negara dan Bangsa Pengertian •Negara adalah : suatu organisasi dari sekelompok manusia yang bersama sama mendiami suatu wilayah tertentu dan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tersebut.
  • 91.
    Unsur-unsur Negara • UnsurKonstitutif; Unsur dasar negara yang bersifat kontitutif meliputi; wilayah udara, darat, laut, dan perasaan rakyat atau masyarakat dan pemerintahan yang berdaulat • Unsur Deklaratif; Unsur negara yang bersifat deklaratif meliputi unsur dasar konstitutif dan adanya tujuan negara serta pengkuan dari negaralain, secara de jure dan de facto
  • 92.
    Tujuan Negara • Teoriyang berdasarkan kekuasaan (machstaat); tujuan negara adalah untuk mencapai dan mempertahankan kekuasaan. • Teori yang mengutamakan kemakmuran negara( etatisme) • Teori yang mengutamakan kemakmuran orang perorangan (individu); negara melalui undang-undang menjamin kebebasan untuk mencapai kemakmuran individu (liberty liberal) • Teori tujuan negara yang mengutamakan kemakmuran rakyat dicapai secara adil( tipe negara hukum/material-social service state)
  • 93.
    Tujuan bernegara bangsaIndonesia dimuat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke empat yaitu : a. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, b. memajukan kesejahteraan umum, c. mencerdaskan bangsa, d. ikut melaksanakan ketertiban dunia,berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadialn sosial Yang didasarkan pada/ diukur menurut ;1.Ketuhanan Yang Maha Esa,2. Kemanusiaan yang adildan beradab,3. Persatuan Indonesia, 4.Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawratan perwakilan dan,5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi teori kenegaraan kita dalam hal tujuan negara diarahkan pada segi-segi nasional dan internasional dengan berdasar pada Pancasila
  • 94.
    Bentuk Negara • NegaraKesatuan (Unitary State); menghendaki satu negara yang bersatu atas dasar kesatuan • Negara Serikat (Federation); merupakan bentuk negara yang terdiri dari negara-negara bagian, tiap- tiap negara bagian mempunyai hak untuk membentuk, menyusun undang-undang dasar sendiri serta mengatur urusan rumah tangga pemerintahan secara bebas
  • 95.
    • Negara Indonesiamerupakan Negara Kesatuan yang berbentuk Republik (sistem kekuasaan negara). • Dalam Pembukaan UUD 1945 ditegaskan: “ Pemerintah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,Konstitusi Negara Indonesia berbentuk dalam suatu susunan Negara Republik , Negara Indonesia berdasarkan persatuan Indonesia” Menurut Prof Moh .Yamin negara Indonesia mempunyai corak istimewa 1. berbentuk Republik dan 2.mewujudkan unitarisme-berotonomi (dari atas sampai kebawah)
  • 96.
    Paham Negara Persatuan •Hakekat negara persatuan  Negara yang merupakan suatu kesatuan dan unsur- unsur yang membentuknya yaitu rakyat yang terdiri atas berbagai macam etnis suku bangsa, golongan, kebudayaan, agama, wilayah-wilayah yang memiliki karakter dan sifat yang berbeda-beda.  Merupakan satu negara, satu rakyat, satu wilayah, dan tidak terbagi-bagi seperti halnya negara serikat, satu pemerintahan, satu tertib hukum nasional, satu bahasa,serta satu bangsa.
  • 97.
    • Paham negarapersatuan tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, … yaitu Negara Persatuan yaitu mengatasi segala paham golongan dan paham perorangan dan tidak berdasarkan individualisme pada negara liberalisme. • Makna persatuan dengan seloka Bhinneka Tunggal Ika • Paham negara kebangsaan berlandaskan Pancasila
  • 98.
    Paham Negara Integralistik •Paham negara integralistik yang terkandung dalam Pancasila meletakkan asas kebersamaan hidup,keselarasan, dalam hubungan antar individu maupun masyarakat. Tidak mengenal dominasi mayoritas, tidak memihak kepada yang kuat, tidak mengenal tirani minoritas. Didalam terkandung nilai kebersamaan, kekeluargaan, ke”bhinneka-tunggal- ika”an.
  • 99.
    Inti paham integralistikmenurut Moh.Yamin • Negara merupakan suatu susunan masyarakat yang integral • Semua golongan bagian,bagian dan anggotanya berhubungan erat satudengan lainnya • Semua golongan, bagian dan anggotanya merupakan persatuan masyarakat yang organis. • Yang terpenting dalam kehidupan bersama adalah perhimpunan bangsa seluruhnya • Negara tidak memihak kepada sesuatu golongan atau perseorangan • Negara tidak menganggap kepentingan ssesorang sebagai pusat • Negara tidak hanya untuk menjamin kepentingan seseorang atau golongan saja • Negara menjamin kepentingan seluruhnya sebagai suatu kesatuan integral • Negara menjamin keselamatan hidup bangsa seluruhnya sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
  • 100.
    • Paham /idiologiliberalisme berprinsip bahwa rakyat merupakan ikatan dan individu-individu yang bebas dantumbuhnya berdsarkan sintesa dari beberapa paham a.l. paham materialisme, rasionalisme, empirisme, dan individualisme. • Paham sosialime komunis (Karl Marx), memandang bahwa hakikat kebebasan dan hak individu itu tidak ada.pada hakikatnya manusia hanya sebagai mahluk sosial saja.dalam kehidupan masyarakat terjadi interaksi dialektis antara kelas kapitalis dan kelas proletar,buruh.
  • 101.
    Tidak terjadinya fungsipengawasan dan saling mengimbangi (checks and balances) pada institusi-institusi ketatanegaraan. Terjadinya penumpukan kekeuasaan pada yang berada ditangan MPR, sehingga menyebabkan kekeuasaan pemerintahan negara seakan-akan tidak memeiliki hubungan dengan rakyat. Terjadinya dominasi kekuasaan ditangan Presiden selaku eksekutif, baik di bidang legislatif maupun yudikatif yaitu adanya hak prerogatif (a.l. memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi ) dan kekuasaan membuat undang-undang. Hal ini tertulis dalam penjelasan UUD 1945 yang berbunyi Presiden penyelenggara pemerintah Negara yang tertinggidi bawah Majelis. UUD 1945 menagandung pasal-pasal yang terlalu luwes shingga dapat menimbulukan lebih dari satu tafsiran (multi tafsir), misal pasal 7 (sebelum diubah) yang berbunyi” Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatanya selama masa lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali”Kemudian Pasal 6 ayat (1) “Presiden ialah orang Indonesia asli”,yang memberikan arti yang beragam. LATAR BELAKANG PERUBAHAN UUD 1945
  • 102.
    PENDAHULUAN NASKAH RESMI UNDANG-UNDANGDASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah (Risalah Rapat Paripurna ke-5 Sidang Tahunan MPR Tahun 2002 Sebagai Naskah Perbantuan Dan Kompilasi Tanpa Ada Opini) Naskah Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil Sidang Umum MPR Tahun 1999) Naskah Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil Sidang Tahunan MPR Tahun 2000) Naskah Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil Sidang Tahunan MPR Tahun 2001) Naskah Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil Sidang Tahunan MPR Tahun 2002) Naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat (sebagaimana tercantum dalam Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1959) 2